KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2013 Surabaya, 9 April 2013

Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan
OUTLINE Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan 1 KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL 2 HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SAAT INI) 3 PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA PINJAMAN DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH 4

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Perkembangan Perekonomian Outlook Ekonomi 2013 Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan

Perkembangan Perekonomian
4

Perkembangan Perekonomian Global – Mar 2013 Eurozone Pada Q perekonomian Eropa mengalami kontraksi sebesar 0,6%(qoq) atau 0,9% (yoy). Sepanjang tahun 2012, ekonomi Eropa menglami kontraksi 0,6% turun dari tahun 2011 yang tumbuh sebesar 1,4%. Januari 2013 : Pengangguran Eropa sebesar 11,9%. Tingkat pengangguran Spanyol mencapai 26,2%. Kebijakan terkini: Program outright monetary transaction (OMT) ECB; ESM gantikan EFSF, total dana €500 miliar. Bailout Yunani 2013 telah disetujui IMF (€ 3,24 miliar) dan zona Eropa (€9,2 miliar). Amerika Serikat Perekonomian AS di Q tumbuh 0,1% (qoq) melambat dibandingkan Q yang tumbuh sebesar 3,1% (qoq). Sepanjang tahun 2012, perekonomian AS tumbuh 2,2% lebih tinggi dari tahun sebesar 1,8%. The Fed memangkas perkiraan pertumbuhan AS pada 2013 antara 2,3% - 3,0% lebih rendah dari perkiraan pada September lalu (2,5% - 3,0%). The Fed memutuskan untuk tetap mempertahankan program QE3 dengan nilai rata-rata US$85 miliar per bulan, namun The Fed mempertimbangkan untuk mengurangi nilai tersebut. Di samping itu Kongres AS juga telah menyetujui kenaikan pagu utang dengan penundaan hingga 19 Mei 2013. Pemerintah AS telah menandatangani kesepakatan pemangkasan belanja otomatis sebesar US$85 miliar selama tahun Pemangkasan ini akan terus berlanjut dengan total sebesar US$1,2 triliun hingga sepuluh tahun kedepan. Asia Perekonomian China tumbuh 7,9% (yoy) di Q lebih tinggi dari Q sebesar 7,4% (yoy). Sepanjang 2012 China tumbuh sebesar 7,8% (yoy). Pada Q India tumbuh sebesar 4,5% (yoy) melambat dari Q sebesar 5,3% (yoy). Sepanjang tahun 2012 India tumbuh sebesar 5,1% melambat dibandingkan sebesar 7,3%. Selama 2012 negara-negara Asia lainnya tumbuh positif. Pertumbuhan Singapura 1,3% (yoy), Vietnam tumbuh 5,0% (yoy), Filipina sebesar 6,6% (yoy), Thailand tumbuh 6,4% dan Malaysia tumbuh 5,6%. Beberapa kebijakan negara-negara Asia terkini: BoJ menambah dana pembelian aset untuk ke-3x dalam 4 bulan (66 triliun yen  76 triliun yen). Jepang menambah stimulus fiskal sebesar 10,3 triliun yen atau sebesar US$116 miliar. BOJ menetapkan target inflasi sebesar 2% (sebelumnya 1%) dan menyatakan akan menerapkan program pembelian aset tanpa batas. Pemerintah India menargetkan defisit anggaran sebesar 4,8% terhadap PDB pada tahun fiskal April 2013 hingga Maret Upaya ini dilakukan melalui kenaikan pajak, penjualan aset dan pemangkasan subsidi. 5

Perkembangan Perekonomian Domestik Indikator Kinerja Nilai Tukar Realisasi nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2012 adalah sebesar Rp9.384/USD1 atau mengalami depresiasi sebesar 6,9% dibandingkan rata2 nilai tukar tahun sebelumnya sebesar Rp8.779/USD1 Per 31 Des 2012: Rp9.793/USD depresiasi 7,4% (ytd) Per 12 Mar 2013 : Rp9.693/USD apresiasi 1,03% (ytd) IHSG Per 31 Des 2012: 4316,7 menguat 12,94% (ytd) Per 12 Mar 2013 : 4854,3 menguat 12,45% (ytd) Inflasi Inflasi sepanjang tahun 2012 sebesar 4,30% (ytd, yoy), rata-rata inflasi 2012: 4,28% lebih rendah dibandingkan rata-rata 2011: 5,38% Inflasi Februari 2013: 0,75% (mtm) ; 1,79% (ytd) ; 5,31% (yoy) Arus Modal Masuk Total net foreign buying sepanjang tahun 2012 di pasar Saham, SUN dan SBI sebesar Rp55,95T Pembelian bersih asing mengalami kenaikan di bulan Februari Tercatat Rp11,2 T dana asing masuk ke Saham, sedangkan di pasar SUN (s.d. 26 Februari 2013), terdapat Rp7,31T dana asing yang masuk. 840 juta 6

Perkembangan Perekonomian Domestik (2) Indikator Kinerja Pertumbuhan PDB Q : 6,11% (yoy) Sepanjang 2012 : 6,23% (yoy). PDB nonmigas 6,8%, PDB non migas -3.3% Indikator Konsumsi Indeks Keyakinan Konsumen tercatat sebesar 116,8 di bulan Februari 2013 ( Januari 2013: 116,2) Investasi Selama tahun 2012, total investasi naik 24,6% (yoy) menjadi Rp313,2 triliun: PMA: Rp221,0 triliun atau naik 26,1% (yoy) PMDN: Rp92,2 triliun atau naik 21,3% (yoy) Perdagangan Internasional Januari-Desember 2012 : Ekspor turun 6,6% menjadi US$190,04 miliar Impor naik 8,02% menjadi US$191,67 miliar Defisit perdagangan US$1,63 miliar Jan 2013: ekspor tumbuh -1,2% (yoy) menjadi US$15,38 miliar Impor tumbuh 6,8% (yoy) menjadi US$15,55 miliar Neraca Pembayaran Q4-2012: surplus neraca pembayaran US$3,2 miliar; FY 2012: surplus neraca pembayaran US$0,2 miliar. Defisit transaksi berjalan meningkat dari US$5,3 miliar (-2,4% dari PDB) di Q menjadi US$7,8 miliar (-3,6% dari PDB) di Q FY 2012: defisit transaksi berjalan US$24,2 miliar (-2,7% PDB) Surplus transaksi modal&finansial meningkat dari US$6,0 miliar di Q menjadi US$11,4 miliar di Q FY 2012: surplus transaksi modal&finansial US$24,9 miliar. 840 juta 7

OUTLOOK EKONOMI 2013

IMF telah melakukan revisi pertumbuhan ekonomi 2013 terkait ketidakpastian pemulihan global … Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 diperkirakan sekitar %, dengan konsensus 6.1%. Proyeksi Indikator Perekonomian Global (%) Deviasi Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2013 Deviasi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif rendah dibandingkan kawasan/ negara lainnya

Asumsi Makro dan Outlook : 2012 – 2013
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan Asumsi Makro dan Outlook : 2012 – 2013 Outlook asumsi 2013 berdasarkan kesepakatan antara Kemen ESDM, Bappenas, Bank Indonesia, DJA, BKF per 8 Februari 2013

Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Kontribusi Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB 2013 diperkirakan mencapai kisaran 6.6% sd 6.8% … Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan Investasi dan Konsumsi Rumah Tangga faktor pendorong utama pertumbuhan Kons RT: Kebijakan PTKP, Persiapan Pemilu, Struktur Demografi PMTB: program infrastruktur dan perbaikan iklim investasi (sistem logistik nasional /NSW, KEK) Administrasi, Iklim Ketenaga Kerjaan, perbaikan kualitas belanja negara. Perdagangan internasional: perbaikan permintaan global dan dampak depresiasi serta perbaikan daya saing. Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Kontribusi Pertumbuhan

Realisasi Inflasi (yoy, Akhir Periode)
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan Inflasi tahun 2013 diperkirakan mencapai kisaran 4,9% -5,3% Realisasi Inflasi (yoy, Akhir Periode) Perkiraan tahun 2013 Laju inflasi masih mendapat risiko peningkatan, antara lain dampak tekanan eksternal (belum pulihnya global demand, tekanan pada kinerja ekspor) yang tercermin pada imported inflation. Risiko penigkatan laju inflasi juga terkait dengan potensi dampak kebijakan kenaikan UMP (rata rata nasional meningkat 30%), kenaikan harga gas. Rencana kenaikan tarif 11 ruas jalan tol, tarif angkutan dapat meberikan risiko tambahan  Diperkirakan dtambahan inflasi dapat mencapai 0,3% sd 0,9%. Kordinasi kebijakan dengan BI akan terus ditingkatkan untuk mesinergikan kebijakan fiskal, moneter, sektor riil guna menjaga inflasi tetap berada pada rentang sasaran 4.5± 1%.

Perkembangan dan Perkiraan Nilai Tukar
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan Nilai tukar rata-rata tahun 2013 diperkirakan mencapai kisaran Rp per dolar AS …. Perkembangan dan Perkiraan Nilai Tukar Perkiraan tahun 2013 Di akhir tahun 2012, nilai tukar telah bergerak di atas 9500, melampaui rata-rata maupun asumsi tahun Memperhatikan perkembangan tersebut, diperkirakan nilai tukar di tahun 2013 akan bergerak di range/level baru dengan rata-rata mencapai Rp9700 per dolar AS. Potensi kebijakan fiskal cliff di AS diperkirakan akan turut berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke AS. Sementara kebutuhan impor, khususnya barang modal, masih tetap tinggi.

Beberapa Tantangan Perekonomian 2013:
EKONOMI GLOBAL EKONOMI DOMESTIK Pertumbuhan Ekonomi Global dan beberapa negara mitra dagang utama : Eropa, Amerika Serikat , China, India Mendalamnya perlambatan global akibat risiko fiscal cliff AS Sentimen arus modal akibat pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara maju Gejolak harga Komoditas Pasar Global: minyak mentah dan komoditas pangan Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif Dinamika pasar ketenagakerjaan Perbaikan iklim investasi Pelebaran defisit neraca perdagangan Tekanan defisit APBN Peningkatan kualitas belanja APBN – ie. infrastruktur Percepatan dan peningkatan penyerapan belanja APBN Fleksibilitas APBN dan Fiscal Space dalam antisipasi ketidakpastian 1 1 2 3 2 4 5 3 6 7 4 8

Beberapa Tantangan Perekonomian Global Ke Depan:
Pertumbuhan Ekonomi Global dan Beberapa Negara Mitra Dagang Utama yang Melambat: Perlambatan ekonomi negara negara maju dan kawasan Eropa tidak saja berdampak langsung terhadap pelemahan kinerja ekspor Indonesia, tetapi juga melalui mitra dagang negara berkembang Indonesia. Permintaan China dan India terhadap ekspor Indonesia , a.l sebagai bahan baku, juga mengalami penurunan. Potensi Risiko akibat Fiscal Cliff di Amerika Serikat: Perekonomian AS memegang peranan cukup besar dalam perekonomian dunia. Kebijakan fiscal cliff akan menurunkan permintaan dalam negeri AS, dan tentunya akan berdampak pada perlambatan ekonomi negara lain dan dunia secara umum. Sentimen Arus Modal akibat Pelonggaran Kebijakan Moneter di Negara-Negara Maju: Pelonggaran kebijakan moneter di negara negara maju akan menimbulkan likuiditas yang besar di pasar global. Dengan masih terdapatnya ketidakpastian, arus modal tentu dapat mengganggu keseimbangan pasar uang di nilai tukar diberbagai negara. Gejolak Harga Komoditas Pasar Global: Harga minyak mentah dunia sejak awal 2000 telah meningkat cukup tinggi dengan fluktuasi yang besar, sehingga turut meningkatkan ketidakpastian. Di sisi lain pelemahan harga komoditas primer di pasar global berdampak negatif pada ekspor beberapa negara, termasuk Indonesia.

Beberapa Tantangan Perekonomian Domestik Ke Depan: (1)
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Inklusif: Walaupun angka kemiskinan terus menurun, namun koefisien Gini (Gini rasio) yang makin membesar mengindikasikan meningkatnya ketimpangan antara masyarakat mampu dan kurang mampu/miskin. Dinamika Pasar Ketenagakerjaan: Sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui UMP, munculnya beberapa problematika terkait dengan keamanan tenaga kerja dan unjuk rasa dapat menjadi disinsentif tambahan bagi investor. Perbaikan Iklim Investasi: Upaya mendorong kegiatan investasi secara merata di berbagai daerah masih terganggu oleh kurang sinkronnya regulasi pusat dan daerah dan perizinan.

4. Pelebaran Defisit Neraca Perdagangan: Dampak peningkatan pendapatan dan pertumbuhan telah mendorong peningkatan impor. Sementara itu, ekspor masih menurun, baik yang disebabkan oleh harga komoditas yang menurun maupun karena lemahnya permintaan mitra dagang. Karena itu, menjadi tantangan adalah mendorong peningkatan dan diversifikasi ekspor dari berbagai daerah, khususnya yang memiliki nilai tambah lebih baik. Pelebaran defisit neraca perdagangan akan mendorong pelebaran defisit transaksi berjalan dan Neraca Pembayaran secara keseluruhan  perlu kewaspadaan terhadap tekanan stabilitas nilai tukar Rupiah. Tekanan Defisit APBN: Defisit APBN semakin melebar, antara lain disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi penerimaan perpajakan dan SDA, serta lebih tingginya realisasi beban subsidi Energi. Pada tahun 2012, untuk pertama kali setelah lebih dari tahun 10 tahun, realisasi APBN mengalami defisit keseimbangan primer.

Peningkatan Kualitas dan Percepatan Penyerapan Belanja APBN: Kualitas belanja hingga saat ini belum cukup mampu memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini antara lain karena beban anggaran subsidi semakin membengkak, sementara alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur belum cukup memadai dan belum tepat sasaran. Daya serap belanja Pemerintah belum optimal, sehingga beberapa rencana kegiatan dan program pembangunan belum dapat dilaksanakan dan memberi dampak maksimal bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Fleksibilitas APBN dan Fiscal Space dalam Antisipasi Ketidakpastian: Walaupun Pemerintah telah menyiapkan perundang-undangan dan kerangka kerja dalam menghadapi shock/gejolak/krisis, dampak peningkatan beban belanja, terutama subsidi energi yang tidak disertai dengan peningkatan pendapatan, menyebabkan pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk melakukan maneuver bila terjadi shock. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian subsidi secara signifikan. Stabilitas Sistem Keuangan: Dominasi kepemilikan asing masih tinggi, terutama dalam pasar saham (54,5% dari total emisi per November 2012) dan pasar modal (33% dari total SBN yang dapat diperdagangkan)  peningkatan potensi terjadinya sudden reversal jika pasar keuangan global maupun domestik mengalami goncangan. Peningkatan utang LN swasta sebagai akibat adanya kebutuhan pembiayaan (di samping kredit perbankan) dan masih besarnya ekses likuiditas global untuk mendukung investasi domestik  peningkatan risiko currency mismatch

Hubungan Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan - Kesempurnaan Hubungan Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah Interrelasi Kebijakan Makro Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional. Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah Kebijakan Moneter Kebijakan Fiskal Kebijakan Neraca Pembayaran Kebijakan Sektor Riil

Kebijakan Fiskal Nasional yang Sustainable dalam triliun rupiah Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LKPP APBNP Realisasi* APBN Pendapatan 981,6 848,8 995,3 1.210,6 1.358,2 1.335,2 1.529,7 Belanja 985,7 937,4 1.042,1 1.295,0 1.548,3 1.481,7 1.683,0 Keseimbangan Primer 84,3 5,2 41,5 8,9 (72,3) (45,5) (40,1) Surplus/Defisit (4,1) (88,6) (46,9) (84,4) (190,1) (146) (153,3) % thd PDB (0,1) (1,6) (0,7) (2,6) (2,23) (1,77) (1,65) Pembiayaan 84,1 112,6 91,6 131,0 190,1 180 153,3 Kesehatan APBN Komposisi belanja Dana idle??  Belanja pegawai 3 bulan Pinjaman  pagu... Pendapatan  tkd  Fiscal space  Sehat itu apa?? Kesehatan APBD Kebijakan fiskal yang sustainable apabila dalam jangka panjang, defisit terkendali dan keseimbangan primer positif * Data unaudited

Realisasi Sasaran Utama Indikator Pembangunan 2010 2011 TARGET RPJM TARGET APBN REALISASI TARGET RPJM Pertumbuhan Ekonomi 5,5- 5,6 5,5 6,2 6,0 - 6,3 6,4 6,5 Pengangguran 7,6 7,5 – 8,0 7,1 7,3 - 7,4 7,3 6,6 Kemiskinan 12,0 - 13,5 13,33 11,5 - 12,5 12,49 2012 2013 2014 TARGET RPJM TARGET APBN REALISASI TARGET RPJM Pertumbuhan Ekonomi 6,4 - 6,9 6,7 6,2 6,7 - 7,4 6,8 7,0%-7,7% Pengangguran 6,7 - 7,0 6,4 - 6,6 6,14 6,0 - 6,6 5,8 – 6,1 5%-6% Kemiskinan 10,5 - 11,5 11,45 9,5 - 10,5 8%-10%

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (KEBIJAKAN UMUM DAN ISSUE SAAT INI)

Kebijakan Umum HKPD Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer/hibah dari Pusat kepada Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah. Mengingat bahwa kewenangan perpajakan di daerah masih sangat terbatas, maka dukungan pendanaan daerah melalui transfer masih lebih mendominasi (untuk saat ini). Sesuai esensi otonomi daerah, maka sebagian besar dukungan dana dari APBN berbentuk block grants (bebas digunakan oleh daerah) Block grants juga didukung dengan specific grants, yg berfungsi untuk mengawal prioritas nasional dan kesetaraan kualitas layanan publik antar daerah. Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah Pusat terus mendorong upaya kemandirian pendanaan melalui penguatan local taxing power dan transfer diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman.

Alur Belanja APBN ke Daerah
Pemerintah Pusat Daerah MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Mendanai kewenangan 6 Urusan Dana Vertikal di Daerah Melalui Angg K/L Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM dan Jamkesmas Belanja Pemerintah Pusat Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Melalui Angg Non K/L Subsidi dan Bantuan APBN BELANJA Masuk APBD Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) Hibah Transfer Ke Daerah Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian PEMBIAYAAN Pinjaman 24

Total Belanja = 1.657,91 Belanja APBN 2013 (Triliun Rupiah)
Sumber : APBN--2013 Total Belanja = 1.657,91 Dana ke Daerah = 1.025,42(61,85 %) Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD) Melalui Angg. K/L •PNPM 9.7(0.59%) • BBM 193.8(1.69%) •DBH 101.96(6.15%) • Dana Dekon 13.4(0.81%) •Jamkes 6.7(0.41%) • Listrik 80.9(4.88%) •DAU 311.1(18.76%) • Dana TP 13.6(0.82%) • Pangan 17.2(1.03%) •DAK 31.7(1.91%) • Dana Vertikal 143.6(8.66%) • Pupuk 16.2(0.97%) •OTSUS • Benih 1.5(0.08%) • Penyesuaian 70.4(4.24%) *) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Total 16.5(0.99%) 309.6(18.68%) 528.6(31.89%) 170.7(.1.03%)

Local taxing power melalui UU 28/2009
Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah peningkatan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan pemberian kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah Local taxing power melalui UU 28/2009

Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah
No. Tujuan Strategi Kebijakan 1. MEMPERBAIKI KEWENANGAN PEMUNGUTAN MENETAPKAN JENIS PUNGUTAN DAERAH CLOSED LIST Daerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 2. PENGUATAN LOCAL TAXING POWER MEMPERLUAS BASIS PUNGUTAN DAN DISKRESI PENETAPAN TARIF MEMPERLUAS OBJEK (Pajak Hotel, Pajak Restoran) MENAMBAH JENIS (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB, PBB-Perkotaan dan Perdesaan) MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak parkir, Pajak Hiburan) DISKRESI PENETAPAN TARIF (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU) 3. MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN MENGUBAH SISTEM PENGAWASAN PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIF Raperda terlebih dahulu dievaluasi Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi Perda yang telah ditetapkan disampaikan ke Pemerintah Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan SANKSI Administratif (Prosedur): Penundaan DAU dan/atau DBH PPh Substansif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh 4. MEMPERBAIKI SISTEM PENGELOLAAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGGUNAAN HASIL PAJAK DAERAH MEMPERBAIKI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KAB/KOTA PKB dan BBNKB: 30% Pajak Rokok : 70% PBBKB : 70% Pajak Air Permukaan : 50% MEMPERTEGAS EARMARKING 10% PKB untuk perbaikan jalan 50jalan% Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan Sebagian PPJ untuk penerangan MEMPERBAIKI SISTEM INSENTIF PEMUNGUTAN Diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu

KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT BPHTB NASIONAL
Posisi: 1 April 2013 No. Kesiapan Daerah *) Jumlah Persentase (%) Daerah Penerimaan BPHTB 2010 (Rp) Jumlah Daerah 1. Perda yang telah siap 482 98,0 99,999998 2. Raperda (dalam proses) 10 2,0 0,000002 3. Belum menyusun Raperda 0,0 Total 492 100 10 Daerah yang sedang menyusun Raperda sebagai berikut: Kab. Sarmi Kab. Kepulauan Aru Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Mamberamo Tengah Kab. Nduga Kab. Puncak Kab. Dogiyai Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai

KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT PBB-P2 SE-JAWA TIMUR
Posisi: 1 April 2013 No. Kesiapan Daerah *) Jumlah Persentase (%) Daerah Penerimaan PBB-P (Rp) 1. Perda yang telah siap 34 89,47 98,07 2. Raperda (dalam proses) 3 7,90 1,6 3. Belum menyusun Raperda 1 2,63 0,33 Total 38 100 Daerah yang sedang menyusun Raperda: Kota Madiun Kota Blitar Kab. Bangkalan Daerah yang belum menyusun Raperda: Kab. Pamekasan

Kebijakan Umum Transfer ke Daerah
Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah. Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong perekonomian daerah. Mendukung kesinambungan fiskal nasional. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. ----- Meeting Notes (9/17/11 14:13) ----- 1. RPJMN 2. RKP - Daerah Sumber: Perpres No.5/2010 ttg RPJMN 30

TREN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2008 - 2013
dalam triliun rupiah Komponen Transfer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DAU 179.5 186.4 203.6 225.5 273.8 311.1 DAK 20.8 24.7 21 24.8 26.1 31.7 DBH 78.4 76.1 92.2 96.9 108.4 101.9 Dana Otsus 7.5 9.5 9.1 10.4 11.9 13.4 dana Penyesuaian 6.2 11.8 18.9 53.7 58.5 70.4 Total 292.4 308.6 344.7 411.3 478.8 528.6 Keterangan: Tahun 2008 – 2011 data diambil berdasarkan LKPP Tahun 2012 data APBNP Tahun 2013 data pagu APBN

TREN TRANSFER KE DAERAH SE-PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 - 2013
dalam miliar rupiah

Transfer Ke Daerah APBN 2013
Dana Perimbangan Dana Otsus & Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Otsus PAPUA Dana Otsus ACEH Dana Infras Otsus Papua Tamb Penghasilan Guru Dana Otsus DBH PBB DBH PPh Kehutanan Pertum Perikanan Migas DBH CHT DBH Pajak DBH SDA Dana Otsus PAPUA BRT Panas Bumi Dana Insentif Daerah (DID) TRANSFER KE DAERAH Tunjangan Profesi Guru Bantuan Op Sek (BOS) Dana Infras Otsus PaBarat 444,79 528,63 T 13,44 83,83 70,39 101,96 311,14 31,69 4,36 1,86 6,22 0,57 0,43 2,41 43,06 23,45 1,38 25,99 22,11 1,85 2,27 14,08 0.14 35,2 0,32 Dana P2D2 0,08 49,95 52,01 Ket: Seluruh pagu merupakan angka pembulatan (Triliun Rp)

Kebijakan DBH 2013 Rp triliun Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Perpajakan. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil. Melaksanakan prinsip by origin. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah. Menyelesaikan kurang/lebih bayar DBH.

Skema DBH Pajak DBH Pajak Catatan: Th 2011 BPHTB menjadi Pajak Daerah
PBB Pusat (10%) Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%) DBH Pajak PPh Ps.25 dan Ps.29 WPOPDN, PPh Ps.21 Cukai Hasil Tembakau Daerah (90%) Insentif Kab/Kota (3,5%) Provinsi (16,2%) Biaya Pungut (9%) Pusat (80%) Daerah (20%) Provinsi (8%) Kab/Kota (12%) Pusat (98%) Daerah (2%) Provinsi (30%) Kab/Kota Penghasil (40%) Kab.Kota Pemerataan (30%) BPHTB Pusat (20%) Daerah (80%) Dibagi rata ke Kab/Kota 20% Provinsi (16%) Kab/Kota (64%) Kab/Kota (64,8%) Catatan: Th 2011 BPHTB menjadi Pajak Daerah

Skema DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Pertambangan Umum Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Reboisasi Pusat (20%) Daerah (80%) Pusat (60%) Daerah (40%) Provinsi (16%) Kabupaten/Kota (64%) Kabupaten/Kota Penghasil (32%) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%) Iuran Tetap (Land Rent) Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty) Perikanan Pungutan Pengusahaan Pungutan Hasil Kabupaten/Kota (80%) Minyak Bumi Gas Bumi Panas Bumi Pusat (84,5%) Daerah (15,5%) Provinsi (3,1%) Kabupaten/Kota Penghasil (6,2%) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (6,2%) 0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar Pusat (69,5%) Daerah (30,5%) Provinsi (6,1%) Kabupaten/Kota Penghasil (12,2%) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (12,2%) Setoran Bagian Pemerintah Iuran Tetap dan Produksi 0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar 16 % Provinsi; 32% Kab/Kota Penghasil; 32% Kab/Kota dalam satu provinsi

Jenis Data Perhitungan DBH Pajak
DBH CHT Rencana Penerimaan CHT Per Daerah Kemenkeu/DJBC Produksi Tembakau Kem Pertanian DBH PPh Rencana Penerimaan PPh Per Daerah Kemenkeu/DJP DBH PBB Rencana Penerimaan PBB per Sektor Per Daerah Kemenkeu/DJP

Jenis Data Perhitungan DBH SDA
Panas Bumi Penetapan Daerah Penghasil Perkiraan DBH Panas Bumi Kem ESDM Migas Penetapan Daerah Penghasil Perkiraan DBH Migas Kem ESDM Pertambangan Umum Penetapan Daerah Penghasil Perkiraan DBH Pertum Kem ESDM Kehutanan Penetapan Daerah Penghasil Perkiraan DBH Kehutanan Kem Kehutanan Perikanan Perkiraan DBH Perikanan Kem Kelautan & perikanan 38

Postur Dana Bagi Hasil dalam APBN 2013
Komponen RAPBN APBN Selisih % 2013 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1) I. Dana Bagi Hasil 99.409,4 ,4 2.553,0 2,5 A. DBH Pajak 49.891,7 49.951,7 60,0 0,1 1. PBB 25.992,8 2. PPh 22.106,9 3. CHT 1.792,0 1.852,0 3,2 B. DBH Sumber Daya Alam 49.517,7 52.010,6 2.492,9 4,8 1. Migas 33.568,2 35.197,2 1.629,0 4,6 2. Pertambangan Umum 13.279,2 14.089,5 810,3 5,8 3. Kehutanan 2.267,4 4 Perikanan 120,0 144,0 24,0 16,7 5 Panas Bumi 282,8 312,5 29,7 9,5

Jenis, dan Waktu Penyediaan Data Dasar Perhitungan DAK
Kriteria Umum Khusus Teknis PAD DBH Daerah Tertinggal Daerah Perbatasan Daerah Rawan Bencana Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah Kem Dalam Negeri BNPB Kem Pertanian K/L terkait Da Ketahanan Pangan Kemenparekraf DAU T- 2 T-2 T-1 Belanja Gaji PNSD Da Potensi Pariwisata Kem PDT Daerah & Kemenkeu Kemenkeu Daerah Pesisir Kem Kelautan & Per

Formula Perhitungan DAK Per Daerah
1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: Kriteria Umum (KU) KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Kriteria Khusus (KK) Berupa : Peraturan per-UU-an yang mengatur penyelenggaraan otsus (Papua & Papua Barat), dan seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK. Karakteristik daerah, meliputi: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata Kriteria Teknis (KT) berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK 2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT

Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT
KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) PERATURAN PERUNDANGAN KARAKTERISTIK DAERAH (IKW) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = f (IFN.IKW) IFW > 1 INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS INDEKS TEKNIS IT = f (Indikator Teknis) INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT) = f(IFN.IKW.IT) IFWT > 1 DAERAH TIDAK LAYAK LAYAK PROSES PENETAPAN BOBOT DAK (BD) = IFWT * IKK ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD) * PAGU per BIDANG DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) NO YES No IT = f (Indikator Teknis) ; IT > 0 Yes Kriteria Umum Kriteria Khusus Kriteria Teknis ALOKASI

Dalam Penentuan Kelayakan Daerah Penerima DAK, digunakan bobot ;
PEMBOBOTAN INDEKS FISKAL NETTO (IFN), INDEKS KEWILAYAHAN (IKW) DAN INDEKS TEKNIS (IT) DALAM PENGALOKASIAN DAK Dalam Penentuan Kelayakan Daerah Penerima DAK, digunakan bobot ; Untuk menghitung IFW = IFN : 50% dan IKW : 50% Untuk menghitung IFWT = IFW : 50% dan IT : 50% 2. Dalam Penentuan Besaran Alokasi DAK, digunakan bobot ; Untuk menghitung IFWT = IFW : 20% dan IT : 80%

Postur DAK dalam APBN 2013 (dalam miliar rupiah) Komponen RAPBN DAK
Selisih % 2013 Tambahan**) (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1) III. Dana Alokasi Khusus 29.697,14 2.000,00 31.697,14 2.000,0 2,5 1 Pendidikan*) 10.090,77 1.000,00 11.090,77 9,91 2 Kesehatan*) 3.101,55 0,00 3 Infrastruktur Jalan*) 4.373,52 5.373,52 22,86 4 Infrastruktur Irigasi*) 1.614,06 5 Infrastruktur Air Minum*) 609,91 6 Infrastruktur Sanitasi*) 569,46 7 Prasarana Pemerintah Daerah 481,28 8 Kelautan dan Perikanan*) 9 Pertanian*) 2.542,31 10 Lingkungan Hidup 530,55 11 Keluarga Berencana 442,87 12 Kehutanan 539,42 13 Sarpras Daerah Tertinggal*) 716,99 14 Sarana Perdagangan 694,70 15 Energi Perdesaan*) 432,49 16 Perumahan dan Permukiman 205,04 17 Keselamatan Transportasi Darat 221,01 18 Transportasi Perdesaan 260,75 19 Sarpras Kawasan Perbatasan*) 458,14

Arah Kebijakan DAU 2013 Arah Kebijakan DAU 2013:
Menggunakan prinsip Non Hold Harmless. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant), melalui peningkatan kinerja dan pencapaian hasil yang berkualitas terhadap pelaksanaan DAU. Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang.

PAGU DAU NASIONAL = 26% X PDN NETO
Pembagian Porsi DAU antara Provinsi dan Kab/Kota PP No55 Th tentang Dana Perimbangan Bab III Pasal 37 ayat (4) PAGU DAU NASIONAL = % X PDN NETO Bagian Provinsi Bagian Kab/kota 10% 90%

DAU = AD + CF FORMULA DAU Dimana: DAU : Dana Alokasi Umum;
AD : Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan Jumlah Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah; CF : Celah Fiskal yang merupakan selisih dari Kebutuhan Fiskal (KbF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF).

FORMULA DAU Kebutuhan Fiskal Kapasitas Fiskal DAU BELANJA GAJI PNSD
Alokasi Dasar Celah Fiskal Jumlah Penduduk P.A.D BELANJA GAJI PNSD Luas Wilayah *) DBH Pajak IKK IPM DBH SDA PDRB per Kapita KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB per kapita) *) wilayah darat 100%, laut prov 35%, laut kab/kota 40%

KEBUTUHAN FISKAL (KbF) dan KAPASITAS FISKAL (KpF)
KbF= TBR (1IP + 2IW + 3IKK + 4IPM + 5IPDRB) Keterangan : TBR : Total Belanja Rata-rata APBD; IP : Indeks Jumlah Penduduk; IW : Indeks Luas Wilayah; IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi; IPM : Indeks Pembangunan Manusia; IPRDB/cap : Indeks PDRB per kapita  : Bobot Indeks. Catatan: Bobot 1; 2; 3; 4 ; dan 5 ditentukan dengan mempergunakan pertimbangan tingkat equalisasi terbaik berdasarkan Coefficient Of Variation atau Indeks Williamson. Kapasitas Fiskal (KpF) KpF= PAD + DBH SDA + DBH Pajak Keterangan: PAD : Pendapatan Asli Daerah DBH SDA : Bagi Hasil Sumber Daya Alam DBH Pajak : Bagi Hasil Pajak

Jenis, dan Waktu Penyediaan Data Dasar Perhitungan DAU
Alokasi Dasar Kebutuhan Fiskal Kapasitas Gaji PNSD Penduduk Luas Wilayah IKK IPM PDRB Per Kapita PAD DBH Pajak DBH SDA Daerah dan Kemenkeu BPS Kemendagri dan BIG Daerah & Kemenkeu Kemenkeu Total Belanja Rata2 Formasi PNSD MENPAN T- ½ T-1 T-2

Variasi Hasil Perhitungan DAU (Hasil penerapan Formula dan Pengolahan Data Dasar)
Dengan Kata lain: Variasi Hasil Perhitungan DAU 2013 dibanding DAU 2012 Naik Pada umumnya terjadi di daerah yang Kapasitas Fiskalnya rendah, yaitu daerah yang menerima DBH Pemerataan dan PAD-nya rendah Sama Sejak tahun 2008 sangat jarang bahkan tidak ada daerah yang menerima DAU sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan Kondisi Data Dasar dan kebijakan Formula DAU yang berubah setiap tahunnya Turun Pada umumnya terjadi pada daerah yang mengalami kenaikan Kapasitas Fiskal yang berarti. NOL Daerah yang tidak mendapatkan DAU bukan karena TIDAK DIHITUNG melainkan karena HASIL PERHITUNGAN menunjukkan NILAI MINUS atau NOL, Hasil demikian pada umumnya terjadi pada daerah dengan Kapasitas Fiskal Tinggi dan mengalami kenaikan yang cukup berarti

Perhitungan DAU Untuk Daerah Pemekaran
Alokasi DAU daerah pemekaran dialokasikan sesuai dengan formula Celah Fiskal setelah undang-undang pembentukannya disahkan dan data tersedia. (Pasal 46 ayat (1) dan (2) PP No. 55 Tahun 2005) Apabila kondisi di atas belum terpenuhi, perhitungan alokasi DAU daerah pemekaran dilakukan dengan mensplit dari daerah induknya. (Pasal 46 ayat (3) dan (4) PP No. 55 Tahun 2005) Perhitungan alokasi DAU daerah pemekaran dilakukan dengan perhitungan proporsional dengan daerah induk berdasar variabel Jumlah Penduduk; Luas Wilayah; dan Belanja Gaji PNSD

SUMBER PENDANAAN LAINNYA: OBLIGASI DAERAH
Pembangkit Listrik Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Dasar hukum : UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah PMK 147/PMK.07/2006 Tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah Paket Peraturan Bappepam LK Pelabuhan Udara Rumah Sakit

Peningkatan Infrastruktur
SUMBER PENDANAAN LAINNYA: OBLIGASI DAERAH (2) MANFAAT OBLIGASI DAERAH BAGI PEMERINTAH DAERAH Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Good Governance Transparency Responsibility Accountability Fairness Sumber Pendanaan Peningkatan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Kemandirian Fiskal

SUMBER PENDANAAN LAINNYA: OBLIGASI DAERAH (3)
PERSYARATAN UMUM PINJAMAN DAERAH (OBLIGASI DAERAH) Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh Pemerintah; Mendapat persetujuan DPRD. DSCR = {PAD + DAU + (DBH-DBHDR)} – BW > 2,5 Pokok + Bunga + Biaya Lain

PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA
56

Perbandingan Belanja Pegawai terhadap total Belanja
* 2012 menggunakan data anggaran Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah, pensiunan dan pejabat daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan Rasio belanja pegawai pemda se-provinsi Jawa Timur berada lebih tinggi dari rata-rata secara nasional. Dimana baik secara nasional dan Jatim mempunyai pola sama yatiu meningkat dari tahun 2008 hingga 2010 kemudian beranjak menurun hinggi di tahun 2012.

Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Barang & Jasa terhadap total Belanja
Perbandingan Belanja Barang & Jasa terhadap total Belanja *2012 menggunakan data anggaran * 2012 menggunakan data anggaran Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Rasio belanja modal Jatim selalu lebih rendah dari nasional. Belanja Barang & Jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah Rasio belanja barang jasa pemda se- Jawa Timur mempunyai nilai rasio yang lebih rendah dari nasional hingga tahun 2010, mulai tahun 2011 rasio Jatim lebih tinggi dari Nasional dengan nilai yang relatif tidak jauh beda

Perbandingan Transfer ke Daerah terhadap Total Pendapatan
Transfer Ke Daerah terdiri dari transfer dana perimbangan, dana otsus dan dana penyesuaian Rasio transfer terhadap pendapatan yang tinggi menunjukkan dalam pembuatan anggaran pendapatan pemda semakin tergantung pada besaran transfer pemerintah, dan semakin kecil rasio tersebut menunjukkan pemda lebih leluasa dalam menentukan besaran dan pengunaan pendapatan. Dibanding nasional rasio transfer Jatim lebih rendah dari nasional. * 2012 menggunakan data anggaran

Perbandingan SiLPA tahun Berkenaan Terhadap Total Belanja
SiLPA tahun berkenaan adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran Rasio SiLPA yang besar menggambarkan besaran dana yang belum tergunakan untuk pelayanan dasar ke masyarakat. Hingga tahun 2009 rasio SiLPA Jatim lebih tinggi dari nasional, sedangkan di tahun Rasio SiLPA terhadap belanja Jatim lebih rendah dari Nasional.

Tingkat Pengangguran Tingkat pengangguran Prov. Jawa Timur lebih rendah dari nasional, dengan penurunan dari tahun 2008 – sebesar 2,2% Tingkat Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat kemiskinan Prov. Jawa Timur lebih tinggi dari nasional, dengan penurunan selama empat tahun terakhir adalah 4,3%. Pertumbuhan ekonomi Prov. Jawa Timur mempunyai pergerakan yang menyerupai pertumbuhan ekonomi secara nasional, dengan nilai yang lebih tinggi sejak tahun 2009.

ESTIMASI REALISASI BELANJA PER BULAN
PEMDA SE- PROV. JAWA TIMUR TAHUN 2012 Estimasi realisasi daerah perbulan dihitung dengan pendekatan besaran dana pemda diperbankan, jumlah dana yang ditransfer ke daerah dan estimasi penerimaan PAD. Realisasi belanja pemda se-provinsi Jawa Timur pada akhir tahun 2012 berkisar diangka 105,2% Belanja APBD induk, dengan realisasi terbesar terjadi pada bulan Desember dengan nilai realisasi sebesar 18,5%.

DANA PEMDA DI BANK UMUM DAN BPR PEMDA SE-PROV. JAWA TIMUR
Dana pemda di perbankan menunjukkan besaran dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankkan dalam bentuk Tabungan, Pinjaman berjangka dan giro. Dana pemda terkecil berada pada bulan Desember, dimana angka tersebut menunjukkan besaran dana yang selalu mengendap di perbankan. Dana pemda di bank umum dan BPR Jawa Timur mengalami peningkatan di tahun dan 2012, dimana hal tersebut mengindikasikan SiLPA tahun berkenaan akan lebih besar dari tahun 2011

OPINI BPK TERHADAP LKPD
PEMDA SE-PROVINSI JAWA TIMUR

TERIMA KASIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Jalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Telp Fax

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KEUANGAN RI"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KEUANGAN RI"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan