PERAN APIP DALAM MENGAWAL APBD PRO KEPENTINGAN PUBLIK

Presentasi berjudul: "PERAN APIP DALAM MENGAWAL APBD PRO KEPENTINGAN PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 PERAN APIP DALAM MENGAWAL APBD PRO KEPENTINGAN PUBLIK
INTEGRITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MARDIASMO KEPALA BPKP SOSIALISASI “KEGIATAN KAJIAN TENTANG PENYUSUNAN APBD YANG MEMPRIORITASKAN KEPENTINGAN PUBLIK’ MATARAM, 13 MEI 2014 DODDY SETIADI, AK., MM., CA., CPA Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

2 INTEGRITAS Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.

3 INTEGRITAS Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau institusi, agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Jika nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang komprehensif di antara mereka.

4 INTEGRITAS BAGI PIMPINAN
Seorang pemimpin mutlak menjalankan nilai-nilai integritas, karena dialah yang akan dipandang orang lain terlebih dahulu, dijadikan contoh dan teladan terutama bagi bawahannya. Integritas ini juga penting bagi image si pemimpin itu sendiri. Saat pemimpin menerapkan nilai-nilai integritas, dia akan diterima sekaligus dipercaya oleh bawahannya sebagai sosok panutan.

5 INTEGRITAS BAWAHAN Seringkali ditemui adanya bawahan yang justru memiliki nilai integritas yang lebih tinggi dibandingkan pimpinannya. Perlu menjaga konsistensi dari bawahan tersebut setiap waktu, sehingga hal ini mampu menyadarkan secara pribadi kepada pimpinannya. Menampilkannya terus menerus dari waktu ke waktu akan memberikan dorongan bagi pemimpinnya untuk berubah menjadi lebih baik.

6 KUNCI PELAKSANAAN INTEGRITAS
Menciptakan environment yang selalu konsisten untuk menjalankan nilai-nilai integritas, sehingga diharapkan nilai-nilai itu akan tumbuh dan mengakar dalam diri setiap orang yang berada di dalamnya.

7 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN PUBLIK
APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) GOVERNANCE COMMITMENT SUPREME AUDITOR MENDORONG SPI & SPIP YANG ANDAL EARLY WARNING SYSTEM – FRAUD & RISK AWARENESS PROMOTER GOVERNANCE STRUCTURE Peru-musan Kebijakan Perenca-naan Pengang-garan Pelaksa-naan Anggaran Penata-usahaan Pelapo-ran Moni-toring dan Evaluasi GOVERNANCE MECHANISM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PENDAPATAN & BELANJA) GOVERNANCE OUTCOME AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA WELFARE STATE GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT AKUNTABILITAS KINERJA PEMBANGUNAN PENYELAMATAN KN & TERBANGUNNYA IKLIM BAGI TERSELENGGARANYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH FEED FORWARD PENGAMBILAN KEBIJAKAN HISTORICAL EVALUASI, KETAATAN, & PERENCANAAN STAKEHOLDERS SEKTOR PRIVAT, AKADEMISI, NGO, CSO, DLL PREVENTIF - EDUKATIF PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (AUDITEE) REPRESIF MENDORONG TERWUJUDNYA WELFARE STATE

8 MEWUJUDKAN PEMERINTAH BERSIH & BERWIBAWA
KOMITMEN TERHADAP INTEGRITAS & NILAI MORAL – DITUNJUKKAN SEBAGAI BEHAVIOUR – JUJUR! GOVERNANCE COMMITMENT GOVERNANCE STRUCTURE KEPATUHAN TERHADAP HUKUM & PERUNDANGAN YANG BERLAKU GOVERNANCE PROCESS/MECHANISM ORIENTASI TERHADAP OUTCOME – MASYARAKAT LUAS REGULASI YANG SEHAT, MENDUKUNG GOVERNANCE YANG BAIK GOVERNANCE OUTCOME GOOD GOVERNANCE CULTURE SET – MIND SET, MEMBENTUK BUDAYA ORGANISASI YANG MENDUKUNG CLEAN GOVERNMENT LEADERSHIP - LEADING BY EXAMPLES PENGAWASAN INTERNAL YANG KUAT & PENGENDALIAN INTERN ANDAL SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PARTISIPASI STAKEHOLDER DENGAN JALUR YANG SEHAT & EFEKTIF ZONA INTEGRITAS (ZI) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) STRUKTUR ORGANISASI YANG FIT – MEMPERCEPAT PELAYANAN & EFISIEN PAKTA INTEGRITAS, KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI, & KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BERAKUNTABILITAS & TRANSPARANSI – DIDUKUNG SISTEM TERINTEGRASI PENYAMPAIAN LHKPN & MONITORINGNYA – BEKERJA SAMA DENGAN PPATK & KPK SISTEM INFORMASI KOMUNIKASI – BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – PENINGKATAN KAPABILITAS WHISTLE BLOWING SYSTEM & FRAUD CONTROL PLAN POKOK-POKOK PEMIKIRAN GG & CG DALAM SARASEHAN IAI, JOGJAKARTA, 12 JUNI 2014 MELALUI PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT

9 INDONESIA SAAT INI

10 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERSIH
KETELADANAN - LEADERSHIP PROBITY AUDIT SPIP TUJUAN SASARAN KOMITMEN HONESTY & INTEGRITY PROSES PBJ MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN MENGHINDARI TERJADINYA PRAKTIK KORUPSI MENINGKATKAN INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK MEYAKINKAN PELAKU USAHA MEMINIMALKAN TERJADINYA GUGATAN HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG EFEKTIF DAN EFISIEN. LAPORAN KEUANGAN YANG HANDAL PENGAMANAN ASET KETAATAN PADA PERATURAN UNSUR YANG MELEKAT PADA KEGIATAN REAL TIME PADA TAHAPAN PBJ LINGKUNGAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN PENGENDALIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMANTAUAN TAHAPAN PERENCANAAN TAHAPAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENGADAAAN TAHAPAN PEMILIHAN PENYEDIA TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHAPAN PEMANFAATAN BARANG/JASA SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUNAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT/MELIBATKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, TERKAIT ISU POLITIS, BESARNYA RISIKO YANG MELEKAT PADA KEGIATAN/PROGRAM, & ADANYA PERMASALAHAN HUKUM YANG MELATARBELAKANGI PENGAWALAN DIMULAI SEJAK DINI DAN TERUS MENERUS

11 MENDORONG TERWUJUDNYA PEMERINTAH TANPA KORUPSI
HASIL PENGAWASAN AUDITOR EKSTERNAL DIKELOLA DENGAN BAIK, SEHINGGA PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN TETAP KONDUSIF PENGADUAN MASYARAKAT LAPORAN MASYARAKAT EKSPOSE MEDIA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL INSTANSI PEMERINTAH PUSAT & DAERAH MONITORING LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PENGADUAN PEGAWAI –WHISTLE BLOWER SYSTEM PERAN APIP YANG EFEKTIF UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN YANG MEMADAI MELALUI PENGAWASAN INTERN POTENTIAL TRIGGER POINTS OF FRAUD

12 PENYEBAB UTAMA PENYIMPANGAN (BERDASARKAN HASIL AUDIT BPKP)
LIMA PENYEBAB UTAMA 1 LEMAHNYA PENGENDALIAN MANAJEMEN 2 PEGAWAI TIDAK KOMPETEN, PENGEMBANGAN PEGAWAI TIDAK OPTIMAL 3 PROSEDUR TIDAK MEMADAI 4 IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERN TIDAK BAIK 5 PERENCANAAN TIDAK TEPAT SPIP Sumber; Pusat Informasi Pengawasan BPKP

13 ORGANIZATION PERFORMANCE NEEDS INTEGRITY
“integrity as what it takes for a person to be whole and complete. Integrity creates workability. Without integrity, the workability declines; and as workability declines, the opportunity for performance declines. Therefore, integrity is a necessary condition for maximum performance” *) Integrity Workability Strong Performance Integrity is composed of value, moral commitment, ethic, attitude, ethos, spirit Promoting integrity is a prerequisite for all public sector reform, and the progress in achieving performance is considered as proof of the willingness and commitment toward good governance *) Jensen (2009)

14 4 AREA PENGEMBANGAN INTEGRITAS
*) Operating Control compliance, oversight, and accounting and audit functions Culture The values underlying business practices- Tone of the leader Core Values Achievement, integrity, and collaboration Principles and Purposes Transparency, respective legal and regulatory requirements *) D. Christopher, David Stirling, and Tjai M. Nielsen “Building Organizational Integrity”

15 INTEGRITY : FROM PERSONAL TO NATIONAL PROMOTE INTEGRITY THROUGH
Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry Ministry/ Institution MAINTAINING SYSTEM PROMOTE INTEGRITY THROUGH ITS ACTIVITIES Inte grity NATIONAL INTEGRITY GOVERNMENT PERFORMANCE Ministry Ministry Ministry Local Government BPKP Inte grity Ministry Ministry Ministry CHANGING SYSTEM State Owned Ent Inte grity Ministry Ministry Ministry Society 15

16 QUESTIONS?

17 Pengawasan & Pemeriksaan Keuangan Daerah
Thank You ! Pengawasan & Pemeriksaan Keuangan Daerah

18 TERIMA KASIH