Mewujudkan kebijakan PERTUMBUHAN EKONOMI YANG Pro RAKYAT DI jawa timur

Presentasi berjudul: "Mewujudkan kebijakan PERTUMBUHAN EKONOMI YANG Pro RAKYAT DI jawa timur"— Transcript presentasi:

1 Mewujudkan kebijakan PERTUMBUHAN EKONOMI YANG Pro RAKYAT DI jawa timur
MADEKHAN ALI – PRAKARSA JATIM

2 Target / Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Jatim adalah bukanlah tipologi daerah rente, tetapi tipologi daerah fiscal karena 82% PAD, bersumber dari Pajak daerah. Target / Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran Tahun anggaran Target Realisasi % Bertambah/Berkurang 2009 6.641 7.827 116,97 1.135 2010 8.837 9.777 110,63 939 2011 10.945 11.493 105,61 548 2012 15.094 15.551 103,03 456 2013 16.257 17.732 107,05 1.115

3 “Daerah fiskal” sebagian terbesar sumber pendapatan asli daerah Jawa Timur tidak digali dari setoran atas eksploitasi sumber daya alam. Sebagai daerah fiskal, pendapatan Jawa Timur berpilar pada pendapatan pajak yang berasal dari kerja keras, yang diserap dari laba atau surplus kegiatan ekonomi warga daerahnya (wajib pajak), sesuai pasang surut keadaan ekonomi.

4 Tuntutan daerah fiskal
Birokrasi yang bersih dan kapabel dalam mengumpulkan pajak, sekaligus mengelola anggaran daerah. Bagaimana menjaga kepercayaan wajib pajak di Jawa Timur terhadap akuntabilitas birokrasi harus menjadi mainstream kebijakan Peningkatan belanja sosial (pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, air bersih) yang semakin peka terhadap kebutuhan warga Jawa Timur,

5 KEBIJAKAN FISKAL PRO RAKYAT
Mendukung sasaran Pembangunan yaitu : Kenaikan pertumbuhan ekonomi Pengurangan Kemiskinan Pengurangan Pengangguran Memberikan Stimulus Fiskal, melalui : Kenaikan anggaran belanja daerah, khususnya untuk infrastruktur transportasi dan pertanian Kenaikan Anggaran untuk Pelayanan Dasar & Pemerataan dan Pendorong Pertumbuhan sekitar. Menciptakan Daya tahan Perekonomian terhadap Risiko Global (harga2 saprodi dan komoditas pertanian)

6 Pendekatan Kebijakan Kebijakan ekonomi “pro pertumbuhan” yang akan “menetes kebawah” ke orang miskin. Tapi pendekatan ini dapat menciptakan peminggiran yang lebih lanjut serta ketidaksetaraan bagi kelompok yang paling miskin Konsekwensinya, jaring pengaman sosial diperkenalkan untuk mengatasi sisi negatif pertumbuhan. Tujuannya untuk melindungi kelompok- kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan dari proses pertumbuhan.

7 PRO PERTUMBUHAN VS. PRO RAKYAT
“Pro-pertumbuhan” secara ideologis seringkali merupakan kebalikan dari “pro-rakyat” Namun, kemudian muncul “jalan ketiga” dengan memfokuskan pada penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kebijakan intervensi yang eksplisit dalam proses pertumbuhan – “kebijakan pro-pertumbuhan rakyat” Agar pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi kemiskinan, harus dikombinasikan dengan perubahan distribusi yang progressive dan reformasi sosial Menjadi “pro-rakyat” merupakan pilihan politis dan ideolagis serta rancang bangun yang melibatkan dana untuk masyarakat miskin. Tidak semua orang akan mendukungnya, karena akan mengambil uang dari sumber lain. Hal ini tidak mungkin tanpa Pemerintah yang kuat.

8

9