Kebijakan dan Strategi Akselerasi Pembangunan Kependudukan:

Presentasi berjudul: "Kebijakan dan Strategi Akselerasi Pembangunan Kependudukan:"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan dan Strategi Akselerasi Pembangunan Kependudukan:
RENCANA TINDAK KEDEPUTIAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK Oleh: Dr. Wendy Hartanto, MA Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jakarta, 30 Januari 2013

2 BAB I PENDAHULUAN

3 LATAR BELAKANG Isu kependudukan yang dihadapi Indonesia sangat kompleks karena selain masalah kuantitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk (terutama pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan); persebaran dan mobilitas penduduk; data dan informasi kependudukan; Perlu penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan karena masih banyak yang belum sinkron satu sama lain.

4 ISU KUANTITAS PENDUDUK
Laju Pertumbuhan Penduduk meningkat  1,45% - 1,49% (SP 2000 sd 2010); Disparitas pertumbuhan penduduk antar provinsi; Angka kelahiran total (TFR) nasional stagnan  2,6 anak per wanita usia subur (SDKI , 2007 & 2012); Bebrapa provinsi TFR meningkat TFR di Urban area meningkat dari 2,3 menjadi 2,4  ASFR di Perkotaan meningkat hampir di semua kelompok umur TFR di Rural tercatat stagnan sebesar 2,8 Meningkatnya proporsi usia produktif  Rasio ketergantungan menurun  data sensus thn 1980 sebesar 79,3 menjadi thn 2010 sebesar 51,3); Perubahan komposisi penduduk (usia 0-5 menurun; usia produktif dan lansia membesar).

5 Current Fertility Rate
Hasil SDKI12 Age-specific fertility rates and total fertility rate, the general fertility rate, and the crude birth rate for the three years preceding the survey, by residence, Indonesia Age group Residence Total Urban Rural 2007 2012 15-19 26 32 74 69 51 48 20-24 116 121 153 156 135 138 25-29 145 131 141 134 143 30-34 104 108 110 98 103 35-39 59 70 64 65 62 40-44 17 22 21 20 19 45-49 4 3 7 6 TFR 2.3 2.4 2.8 2.6 GFR 80.0 82.0 97.0 94.0 89.0 88.0 CBR 20.2 20.1 21.5 20.7 20.9 20.4 Notes: Age-specific fertility rates are per 1,000 women. Rates for age group may be slightly biased due to truncation. Rates are for the period 1-36 months prior to interview. TFR: Total fertility rate expressed per woman GFR: General fertility rate expressed per 1,000 women age 15-44 CBR: Crude birth rate, expressed per 1,000 population

6 ASFR Urban Area TFR Urban 2007 = 2.3 TFR Urban 2012 = 2.4

7 ASFR Rural Area TFR Rural 2007 = 2.8 TFR Rural 2012 = 2.8

8 ASFR Total

9

10 Persentase Perempuan usia 10-59 tahun menurut Umur Perkawinan Pertama
Permasalahan kesehatan pada perempuan berawal dari masih banyaknya usia perkawinan pertama dibawah 20 tahun (4,8% pada usia tahun, 41,9% pada usia tahun). Riskesdas 2010

11 ISU KUALITAS PENDUDUK (1)
Kualitas penduduk dapat dilihat dari variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga variabel tersebut menjadi dasar pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia menurut data UNDP tahun 2011 masuk dalam kategori medium human development dan menduduki peringkat 124 dari 187 negara

12 IPM Indonesia Tahun 2011 0,779 0,617 0,584 0,518

13 Indeks Pembagunan Manusia
Tahun Nilai IPM Rangking Jumlah Negara 1990 0.591 77 130 1993 0.641 102 174 1998 0.670 109 143 2000 0.664 150 2002 0.692 110 177 2003 0.697 108 2004 0.711 111 2005 0.728 107 2007 0.734 182 2010 0.600 169 2011 0.617 124 187 Sumber: UNDP

14 Trend IPM Indonesia

15 Trend Indeks Pembangunan Manusia

16 ISU KUALITAS PENDUDUK (2)
A. PENDIDIKAN Peningkatan Angka Partisipasi Murni Salah satu masalah penting pendidikan di Indonesia adalah masih rendahnya partisipasi murni di tingkat SLA dan perguruan tinggi. Pada tahun 2008, APM untuk tingkat SD sudah hampir 94 persen dan SLTP hampir 70 persen (Kemenkokesra, 2012). Angka Melek Huruf Hampir 100% penduduk Indonesia sudah melek huruf namun masih ada kesenjangan antar jenis kelamin, desa-kota, dan provinsi: a. Kesenjangan antara laki-laki (94,79 persen) dan perempuan (89,97 persen); b. Kesenjangan antara perkotaan (96,32 persen) dan perdesaan (88,33 persen); c. Kesenjangan antar provinsi  melek huruf di DKI Jakarta (90,09 persen) dan melek huruf di Papua (63,85 persen).

17 ISU KUALITAS PENDUDUK (3)
KESEHATAN: Angka Kematian: Angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (U5MR), dan rasio kematian ibu (AKI) menunjukkan penurunan. Kondisi Gizi Buruk: Prevalensi balita gizi kurang dan buruk menurun dari 22,8 persen tahun 2001 menjadi 17,9 persen tahun 2010 namun masih terjadi disparitas antar provinsi. Prevalensi balita gizi kurang dan buruk tertinggi di Gorontalo (11,2); terendah di DI Yogyakarta (1,4). Angka Harapan Hidup (AHH): AHH pada 1980 adalah 57,6 tahun meningkat menjadi 65,7 tahun (2000) dan 69,4 tahun (2011). Akses terhadap Air bersih dan Sanitasi Terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih selama periode

18 ISU KUALITAS PENDUDUK (3)
C. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pendapatan per kapita GNI per kapita Indonesia meningkat cukup signifikan sejak tahun 2008 sebesar US$ menjadi sebesar US$ pada tahun 2010 (World Bank, 2010). Namun, dibandingkan dengan negara-negara berkembang di Asia Pasifik, peningkatannya relatif lebih lambat. Gini Ratio Tingkat kesenjangan ekonomi, dilihat dari gini ratio, meningkat dari 0,32 (2004) menjadi 0,412 (2011).

19 ISU PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK
Persebaran penduduk tidak merata a. Pulau Jawa masih dihuni oleh sekitar 58 persen penduduk (SP 2010). b. Penduduk yang tinggal di kota terkonsentrasi di kota-kota besar; Perubahan pola migrasi a. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi pola migrasi di Indonesia (dari pulau Jawa ke luar Jawa); b. Terjadi migrasi dari central urban ke sub-urban sehingga area perkotaan semakin melebar.

20 ISU DATA DAN INFORMASI PENDUDUK
Sistem data dan informasi kependudukan belum berjalan seperti yang diharapkan (registrasi vital); Data belum dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan Belum adanya bank data kependudukan yang menyediakan informasi yang lengkap tentang kependudukan; Banyak data kependudukan namun belum diolah sehingga belum bisa dijadikan informasi;

21 ISU PEMBANGUNAN KELUARGA
Masih besarnya jumlah keluarga miskin Hasil pendataan keluarga tahun 2011 menunjukkan masih terdapat Keluarga Sejahtera I dan Pra-Sejahtera alasan ekonomi sebesar 43,87 persen. Pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama Keluarga miskin di perkotaan cukup banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (30,02 persen) dan sebanyak 14,71 persen tidak bekerja. Belum adanya sistem jaminan hari tua Memaksa lansia harus tetap bekerja untuk menunjang kehidupannya.

22 LEGAL ASPEK BAGI BKKBN Undang-Undang No. 52 tahun 2009;
Perpres No. 5 tahun 2010 ttg RPJMN; Perpres No. 62 tahun 2010; Perka BKKBN No. 72 tahun 2011; Perka BKKBN No. 82 tahun 2011; Renstra BKKBN tahun ;

23 KERANGKA PIKIR, VISI, MISI,
BAB II KERANGKA PIKIR, VISI, MISI, DAN TUJUAN

24 KERANGKA PIKIR KONDISI SAAT INI INTERVENSI KONDISI YANG DIINGINKAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ADA YANG BELUM SERASI DENGAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK; BELUM TERSEDIANYA PARAMETER KEPENDUDUKAN YANG LENGKAP, AKURAT, DAN UP TO DATE; MASIH KURANGNYA KOMITMEN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA TERKAIT DALAM KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN; MASIH KURANGNYA ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN THD PEMBANGUNAN PENYERASIAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN; GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN KONSEP PEMB. BERWAWASAN KEPENDUDUKAN; PERUMUSAN PARAMETER DAN PROYEKSI PENDUDUK ; PENINGKATAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN; MENINGKATNYA KOMITMEN STAKEHOLDERS DAN PERAN MITRA KERJA TENTANG KEPENDUDUKAN MELALUI KAJIAN ANALISIS DAMPAK TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN KEPENDUDUKAN;

25 VISI & MISI VISI Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan. MISI Menyediakan Grand Design Pengendalian Kuantitias Penduduk sebagai input kebijakan Sektor Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan. Menyediakan Parameter Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai acuan penyusunan rencana dan pelaksanaan program. Meningkatkan komitmen lintas sektor serta PSP masyarakat tentang Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Menyediakan analisis dampak kependudukan dalam rangka penyerasian kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan.

26 TUJUAN (1) Merumuskan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk;
Merumuskan konsep pembangunan berwawasan kependudukan; Menyusun parameter kependudukan dan proyeksi penduduk ; Melakukan pengelolaan data dan informasi kependudukan;

27 TUJUAN (2) Meningkatkan PSP keluarga dan masyarakat dalam pembangunan kependudukan; Meningkatkan komitmen stakeholders dan peran mitra kerja tentang pendidikan kependudukan; Menyediakan kajian tentang dampak masalah kependudukan terhadap pembangunan secara komprehensif; Mengembangkan dan menguji solusi strategis dampak kependudukan terhadap pembangunan;

28 KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN
BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KEGIATAN STRATEGIS

29 KEBIJAKAN (1) Pengembangan mitra kerja utama:
PSK  lebih dari 1 per provinsi; KOALISI KEPENDUDUKAN  sampai dengan kabupaten/kota (?) IPADI  aktif kembali; FAPSEDU  terbentuk di setiap provinsi; SIJAR FAPSEDU  terbentuk di setiap provinsi; Pengembangan kemitraan untuk penyusunan parameter dan proyeksi penduduk serta analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan;

30 KEBIJAKAN (2) Peningkatan advokasi untuk penyelarasan regulasi dan/atau kebijakan agar sesuai dengan upaya pengendalian penduduk; Kerjasama dengan sektor terkait tentang pendidikan kependudukan;

31 STRATEGI (1) Menjadikan BKKBN sebagai Pusat Data dan Informasi Kependudukan yang handal dan terpercaya : Menyiapkan berbagai bahan publikasi yg berkualitas. Mengembangkan sistem informasi dan data kependudukan yang mudah diakses. Meningkatkan kapasitas mitra kerja utama BKKBN dalam bidang kependudukan : Menetapkan kebijakan BKKBN tentang dasar kemitraan. Mengembangkan mitra kerja utama berdasarkan hasil pemetaan. Mengembangkan kemampuan SDM internal BKKBN dalam konteks Kependudukan.

32 STRATEGI (2) Mengembangkan kemampuan SDM mitra kerja utama BKKBN dalam konteks Kependudukan. 5. Meningkatkan Kerjasama Pendidikan Kependudukan: Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja. Mengembangkan materi pendidikan kependudukan : jalur formal, non-formal, informal. Mengintegrasikan substansi pendidikan kependudukan dengan bidang Dalduk lainnya.

33 KEGIATAN STRATEGIS Terwujudnya BKKBN sebagai Pusat Data dan Informasi Kependudukan yang handal dan dipercaya oleh seluruh sektor : Tersedianya berbagai publikasi yang berkualitas No KEGIATAN STRATEGIS TK PUSAT TAHUN KEGIATAN STRATEGIS TK PROVINSI 2013 2014 1 Menetapkan standar outline Rencana Induk (Grand Design) Pengendalian Kuantitas Penduduk.  V Menyusun Rencana Aksi Pengendalian Kuantitas Penduduk tingkat Provinsi dan Kab/Kota 2 Menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap kualitas publikasi kependudukan. 3 Menetapkan parameter dasar pembangunan Kependudukan Menyusun parameter pembangunan kependudukan dengan mengacu pada Parameter Dasar. 4 Menetapkan indikator dampak kependudukan dan menetapkan thematic map. Membuat thematic map menurut indikator dampak kependudukan dan isu serta kondisi lokal. 5 Menetapkan format standar profil kependudukan. Menyusun profil kependudukan tingkat Provinsi dan Kab/Kota. 6 Menyusun pedoman perhitungan proyeksi penduduk tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota. Melakukan penghitungan proyeksi penduduk tingkat provinsi dan kab/kota.

34 KEGIATAN STRATEGIS (Lanjutan Sasaran Strategis 1a...) No
KEGIATAN STRATEGIS TK PUSAT TAHUN KEGIATAN STRATEGIS TK PROVINSI 2013 2014 7 Melakukan penghitungan proyeksi penduduk tingkat nasional dan provinsi. V Melakukan analisis lanjutan dampak kependudukan skala provinsi.  V V  8 Melakukan analisis dampak kependudukan Mendorong lintas sektor provinsi dan SKPD KB kab/kota agar mengimplementasikan konsep pembangunan berwawasan kependudukan dalam perencanaan provinsi dan kab/kota. 9 Melakukan analisis dan sinkronisasi kebijakan kependudukan Melakukan sosialisasi, sinkronisasi dan analisis kebijakan kependudukan skala provinsi dan kab/kota. 10 Melakukan analisis, kajian, dan publikasi terhadap isu kependudukan spesifik berdasarkan segmentasi sasaran. Melakukan analisis, kajian, dan publikasi terhadap isu kependudukan spesifik berdasarkan segmentasi sasaran skala provinsi dan kab/kota.

35 KEGIATAN STRATEGIS Lanjutan Sasaran Strategis I...
b. Terwujudnya Sistem Informasi dan data kependudukan yang mudah diakses No KEGIATAN STRATEGIS TK PUSAT TAHUN KEGIATAN STRATEGIS TK PROVINSI 2013 2014 1 Menyiapkan website kependudukan (bagi pengambil keputusan dan khalayak umum).  V V  2 Menyediakan dan menyebarluaskan secara rutin policy information (policy brief, fact sheets, policy response). Menyediakan dan menyebarluaskan secara rutin policy information (policy brief, fact sheets, policy response) skala provinsi dan kab/kota.

36 KEGIATAN STRATEGIS Meningkatnya kapasitas mitra kerja utama BKKBN dalam Kependudukan (KK, PSK, IPADI, Fapsedu, Sijar Fapsedu, dsb) No KEGIATAN STRATEGIS TK PUSAT TAHUN KEGIATAN STRATEGIS TK PROVINSI 2013 2014 1 Menetapkan kebijakan BKKBN tentang dasar kemitraan dengan mitra kerja utama kependudukan (KK, PSK/PPK, IPADI, Fapsedu).  V Memantapkan kemitraan dengan mitra kerja kependudukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan (KK, PSK/PPK, IPADI, Fapsedu). V  2 Mengembangkan Grand Desain Pengembangan PSK berdasarkan hasil mapping Memperkuat kerjasama dengan PSK sesuai peran fungsinya di tingkat provinsi.

37 KEGIATAN STRATEGIS 3. Meningkatnya kemampuan SDM internal BKKBN dalam konteks kependudukan. No KEGIATAN STRATEGIS TK PUSAT TAHUN KEGIATAN STRATEGIS TK PROVINSI 2013 2014 1 Mengembangkan kebijakan komprehensif tentang peningkatan SDM internal BKKBN yang mencakup sinkronisasi rekrutmen, pelatihan, jenjang karir, dan remunerasi.  V Melaksanakan kebijakan komprehensif tentang peningkatan SDM internal BKKBN provinsi yang mencakup sinkronisasi rekrutmen, pelatihan, jenjang karir, dan remunerasi. 2 Pengembangan kompetensi teknis yang bersifat umum (ilmu kependudukan) , khusus (terkait tupoksinya) dan manajerial. V  Pengembangan kompetensi teknis yang bersifat umum (ilmu kependudukan) , khusus (terkait tupoksinya) dan manajerial skala provinsi. 3 Pengembangan kemampuan SDM secara substantif maupun kemampuan menyampaikan. Pengembangan kemampuan SDM secara substantif maupun kemampuan menyampaikan skala provinsi. 4 Mengembangkan Grand Desain Pelatihan Kependudukan bagi SDM internal BKKBN. Melaksanakan Pelatihan Kependudukan bagi SDM internal BKKBN provinsi dan kab/kota yang mengacu kepada Grand Desain. 5 Peningkatan kapasitas SDM internal BKKBN Pusat dan Provinsi dalam hal: penetapan parameter dasar kependudukan, proyeksi penduduk, dan penyusunan profil penduduk serta analisis dampak kependudukan. Peningkatan kapasitas SDM internal BKKBN Provinsi dalam hal: penetapan parameter dasar kependudukan, proyeksi penduduk, dan penyusunan profil penduduk serta analisis dampak kependudukan.

38 KEGIATAN STRATEGIS 4. Mengembangkan kemampuan SDM mitra kerja utama BKKBN dalam konteks kependudukan. No KEGIATAN STRATEGIS TK PUSAT TAHUN KEGIATAN STRATEGIS TK PROVINSI 2013 2014 1 Pengembangan kompetensi teknis tentang ilmu kependudukan.  V V  2 Pengembangan kemampuan SDM melalui pendidikan jangka panjang. Menyiapkan calon dari mitra kerja utama BKKBN untuk mengikuti pendidikan jangka panjang. 3 Peningkatan kapasitas SDM mitra kerja utama BKKBN dalam hal: penetapan parameter dasar kependudukan, proyeksi penduduk, dan penyusunan profil penduduk serta analisis dampak kependudukan.

39 KEGIATAN STRATEGIS 5. Terwujudnya kerjasama pendidikan kependudukan : melalui jalur formal, informal, dan non formal. Mengintegrasikan substansi pendidikan kependudukan dengan hasil pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, perencanaan pengendalian penduduk, dan analisis dampak kependudukan. No KEGIATAN STRATEGIS TK PUSAT TAHUN KEGIATAN STRATEGIS TK PROVINSI 2013 2014 1 Menetapkan pedoman kerjasama pendidikan kependudukan.  V Mengimplementasikan kerjasama pendidikan kependudukan yang mengacu kepada pedoman. V  2 Mengembangkan dan mendiseminasikan 26 modul/ materi pendidikan kependudukan, melalui jalur formal, informal, non formal. Memanfaatkan dan mengembangkan 26 modul/ materi pendidikan kependudukan, melalui jalur formal, informal, non formal. 3 Mengembangkan kerjasama untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan agar diimplementasikan dalam sistem kerja para mitra (LIPI, LH, Diklat jenjang LAN, LSM Lead) Mengembangkan kerjasama untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan agar diimplementasikan dalam sistem kerja para mitra (BLHD, Diklat jenjang daerah, PT) skala provinsi. 4 Sosialisasi pendidikan kependudukan melalui event/ lomba (karya tulis, pidato, poster, blogger). Sosialisasi pendidikan kependudukan melalui event/ lomba (karya tulis, pidato, poster, blogger) skala provinsi

40 TERIMA KASIH