BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH

Presentasi berjudul: "BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH"— Transcript presentasi:

1 BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
EVALUASI DAN PENAJAMAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA DI PROV. JAWA TENGAH BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH

2 LATAR BELAKANG UU-RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 menyebutkan bahwa Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ; Dengan dasar pemikiran tersebut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota wajib melaksanakan sesuai amanat undang-undang dimaksud sesuai dengan batas kewenangannya ; Jumlah Penduduk Jawa Tengah akhir 2014 berdasakan data dari BPS sebesar dan LPP berdasarkan sensus 2010 sebesar 0,37% terendah nasional, tetapi angka absolutnya masih besar .

3 Peserta KB aktif (CPR) : 5.300.690 ( 78,36% )
lanjutan Jumlah PUS : PUS Isteri kawin pertama kurang dari usia 20 tahun sebesar : ( 2,.42 % ) Peserta KB aktif (CPR) : ( 78,36% ) Jumlah Unmetneed : 721,241 ( 10,66 % ) Jumlah angka DO : 9,08 % TFR : 2,5 Jumlah PUS keluarga Pra KS dan KS1 : PUS Pra KS dan KS1 yang ber KB: ( 21,64 % ) Sumber BKKBN

4 TARGET KINERJA DLM RENSTRA 2014-2018
INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 PST.KB.AKTIF CAPAIAN 4.O10.630 DO (%) 14,75 15,86 14,50 15,02 14 13,75 13,50 UNMETNEED 10 10,26 9,75 10,48 6 5,5 5 USIA KAWIN < 20 TH 2,21 2,42 2,20 2,19 2,18 2,17 JML. KB MANDIRI AGT. UPPKS BER KB 83,50 83,04 83,75 82,15 84 84,25 84,50 TFR 2,1 2,5

5 KENDALA DAN PELUANG Kendala
a. Komitmen dan dokungan penentu kebijakan di Kab/Kota berbeda-beda b. Bentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah KB di Kab/Kota sangat beragam dan nomenklatur yg berbeda-beda. c. Semakin menurunnya kuantitas dan kualitas tenaga lapangan (PLKB) sangat berpengaruh pada melemahnya penggerakkan dan pelayanan program KB di lapangan d. Sarana dan prasarana program KB dilapangan terbatas dan kurang optimal dlm. mendayagunakan

6 Lanjutan ….. e. Keterbatasan dukungan pembiayaan program KB, baik dalam sumber pembiayaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, maupun masyarakat f. Masih kurangnya masyarakat dlm penerimaan info tentang KB g. Kurang optimalnya aksesabilitas dan penggerakan layanan KB h. Masih adanya sebagian masyarakat yg mempunyai pandangan bahwa banyak anak banyak rejeki Kurangnya akses dan kualitas informasi kesehatan reproduksi remaja

7 Lanjutan ………. j. Lemahnya koordinasi dalam penggerakan dan pelayanan KB k. Masih banyaknya akseptor KB non MKJP dan masih rendahnya kesertaan KB pria Belum optimalnya proses konseling KB Belum optimalnya kelembagaan masyarakat dalam mendukung program KB Terdapatnya Perda di Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat pelayanan KB yang harus membayar Fanatisme keyakinan/Agama tentang stigma hukum KB

8 a. UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peluang a. UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Adanya komitmen Pem Prov. Jateng tentang Pengendalian penduduk dan Penyelenggaraan KB tertuang dlm Perda Prov. Jateng No.6/2013 Perda nomor 3 tahjun 2008 tentang RPJPD tahun dan Perda Prov. Jateng No.5 tahun 2014 tentang RPJMD tahun d. Meningkatnya tingkat pendidikan PUS berpengaruh pada pola fikir yg realistis e. Komitmen pengambil kebijakan di 35 Kab/Kota rencana untuk membentuk Dinas Kependudukan dan KB f. Adanya kelembagaan masyarakat yg peduli dan berpartisipasi dalam program KB g. Adanya layanan BBJS bagi Gakin

9 2. Meningkatkan peranserta generasi muda
STRATEGI : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan KB melalui penguatan kelembagaan KB dan fasilitasi ketahanan pemberdayaan keluarga 2. Meningkatkan peranserta generasi muda dlm program KB melalui pendewasaan usia kawin dan mengembangkan PIK-KRR ; 3. Meningkatkan peran serta masy. Melalui pemberdayaan keluarga ;

10 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PIK- KRR
KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KB 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PIK- KRR 3. Meningkatkan penggerakan masyarakat dan kemandirian keluarga

11 PROGRAM : KELUARGA BERENCANA
PROGRAM KEGIATAN UNTUK PENAAJAMAN PENINGKATAN PELAYANAN KB-KS YANG DIDUKUNG DANA APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2016 PROGRAM : KELUARGA BERENCANA Kegiatannya 1. Pelayanan Keluarga Berencana Bersama-sama dengan Perwakilan BKKBN untuk Jawa Tengah memberikan uang Transport Akseptor KB sebanyak Akseptor untuk pelayanan KB MOW, IUD dan Implant dan transpot KIE Babinsa /PPKBD 2. Pelatihan PPKBD di 22 Kabupaten yang DO dan Unmetneednya tinggi

12 3. PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
Lanjutan 3. PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Peningkatan Kualitas Pengelola PIK KRR dan Pendidik Sebaya KRR : Orientasi bagi Pengelola PIK KRR dan Pendidik Sebaya KRR sebanyak 900 orang di 15 Kab./Kota

13 Masyarakat Dalam Program KB ( 12 Perusahaan )
Lanjutan 4. Peningkatan Peranserta Perusahaan Masyarakat Dalam Program KB ( 12 Perusahaan ) 5. Fasilitasi kelompok KB Pria ( 6 kel. Prio Utomo ) 6. Advokasi pengerakan KB di Kabupaten / Kota yang DO dan Unmetneednya tinggi ( 12 Kabupaten )

14 PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 1. Program Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PAUD a). Workshop pembentukan Model Integrasi BKB-Posyandu- PAUD b). Rakor Catur Bina c). Orientasi Kader Kelpk Catur Bina d). Lomba Kelompok Catur Bina

15 2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri :
a. Sosialisasi dan Bintek KB Mandiri b. Orientasi Kelompok UPPKS c. Jambore klp UPPKS d. Lomba Klp UPPKS dan e. Lomba Akseptor KB Lestari. 3. Program Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak Melalui Bina Keluarga dan Balita : a. Bintek dan Fasilitasi Penanggulangan Masalah KR, Serta Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak. b. Kegiatan TMKK di 5 Kodim c. Bhayangkara KB Kesehatan di 6 Polres d. PKK KB Kesehatan di 9 Kab/Kota e, Peringatan Harganas f. Bhakti Sosial Muslimat NU g. Bhakti Sosial Aisyiah h. Bhakti Sosial Hari Ibu

16 4. Peningkatan Kualitas Pelembagaan Keluarga
Kecil Berkualitas : a. Temu Kader IMP b. Lomba IMP ( PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD c. Orientasi Kader IMP d. Jambore dan Perkemahan Bhakti Sosial Saka Kencana e. Lomba Akseptor KB Lestari.

17 PENUTUP HARAPAN : Komitmen yang tinggi dari Kab./Kota untuk mensukseskan Prog. KB KS. Mensinergikan Prog. KB KS dengan Prog.Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak. Berjejaring dengan SKPD lain dan stakeholders untuk menggerakkan masyarakat dalam Prog. KB KS. 4. Meningkatkan Penggerakan Program KB di lapangan melalui pemberdayaan masyarakat.

18 TERIMA KASIH BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH