BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

Presentasi berjudul: "BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI"— Transcript presentasi:

1 BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
PETA PROSES BISNIS SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MERLYNN PARK HOTEL JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2016 BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

2 Hasil rekap SOP Tahun 2014 s/d 2016
LATAR BELAKANG Hasil rekap SOP Tahun 2014 s/d 2016 NO Unit Kerja SOP 2014 SOP 2015 SOP 2016 TOTAL 1 Sekretariat Jenderal 35 47 60 478 2 Inspektoral Jenderal 3 5 10 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 13 33 27 4 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 18 22 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 30 17 6 Direktorat Jenderal Perkeretapian 26 24 7 Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 14 8 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 9 Badan Pengembangan Transportasi JABODETABEK - 117 198 163

3 LATAR BELAKANG Hasil Evaluasi Menpan terkait Area Tata Laksana
Perlu membangun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi dan core business Kementerian Perhubungan. Selanjutnya Peta proses dan SOP perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk mendukung efisiensi dan efektivitas operasional Kementerian Perhubungan (Tanggal 14 Juli 2016) Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor KP.801/3/4 Phb 2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal Penyusunan Proses Bisnis

4 DASAR HUKUM Perpres 81/2010 7/2015 35/2012 PermenPANRB 14/2014
12/2011 35/2012 PermenPANRB 14/2014 11/2015 UU 30/2014 DASAR HUKUM UU 30/2014: Administrasi Pemerintahan Perpres 81/2010: Grand Design Reformasi Birokrasi Perpres 7/2015: Organisasi Kementerian Negara PermenPANRB 12/2011: Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) PermenPANRB 35/2012: Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan PermenPANRB 14/2014: Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah PermenPAN 11/2015: Road Map RB Tahun

5 AMANAH PERATURAN PERUNDANGAN (1)

6 AMANAH PERATURAN PERUNDANGAN (2)

7 AMANAH PERATURAN PERUNDANGAN (3)

8 AMANAH PERMENPAN RB NO 11 TAHUN 2015(3)
Hasil yang diharapkan: Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik Terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu 8 Area Perubahan Manajemen Perubahan Pengawasan Akuntabilitas Kelembagaan Peraturan Perundangan SDM ASN Tata Laksana Pelayanan Publik a

9 PENGERTIAN PROSES BISNIS (PERMENPANRB NO 11 TAHUN 2012)
merupakan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna Tata Laksana (Proses bisnis), merupakan serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keluaran suatu tata laksana Aktivitas adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu tata laksana (bisnis proses) sesuai dengan kebutuhannya Pengguna

10 SIKLUS PENATAAN PROSES BISNIS
Analisis Kebutuhan Perancangan Implementasi Pemberlakuan Evaluasi Monitoring

11 PROSES BISNIS PEMERINTAHAN
Proses Bisnis menggambarkan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Proses Bisnis antar Kementerian/Lembaga yang bersifat tematis, misal: Perekonomian, Kemaritiman Proses Bisnis (SOP Makro) antar Unit Kerja Eselon I pada Kementerian/Lembaga/antar SKPD Proses Bisnis (SOP Mikro) dalam masing-masing unit kerja Eselon I dalam satu K/L 4 3 2 1 Level (RPM)

12 PROSES BISNIS KEMENTERIAN
Peta Proses Bisnis. Memuat Proses Bisnis Utama di Kementerian Model Bisnis/Proses Kunci. Merupakan penjabaran dari proses bisnis utama di Kementerian Sub Proses. Menunjukkan end-to-end proses bisnis yang actual. Interaksi dan perpindahan tanggung jawab antara actor utama dalam proses bisnis Proses/aktifitas. Detail informasi secara keseluruhan, berisi flow proses, flow informasi (input dan output), system informasi yg digunakan dan pelaku yg melakukan aktifitas tersebut 3 2 1 Level Permenkeu 131/2015

13 3 TIPE UTAMA PROSES BISNIS (1)
1. Proses Operasional/Inti: merupakan proses yang meliputi inti dan menciptakan aliran nilai utama. Harus memenuhi kriteria: Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal Secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi (pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi) Memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan

14 3 TIPE UTAMA PROSES BISNIS (2)
2. Proses Manajemen: merupakan proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu system atau proses yang memastikan proses operasional/inti dan proses pendukung berjalan dengan baik 3. Proses Pendukung: merupakan proses yang mendukung proses operasional/ inti, proses ini harus memenuhi kriteria: memenuhi kebutuhan internal, yaitu para pelaku atau fungsi yang berada di proses operasional/inti Tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi

15 HUBUNGAN PROSES OPERASIONAL, MANAJEMEN DAN PENDUKUNG
PROSES TUJUAN Proses Bisnis Manajemen Proses Bisnis Inti Proses Bisnis Pendukung Pelanggan/interested/ stakeholders Hasil/Keluaran (Output) Manfaat (Outcome)

16 UNSUR ORGANISASI PADA KEMENTERIAN
Pengawas Staf/ Pembantu Pemimpin Pemimpin Pendukung Lini/Pelaksana Menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Menyelenggarakan perumusan dan pelasanaan tugas di bidangnya, dengan bidang tugas merupakan sebagian tugas pokok Kementerian yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Kementerian Menyelenggarakan dukungan yg bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian meliputi dan tidak terbatas pada tugas penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, penglolaan data dan informasi

17 ORGANISASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MENTERI PERHUBUNGAN Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan; Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan; Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan; dan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan. PUSAT PENGELOLAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN STAF AHLI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN LAUT PERHUBUNGAN UDARA PERKERETAAPIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

18 TAHAP PEMETAAN PROSES BISNIS

19 PROSES BISNIS KEMENTERIAN
TAHAP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN Identifikasi proses (Diskusi Kelompok terarah, Wawancara, Observasi, Telaah Dokumen) 1 2 Gambar Peta Proses Bisnis 3 Finalisasi Peta Proses Bisnis

20 Contoh: Peta Proses Bisnis KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PROSES TUJUAN Proses Bisnis Manajemen Perencanaan Strategis Pengelolaan Kinerja Pengawasan Internal Manajemen Resiko Pelanggan/Interested/ Stake Holder Masyarakat, BUMN Pemerintah Daerah Proses Bisnis Operasional/Inti Pelayanan Jasa Transportasi Keamanan & Keselamatan Transportasi Peningkatan Kapasitas Transportasi Hasil/ Keluaran (Output) Pembangunan Transportasi Umum Massal Penguatan Konektivitas Nasional Proses Bisnis Pendukung Hukum (Per UU an), Bantuan Hukum Organisasi dan Tata Laksana SDM (Manajemen ASN, Diklat) Teknologi Informasi dan Komunikasi Keuangan, Aset, Adm Umum lainnya Manfaat (Outcome) Transportasi Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan nilai tambah

21 Contoh: Peta Proses Kunci (Eselon I - DITJEN HUBUD)
PROSES TUJUAN Proses Bisnis Manajemen Perencanaan Strategis Pengelolaan Kinerja Pengawasan Internal Manajemen Resiko Pelanggan/Interested/ Stake Holder Masyarakat, BUMN Proses Bisnis Operasional/Inti Pelayanan Jasa Transportasi Udara Keamanan & Keselamatan Trans. Udara Peningkatan Kapasitas Trans. Udara Hasil/ Keluaran (Output) Pembangunan Transportasi Udara Penguatan Konektivitas Transportasi Udara Proses Bisnis Pendukung Hukum (Per UU an), Bantuan Hukum Organisasi dan Tata Laksana SDM (Manajemen ASN, Diklat) Keuangan, Aset, Adm Umum lainnya Manfaat (Outcome) Transportasi Udara Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan nilai tambah

22 TAHAP PENYUSUNAN PETA SUB PROSES BISNIS KEMENTERIAN
1 Identifikasi sub proses Harmonisasi peta proses dan peta sub proses 2 Finalisasi Peta Sub Proses 3

23 IDENTIFIKASI SUBPROSES
Unit Organisasi: Direktorat KUPPU No Nama Proses Bisnis Tipe Proses Bisnis Pemakai/ Pengguna Kegiatan Utama Masukan Utama Keluaran Utama Pemilik Proses BIsnis 1 Penerbitan Lisensi Pilot Proses Inti Masyarakat Pemeriksaan berkas Permohonan Pelaskanaan Pengujian Permohonan Lisensi Pilot DIT KUPPU 2 ...Dst ...

24 IDENTIFIKASI SUB PROSES
Unit Organisasi: Biro Kepegawaian dan Organisasi No Nama Proses Bisnis Tipe Proses Bisnis Pemakai/ Pengguna Kegiatan Utama Masukan Utama Keluaran Utama Pemilik Proses BIsnis 1 penataan organisasi Proses Pendukung Unit kerja eselon I penyusunan naskah akademik penataan organisasi Penyusunan RPM OTK Organisasi Pengusulan Penataan Organisasi kepada Kementerian PAN Permohonan Penataan Organisasi Persetujuan Menpan RPM Subbag Organisasi 2 …Dst…

25 Contoh: Peta Sub Proses Bisnis
Ket: Ambil dari Tugas Unit Kerja Eselon I Pembinaan Kepegawaian dan Organisasi Ket: Diambil Dari Tusi Unit Kerja Eselon II Perencanaan Pegawai Pengembangan Pegawai Mutasi, Disiplin, Kesejahteraan Pegawai Organisasi dan Tata Laksana Ket: Diambil dari Tusi Unit Kerja Eselon III Penataan Organisasi Ketatalaksanaan Peraturan Kepegawaian Ket: Diambil dari unit kerja Eselon IV penyusunan naskah akademik penataan organisasi Penyusunan RPM OTK Pengusulan Penataan Organisasi kepada Kementerian PAN

26 Tahap Penyusunan Peta Lintas Fungsi Kementerian
1 Gambarkan garis horisontal yang menunjukkan fungsi yang terlibat 2 Beri nama tiap fungsi yang terlibat 3 Identifikasi langkah kerja Berikan keterangan bagi semua masukan dan keluaran 4 5 Finalisasi

27 Peta Lintas Fungsi Kementerian PAN dan RB
Contoh: Peta Lintas Fungsi Kementerian PAN dan RB

28 Peta Lintas Fungsi Kementerian Perhubungan
Contoh: Peta Lintas Fungsi Kementerian Perhubungan Biro Perencanaan Biro Keuangan Biro Kepeg dan Organsiasi Biro Hukum Sekretaris Jenderal Direktorat terkait K/L Terkait Menteri Perhubungan Penyusunan Naskah Akademis Pembahasan Naskah Akademis Penyusunan RPM OTK Pembahasan RPM OTK Draft Final Penetapan PM

29 1 2 3 4 TINDAK LANJUT Menyusun Peta Proses Bisnis
Menyusun SOP berdasarkan Peta Proses Bisnis 3 Penetapan Peraturan Menteri Perhubungan 4

30 Sekian dan Terima Kasih