October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.

Presentasi berjudul: "October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN."— Transcript presentasi:

1 October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 Pontianak, 6 April 2017 Disampaikan Oleh : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. KALIMANTAN BARAT PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (MUSRENBANG RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

2 OUTLINE PAPARAN PENDAHULUAN ISU STRATEGIS DAERAH
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 HASIL KESEPAKATAN PRAMUSRENBANG PENUTUP

3 PENDAHULUAN

4 DASAR HUKUM UU Nomor 25 Tahun 1956; PP Nomor 8 Tahun 2008;
Permen Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permen Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; Permen Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2005; Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 jo. Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013; dan PP Nomor 41 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016. PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 7 Tahun 2008;

5 TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD PROVINSI

6 ISU STRATEGIS DAERAH

7 ISU STRATEGIS UTAMA KONDISI GEOGRAFIS
KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR LAYANAN PENDIDIKAN LAYANAN KESEHATAN INVESTASI PEMBERDAYAAN UKM PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN PENGOLAHAN BAHAN BAKU PENINGKATAN EKSPOR OLAHRAGA TENAGA KERJA BIROKRASI DAN PEMERINTAHAN DESA LINGKUNGAN KESEJAHTERAAN KELISTRIKAN NILAI TAMBAH SDA PEMANFAATAN RUANG PERBATASAN, PEDALAMAN TERPENCIL, PESISIR DAN KEPULAUAN

8 ISU STRATEGIS DIMENSI KEWILAYAHAN
WILAYAH PEDALAMAN WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA WILAYAH PESISIR DAN KEPULAUAN

9 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

10 Gambaran Umum Kalimantan Barat
Luas Wilayah Km2 Penduduk (BPS) Jiwa Penduduk (Dukcapil) Jiwa Kab / Kota 12 Kab./ 2 Kota Kecamatan 174 Kecamatan Desa / Kelurahan 2.031 Desa / 99 Kelurahan Jumlah Pulau 217 Pulau PDRB per Kapita/jt Rp 33.22 Pertumbuhan Ekonomi 5,22 % Laju Inflasi 3,88 % Penduduk Miskin (%) 8,00 % Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,23 % T. Partisipasi Ang. Kerja (TPAK) 69,32 % HDI /IPM (Th. 2015) 65,59 Catatan :

11 INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH
NO INDIKATOR TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,99 5,03 6,04 4,86 5,12 5,22 5,58 5,94 Angka Kemiskinan (%) 7,49 8,07 6,52 8,44 7.47 8,00 7.25 6,72 Angka Pengangguran (%) 3,27 4,04 3,20 5,14 3,61 4,23 3,51 3.41 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,86 64,89 73,39 65,59 66.91 N/A 67.67 68.45

12 PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2015
KALBAR % KALBAR %

13 ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2015
KALBAR % KALBAR %

14 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TAHUN 2015
KALBAR % KALBAR %

15 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TAHUN 2015
KALBAR 2015 : 65.59

16 KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2016

17 KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2016

18 PERTUMBUHAN EKONOMI & PENGANGGURAN TERBUKA KAB/KOTA TAHUN 2015

19 HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI &
KEMISKINAN KAB/KOTA TAHUN 2015

20 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
October 17 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 Catatan :

21 RANCANGAN TEMA RKP NASIONAL
2015 Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah 2018 Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

22 TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PROV. KALIMANTAN BARAT
Tahun ke-1 (2014) : Tahap Konsolidasi; Menyiapkan Infrastruktur Mantap Tahun ke-2 (2015) : Tahap Penguatan; Peningkatan Kualitas SDM Tahun ke-3 (2016) : Tahap Percepatan; Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun ke-4 (2017) : Tahap Pengembangan; Menuju Hilirisasi Industri Tahun ke-5 (2018) : Tahap Pemantapan; Pembangunan Berkelanjutan

23 TAHAP PEMBANGUNAN TAHUN 2018
Tahun ke-5 (2018) : Tahap Pemantapan; Pembangunan Berkelanjutan. Pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD ini diharapkan ketercapaian visi lima tahunan melalui yang ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerja pembangunan yang menyamai bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Fokus prioritas program pada tahun 2018 meliputi pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, pemantapan pengembangan SDM berkualitas, pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik serta penyiapan landasan pembangunan berkelanjutan pada periode berikutnya.

24 KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018
TEMA PEMBANGUNAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 “Pemantapan Infrastruktur, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Pangan dan Hilirisasi Industri menuju Pembangunan Berkelanjutan”

25 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TEMA PEMBANGUNAN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA MANUSIA KETAHANAN PANGAN HILIRISASI INDUSTRI

26 PRIORITAS PEMBANGUNAN
6 URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR, 18 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR DAN 8 URUSAN PILIHAN 45 PERANGKAT DAERAH PROVINSI 188 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

27 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG TA. 2018
October 17 BELANJA LANGSUNG PD PROVINSI (PAGU INDIKATIF SKPD 730,67 MILYAR BELANJA PROGRAM RUTIN/ GENERIK (215,73 MILYAR) BELANJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (514,94 MILYAR) Catatan :

28 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG DAERAH
October 17 MISI 1. MELAKSANAKAN PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN DASAR DALAM BIDANG SOSIAL, KESEHATAN, PENDIDIKAN, AGAMA, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MELALUI SISTEM KELEMBAGAAN MANAJEMEN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN TUJUAN : MENGEMBANGKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SISTEM PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL MENGEMBANGKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SISTEM PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN MENGEMBANGKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SISTEM PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN MENGEMBANGKAN SISTEM PELAYANAN DASAR BIDANG AGAMA MENGEMBANGKAN SISTEM PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DILAKSANAKAN MELALUI: 42 PROGRAM 380 KEGIATAN ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 74,683 MILYAR Catatan :

29 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG PER MISI
October 17 MISI 2. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN SERTA PEMERATAAN PENDIDIKAN TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG HANDAL SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN MELALUI: 20 PROGRAM 180 KEGIATAN ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 43,640 MILYAR Catatan :

30 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG PER MISI
October 17 MISI 3. MELAKSANAKAN PEMERATAAN DAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN ASPEK EKOLOGI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM TUJUAN : MENGURANGI KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH PESISIR, KEPULAUAN, PEDALAMAN, KOTA, DESA DAN PERBATASAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM MENGURANGI TINGKAT RESIKO BENCANA AKIBAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DILAKSANAKAN MELALUI: 16 PROGRAM 69 KEGIATAN ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 14,635 MILYAR Catatan :

31 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG PER MISI
October 17 MISI 4. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA LOKAL BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI SISTEM PENGELOLAAN YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN SERTA AKUNTABEL, DENGAN DIDUKUNG SISTEM DAN SARANA INVESTASI YANG BAIK MELALUI PENYEDIAKAN DATA POTENSI INVESTASI GUNA MENARIK DAN MENDORONG MASUKNYA INVESTASI TUJUAN : MEMANFAATKAN SUMBER DAYA LOKAL SEBAGAI SUMBER DAYA EKONOMI MENYEDIAKAN DAN MENGELOLA DATA POTENSI DAERAH YANG BERKUALITAS MENINGKATKAN DAYA TARIK DAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH DILAKSANAKAN MELALUI: 18 PROGRAM 189 KEGIATAN ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 31,562 MILYAR Catatan :

32 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG PER MISI
October 17 MISI 5. MENGEMBANGKAN JARINGAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA BAIK DALAM TATARAN LOKAL, REGIONAL, NASIONAL, MAUPUN INTERNASIONAL MELALUI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR SERTA SDM YANG MEMADAI TUJUAN : MENGEMBANGKAN KERJASAMA PEMBANGUNAN YANG MEMBERIKAN MANFAAT OPTIMAL BAGI DAERAH PERLUASAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA DALAM MENDUKUNG KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN LUAR NEGERI DILAKSANAKAN MELALUI: 10 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 12,160 MILYAR Catatan :

33 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG PER MISI
October 17 MISI 6. MENINGKATKAN KEMAMPUAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK, SERTA MENEMPATKAN APARATUR YANG PROFESIONAL DAN BERAHLAK SESUAI DENGAN KAPASITAS DAN KEMAMPUAN YANG DIMILIKI SESUAI DENGAN PERATURAN JENJANG KARIR KEPEGAWAIAN YANG BERLAKU TUJUAN : DILAKSANAKAN MELALUI: 27 PROGRAM KEGIATAN MENINGKATKAN KUALITAS PRENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENINGKATKAN KUALITAS SDM APARATUR PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAH MEWUJUDKAN TERTIB MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 119,641 MILYAR Catatan :

34 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG PER MISI
October 17 MISI 7. MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM, MENINGKATKAN KEADILAN SOSIAL, DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RUKUN, AMAN DAN DAMAI TUJUAN : DILAKSANAKAN MELALUI: 13 PROGRAM KEGIATAN MENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAM ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 14,552 MILYAR Catatan :

35 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG PER MISI
October 17 MISI 8. MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA DAN USAHA DENGAN BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN, MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DAN KEKUATAN EKONOMI LOKAL, TERUTAMA PENGUSAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI, DENGAN MEMBUKA AKSES KE SUMBER MODAL, TEKNOLOGI DAN PASAR UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING, SERTA MENGGALI, MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI SENI TRADISIONAL GUNA MELESTARIKAN SEKALIGUS MEMPERTAHANKAN KETAHANAN BUDAYA. TUJUAN : MEMPERLUAS LAPANGAN/KESEMPATAN KERJA MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL MEMANFAATKAN POTENSI ALAM SEBAGAI DAYA TARIK WISATA MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH MEMANFAATKAN SUMBERDAYA LOKAL SEBAGAI SUMBERDAYA EKONOMI MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN KOPERASI, UMKM TERMASUK CU DILAKSANAKAN MELALUI: 10 PROGRAM 55 KEGIATAN ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 14,353 MILYAR Catatan :

36 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG PER MISI
October 17 MISI 9. MELAKSANAKAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR GUNA MEMPERLANCAR MOBILITAS PENDUDUK DAN ARUS BARANG SERTA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI WILAYAH PEDALAMAN, PERBATASAN, PESISIR DAN KEPULAUAN SEBAGAI SUMBER POTENSI EKONOMI TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN POTENSI EKONOMI KAWASAN PEDALAMAN, PERBATASAN, PESISIR DAN KEPULAUAN DILAKSANAKAN MELALUI: 25 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 177,612 MILYAR Catatan :

37 KERANGKA RENCANA BELANJA LANGSUNG PER MISI
October 17 MISI 10. MELAKSANAKAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN TATA RUANG DAN TATA GUNA WILAYAH SESUAI DENGAN PERUNTUKAN DAN REGULASI, GUNA MENGHINDARI KESENJANGAN WILAYAH DAN TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN TUJUAN : MENGENDALIKAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PENERAPAN TATA RUANG DAN TATA WILAYAH YANG KONSISTEN MEMANFAATKAN TATA RUANG UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DILAKSANAKAN MELALUI: 7 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN RANCANGAN RKPD: 12,097 MILYAR Catatan :

38 HASIL KESEPAKATAN PRAMUSRENBANG
October 17 HASIL KESEPAKATAN PRAMUSRENBANG Catatan :

39 HASIL PRAMUSRENBANG KAB / Kota Jumlah Usulan Diterima Ditolak
October 17 KAB / Kota Jumlah Usulan Diterima Ditolak Ditangguhkan KAB. BENGKAYANG 112 40 42 30 KAB. KAPUAS HULU 15 7 5 3 KAB. KAYONG UTARA 78 20 23 35 KAB. KETAPANG 103 37 22 44 KAB. KUBURAYA 10 8 KAB. LANDAK 75 48 9 18 KAB. MELAWI 221 39 134 KAB. MEMPAWAH 11 4 1 6 KAB. SAMBAS 216 74 71 KAB. SANGGAU 110 36 KAB. SEKADAU 91 34 46 KAB. SINTANG 28 45 KOTA PONTIANAK 16 KOTA SINGKAWANG 57 14 25 JUMLAH 1,248 403 477 368 Catatan :

40 October 17 PENUTUP Catatan :

41 TINDAK LANJUT PASCA PRAMUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
October 17 BAGI PD PROVINSI MENYESUAIKAN RANCANGAN RENJA PD DENGAN KESEPAKATAN HASIL PRAMUSRENBANG DAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI. MEMASUKAN USULAN YANG DITANGGUHKAN DALAM PRAMUSRENBANG PROVINSI KE DALAM USULAN NASIONAL MELALUI E-MUSRENBANG. MEMPERSIAPKAN USULAN KEGIATAN YANG AKAN DIAJUKAN DALAM PRAMUSRENBANG NASIONAL. BAGI PEMERINTAH KAB/KOTA MENGAWAL USULAN HASIL PRAMUSRENBANG RKPD PROVINSI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. Catatan :

42 TERIMA KASIH