KESEIMBANGAN EKONOMI MODEL TIGA SEKTOR MODUL KULIAH BAGIAN IV

Presentasi berjudul: "KESEIMBANGAN EKONOMI MODEL TIGA SEKTOR MODUL KULIAH BAGIAN IV"— Transcript presentasi:

1 KESEIMBANGAN EKONOMI MODEL TIGA SEKTOR MODUL KULIAH BAGIAN IV
MODUL KULIAH BAGIAN IV PENGANTAR EKONOMI MAKRO KESEIMBANGAN EKONOMI MODEL TIGA SEKTOR DOSEN PENGAMPU: BERNARDUS WISHMAN S. SIREGAR SE, ME JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2012

2 1. Melindungi segenap warga Negara terhadap serangan dari luar maupun dari dalam
(pertahanan dan keamanan) 2. Menyelenggarakan dan mempertahankan tertib hokum dan keadilan social bagi masyarakat 3. Menyelenggrakan kepentingan umum khususnya yang sulit diselenggarakan oleh Dari tugas-tugas tersebut, dalam suatu perekonomian, keterlibatan pemerintah adalah tergantung dari system ekonomi yang dianut oleh masing-masing Negara. Keterlibatan pemerintah diantaranya adalah dalam bidang ekonmi, keuangan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, hubungan luar negeri, pertahanan, dan komuniukasi. Jika dilihat dari kondisi Negara Indonesia, maka hal-hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Hasil produksi (output) pemerintah sebagian besar berupa jasa-jasa yang diselenggarakan secara keseluruhan dan pada dasarnya tidak diperjualbelikan di pasar. Sehingga jasa-jasa tersebut disebut dengan jasa-jasa public (public goos and services) seperti keamanan, pertahanan, pengadilan, hubungan politik dengan luar negeri, pendidikan dasar, kesehatan, perkreditan, pengangkutan darat, udara, dan laut, perijinanan, dan lain-lain. Seluruh jasa-jasa tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga yang lebih rendah dengan menggunakan subsidi dari keuangan Negara demi kepentingan public. Seluruh kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah jika dilihat dari sisi keuntungan tidak memberikan dampak yang menguntungkan sehingga tidak akan mampu dijalankan oleh pihak swasta. Dengan dana subsidi yang bersumber dari keuangan Negara, maka kegiatan produksi yang berorientasi pada pelayanan public harus dilakukan oleh pemerintah. Untuk menjalankan fungsi-fungsinya, pemerintah juga memerlukan Input Factors atau factor- faktor produksi yang tentunya dibutuhkan dalan proses produksinya yang diantaranya adalah tenaga kerja (pegawai negeri sipil, TNI dan polisi, guru, perawat, hakim, dokter, dan lain- lain)serta barang atau alat (gedung, kendaraan, tekstil, kertas, dan lain-lain). Agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dibentuklah lembaga-lembaga permerintah, kementerian-kementerian, dinas-dinas, pengadilan negeri, bank sentral, dan lain-lain. Bentuk dan ‘12 Pengantar Ekonomi Makro Bernadus Wishman S. Siregar, SE. ME. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana 3

3 DAFTAR PUSTAKA Samuelson, Nordhaus, (2001), Ilmu Makroekonomi, Edisi 17, PT. Media Global Edukasi. T. Gilarso. (2002). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Edisi Revisi. Penerbit Kanisius ‘12 Pengantar Ekonomi Makro Bernadus Wishman S. Siregar, SE. ME. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana 5