GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Presentasi berjudul: "GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA"— Transcript presentasi:

1 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
MENYONGSONG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA (GN-P2BA) Burhan Nurgiyantoro Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta 28-29 Juni 2008

2 PENDAHULUAN KKN di perguruan tinggi mempunyai misi pengabdian kepada masyarakat Paradigma KKN harus sesuai dengan paradigma LPM-UNY: PPM berbasis kebutuhan masyarakat Untuk itu: KKN yang dipilih adalah KKN Tematik-Kontekstual-Situasional (KKN Tematik) PT menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, bagian dari dan atau mendukung program pemerintah Program pengabdian PT disesuaikan, a.l, dengan program pemerintah Pemerintah kini tengah menggiatkan Gerakan nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 tahun (GN-P2WB) dan Gerakan nasional Percepatan Penuntasan Buta Aksara (GN-P2BA) Inpres No.5 tahun 2006 tanggal 9 Juni

3 Lanjutan… Untuk menyukseskan GN-P2WB dan GN-P2BA itu pemerintah menggandeng PT Bentuknya KKN Tematik: KKN Wajar dan KKN PBA KKN Wajar mendukung program percepatan penuntasan wajib belajar dikdas 9 tahun, KKN PBA program penuntasan buta aksara Harapannya pada tahun 2008 APK dan APM dikdas 9 tahun mencapai 95%, dan 2009 jumlah warga buta aksara usia 15 ke atas tinggal 5% (7,7 juta orang) Program itu mulia, demi kemajuan masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan KKN UNY mendukung program pemerintah tersebut

4 LATAR BELAKANG I. DEKLARASI DAKAR
Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. II. RPJMN DAN RENSTRA DEPDIKNAS 2006 “Tercapainya peningkatan sebesar 95% pada tingkat keaksaraan orang dewasa yaitu kelompok usia 15 tahun ke atas dan perempuan pada tahun 2009”. Berdasarkan itu, kita harus lebih cepat baik dari sisi waktu maupun besarnya jumlah sasaran

5 BUTA AKSARA SEBAGAI KOMPONEN PENTING HDI
Pengeluaran Per Kapita (Purchasing Power Parity) Angka Melek Huruf Orang Dewasa Rata-Rata Usia Harapan Hidup Rata-rata Lama Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Perekonomian HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)

6 DASAR HUKUM PROGRAM PBA
INSTRUKSI PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2006 Tanggal 9 Juni 2006 tentang GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

7 - Bagi daerah yang persentase penduduk buta aksara 15
INPRES NO.5 Tahun 2006: menggerakkan seluruh komponen masyarakat (pusat dan daerah) sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan PBA Komitmen melaksanakan Inpres No.5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PPBA) - Bagi daerah yang persentase penduduk buta aksara 15 tahun ke atas <5%  diupayakan tuntas pada akhir tahun 2008 tahun ke atas 5-10%  diupayakan tuntas pada akhir tahun 2009 tahun ke atas >10%  diupayakan berkurang minimal setengah dari jumlah penduduk buta aksara tuntas pada akhir tahun 2009 6

8 MENGAPA NIRKEAKSARAAN TERJADI Jumlah Penduduk Buta Aksara
Kemampuan Pemerintah Pusat I Usia 7-12 th Tidak Sekolah (± 5%/th ) III (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) II DO SD Klas (1-3): /th Jumlah Penduduk Buta Aksara -15 th ke atas 2005:± -15 th ke atas 2006:± Laki-Laki : 31,5% Perempuan : 68,5% Laki-Perempuan: 8,55 IV Buta Aksara Kembali

9 KEADAAN BUTA AKSARA INDONESIA ( 1945-2006)
1945: sekitar 90% penduduk Indonesia buta aksara 1964: Indonesia bebas buta huruf 1971: jumlah penduduk buta huruf 39% 1981: jumlah penduduk buta huruf 31% 1990: jumlah penduduk buta huruf 21% 2000: jumlah penduduk buta huruf 14,6% 2004: jumlah penduduk buta aksara 10,21% (± orang) 2005: jumlah penduduk buta aksara 9,55% (± orang) 2006: jumlah penduduk buta aksara 8,55% (± orang)

10 DATA BUTA AKSARA USIA 15 TAHUN KE ATAS DI SEJUMLAH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2006
No. Provinsi Laki-laki Perempuan Jumlah N % 1. Jatim 7,94 17.59 12,90 2. Jateng 7,29 16.14 11,76 3. Jabar 3,03 7,16 5,09 … 13. DIY 75.012 7,66 19,30 13,57 33. Nasional 8,55

11 Penyebaran Sasaran Buta Aksara di Indonesia Usia 15 Tahun Ke Atas
Keterangan: > 10% < 10 % (Persentase dari Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas) Sumber : BPS, 2005

12 Dampak Pemberantasan Buta Aksara
Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan Berhasilnya pelaksanaan program KB Naiknya penghasilan masyarakat Naiknya gizi masyarakat Naiknya usia harapan hidup Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai sekolah dasar (wajar dikdas) Naiknya kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan Masyarakat semakin demokratis

13 PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN
GOAL Menuju masyarakat bebas buta aksara Tujuan Semua anggota masyarakat buta aksara memperoleh pendidikan keaksaraan secara bermutu sehingga menjadi insan yang produktif dan meningkat kesejahteraannya

14 Gerakan Nasional Percepatan PBA
Mempercepat sasaran sebanyak 7,5 juta sampai dengan akhir tahun 2009 Dilakukan secara intensif Konsentrasi pada 9 Provinsi yang menjadi kantong BA System Block (Bertahap dan bergilir ke daerah lain) Melibatkan semua pihak Mengerahkan dan menggalang kerjasama Melakukan pendataan yang akurat MUTU: SKK (Standar Kompetensi Keaksaraan) & SPHB (Standar Penilaian Hasil Belajar)

15 Pendidikan Keaksaraan yang Bermutu dan Akuntabel
STANDAR KOMPETENSI KEAKSARAAN STANDAR PROSES STANDAR PENILAIAN HASIL BELAJAR HASIL BELAJAR: SUKMA I SUKMA II SUKMA III PROSES PENILAIAN HASIL BELAJAR WB MELEK AKSARA FUNGSIONAL

16 PELAKSANAAN GN-PPBA 1. TK Pusat (TKN):
a. Mendiknas sebagai Pelaksana Harian b.TKP (Tim Koordinasi TK Pusat) Ketua Mendiknas 2. TKP: Provinsi, diketuai GUBERNUR, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai ketua harian 4. TKK: Kab./Kota di ketuai BUPATI/WALIKOTA Kadis Pend. Kab./Kota sebagai ketua harian 5. TKC: Kecamatan di ketuai CAMAT Kepala Cabang Dinas Pendidikan sebagai ketua harian 6. TKD: Desa/Kelurahan di ketuai Kades/Lurah bekerjasama dg BPD dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan setempat.

17 Kerjasama dengan Pemda Kab/ Kota
STRATEGI GN-PPBA Kerjasama pembiayaan (Cost Sharing) Kerjasama dengan Pemda Kab/ Kota 2. Blokgrant untuk Kab/ Kota 3. Blokgrant untuk Kecamatan 4. Blockgrant untuk Desa 1. SKB, 2. PKBM, 3. kelompok Belajar lain Melalui UPT PLS Gerakan Nasional PBA KOWANI, PKK, Muslimat NU, Aisyiah, dan Org Lain (Al Khairat, Nadhatul Waton, dsb) PT (UT, UGM, PT lainnya) Kerjasama dg PT, Org. Kemasy. dan Keagamaan Prioritas di 9 propinsi terpadat BA. Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Kalbar, NTB, NTT, Banten, Papua

18 STRATEGI GN-PPBA Gerakan Nasional Percepatan PBA Sistem Blok Pendanaan
1. Tuntas dalam satu kecamatan, baru pindah ke kecamatan lain Sistem Blok 2. Tuntas dalam satu kabupaten baru pindah ke kabupaten lain Cost Sharing dg Pemda tk I & II Dg Organisasi Penyelenggara Sumber lainnya Mengerahkan seluruh K omponen Bangsa Gerakan Nasional Percepatan PBA Pendanaan SKK ( Standar Kompetensi Keaksaraan) SPHB (Standar Penilaian Hasil Belajar) Peningkatan Mutu

19 KKN PBA UNY LPM UNY menyambut tawaran untuk membantu program pemerintah via Direktorat Pendidikan Masyarakat (ditjen PNFI) untuk menyukseskan GNP-PBA lewat kerjasama Bentuk kerjasama adalah berupa pelaksanaan KKN PBA Mulai 2oo6 UNY telah menetapkan bentuk KKN tematik kontekstual situasional Tema program KKN PBA adalah: PBA Jadi, program sudah jelas, mahasiswa tinggal mendalami bagaimana strategi pelaksanaan PBA secara efektif PBA untuk usia dewasa amat berbeda dengan usia anak Jika disamakan dengan pembelajaran anak-anak, peserta WB akan mrotoli, dan itu berarti program PBA gagal Perlu strategi yang cocok untuk mereka

20 KKNPBA UNY lanjutan… Strategi pembelajaran yang harus dilaksanakan adalah pendidikan keaksaraan fungsional Peserta WBBA tidak hanya diajar calistung, tetapi juga keterampilan, dan keduanya merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dan mengisi WB dilatih keterampilan tertentu dan bahan pelatihan itu sebagian ditulis sebagai salah satu sarana (media) mengajar baca-tulis-hitung Jenis keterampilan yang dilatihkan haruslah kontekstual, sesuai dengan kebutuhan (pekerjaan) para WB Bahan pembelajaran dikembangkan berdasarkan “dunia” para WB sehingga ada dampak langsung bagi kehidupan mereka Maka, perlu obervasi terlebih dahulu untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang dimaksud Bahan ditulis dalam bahasa daerah (Jawa) dan baru pada akhir program setelah WB dapat baca-tulis mulai dibuat dalam Bahasa Indonesia

21 KKN PBA UNY lanjutan… Mahasiswa haruslah memahami tujuan dan strategi PBA, dan bertanggung jawab terhadap ketepatan, kelancaran, dan ketuntasan PBA di lokasi ybs (desa) Mhs haruslah mampu dan berusaha mengatasi berbagai kendala yang muncul, misalnya yang berkaitan dengan program, bahan ajar, semangat WB, dll Pengalaman selama ini, yang termasuk sulit adalah mengajak dan memotivasi WB agar mau diajar; umumnya mereka tidak merasakan kemanfaatannya Di sinilah letak pentingnya pengaitan PBA dg pelatihan keterampilan tertentu (KF) Jika perlu, thd WB yang kurang rajin didatangi ke rumah dan diajar di sana sambil silaturahmi Keberhasilan/kegagalan PBA sekaligus mempertaruhkan nama baik UNY dan pasti memberi kepuasan tersendiri

22 Untuk tahun ini PBA menjadi bagian KKN Reguler
KKN PBA UNY lanjutan… Pada thn sebelumnya, KKN PBA dilakukan atas kerjasama dengan Direktorat Pendidikan Masy, maka keberhasilannya dipantau dan harus dilaporkan ke Jakarta Untuk tahun ini PBA menjadi bagian KKN Reguler Artinya, salah satu program KKN adalah PBA di lokasi (desa) masing-masing Selain itu, program lain yang terkait adalah penghitungan jumlah WBBA di tiap kecamatan lokasi (jika belum tersedia data mutakhir terpercaya) Pelaksanaan PBA mesti bekerja sama dengan UPT dan PKBM setempat Misalnya, dalam hal penggunaan tutor, pengembangan bahan ajar (media), dan pengembangan alat penilaian dan pengujiannya WBBA yg lulus akan dibuatkan SUKMA

23 KKN PBA UNY Lanjutan… Lokasi yang dapat dipilih pada prinsipnya bersifat nasional, dapat di manapun di Indonesia yang menjadi kantong-kantong BA DIY kini juga termasuk daerah berkantong BA yang relatif tinggi (data BPS peringkat ke-13 nasional), dan BA kantong paling tebal di DIY adalah Gunungkidul Walau demikian, di semua lokasi (desa, kecamatan) KKN di empat kabupaten DIY, akan dilaksanakan PBA Pelaksanaan PBA mengambil sistem blok, jadi diambil desa-desa yang dipakai untuk KKN, tetapi nanti tuntas BA-nya dan kelak baru pindah ke desa-desa (kecamatan) yang lain Penuntasan BA untuk desa (kecamatan) yang telah kita pilih, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita (dilanjutkan ke KKN PBA berikutnya) Kita dapat dan harus bekerja sama dengan komponen setempat (PKBM, LSM) untuk menjadi tutor dan melanjutkan sampai tuntas Oleh karena itu, agar tidak terlalu merepotkan diusahakan peserta WBBA telah menjadi MA ketika dan selama ditangani mhs KKN PBA

24 Selamat Berjuang Selamat Ber-KKN Semoga Cepat Selesai Berkuliah
Membantu Sdr2 Kita yang Kurang Beruntung Semoga Cepat Selesai Berkuliah dan Dapat Jodoh