VISI dan MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019

Presentasi berjudul: "VISI dan MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019"— Transcript presentasi:

0 KEMENTERIAN KELATUAN DAN PERIKANAN
Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 DISIPLIN PNS Tantangan Pejabat Fungsional Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Era Poros Maritim Dunia SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELATUAN DAN PERIKANAN

1 VISI dan MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" 7 (tujuh) MISI Pembangunan : Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. slide -

2 LAUT VISI KKP 3 PILAR MISI KKP Kedaulatan Keberlanjutan Kesejahteraan
ADALAH MASA DEPAN BANGSA TRISAKTI & NAWA CITA VISI KKP Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional “Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana”. Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014 3 PILAR MISI KKP Kedaulatan Keberlanjutan Kesejahteraan 2 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta |

3 Peta jalan pengelolaan usaha perikanan tangkap
Kebijakan yang Ditempuh KEDAULATAN Peta jalan pengelolaan usaha perikanan tangkap Penenggelaman kapal Permen KP 57/2014 Pelarangan transshipment untuk ke luar negeri Permen KP 56/2014 Moratorium izin untuk kapal eks-asing GOOD GOVERNANCE Analisis dan Evaluasi Kapal Eks Asing Pembentukan Satgas Gahtas IUUF Penguatan Penegakan Hukum: Penguatan Koordinasi Antar Instansi Penegak Hukum Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kapal Eks Asing & Pemiliknya Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Permen KP 10/2015 Perpanjangan moratorium s/d 31 Okt 2015

4 Kebijakan yang Ditempuh
KEBERLANJUTAN Permen KP 01/2015 Pelarangan kepiting, lobster, rajungan bertelur Permen KP 02/2015 Pelarangan pukat hela dan pukat tarik 8 cm 15cm 10 cm > 300 gram > 350 gram > 55 gram Permen KP 04/2015 Pelarangan penangkapan di WPP 714 (Laut Banda) Surat MKP No. B.622.MEN-KP/XI/2014 Memohon kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan 4

5 Kebijakan yang Ditempuh
KESEJAHTERAAN Swasembada garam Pembangunan pulau kecil terintegrasi Pembangunan technopark Pembiayaan usaha dan keringanan PPh usaha KP Budidaya rumput laut Pakan mandiri 5 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta |

6 PROGRAM KKP TAHUN 2016 Program Pengelolaan Ruang Laut 1
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Program Penguatan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 PEMBANGUNAN PULAU TERINTEGRASI TAHUN 2016 MENDUKUNG POROS MARITIM
Simeuleu Natuna Tahuna Saumlaki Merauke Yapen Kisar Rote Tual Morotai Nunukan Sarmi Mentawai Biak Numfor Talaud Paket Kegiatan : Master Plan dan Business Plan (DJPRL) Dermaga/Jetty (DJPRL) SPDN (DJPRL) Cold chain system (DJPDS) Kapal penangkap ikan dan alat tangkap (DJPT) Sarana budidaya (DJPB) Speedboat pengawasan (DJPSDKP) Satker pengawasan (DJPSDKP) Gateway services (BKIPM) Pelatihan, penyuluhan dan kelembagaan koperasi (BPSDMPKP) Listrik, air bersih, rumah singgah (ESDM dan PU)

8 TANTANGAN DAN RENCANA

9 TANTANGAN, antara lain:
BELUM ADANYA PERATURAN TTG TATA HUBUNGAN KERJA INTRA JABATAN FUNGSIONAL (terkesan tidak ada koordinasi) PENEMPATAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG BELUM MERATA SESUAI KEBUTUHAN (formasi yang diberikan belum sesuai dgn kebutuhan K/L) PENINGKATAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL BELUM SELARAS DENGAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI DAN SEBALIKNYA. BELUM ADANYA KESESUAIAN ANTARA TUNJANGAN JABATAN DENGAN BEBAN KERJA (terutama untuk pjf yang bertugas di lapangan).

10 Lanjutan…… KECENDERUNGAN PERPINDAHAN PJF KE UPT YANG BERLOKASI DI KOTA BESAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN FORMASI YANG ADA (terutama bila sudah mengabdi 3 tahun ke atas). MASIH ADANYA KESENJANGAN KOMPETENSI MASIH TERBATASNYA JENIS JABATAN FUNGSIONAL SESUAI DENGAN PROGRAM-PROGRAM KKP. LAMANYA PROSES PENETAPAN JABFUNG BARU DAN PERATURAN TURUNANYA.

11 RENCANA: MENINGKATKAN KOORDINASI INTRA DAN INTER JABATAN FUNGSIONAL (menyusun Permen KP tentang Tata Hubungan Kerja); MELAKUKAN ANALISIS BEBAN KERJA SESUAI PERATURAN (sebagai dasar perhitungan kebutuhan dan mutasi jabfung); MEMPERBAIKI TATACARA PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL; MENGUSULKAN PENYESUAIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEJABAT FUNGSIONAL; MENAMBAH JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KP DAN MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN KEMENPAN DAN RB. MELAKUKAN PEMETAAN KOMPETENSI DAN MENYUSUN PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI. PENINGKATAN JIWA KORPS JABATAN FUNGSIONAL

12 Terima Kasih Semoga bermanfaat