Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh 2015-2019 dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.

Presentasi berjudul: "Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh 2015-2019 dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan."— Transcript presentasi:

1 Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2 Latar Belakang & Kebijakan
Amanat UUD’45 Pasal 28H Ayat 1 : “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” UU No.1 Tahun 2011 : Penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang RPJMN : tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen Arahan Kebijakan DJCK: Membangun Sistem Fasilitasi Pemda Fasilitasi Komunitas (berbasis Masyarakat) TUSI Dit.PKP : Permen PUPR No 15 Tahun 2015 Revitalisasi Peran BKM Strategi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Peran Pemda sbg Nakhoda Implementasi Percepatan Penanganan Kumuh Perkotaan

3 Strategi Percepatan Penanganan Kumuh
Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pendampingan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Kementerian PUPR di 30 Kab/Kota Lokasi Prioritas Keterpaduan Program Penanganan Kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi peran BKM dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU)

4 Peran Strategis BKM Dalam Percepatan Penanganan Kumuh
Percepatan Penangan Kumuh 0 % 2019 Apabila ditangani melalui BKM, akan memberikan kontribusi 66,5% Ha*** 2015 Ha** 2014 Baseline Kumuh Ha* 2004 Luas kumuh di lokasi yang memiliki BKM 23,473 Ha Ha* 2009 Luas kumuh yang belum memiliki BKM sebesar 11,818 Ha Dilaksanakan melalui Satker Provinsi & Satker Strategis

5 Z GAMBARAN UMUM NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) / PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

6 LATAR BELAKANG Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan pada tahun , adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat. Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan National Slum Up-grading Program (NSUP) atau Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) periode ; Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat, Penguatan Peran Pemda sebagai Nakhoda dan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

7 TUJUAN Tujuan Program Tujuan Antara
Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan Tujuan Program Menurunnya luas permukiman kumuh; Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik; Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Tujuan Antara

8 Indikator “Outcome” Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik); Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik; Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU; Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh 1 2 3 4 5

9 Prinsip Dasar Program KOTAKU
Pemda Sebagai Nakhoda Perencanaan Yang Komprehensif Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Partisipatif, Kreatif dan Inovatif Prinsip Dasar Pengelolaan Lingkungan Sosial yang menjamin keberlanjutan Tatakelola Kepemerintahan Yang Baik Investasi Penanganan Kumuh Revitalisasi Peran BKM/LKM

10 LOKASI NSUP NSUP - KOTAKU WILAYAH 2 - AIIB WILAYAH 1- IDB
PROVINSI : 34 KAB/KOTA : 269 KEL/DESA : KWS.KUMUH (Ha) : NSUP - KOTAKU WILAYAH 2 - AIIB WILAYAH 1- IDB PROVINSI : 15 KAB/KOTA : 116 KEL/DESA : 4.923 KWS KUMUH (Ha) : WILAYAH 2 - WB PROVINSI : 19 KAB/KOTA : 153 KEL/DESA : 6.144 KWS KUMUH (Ha) : LOAN AIIB

11 Komponen Program

12 Lingkup Program LOKASI PENANGANAN KUMUH/ PENINGKATAN KUALITAS
2016 LOKASI PENANGANAN KUMUH/ PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM PENANGANAN KUMUH Pelaksanaan Kegiatan ND/PLPBK untuk Investasi Infrastruktur Penanganan Kumuh di Kel/Desa Pemetaan Swadaya utk Profil Kumuh & Perencanaan Partisipatif Penanganan kumuh Investasi Infrastruktur Penanganan Kumuh di 100 Kota/Kab Kegiatan Pengelolaan untuk mencegah menjadi kumuh kembali LOKASI PENCEGAHAN KUMUH PROGRAM PENCEGAHAN KUMUH Pemetaan Swadaya & Perencanaan Partisipatif Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Kota di 169 Kota/Kab Kegiatan Infrastruktur Pencegahan &/ Sustainable Livelihood di Kel/Desa

13 KEGIATAN DAN INVESTASI PROGRAM KOTAKU
Wilayah 1 - IDB Wilayah 2 – WB & AIIB LOKASI PENANGANAN KUMUH/ PENINGKATAN KUALITAS Investasi Infrastruktur Skala Kota (50 Kota terpilih) Investasi Infrastruktur Kota (50 Kota terpilih) Bantuan Dana Investasi Infrastruktur ND (di Kelurahan kumuh di 50 Kota terpilih) Investasi Infrastruktur ND (di Kelurahan kumuh di 50 Kota terpilih ) Bantuan Dana Investasi Pengemb. Kapasitas Livelihood (di Kel. kumuh di 50 Kota terpilih) Pendampingan kelompok pengembangan penghidupan berkelanjutan Replikasi BDC & Vocational Training Produk Unggulan (seleksi 15 Kota baru) LOKASI PENCEGAHAN KUMUH Bantuan Dana Investasi Infrastruktur di tingkat Kab/kota untuk Infrastruktur Skala Lingkungan Bantuan Dana Investasi Infrastruktur di tingkat Kab/Kota untuk Infrastruktur Skala Lingkungan Pendampingan kelompok pengembangan penghidupan berkelanjutan Pendampingan kelompok pengembangan penghidupan berkelanjutan

14 Fasilitasi Peran dan Dukungan Pemda
1. Penerbitan berbagai peraturan daerah dan Surat Keputusan Walikota/ Bupati yang terkait dengan peningkatan kualitas permukiman, seperti Perda Tata Ruang, Perda BG, SK Kumuh, Pokja PKP, Memorandum Program, dll 2. Mendukung penguatan peran dan fungsi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) serta Pokja Pengadaan; 3. Memfasilitasi upaya revitalisasi peran BKM untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya 4. Penyediaan profil permukiman kumuh yang dilengkapi dengan peta dasar digital berskala dan drone untuk keakuratan data Kumuh, dengan basis baseline profil wilayah yg disusun masyarakat; Penyusunan SIAP/RP2KP-KP, Master Plan, dan DED tepat waktu sesuai ketentuan, dengan basis Tata Ruang, kebijakan pembangunan kota dan perencanaan permukiman yang disusun masyarakat; 6. Mendukung kontribusi kemitraan program dan pendanaan sesuai ketentuan Program Kotaku; 7. Melakukan pengendalian dan pengawasan intensif agar kinerja program Kotaku dapat tercapai secara maksimal; 8. Pengaturan pemanfaatan dan fasilitasi pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun; 9. Serta bentuk peran, dukungan dan kontribusi lain yang ditetapkan dalam Pedoman dan petunjuk teknis Program KOTAKU

15 Fasilitasi Sinergi Penanganan Kumuh PENDATAAN PROFIL KUMUH
Pemda & Dit. PKP NSUP/KOTAKU Pemda & Konsultan Kon.RKP & Pemda Kontraktor & Pemda Masyarakat & Pemda Kontraktor & Masy Kotaku+Pemda+Masy Pendataan Partisipatif oleh Masyarakat Survey dan Finalisasi Data Kumuh hasil Masy. Oleh Konsultan & Pemda SK Walikota/Bupati ttg Profil Kumuh PERENCANAAN Perencanaan Partisipatif oleh Masyarakat Perencanaan Kota (RP2KP-KP/SIAP), oleh konsultan RP2KP-KP & Pemda SK Walikota/Bupati ttg Perencanaan RP2KP-KP/SIAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Sosialisasi, Penyadaran, Penyiapan Masy. & Kelembagaan Pekerjaan Fisik/Konstruksi Monitoring dan Pengendalian Serah terima hasil pekerjaan/asset Pemanfaatan dan Pemeliharaan PENCEGAHAN & PENGELOLAAN KUMUH Penyediaan Infrastruktur berbasis masyarakat Meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat (ekonomi, sosial, dll) untuk mandiri memenuhi akses

16 TARGET FASILITASI PROGRAM KOTAKU
SKALA KELURAHAN SKALA KOTA Sosialisasi Muatan gerakan dan Revitalisasi Peran BKM dlm penanganan kumuh Muatan gerakan dan Orientasi Pemda sbg Nakhoda penanganan kumuh Pemetaan Kumuh Baseline (by name by adress) & Delinasi Kumuh SK Walikota ttg Profil Kumuh berdasarkan Baseline Road Map Penanganan Kumuh Tersusun Road Map penanganan kumuh di tingkat kelurahan Tersusun Road Map penanganan kumuh di tingkat Kota Perencanaan Program Tersusun RPLP/RTPLP serta DED utk Program ND dan Proposal utk Livelihood SK Walikota ttg RP2KPKP (SIAP) berbasis RPLP dan RTPLP Memorandum Program Penyepakatan perencanaan sumber dana program untuk pembiayaan RPLP & RTPLP SK Walikota perencanaan sumber dana program utk pembiayaan RP2KPKP/SIAP Perencanaan Teknis Tersusun DED-DED untuk Program ND dan Proposal2 untuk Program Livelihood Tersusun DED-DED utk investasi Infrastruktur kota & kolaborasi kota, pembiayaan dari Pemda Kelembagaan Revitalisasi Peran BKM dalam percepatan penanganan kumuh Berfungsi KSM-KSM kegiatan infrastruktur, livelihood, kolaborasi kota dan O & P SK walikota dan berfungsinya Pokja PKP, BDC dan Federasi UPK SK Walikota pembentukan & berfungsinya Pokja Kolaborasi (untuk kolaborasi kota) Pendanaan Pendanaan RPLP /TPLP dari non-program adl 75% dr total biaya RPLP & RTPLP Pendanaan RP2KPKP/SIAP dari non-program adl 75% dr total biaya Kolaborasi 75% kegiatan RPLP/RTPLP bersumber dari kolaborasi (channeling), in cash & in kind 75% kegiatan RP2KPKP/SIAP bersumber dari kolaborasi (channeling), in cash & in kind Key Performance Indicators Road Map KPI skala kelurahan seluruhnya tercapai Road Map KPI skala Kota seluruhnya tercapai

17 TERIMA KASIH