ECONOMIC FOR BUSINESS (II)

Presentasi berjudul: "ECONOMIC FOR BUSINESS (II)"— Transcript presentasi:

1 ECONOMIC FOR BUSINESS (II)
KEBIJAKAN MAKROEKONOMI Matrikulasi Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Komputer Indonesia TA

2 a. Goverment Role in The Economy
Kebijakan Makroekonomi : Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter Kebijakan Segi Penawaran

3 Kegiatan Perekonomian 2 Sektor
Pelaku Ekonomi : Rumah Tangga Produksi Rumah Tangga Konsumsi

4 Kegiatan perekonomian 2 Sektor
Gaji, upah, sewa, bunga RTP RTK Tabungan Investasi Konsumsi Rumah Tangga Investor Kredit Bank

5 Keseimbangan Pendapatan nasional
Komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian 2 sektor terdiri dari : Pengeluaran konsumsi dan Pengeluaran investasi. Komponen Permintaan agregat atau sama dengan Pendapatan Nasional (Y) terdiri dari : Konsumsi Rumah Tangga (C), Permintaan Investasi Perusahaan (I) Oleh karena itu Keseimbangan pendapatan nasional tercapai jika : atau I = S Y = C + I

6 Y = Pendapatan Nasional C = Fungsi Konsumsi Rumah Tangga
Dimana : Y = Pendapatan Nasional C = Fungsi Konsumsi Rumah Tangga S = Fungsi Tabungan I = Investasi Fungsi Konsumsi Fungsi Tabungan Dimana : a = Konsumsi masyarakat pada saat pendapatan = 0 b = Kecenderungan mengkonsumsi marginal (Marginal Propesity to Consume = MPC) 1-b = Kecenderungan Menabung Marginal (Marginal Propensity to Saving = MPS) C = a + bY S = -a + (1-b)Y MPC = ΔC ΔY MPS = ΔS ΔY

7 Pendapatan Disposeble (Yd)
Contoh Kasus Pada perekonomian suatu negara dapat diketahui nilai pendapatan disposible RTK, nilai konsumsi masyarakat, dan tabungan masyarakat sbb: Dalam Triliun Rp Pendapatan Disposeble (Yd) Konsumsi B & J (C) Tabungan (S) 30 -30 120 240 210 360 300 480 390 600 720 570 840 660 960 750 1080 1200 930

8 Jika nilai investasi sebesar 120 triliun.
Tentukan : Fungsi Konsumsi dan fungsi tabungan Nilai pendapatan nasional pada keseimbangan. Gambarkan kurva keseimbangan pendapatan nasional

9 Pendapatan Disposeble
Konsumsi Tabungan MPC MPS Yd C S ΔC/ΔYd ΔS/ΔYd 30 -30 120 0.75 0.25 240 210 360 300 60 480 390 90 600 720 570 150 840 660 180 960 750 1080 1200 930 270

10 Fungsi Konsumsi C = a + bY
C = ,75Y Fungsi Tabungan S = -a + (1-b)Y S = (1- 0,75)Y S = ,25Y Keseimbangan Pendapatan Nasional Y = C + I Y = ,75Y + 120 Y = ,75Y Y-0,75Y = 150 Y = 150 = Rp.600 Triliun 0,25

11 Kurva Fungsi Konsumsi C Y = C 240 C 210 120 30 120 240 Yd

12 Kurva Fungsi Tabungan S S 30 120 240 Yd -30

13 Kurva Keseimbangan Pendapatan Nasional
Y C + I E 600 C 150 120 30 120 600 Y

14 Kegiatan perekonomian 3 Sektor
Gaji, upah, sewa, bunga Pemerintah Pajak Gaji & Upah RTP RTK Pengeluaran Pemerintah Pajak Pribadi Tabungan Investasi Konsumsi Rumah Tangga Investor Kredit Bank

15 Rumah Tangga Produksi (Perusahaan)
Perusahaan membutuhkan Faktor-faktor produksi dari masyarakat (6 M). Perusahaan melakukan pembayaran dengan memberikan kompensasi kepada RTK atas penggunaan faktor produksi berupa gaji, upah, bunga, sewa. Perusahaan juga melakukan pembayaran kepada Pemerintah berupa pajak atas penghasilan yang diperoleh. Perusahaan mencari tambahan modal dari investor termasuk memperoleh pinjaman kredit dari Bank/ LKBB.

16 Rumah Tangga Konsumsi (RTK)
Masyarakat menyumbangkan faktor-faktor produksi baik kepada RTP maupun kepada pemerintah. Atas penggunaan faktor-faktor produksi, masyarakat memperoleh pendapatan dari 2 sumber yaitu dari RTP dan pemerintah. RTK mengalokasikan pendapatan untuk : Mengkonsumsi barang dan jasa (C) Membayar pajak (T) Menyimpan di bank/ LKBB (S)

17 Pemerintah Pemerintah membutuhkan faktor-faktor produksi dari RTK.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mengatur bidang perpajakan. Pajak merupakan pendapatan pemerintah yang memiliki kontribusi besar dalam pendanaan pembangunan. Pemerintah menerima pendapatan pajak dari sektor RTP dan RTK. Penerimaan tersebut digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai serta membeli barang dan jasa.

18 Keseimbangan Pendapatan nasional
Komponen pengeluaran agregat setelah adanya interpensi sektor pemerintah dalam perekonomian terdiri dari : Pengeluaran konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pengeluaran investasi. Komponen Permintaan agregat atau sama dengan Pendapatan Nasional (Y) terdiri dari : Konsumsi Rumah Tangga (C), Permintaan Investasi Perusahaan (I), dan Pengeluaran Pemerintah (G). Oleh karena itu Keseimbangan pendapatan nasional tercapai jika : atau atau I + G = S + T Y = C + I + G

19 Dimana : Y = Pendapatan Nasional C = Fungsi Konsumsi Rumah Tangga S = Fungsi Tabungan I = Investasi G = Pengeluaran Pemerintah Fungsi Konsumsi & Fungsi Tabungan Pajak Tetap (T), akan mengubah konsumsi pada saat Y = 0 Pajak Proporsional (t), akan mengurangi MPC dan MPS C = - bT + a + bY S = - (1-b)T -a + (1-b)Y C = a + b(1-t)Y S = -a + (1-b)(1-t)Y

20 Jenis-Jenis Pajak Pajak Regresif, sistem pajak yang prosentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak jumlahnya semakin besar. Pajak Proporsional, prosentase pajak yang nilainya tetap pada berbagai tingkat pendapatan. Contoh : PPN Pajak Progresif, prosentase pajak yang jumlahnya semakin meningkat karena meningkatnya pendapatan

21 b. Kebijakan Fiskal Pemerintah menggunakan anggaran unuk mengendalikan dan mencatat masalah-masalah fiskalnya. Anggaran, menunjukkan rencana pengeluaran program-program pemerintah dan penerimaan yang akan diterima dari sistem perpajakan pada periode tertentu. Anggaran, terdiri dari : Program Pengeluaran : pendidikan, kesejahteraan, pembangunan sarana umum, dll. Sumber Pajak : Pajak penghasilan perorangan, pajak penjualan, PBB, dll. Surplus anggaran terjadi jika penerimaan pajak dan pendapata lainnya lebih besar dari pengeluaran pemerintah . Defisit anggaran terjadi jika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan pajak. Anggaran Berimbang terjadi jika pengeluaran sama besarnya dengan penerimaan.

22 Kebijakan Fiskal, Defisit, dan Hutang
Output Permintaan Agregat Kebijakan Fiskal & Hutang Interaksi AD & AS Kesempatan Kerja Penawaran Agregat Harga & Inflasi Persediaan Modal

23 Studi Kasus : Presiden Bush tahun 1992 mengajukan anggaran fiskal dimana jumlah penerimaan $1.165 milyar dan pengeluaran $ milyar. Berarti defisit yang direncanakan senilai $ 281 milyar. Dalam kondisi anggaran defisit itu maka pemerintah harus meminjam dana masyarakat untuk membayar tagihannya, maka pemerintah menerbitkan obligasi. Hutang pemerintah (Goverment Debt/ Public Debt) terdiri dari akumulasi pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi total hutang sama dengan total nilai dollar obligasi yang dimiliki masyarakat (rumah tangga, bank, perusahaan, orang asing, dan LKBB).

24 Penyusunan Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal, adalah proses pembentukan kebijakan di bidang perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya : Menekan fluktuasi siklus bisnis, Menjaga pertumbuhan ekonomi Meningkatkan penggunaan tenaga kerja yang tinggi, Menekan laju inflasi yang tinggi Analisis Multiplier dari Keynes meyakini bahwa kebijakan fiskal merupakan alat untuk menjaga stabilitas bisnis. Jika terjadi Unemployment maka pemerintah akan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Jika terjadi Inflation maka pemerintah akan melakukan penghematan pengeluaran dan meningkatkan pajak.

25 a. Stabilisator Otomatis
Sistem fiskal modern memiliki alat stabilisator otomatis yang melekat sehingga dengan jika terjadi resesi sendirinya akan dengan sendirinya mulai mengatasi penurunan ekonomi. Instrumen Stabilisator : Perubahan penerimaan pajak otomatis. Tunjangan Pengangguran, kesejahteraan, dan tunjangan lainnya

26 Perubahan Penerimaan Pajak
Sistem perpajakan memperoleh kontribusi terbesar dari pajak penghasilan pribadi dan badan yang bersifat progresif. Jika output menurun, berarti pendapatan RTK dan RTP akan mengalami penurunan sehingga secara otomatis pajak akan mengalami penurunan. Pada masa inflasi, peningkatan penerimaan pajak akan menurunkan pendapatan perorangan, menekan pengeluaran untuk konsumsi, mengurangi permintaan agregat, dan memperlambat kenaikan harga dan upah. Dalam perekonomian saat ini, lebih otomatis dimana penerimaan pajak cenderung meningkat di masa inflasi dan mengalami penurunan dimasa resesi.

27 Tunjangan Pengangguran, Kesejahteraan, dan Tunjangan Lain
Negara-negara maju memiliki sistem pembayaran tunjangan untuk menambah pendapatan masyarakatnya. Tunjangan yang paling mendominasi yaitu tunjangan pengangguran (UI = Unemployment Insurance). Tunjangan ini memompa dana kedalam atau keluar sistem perekonomian dengan cara berputar kembali, serta berfungsi sebagai stabilisator.

28 b. Kebijakan Stabilisasi Diskresioner
Kebijakan Fiskal Diskresioner adalah kebijakan pemerintah dimana pemerintah mengubah tarif pajak atau program-program pengeluaran. Kebijakan stabilisasi diskresioner umumnya melewati lembaga legislatif untuk mengubah struktur dan sistem fiskal. Kebijakan stabilisasi diskresioner dilaksanakan melalui : proyek pemerintah, program permodalan, proyek padat karya, perubahan tarif pajak.

29 Tujuan Kebijakan Fiskal Diskresioner
Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Menciptakan tk. Kegiatan ekonomi yang mencapai Full Employment, Low Inflation, High Economic Growth Langkah Kebijakan Diskresioner : Menjaga agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang. Mengatasi laju inflasi

30 Langkah-langkah Kebijakan Fiskal Diskresioner
Menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran dan meningkatkan pengeluaran agregat. Menaikkan pengeluaran tetapi tidak merubah kebijakan pajak. Menaikkan pengeluaran dan mengurangi pajak Menaikkan pengeluaran dan pajak untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran Mengatasi Masalah Inflasi Mengurangi pengeluaran Menaikkan pungutan pajak Mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak

31 DEFISIT FISKAL Persepsi Klasik tentang Keuangan Negara (Groover Cleveland, Woodrow Wilson, Mc Kinley, dan Herbert Hoover) : Keuangan negara (public finance) merupakan aplikasi dari keuangan rumah tangga. Anggaran harus diseimbangkan setiap tahun pada tingkat yang rendah dan kebijakan pengaluaran yang hati-hati dan hanya untuk tujuan tertentu. Hutang pemerintah merupakan beban yang harus ditanggung oleh seluruh warga negara.

32 Konsekuensi Ekonomi dari Kebijakan Defisit
Defisit dan hutang pemerintah merupakan masalah makroekonomi yang paling mempengaruhi perekonomian. Hutang pemerintah : merupakan nilai akumulasi dana yang dipinjam pemerintah untuk membiayai defisit masa lalu. Hutang pemerintah ini sebagian besar dalam bentuk surat berharga dengan bunga jangka pendek, seperti surat tagihan yang dikeluarkan oleh perbendaharaan negara. Hutang pemerintah memiliki hubungan dengan defisit anggaran. Peningkatan Goverment Debt sama dengan Defisiyt Anggaran. Sebagian besar hutang pemerintah berasal dari bank dan LKBB.

33 Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter merupakan langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat sehinnga berpengaruh terhadap Jumlah uang beredar. Dalam menetapkan kebijakan moneter, Bank sentral secara langsung menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter yang terdiri dari : Open Market Operation, Legal Reserve Requirement Legal Lending Limit Discount rate Lending rate & Saving Rate Moral Suassion

34 Mekanisme Kebijakan Moneter
Open Market Operation Legal Reserve Requirement Legal Lending Limit Discount Rate Moral Suassion Jumlah Uang Beredar Harga Stabil Pertumbuhan GNP Tk. Pengangguran rendah Instrumen Kebijakan Sasaran Antara Tujuan Akhir

35 Operasi Pasar Terbuka Instrumen yang paling sering digunakan adalah kebijakan operasi pasar terbuka (Open Market Operation). Bank Sentral (Bank Indonesia) melakukan operasi pasar terbuka dengan mekanisme jual beli surat berharga di pasar terbuka. Bank Indonesia biasanya menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk diperjualbelikan secara umum kepada masyarakat. Pada saat JUB banyak maka Bank Indonesia akan menarik uang dari peredaran dengan jalan menjual SBI kepada masyarakat dengan rate yang cukup tinggi untu menarik minat masyarakat membeli SBI. Sebaliknya pada saat JUB menurun maka bank akan menambah JUB dengan membeli kembali SBI yang telah beredar dan dimiliki masyarakat.

36 Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Indonesia membuat peraturan yang harus dilaksanakan oleh perbankan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit) kepada nasabah. Kebijakan BMPK ini merupakan instrumen kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Ketetapan terbaru tahun 2003, perbankan nasional hanya boleh memberikan kredit kepada seorang nasabah yang tidak terkait dengan bank maksimal 20% dari modal sedangkan bagi nasabah yang terkait dengan bank (pemegang saham dan keluarga) maksimal 10% dari modal bank. Jika Bank Indonesia akan mengurangi Jumlah uang beredar maka Batas maksimum pemberian kredit prosentasenya dikurangi. Sebaliknya jika jumlah uang beredar akan ditambah maka prosentase BMPK ditambah.

37 Cadangan Wajib Minimum
Dalam rangka mengatur jumlah uang beredar, Bank Indonesia menetapkan kebijakan Giro Wajib Minimum kepada perbankan nasional. Giro Wajib Minimum adalah cadangan dana yang wajib disimpan oleh bank di Bank Indonesia minimal sebesar 5% dari total dana pihak ketiga (dana masyarakat) GWM =

38 Tk. Diskonto Kebijakan diskonto adalah kebijakan pemberian pinjaman oleh bank sentral kepada bank-bank yang mengalami kekurangan/ kesulitan dana. Apabila bank sentral merasa bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar terlalu rendah dan perlu di pacu, maka bank sentral akan menurunka tingkat diskonto yaitu penurunan suku bunga yang dibebankan kepada pinjaman bank. Sebaliknya jika bank sentral akan menarik uang beredar maka bank sentral akan menetapkan tk diskonto yang tinggi kepada perbankan.

39 Tk. Bunga Kredit dan Tingkat Bunga Simpanan
Tk. Bunga kredit dan tk. Bunga simpanan merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan untu mempengaruhi jumlah uang beredar. Jika pemerintah akan mengurangi jumlah uang beredar maka dikondisikan perbankan untuk menawarkan tk. Bunga yang tinggi kepada nasabah. Sebaliknya jika akan menambah uang beredar maka bank dapat menawarkan tingkat bunga yang rendah kepada nasabah.

40 Pendekatan secara Moral
Pendekatan atau anjuran secara moral dari pejabat yang berwenang untuk mempengaruhi masyarakat agar bersama-sama mengantisipasi inflasi merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter. Pada masa krisi moneter anjuran moral ini cukup mempengaruhi masyarakat untuk bersama-sama menekan laju peredaran uang dan laju inflasi.

41 Sekian & Terima Kasih