PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

Presentasi berjudul: "PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at"— Transcript presentasi:

1 PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

2 PASAL 18 SEBELUM PERUBAHAN
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

3 PRINSIP BERDASARKAN UUD 1945 SEBELUM PERUBAHAN
Pembentukan daerah (kedaerahan) Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. “Daerah” menunjuk pada kesatuan masyarakat hukum. Demokrasi Pemerintahan berdasarkan demokrasi sebagai proses pengambilan keputusan. Membentuk perwakilan di daerah. Penghormatan terhadap keaslian daerah. Penghormatan terhadap keberagaman daerah. Daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Pemerintahan daerah administratif Sebagai aparat pemerintah pusat di daerah (wilayah).

4 Pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota meng­atur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menu­rut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepa­la pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di­pi­lih se­ca­ra demokratis.**) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, ke­cuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang di­tentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

5 Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan peme­rintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**) (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

6 Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**) (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

7 PRINSIP BERDASARKAN UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN
Kedaerahan dan Hierarki NKRI dibagi menjadi daerah provinsi, setiap provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah. Demokrasi Setiap pemerintahan daerah memiliki lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih melalui Pemilu. Kepala daerah dipilih secara demokratis. Otonomi daerah Setiap pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai urusan pemerintah pusat. Peraturan Daerah Pemerintahan Daerah berhak membentuk Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk menjalankan otonomi. Penghormatan dan Pengakuan Keragaman Daerah Daerah khusus dan istimewa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

8 PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO. 1 TAHUN 1945 UU NO. 22 TAHUN 1948 UU NO. 1 TAHUN 1957 UU NO. 18 TAHUN 1965 UU NO. 19 TAHUN 1965 UU NO. 5 TAHUN 1974 UU NO. 5 TAHUN 1979 UU NO. 22 TAHUN 1999 UU NO. 32 TAHUN 2004 UU NO. 23 TAHUN 2014

9

10

11

12

13

14

15

16

17 UU 32 TAHUN 2004 Desentralisasi dominan; Legislative daerah;
Pemilihan kepala daerah secara langsung; Pertanggungjawaban kepada publik.

18 UU 23 TAHUN 2014 PENATAAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PENATAAN DAERAH PEMISAHAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

19