SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

Presentasi berjudul: "SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL"— Transcript presentasi:

1 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Oleh: SITI AROFAH, S.Sos

2 Standar kompetensi: Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional
Ayo kita belajar Semangat !!!!!!!! NEXT

3 Pokok Bahasan Norma Pengertian Hukum Tujuan hukum Penggolongan hukum
Macam sumber hukum Peranan lembaga peradilan Sikap kesadaran hukum Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Peran serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia next

4 PETA KONSEP NEXT Sistem hukum dan peradilan nasional Sistem hukum
norma Macam dan sanksi hukum pengertian Tujuan dan prinsip hukum peradilan Peran lembaga peradilan macamnya 5. MA, MK, KY 4. PTUN 3. P. Militer 2. P. Agama 1. P.Umum NEXT

5 SISTEM HUKUM A. Norma Norma adalah ukuran atau aturan manusia-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang wajib dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia dan bersifat mengikat. Macam-macam norma yaitu: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum

6 Hukum Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi Jadi hukum memiliki unsur yaitu: aturan tentang tingkah laku, dibuat oleh badan resmi, memiliki sifat mengikat dan memaksa, serta ada sanksi yang tegas NEXT

7 Tujuan hukum Menurut Aries Toteles: hukum bertujuan semata-mata mencapai keadilan Menurut Jeremy Bentham: hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan menurut Van Apeldorn: hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai NEXT

8 PENGGOLONGAN HUKUM sumbernya Undang-uandang kebiasaan Yurispru densi
trraktat doktrin waktu Ius contitutum ius Constitu endeum naturale bentuk terrtulis Tidak tertulis wilayah lokal nasional internasional sifat memaksa pelengkap pribadi Satu golongan Antar golongan Semua golongan Cara mempertahankan formil materiil isinya publik privat

9 Macam sumber hukum sumber hukum materiil
Adalah tempat darimana materi hukum itu diambil, misalbya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial politik dll. Sumber hukum formal Adalah sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Contohnya undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat para ahli next

10 PERANAN LEMBAGA PERADILAN
Landasan dibentuknya lembaga peradilan di Indonesia adalah pasal 24 UUD 1945. Peranan lembaga peradilan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing sebagai berikut: Mahkamah Agung sebagai lembagai peradilan tingkat kasasi sebagai pemutus perkara yang paling tinggi. Mahkamah Konstitusi bertugas pengiring, pengontrol, dan penegak dalam praktek penyelenggaraan konstitusi Komisi Yudisial sebagai penegak kehormatan dan keluhuran dari para hakim Lingkungan peradilan umum berperan sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama dan tingjkat tinggi Lingkungan peradilan agama berfungsi dan berperan sebagai lembaga peradilan mengenai perkawinan untuk yang beragama islam Lingkungan peradilan militer berperan sebagai lembaga peradilan untuk untuk urusan militer Lingkungan peradilan tata usaha negara berperan sebagai lembaga peradilan dalam bidang administrasi negara next

11 SIKAP KESADARAN HUKUM Kesadaran hukum adalah adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan, kepatuhan/ketaatan yang mendalam terhadap hukum sehingga menimbulkan hasrat untuk melaksanakannya Pentingnya bersikap sesuai dengan ketentuan hukum adalah: Demi penegakkan hak-hak dan kewajiban yang adil dan benar Terciptanya ketertiban dan rasa aman Menumbuhkan dan membina kepatuhan serta kesadarzn hukum masyarakat Terbentuknya sikap dan perulaku taat azaz Terciptanta aparatur negara yang bersih, berwibawa, membela kepentingan rakyat dan bebas dari KKN next

12 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 memberikan arah kebijakan pemberantasan KKN antara lain sebagai berikut: Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan KKN Melakukan penindakan hukum yang sungguh-sungguh terhadap semua kasus KKN. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kepada yang berwenang berbagai dugaan KKN Membentuk undnag-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan pemberantasan KKN

13 Peran Serta Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Menghindari sikap dan perilaku KKN Memilih pemimpin yang tepat Mendukung secara penuh upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas KKN Melaporkan bila dilingkungannya terdapat KKN melaporkan bila mendapati poraktek politik uang Tidak berupa menyuap/memberi uang kepada aparat/petugas Berani mengatakan kebenaran NEXT

14 TeRima KaSiH NEXT