KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR

Presentasi berjudul: "KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR"— Transcript presentasi:

1 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK OLEH: KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR

2 DEFENISI DATA Keterangan yang benar dan nyata
Gambaran tentang suatu persoalan Sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek Menurut UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi

3 Data yang dipilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur
DATA TERPILAH Data yang dipilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur DATA ANAK DATA GENDER Ekonomi Politik, sosial dan hukum Perlindungan hak perempuan Pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga Hak sipil dan kebebasan Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Kesehatan dasar dan kesejahteraan Pendidikan Perlindungan khusus

4 DASAR HUKUM Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidangtugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2009 Penyusunan anggaran responsif gender oleh K/L dilakukan dengan melengkapi kerangka acuan kegiatan/TOR dengan Pernyataan Anggaran Gender (GBS). GBS merupakan suatu dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif gender dan didahului dengan analisa gender

5 DASAR HUKUM Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG Di Daerah Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang Permen PPPA No 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak

6 Pembagian Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak
Pusat Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional Provinsi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Provinsi Kab/Kota Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kab/Kota

7 GAMBARAN UMUM SUMATERA BARAT
luas daerah km2 Jumlah Penduduk : jiwa Laki-laki : jiwa Perempuan : jiwa

8 STRUKTUR PENDUDUK SUMATERA BARAT
Komposisi penduduk terbanyak adalah usia anak

9 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
Misi 3 Meningkatkan SDM yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi Tujuan 5 Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak Sasaran 2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan KB 5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak

10 ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender Masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya antara laki-laki dan perempuan Akhiri Kesenjangan Ekonomi Perempuan Data PBB bahwa sepertiga penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan, dan sekitar 70%nya adalah perempuan Perempuan Kepala Keluarga Feminisasi kemiskinan (kemiskinan yang identik dengan wajah perempuan) menyebabkan 15% perempuan menjadi kepala keluarga

11 ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pelayanan dan penangan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Menciptakan kemandirian bagi perempuan dan keluarganya dengan melakukan program pemberdayaan ekonomi perempuan Pemberdayaan/perlindungan perempuan dan anak, SDM, kesehatan, keterampilan, sosbudpolhukam dan kesetaraan gender Agar terwujud kehidupan lebih demokratis dimana tidak terjadi lagi dominasi dan penindasan laki-laki atas perempuan

12 Perkembangan IPM Sumatera Barat
IPM Metode Baru Tahun 2015: Tren IPM Sumatera Barat IPM 69,98 (Sumbar) 69,55 (N) Angka Harapan Hidup : 68,66 tahun (Sumbar) 70,78 (N) Rata-rata Lama Sekolah: 8,42 tahun Sumbar) 7,84 tahun (N) Harapan lama Sekolah 13,60 tahun (Sumbar) 12,55 (N) IPM Provinsi Sumatera Barat terus meningkat selama Pada tahun 2015, IPM Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 69,98, dan berada pada peringkat 9. IPM Provinsi Sumatera Barat tumbuh lebih lambat dibanding IPM Indonesia. IPM Provinsi Sumatera Barat tumbuh rata-rata 0,81% per tahun, sementara IPM Indonesia tumbuh rata-rata 0,91% per tahun. PPP Rp 9,80 jt (Sumbar) Rp 10,15 jt (N)

13 IPM Kabupaten/Kota, 2015 Klasifikasi Capaian IPM Sangat Tinggi
Kota Padang menduduki Peringkat pertama IPM di Sumatera Barat hal ini didukung komponen Pendidikan (rata-rata lama sekolah = 10,97 dan harapan lama sekolah = 15,60) serta komponen Pengeluaran sebesar 13,522 juta rupiah yang menduduki peringkat pertama sementara komponen angka harapan hidup (73,19) menduduki peringkat ke dua Capaian IPM Klasifikasi IPM ≥ 80 Sangat Tinggi 70 ≤ IPM < 80 Tinggi 60 ≤ IPM < 70 Sedang IPM < 60 Rendah

14 IPM laki-laki, IPM perempuan, IPG dan Rangking IPG di Indonesia, 2015
Provinsi IPG IPM Laki-laki IPM Perempuan Rangking IPG 2014 2015 Sumatera Barat 94.04 94.74 72.95 73.21 68.60 69.36 4 1 DKI Jakarta 94.60 94.72 81.27 81.77 76.88 77.45 2 Sulawesi Utara 94.58 94.64 73.19 73.70 69.23 69.75 3 DI Yogyakarta 94.31 94.41 79.98 80.60 75.43 76.09 Kepulauan Riau 93.20 93.22 77.08 77.44 71.84 72.19 6 5 Provinsi dengan IPG tertinggi adalah Sumatera Barat (94,74), diikuti oleh DKI Jakarta (94,72) dan Sulawesi Utara (94,64). Sementara IPG terendah adalah Papua (78,52), Papua Barat (81,99), dan Kalimantan Timur (85,07).

15 Membaiknya pendidikan perempuan yang cukup signifikan di Sumatera Barat merupakan faktor pendorong pencapaian pembangunan gendernya. Dampaknya provinsi ini berhasil masuk sebagai provinsi dengan angka IPG tertinggi di tahun 2015 dan berhasil menggeser DKI Jakarta. Sebelumnya pada tahun 2014, Sumatera Barat hanya berada di posisi keempat. Kenaikan rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 2,74 persen menjadi salah satu faktor penyebab perubahan yang signifikan pada pencapaian IPM perempuan Sumatera Barat. Sebagai perbandingan, rata-rata lama sekolah perempuan DKI Jakarta hanya tumbuh sebesar 1,05 persen. Faktor inilah yang menyebabkan Sumatera Barat menduduki posisi pertama dalam pencapaian IPG dan sekaligus mengubah posisi DKI Jakarta. (PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2016)

16 IPG Menurut Kab/Kota, 2015 Keterangan:
Tertinggi : Kota Bukittinggi 99,75 Terendah : Dharmasraya ,29

17 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, meskipun trennya terus naik tetapi dari indikator kompositnya nilainya stagnan.

18 IDG Menurut Provinsi, 2015

19 IDG Menurut Kab/Kota, 2015 Keterangan:
Tertinggi : Kota Padang Panjang ,30 Terendah : Kepulauan Mentawai ,47

20 BAGAIMANA PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK???

21 TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUGAS POKOK
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak FUNGSI Perumusan kebijakan teknis Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

22 Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak
VISI Meningkatkan kualitas hidup perempuan Meningkatkan perlindungan perempuan Meningkatkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera Meningkatkan pemenuhan hak anak Meningkatkan sistem data gender dan anak Meningkatkan perlindungan khusus anak MISI

23 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI MENINGKATKAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmoniskan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah Prov/Kab/Kota dan Organisasi Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan penggiat utk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan data gender dan anak Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan data gender dan anak Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan singkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak Melakukan pelaksanaan system data gender dan anak Meningkatnya pemanfaatan data terpilah 5. Mewujudkan sistem data gender dan anak

24 TERIMA KASIH Materi ini dapat diunduh pada website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat bppkb.sumbarprov.go.id