PRIORITAS NASIONAL 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN WILAYAH SUMATERA A

Presentasi berjudul: "PRIORITAS NASIONAL 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN WILAYAH SUMATERA A"— Transcript presentasi:

1 PRIORITAS NASIONAL 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN WILAYAH SUMATERA A
DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM BAPPENAS Musrenbangnas RKP Tahun 2011 Jakarta 28 April – 1 Mei 2010

2 Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
PRIORITAS NASIONAL 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 2

3 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN Dalam RPJM 2010-2014 Tema Prioritas:
Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,15% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Bantuan Sosial Terpadu: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Parenting Education mulai 2010, serta program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai ; PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 miliar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di pedesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung; Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011; Tim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai , dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

4 Arah Kebijakan Jaminan Kesehatan pada RPJM 2010-2014
Asuransi Kesehatan Nasional: Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara

5 Arah Kebijakan Pengembangan Pendidikan pada RPJM 2010-2014
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi dengan meningkatkan: (a) pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin; (b) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal (underprivileged); (c) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (e) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi; dan (f) peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal, melalui: (a) penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; (b) peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (c) peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (parenting education) dan homeschooling serta pendidikan sepanjang hayat; dan (d) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.

6 Prioritas Bidang Keluarga Berencana
pada RPJM Jumlah peserta KB baru miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alat & obat kontrasepsi (alokon) gratis melalui klinik KB pemerintah dan swasta berjumlah 4 juta peserta sampai dengan tahun 2014; Jumlah peserta KB aktif miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui klinik KB pemerintah dan swasta berjumlah 10,2 juta peserta sampai dengan tahun 2014

7 CAPAIAN PADA AWAL RKP 2011 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia ( ) Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta) Persentase thd total penduduk pd tahun ybs (tingkat kemiskinan) 2004 36,15 16,66 2005 35,10 15,97 2006 39,30 17,75 2007 37,17 16,58 2008 34,96 15,42 2009 32,53 14,15 Sumber: Susenas berbagai tahun. BPS 7

8 Perkembangan Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2009
CAPAIAN PADA AWAL RKP 2011 Perkembangan Angka Kemiskinan Indonesia Tahun Sumber: BPS, berbagai Tahun 8

9 Sumber: Susenas 2009, BPS (diolah)

10 Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2007
Isu Jaminan Kesehatan Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas yang ditandai dengan masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama penduduk miskin dan sektor informal Cakupan asuransi kesehatan di Indonesia masih rendah, yaitu masih sekitar 48 persen, terdiri dari: 18,7 persen asuransi kesehatan pegawai negeri sipil (PNS), TNI/POLRI, tenaga kerja di sektor formal dan asuransi swasta bagi penduduk yang mampu, serta 29,3 persen Jamkesmas Cakupan sasaran Jamkesmas meningkat dari 36,4 juta orang (2005) menjadi 76,4 juta orang (2007). Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2007 Sumber : Profil Kesehatan 2008

11 Lanjutan… Jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, namun belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin akibat fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang masih belum memadai terutama untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Jumlah rumah sakit yang telah terlibat dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmas) terus meningkat, yaitu sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 70% dari jumlah rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta.

12 Isu Terkait dengan Kesehatan Fertilitas Penduduk Miskin
1. Masih Tingginya Disparitas TFR/Total Fertility Rate antar-provinsi dan menurut kondisi sosial ekonomi. Sumber: SDKI, 2007 Masih terdapat 20 provinsi dengan TFR di atas rata-rata nasional dan sebagian besar merupakan provinsi di Indonesia bagian timur TFR terendah berada di Provinsi D.I. Yogyakarta (1,5) dan Tertinggi berada di Provinsi NTT dan Maluku (3,7) TFR di perdesaan lebih tinggi (2,8) dibandingkan dengan perkotaan (2,3)

13 Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok miskin (4,2) lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang lebih mampu (3,0) Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang berpendidikan rendah (4,1) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan berpendidikan tinggi (2,7) 2. Masih tingginya kebutuhan ber-KB (unmet need) dengan disparitas yang tinggi antarprovinsi dan antarkondisi sosial ekonomi Sumber: SDKI, 2007

14 Masih terdapat 15 provinsi dengan unmet need di atas rata- rata nasional dan 9 provinsi di antaranya merupakan provinsi di Indonesia bagian timur Unmet need terendah di Bangka Belitung (3,2 %) dan tertinggi di Maluku (22,4 %) Unmet need yang tinggi ditemukan di daerah perdesaan (9,2 %), daerah tertinggal, terpencil, serta perbatasan (20,4 %), dan pada kelompok yang tidak berpendidikan (10,6 %)

15 Sumber: SDKI, Berbagai Tahun
3. Masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan angka pemakaian kontrasepsi/(contraceptive prevalence rate/CPR) serta tingginya disparitas antarprovinsi Sumber: SDKI, Berbagai Tahun Sebagian besar penggunaan kontrasepsi secara nasional adalah hormonal dan bersifat jangka pendek, dengan penggunaan terbanyak pada suntikan Pemakaian kontrasepsi yang bersifat jangka panjang, seperti sterilisasi (tubektomi dan vasektomi), IUD, dan implan cenderung menurun

16 Angka pemakaian kontrasepsi Per Provinsi (SDKI 2007)

17 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN Arah Kebijakan Prioritas:
Dalam Buku I RKP 2011 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN Tema Prioritas : Penurunan tingkat kemiskinan absolut menjadi 11,5 – 12,5% dari jumlah penduduk pada tahun 2011 Arah Kebijakan Prioritas: Arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran tingkat kemiskinan tersebut dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut: Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus; Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/ keberpihakan; Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah.

18 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Dalam Buku II RKP 2011 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN FOKUS PRIORITAS 1 : Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga. Bantuan sosial terpadu diarahkan untuk pembentukan perlindungan sosial berbasis keluarga bagi rumah tangga miskin. Penyatuan sistem pentargetan pada masing-masing program bantuan sosial. Penajaman dan keterpaduan dimulai dengan program bantuan subsidi beras bagi keluarga miskin (Raskin), bantuan beasiswa dan pendidikan usia dini untuk anak dari keluarga miskin, serta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), termasuk pendidikan bagi orang tua yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education). Peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial dilakukan pula dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan (justice for all), terutama untuk kelompok masyarakat termajinalkan.

19 Selanjutnya, pada tahun 2011 akan dilakukan pula
(i) Peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat dengan masalah sosial terutama yang berada pada Rumah Tangga Miskin (RTM), serta korban bencana dan komunitas adat terpencil; (ii) Penyempurnaan kriteria, proses penargetan, serta proses seleksi penerima bantuan sosial, pengembangan sistem informasi manajemen yang berkualitas, serta peningkatan jumlah dan perluasan cakupan sasaran program; (iii) Perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); (iv) penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) melalui redistribusi tanah sebanyak bidang.

20 Secara spesifik, arah kebijakan sektor kesehatan dan KB pada RKP 2011 adalah:
Pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan, melalui peningkatan cakupan jaminan kesehatan semesta secara bertahap; dan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan golongan rentan (bayi, balita, ibu hamil dan lansia). Revitalisasi program KB melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB

21 FOKUS PRIORITAS 2 : Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri.
Penyempurnaan pelaksanaan PNPM Mandiri dilakukan melalui: Melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri inti di Kecamatan di seluruh Indonesia; Peningkatan efektivitas dampak PNPM Mandiri dan peningkatan kualitas lembaga keswadayaan masyarakat yang sudah terbangun melalui PNPM Mandiri; dan peningkatan kualitas integrasi PNPM Mandiri Inti dengan Penguatan, dengan pemanfaatan lembaga keswadayaan sebagai wadah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kecamatan.

22 FOKUS PRIORITAS 3 : Peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif.
Pada tahun 2011 akan dilakukan: Lanjutan dukungan penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar akses usaha mikro terhadap kegiatan ekonomi dapat terus diperluas, serta kualitas pelaksanaan KUR dapat ditingkatkan; Peningkatan jangkauan pelayanan pembiayaan bagi koperasi dan UKM serta kapasitas dan pelayanan lembaga keuangan bukan bank; dan Revitalisasi sistem diklat perkoperasian.

23 FOKUS PRIORITAS 4 : Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku. (i) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (ii) Peningkatan peran TKPKD dalam koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk percepatan penurunan kemiskinan di daerah. Termasuk di dalam kegiatan ini adalah pemeliharaan dan penggunaan data kemiskinan yang konsisten dan akurat secara kontinyu baik untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program-program penanggulangan kemiskinan di daerah; (iii) Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan; dan (iv) Penanganan kantung-kantung kemiskinan terutama yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar dan pendukung (meliputi listrik, air, jalan penghubung antarpulau) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Upaya (iv) ini terkait dengan pelaksanaan Prioritas 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik.

24 Rencana Alokasi Pendanaan PK Tahun 2011
(Rp miliar ) No Prioritas/Fokus Prioritas Tahun 2010 Rencana Tahun 2011 Perkiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Rencana Perkiraan capaian I. Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan A. Fokus Prioritas 1: Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga 43,944.4 43,680.7 49,685.0 37,970.4 40,757.8 42,907.5 B. Fokus Prioritas 2: Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri 24,313.5 30,259.4 26,180.3 26,195.8 26,157.4 C. Fokus Prioritas 3: Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif 2,158.2 2,153.6 2,166.1 2,175.6 2,191.4 D. Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku 7.6 6.9 8.3 9.1 TOTAL 70,423.6 70,159.9 82,104.9 66,324.4 69,137.5 71,265.4 Catatan: beberapa angka kegiatan merupakan angka kegiatan total yang didalamnya mencakup sub-sub kegiatan lain diluar sub kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, seperti pada beasiswa miskin

25 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DUKUNGAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN No K/L Pelaksana Program Klaster I 1. Kemenkes Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2. Pembinaan Upaya Kesehatan 3. BKKBN Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 4. Kemendiknas Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar 5. Program Pendidikan Menengah 6. Kemenag Program Pendidikan Islam 7. Kemensos Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 8. Program Pemberdayaan Sosial 9. Program Rehabilitasi Sosial 10. Kemenko Kesra/ Perum Bulog Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 11. BPN Program Pengelolaan Pertanahan Nasional 12. Kemenakertrans Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 13. Program perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagkerjaan

26 PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN Dalam Buku II RKP 2011 DUKUNGAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN No K/LPelaksana Program Klaster II   1. Kemen PU Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 2. Kemendagri Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 3. 4. Program Bina Pembangunan Daerah 5. 6. 7. KKP Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 8. Kementan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 9. KPDT Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 10. Kemenbudpar Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

27 4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN Dalam Buku II RKP 2011
DUKUNGAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN No K/L Pelaksa Program  Klaster 3 1. Kemenkeu (Anggaran 99) Program Penempatan Modal Negara Dalam Rangka Mendukung Program KUR 2. Kemenko Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 3. Kemen KUKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 4. Kemenko Kesra Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesra

28 BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DAERAH
Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Kabupaten (dalam satu provinsi, yang meskipun tingkat kemiskinan provinsinya sudah lebih rendah dari rata-rata nasional, namun) masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Berbagai dimensi kemiskinan non pendapatan yang menyumbang terhadap tingkat kemiskinan: pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi dll. KUR yang masih bisa dioptimalkan.

29 Persentase Tingkat Kemiskinan Per Provinsi
Wilayah Sumatera A, Tahun 2002 – 2009 Provinsi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mar-09 NAD 29,83 29,76 28,47 28,69 28,28 26,65 23,53 21,80 Sumatera Utara 5,84 15,89 14,93 14,68 15,01 13,9 12,55 11,51 Sumatera Barat 11,57 11,24 10,46 10,89 12,51 11,9 10,67 9,54 Riau 13,61 13,52 13,12 11,85 11,2 10,63 9,48 Kepulauan Riau - 10,97 12,16 10,3 9,18 8,27 NAD masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Setiap Provinsi perlu memperhatikan kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

30 Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2008
Wilayah Sumatera A No Provinsi Hampir Miskin Miskin Sangat Miskin Jumlah RTS 1 Nanggroe Aceh Darussalam 83.133 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 97.460 45.998 4 Riau 95.655 37.335 5 Kepulauan Riau 39.647 20.809 14.145 74.601 RTS perlu dipastikan mendapat program-program bersasaran keluarga, Jamkesmas, Raskin, PKH dan beasiswa siswa miskin  monitoring dan evaluasi. Input untuk penyempurnaan data pada periode berikutnya.

31 Dimesi kemiskinan non pendapatan yang masih perlu diperhatikan:
Grafik Angka Putus Sekolah Usia Tahun, 2007

32 Grafik Persentase Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan, 2007

33 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih, 2007
Grafik Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama, 2007

34 INDIKATOR PERKEMBANGAN PKH 2007-2010 DAN RENCANA 2011
2008 2009 2010 Rencana 2011 Jumlah RTSM Penerima Jumlah Provinsi 7 13 21 33 Jumlah Kabupaten/Kota 48 70 88 140 Jumlah Kecamatan 337 629 729 896 4.882 Jumlah Operator 192 280 352 560 Jumlah Pendamping 1.369 2.469 3.069 3.669 4.869 Anggaran 843,6 Milyar Rupiah 1,006 Trilyun Rupiah 1,1 Trilyun Rupiah 1,3 1,59 Trilyun Rupiah

35 PERKEMBANGAN PKH 2007-2010 DAN RENCANA 2011 DI WILAYAH SUMATERA A
PROVINSI 2007 (RTSM) 2008 2009 2010 RENCANA PESERTA 2011 (RTSM) PESERTA LAMA PESERTA BARU TOTAL PESERTA (RTSM) NANGGROE ACEH DARUSSALAM - 11.694 13.157 13.143 SUMATERA UTARA 36.883 41.515 41.114 SUMATERA BARAT 3.592 5.829 8.351 8.366 2.531 10.897 RIAU 7.012 KEPULAUAN RIAU 6.106 TOTAL SUMATERA A 54.406 63.023 62.623 8.637 71.260 78.272 KETERANGAN PEMBAYARAN SUDAH DILAKUKAN SELURUHNYA DALAM PROSES PEMBAYARAN TAHAP I PEMBAYARAN TAHAP I DAN II DIRENCANAKAN PADA JUNI 2010 MASIH DALAM TAHAP PEMETAAN DAN PERENCA-NAAN

36 PNPM Mandiri Perdesaan TA 2009 Penyerapan (Rp. Miliar)
Penyerapan Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan TA 2009 No Provinsi Alokasi (Rp. Miliar) Penyerapan (Rp. Miliar) % 1 NAD 414,150 100.00% 2 Sumatera Utara 493,300 487,707 99.99% 3 Sumatera Barat 197,650 4 Riau 73,050 78,720 99.77% 5 Kepulauan Riau 31,850

37 PNPM Mandiri Perkotaan TA 2009 Penyerapan (Rp. Miliar)
Penyerapan Anggaran PNPM Mandiri Perkotaan TA 2009 No Provinsi Alokasi (Rp. Miliar) Penyerapan (Rp. Miliar) % 1 NAD 28,978.50 28,883.50 99.7% 2 Sumatera Utara 50,289.50 47,848.00 95.1% 3 Sumatera Barat 25,227.50 24,860.00 98.5% 4 Riau 10,335.00 10,313.00 99.8% 5 Kepulauan Riau 8,569.00 8,104.00 94.6%

38 DAFTAR ANCAR-ANCAR LOKASI & ALOKASI PNPM MANDIRI 2011
KODE PROV PROVINSI PNPM PERDESAAN PNPM PERKOTAAN KOMPOSISI DANA JML KEC JML BLM (Miliar Rp) TOTAL BLM (Miliar Rp) TOTAL APBN (Miliar Rp) TOTAL APBD (Miliar Rp) 11 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 244 505.00 32 42.85 547.85 494.79 53.06 12 SUMATERA UTARA 292 493.25 59 56.58 549.83 503.04 46.79 13 SUMATERA BARAT 141 97.00 29 28.73 125.73 114.05 11.68 14 RIAU 60 22.25 11.78 34.03 29.31 4.72 21 KEPULAUAN RIAU 38 19.50 12.83 32.33 28.56 3.76 * Daftar belum termasuk PNPM Daerah Tertinggal & Khusus, RISP dan PISEW

39 REALISASI PENYALURAN KUR REALISASI PENYALURAN KUR
(31 MARET 2010) BANK REALISASI PENYALURAN KUR NPL (%) Plafon Outstanding Debitur (Rp juta) BNI 1,578,786 811,517 11,835 5.35 BRI KUR Ritel 3,487,430 2,458,309 28,826 6.62 BRI KUR Mikro 10,247,007 2,766,650 2,489,446 5.76 Mandiri 1,553,375 815,805 37,023 1.87 BTN 650,883 253,726 2,897 12.30 Bukopin 696,368 375,584 3,350 9.79 BSM 417,194 325,692 4,350 4.38 Bank Jabar Banten 1,948 24 - TOTAL 18,632,992 7,809,233 2,577,751 5.93 PEMDA perlu bekerjasama dengan Bank untuk meningkatkan pemanfaatan KUR

40 Penyaluran KUR di Wilayah Sumatera A
NO PROVINSI TOTAL PLAFON (Rp Juta) OUTSTANDING (Rp Juta) TOTAL DEBITUR 1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 506,858 274,665 55,224 2 SUMATERA UTARA 1,049,179 527,174 112,874 3 SUMATERA BARAT 400,865 170,729 49,362 4 RIAU 647,182 406,152 37,596 5 KEPULAUAN RIAU 118,522 52,106 8,543 TOTAL WILAYAH SUMATERA A 2,722,606 1,430,826 263,599 Plafon KUR masih dapat dioptimalkan: Pembinaan nasabah Sosialisasi lebih luas Pemilihan komoditas unggulan daerah

41 TERIMA KASIH