BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Presentasi berjudul: "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL"— Transcript presentasi:

1 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KONSEP KAMPUNG KB BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2 PENDAHULUAN KONSEP KAMPUNG KB BENTUK INTERVENSI SISTEMATIKA PENYAJIAN
PENGUATAN MENYONSONG LAUNCHING NASIONAL 1 2 3 4

3 PENDAHULUAN Pendahuluan

4 LATAR BELAKANG Kampung KB Audiensi dengan Presiden Jokowi
 “ Intruksikan kepada BKKBN agar segera merealisasikan program Kampung KB untuk dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia” Anggaran BKKBN Tahun 2016 sebanyak Rp. 3,8 T Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru

5 LAUNCHING “KAMPUNG KB” JANUARI 2016
Launching “Kampung KB” pada Bulan Januari 2016 oleh Presiden Jokowi; Kampung KB diharapkan menjadi “miniatur pelaksanaan program KB” di tingkat terendah; Diutamakan bagi daerah miskin, padat penduduk dan akses kesehatan kurang; LOKASI LOUNCHING KAMPUNG KB SECARA NASIONAL ADALAH DI WILAYAH CIREBON ATAU BANJAR DENGAN KRITERIA DAERAH PANTAI, MISKIN

6 KONSEP KAMPUNG KB

7 Program Bidang Kependudukan
DEFINISI KAMPUNG KB Satu kesatuan wilayah setingkat dusun/RW dengan kriteria tertentu dimana terdapat program KKBPK yang terintegrasi Lintas Sektor Kampung KB Program Bidang KB KR Program Bidang ADPIN Program Bidang KSPK Program Bidang Kependudukan

8 TUJUAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
TUJUAN UMUM : Membumikan Total Program KB di kehidupan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing masing . Memberikan arah dan pedoman bagi para Penanggungjawab dan Pengelola Program KKB Tingkat Kecamatan dan Desa, dalam melakukan penggerakan di wilayah kerjanya untuk mempercepat pencapaian indikator output program KKB. TUJUAN KHUSUS : Meningkatkan advokasi kepada stakeholder Meningkatkan KIE program KB kepada sasaran dan masyarakat Meningkatkan mekop di tingkat lini lapangan Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan terintegrasinya program Meningkatkan peran serta masyarakat Meningkatkan segala informasi yang berhubungan dengan KB tepat sasaran dan lebih cepat sampai ke masyarakat, sehingga yang menjadi program pemerintah dapat dengan segera dicapai

9 KB dan Kesehatan Reproduksi; Pembinaan Ketahanan Keluarga;
SASARAN KAMPUNG KB . SASARAN PROGRAM: Kependudukan; KB dan Kesehatan Reproduksi; Pembinaan Ketahanan Keluarga; Pemberdayaan Keluarga; Advokasi, KIE dan Penggerakan. SASARAN WILAYAH: Kecamatan Desa/Kelurahan RW RT

10 SASARAN KAMPUNG KB SASARAN KHALAYAK: (LANJUTAN)
Pejabat Struktural dan Fungsional SKPDKB Kab/Kota sebagai Tim Fasilitasi Program KKBPK agar menjadi acuan dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi ke Tingkat Kecamatan, Desa, Dusun/R dan Tingkat RT; Camat, sebagai penangungjawab umum pembangunan di tingkat Kecamatan dan UPTB Kecamatan, UPTD Kecamatan, TP PKK Kecamatan sebagai Pembina teknis Oprasional agar menjadi acuan dalam memberikan dukungan, evaluasi dan pembinaan; PLKB/PKB/TPD dan PKK dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas melakukan berbagai kegiatan strategis dalam menggerakkan program KKBPK di wilayah kerjanya; Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawwab umum pembangunan di tingkat desa/kelurahan agar memberikan dukungan, evaluasi dan pembinaan; IMP (PPKBD, SUBPPKBD, KELOMPOK KB, TOGA dan TOMA) sebagai mitra kerja dalam penggerakan Program KKBPK di Desa/ Kelurahan.

11 KAMPUNG KB PRASYARAT WAJIB DALAM PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
1. DATA KEPENDUDUKAN YANG DINAMIS DAN AKURAT ( Pendataan keluarga, data potensi desa dan data capil ) 3. KEBERSAMAAN MASYARAKAT (gotong royong) 2. PEMERINTAHAN YANG BERDAYA DAN MELAYANI

12 RUANG LINGKUP 1. Kampung KB meliputi RW (1 kampung kb = 1 rw)
2. Disahkan oleh Bupati atau Walikota 3. Kepengurusan terdiri dari pelindung, penasihat, pembina dan pengurus 4. Antara kegiatan memiliki kesinambungan dan terus berkembang 5. Menjalin kemitraan dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta

13 KRITERIA PEMILIHAN WILAYAH PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
Kumuh Miskin (KPS dan KS I) Wilayah Pesisir/Nelayan Daerah Aliran Sungai (DAS) KRITERIA UMUM CPR Modern < 50% Jumlah Anak Usia Sekolah KRITERIA KHUSUS KRITERIA KEPENDUDUKAN KRITERIA PROGRAM KB KRITERIA PROGRAM PK ASFR Tinggi Bantaran Kereta Api Kawasan Miskin perkotaan MKJP Rendah UKP < 21 Tahun Wilayah terpencil/ Perbatasan Unmet Need Tinggi Jumlah Balita : Minimal 20 Balita Partisipasi Masyarakat Data Kependudukan update Jumlah Remaja : Minimal 20 Remaja Jumlah Kesertaan KB Pria Rendah Komitmen Pemerintah Tersedia Kader/ IMP Jumlah Lansia : Minimal 20 Lansia Tingkat Pendidikan Rendah Kepadatan CWR (Child Woman Ratio)

14 INDIKATOR KAMPUNG KB 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya peserta KB baru (PB)
Meningkatnya peserta KB aktif (PA) 3 Meningkatnya kualitas kesertaan ber KB (PA ganti cara ke MKJP) 4 Unmetneed < 10 % 5 Terbinanya Pusmupar dan Pospartum 6 Semua Ibu Hamil, Ibu Menyusui terlayani kesehatan dan KB 7 Semua anak usia 0-6 tahun terlayani program kesehatan dan pendidikan sejak dini (Posyandu & PAUD) 8 Semua keluarga yg punya anak 0-6 tahun terlayani BKB

15 INDIKATOR KAMPUNG KB Semua anak (0-18 th) mendapatkan akta kelahiran.
9 Semua anak (0-18 th) mendapatkan akta kelahiran. 10 Semua remaja dapat aktif dalam BKR dan PIK Remaja 11 Meningkatnya partisipasi keluarga pra-s dan ks.i dalam kelompok UPPKS 12 Kelompok usila/lansia terlayani dalam BKL/Posbindu 13 Terbinanya lingkungan/kampung yang ber-PHBS melalui PKLK & KESLING 14 Semua anak usia 7-12 th dan tahun bersekolah 15 Tidak ada perempuan yg buta aksara, melalui berbagai kegiatan.

16 TAHAPAN PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
TAHAPAN/ PROSES PEMBENTUKAN MODEL KAMPUNG KB SEBAGAI BERIKUT : Rapat Persiapan; Workshop Tingkat Kabupaten; Lokakarya Mini Tingkat Kecamatan; Lokakarya Mini Tingkat Desa; Pelatihan Kader; Pendataan (segmentasi sasaran Intervensi); Operasional kegiatan Kampung KB; Pembinaan Kader dan Kelompok Sasaran; Intervensi Program dan Kunjungan Rumah; Evaluasi dan Review (Triwulanan, Semesteran dan Tahunan); Pelaporan; Penyegaran Kader (Refreshing).

17 VISUALISASI KAMPUNG KB
Terdapat simbol-simbol Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) seperti tugu, umbul-umbul, mural KB di rumah-rumah, plank nama, poster, leaflet, booklet, lembar balik (media KIE).

18 . BENTUK INTERVENSI

19 Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum intervensi kegiatan:
Analisa data potensi desa/kampung (hasil pendataan keluarga dan data capil); Penetapan sasaran program/kegiatan sesuai dengan hasil analisa data potensi desa; Meningkatkan komitmen dan kemitraan dengan sektor lain sesuai dengan prioritaas program

20 BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH
Jumlah anak usia sekolah Pendidikan Kependudukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK ) Sebaran modul kependudukan; Diskusi materi kependudukan kepada komunitas anak putus sekolah; Mengintegrasikan materi kependudukan kedalam materi pelajaran tertentu. 1. Koordinasi dengan kelompok kegiatan BKB ( bahan bacaan kependudukan utk anak PAUD) dan BKR,PIK RR (lembar balik materi kependudukan); 2. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk materi kependudukan jalur formal SD, SMP dan SMA. CPR modern method <50% Peningkatan kesertaan ber KB KIE; KIP Konseling; Penggerakan sasaran; Pelayanan KB (statis dan mobile). Koordinasi dengan tenaga provider (Bidan); Koordinasi dengan koselor; Peta PUS sasaran .

21 BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH
MKJP rendah Meningkatkan kesertaan MKJP KIE MKJP KIP Konseling MKJP Penggerakan sasaran MKJP Pelayanan KB MKJP (statis dan mobile) Penyediaan media KIE MKJP; Koordinasi dgn Bidan CTU dan Puskesmas yang terdekat; Penggerakan PLKB; Penggerakan Kader. Unmet Need tinggi Menurunkan Unmet Need KIE kepada kelompok unmet need KIP Konseling kelompok unmet need Penggerakan sasaran kelompok unmet need Pelayanan KB kelompok unmet need (statis dan mobile) Segmentasi sasaran; Sosialisasi pelayanan KB kpd masyarakat kelompok Unmet need; Pemberiaan Alokon gratis; Penggerakan Kader; Koordinasi dgn provider (Bidan dan Puskesmas) terdekat.

22 BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH
Jumlah kesertaan KB pria rendah Peningkatan partisipasi pria KIE KB pria KIP Konseling KB pria Penggerakan sasaran KB pria Pelayanan KB pria (statis dan mobile) Koordinasi dgn Toga/Toma; Koordinasi dgn akseptor KB Pria (testimoni); Koordinasi dengan Dokter terlatih; Koordinasi dgn Puskesmas terdekat. ASFR tahun tinggi Penurunan angka ASFR tahun KIE tentang KRR PIK RR Konseling Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya; Program Genre; UKP < 21 tahun Peningkatan UKP Koordinasi dgn aparat desa; Koordinasi dgn petugas KUA. Jumlah Balita Peningkatan kualitas anak (tumbuh kembang anak) Pembentukkan BKB Holistic Integratif (HI) Koordinasi dgn aparat Desa; Pelatihan bagi kader BKB; Penyediaan sarana & prasarana BKB; Penyediaan Media dan materi KIE BKB.

23 BENTUK INTERVENSI KRITERIA PROGRAM INTERVENSI LANGKAH-LANGKAH
Jumlah Remaja Peningkatan pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Pembentukan BKR Koordinasi dgn aparat Desa; Koordinasi dgn Kader; Pelatihan bagi kader BKR; Penyediaan sarana & prasarana BKR; Penyediaan Media dan materi KIE BKR. Jumlah Lansia Mewujudkan lansia tangguh Pembinaan ketahanan keluarga lansia Pembentukan BKL Koordinasi dgn kader; Pelatihan bagi kader BKL; Penyediaan sarana & prasarana BKL; Penyediaan Media dan materi KIE BKL.

24 PENGUATAN MENYONSONG LAUNCHING NASIONAL
. PENGUATAN MENYONSONG LAUNCHING NASIONAL

25 PENYIAPAN TENAGA Untuk mengisi kegiatan program yang dinamis di kampung KB diperlukan tenaga- tenaga yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat; Untuk mengatasi kendala berkurangnya tenaga PLKB atau tidak adanya tenaga PLKB di dusun (keterjangkauannya)  mengoptimalkan peran IMP “Sebagai Ujung Tombak Penggelola Program berbasis Masyarakat “; IMP meliputi Kader PPKBD (Tingkat Dusun) dan Sub PPKBD (Tingkat RW), Kelompok KB (Tingkat RT), PKK, Toga/ Toma;

26 PENGUATAN DAN PEMANTAPAN IMP:
Diperlukan pelatihan teknis untuk tenaga Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Toga/Toma sampai Kepala Desa;; Pemenuhan sarana dan prasarana kerja untuk tenaga PPKBD dan Sub PPKBD melalui DAK; Penguatan penggerakan PPKBD dan Sub PPKBD  APBN; Penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat Dusun; 6 Peran IMP1). Pengorganisasian, 2). Pertemuan, 3). KIE dan Konseling, 4). Pencatatan dan Pendataan, 5). Pelayanan Kegiatan dan 6). Kemandirian. 1 2 3 4 5

27 PENGUATAN KOMITMEN . Membangun Komitmen bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak terhadap program KKBPK, baik dukungan politis, dukungan teknis dan dukungan individu Sasaran penguatan adalah Kepala Desa, BPD, LMPD, LPMK, Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PKK, Kader, Bidan Desa Membangun kesepakatan melalui forum forom pertemuan seperti: Menjadikan Program KKBPK sebagai Program Urusan Bersama untuk mendukung operasional program di lapangan 1 Minggon Desa 2 Minggon Kecamatan 3 Rakor Kecamatan 4 Anjang Sana kepada Toga dan Toma

28 EMPAT FAKTOR UTAMA YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN MODEL KAMPUNG KB
1. Komitmen yang kuat dari para pemangku Kebijakan di semua Tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan); 2. Intensitas Opini Publik ttg Program KKBPK 3. Optimalisasi fasilitasi dan Dukunngan 4. Semangat dan dedikasi para Petugas Lini Lapangan.

29 PERSIAPAN LAUNCHING KAMPUNG KB
1. Untuk persiapan launching Kampung KB di bulan Januari 2016 maka setiap perwakilan BKKBN Provinsi harus menyiapkan minimal I Kampung KB yang di launching secara serentak ( Gubernur/ Walikota) dengan launching nasional oleh Presiden; 2. Untuk persiapan dilakukan semenjak bulan Oktober 2015 sampai launching di Bulan januari 2016 dengan menggunakan anggaran tahun 2015 dengan cara optimalisasi dari kegiatan-kegiatan terutama sosialisasi advokasi KIE, penggerakan melalui momentum (untuk fisik) sedangkan untuk mengisi kegiatan program yang dinamis di kampung KB tersebut maka setiap bidang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menyiapkannya.

30 Terima Kasih