BAHAN PRESENTASI SUB BAGIAN KEUANGAN

Presentasi berjudul: "BAHAN PRESENTASI SUB BAGIAN KEUANGAN"— Transcript presentasi:

1 BAHAN PRESENTASI SUB BAGIAN KEUANGAN

2 Pagu dan Realisasi Anggaran BKIPM (2011-2015)
Tahun Pagu (Rp.) Pagu Revisi (Rp.) Realisasi (Rp.) % 2011 99,70 2012 101,42 2013 97,79 2014 96,86 per Nov 2015 75,36

3 PENYERAPAN ANGGARAN BKIPM Per BELANJA, Per 16 November 2015
KETERANGAN PAGU REALISASI % BELANJA PEGAWAI (51) 81,23 BELANJA BARANG (52) 69,64 BELANJA MODAL (53) 78,21 TOTAL 75,36

4

5 Target dan Realisasi PNBP BKIPM (2011-2015)
Tahun Target (Rp.) Target Revisi (Rp.) Realisasi (Rp.) % 2011 124,02 2012 123,48 2013 115,12 2014 101,75 per 16 Nov 2015 - 150,92

6 Terdapat 20 UPT yang melakukan Revisi Target dan Pagu Penggunaan PNBP TA. 2015 yaitu :
1. SKIPM Kelas I Jambi 2.SKIPM Kelas I Lampung 3.SKIPM Kelas I Kendari 4.SKIPM Kelas II Bau Bau 5. Balai KIPM Kelas I Jayapura 6. SKIPM Kelas II Merak 7. SKIPM Kelas I Palu 8. Balai KIPM Kelas II Manado 9. SKIPM Kelas I Ambon 10. SKIPM Kelas II Tarakan 11. Balai KIPM Kelas I Surabaya I

7 12. SKIPM Kelas I Batam 13. Balai KIPM Kelas I Bali 14. SKIPM Kelas II Bima 15. Balai Besar KIPM Makassar 16. SKIPM Kelas II Merauke 17. SKIPM Kelas II Tanjung Pinang 18. Balai KIPM Kelas II Mataram 19. Balai KIPM Kelas II Banjarmasin 20. SKIPM Kelas I Kupang

8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

9 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Jenis PNBP yang berasal dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam lampiran Peraturan Pemerintah (hal. 203 s/d 211) yaitu: Jasa Pemeriksaan Kesehatan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan/ Hama dan Penyakit Ikan Karantina; Jasa Pengasingan dan/atau Penahanan Media Pembawa; Jasa Pengamatan; Jasa Perlakuan; Jasa Instalasi Karantina Ikan; Jasa Instalasi Karantina Ikan (Sertifikasi Dokumen Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan); Jasa Pemeriksaan Kualitas Air; Pengujian Mutu Hasil Perikanan; Uji Profisiensi dengan Parameter Parasit, Bakteri, Jamur, Virus, dan Kimia untuk Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

10 KETENTUAN UMUM Pasal 15 Seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

11 HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
Setiap Satuan Kerja wajib mensosialisasikan Peraturan Pemerintah ini kepada seluruh wajib bayar/pengguna jasa; Setiap Satuan Kerja wajib menyiapkan simulasi usulan target dan pagu PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dalam rangka APBN-P TA 2016; Setiap Satuan Kerja wajib mematuhi dan melaksanakan Peraturan Pemerintah ini dengan sebaik – baiknya.

12 APLIKASI YANG DIGUNAKAN DI SUB BAG KEUANGAN
Aplikasi SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi) : Bendahara Pengeluaran Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) : Verifikator/Bendahara Pengeluaran) Aplikasi GPP (Gaji PNS Pusat) : Bendahara Gaji Aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan Aplikasi Negara : Bendahara/operator Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) : Operator SAK/SAIBA Aplikasi Simponi (Sistem Informasi PNBP On Line) : Bendahara Penerimaan Aplikasi TRPNBP : Bendahara Penerimaan Aplikasi PNBP : Bendahara Penerimaan Aplikasi SARA : Operator Aplikasi Rekap Tukin : Operator

13 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Semester 1) dan TAHUNAN (Semester 2) BKIPM TAHUN 2014 Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Semester I TA pada Provinsi Kalimantan Selatan belum memadai. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala BKIPM Kelas II Banjarmasin No /18.0/KP.120/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembuatan pagar dan pemasangan konblok halaman pada SKIPM Kelas I Medan II senilai Rp ,42 Pencatatan aset persediaan pada SKIPM Kelai I Medan II belum memadai

14 LANJUTAN… Pengamanan kas pada bendahara pengeluaran SKIPM Kelas I Medan II belum memadai Belanja perjalanan pada SKIPM Kelas I Medan II tidak sesuai ketentuan Kehilangan 1 unit motor pada SKIPM Kelas I Medan II belum ditetapkan sebagai kerugian negara Pada Satker Balai KIPM Kelas I Denpasar atas kendaraan roda 4 yang tidak sesuai dengan kegunaannya

15 SAMPLING AUDIT LK SEM.1 TAHUN 2015 OLEH BPK YAITU :
DKI SUMATRA UTARA SUMATRA SELATAN LAMPUNG JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI NTB KALIMANTAN BARAT SULAWESI UTARA SULAWESI SELATAN MALUKU

16 HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM REALISASI ANGGARAN
Kesalahan dalam penggunaan akun belanja Proses revisi pagu yang dilewati, sehingga antara ROK realisasi dan revisi terakhir tidak sama Adanya belanja yang sama, namun terpisah ke dalam beberapa kegiatan (sehingga terkesan memecah nilai pengadaan) Pada pengadaan barang, masih ada rekanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan Masih ada belanja yang tidak ada/sesuai pada SBU Rekap Tukin November dan Desember masuk paling lambat tgl 5 desember 2015 Pagu Tukin 2016 sudah melekat di Satker masing-masing

17 TERIMA KASIH