Rapat Koordinasi Nasional

Presentasi berjudul: "Rapat Koordinasi Nasional"— Transcript presentasi:

1 Rapat Koordinasi Nasional
Peranan APIP dalam Optimalisasi Pendapatan dan Efisiensi Belanja Pemerintah Rapat Koordinasi Nasional “Peran APIP sebagai Early Warning System dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” Jakarta, 23 Agustus 2016

2 …pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.….. Tantangan Pembangunan Indonesia Di Era Tatanan Baru Dunia, Di Tengah Era Kompetisi Global

3 Perhatian Pemerintah pada Aspek-aspek Strategis Penentu Keberhasilan Terobosan Pembangunan tantangan bagi APIP dalam peran pengawasan assurance & consulting Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. 1 2 3 4 Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. …harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas… Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. …APIP diharapkan mampu memberikan kontribusi, sebagai institusi yang dibangun dari individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman tersupervisi, memiliki insight, objectivity, & assurance yang memadai untuk memberikan rekomendasi solutif bagi pembangunan yang lebih berkualitas… *) TAHUN PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MELANGKAH MENUJU INDONESIA MAJU *) Internal Auditing’s Values, IIA

4 Dimensi Baru Amanah Pengelolaan Keuangan Negara menegakkan kredibilitas, confidence, & trust, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi…. Penerimaan negara dari sisi pajak, yang diperkirakan akan kurang sekitar 219 triliun, sehingga diperlukan penyesuaian dari sisi belanja untuk menjaga defisit pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN. APBN tetap bisa memiliki ruangan untuk membuat ekonomi tetap tumbuh sehat namun dengan akurasi dari belanja maupun dari sisi penerimaan sehingga pemerintah bisa membangun confidence di dalam perekonomian. Pengurangan belanja 65 triliun di K/L dan transfer ke daerah 68,8 triliun. Pengurangan ini terutama ditujukan untuk di K/L untuk aktivitas yang diangggap tidak betul- betul menunjang prioritas (Perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, dan bahkan termasuk belanja untuk pembangunan gedung pemerintahan yang mungkin belum dianggap prioritas pada saat ini). Pengurangan belanja dilakukan tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk menunjang prioritas, yaitu pembangunan insfrastuktur, belanja untuk pendidikan (termasuk tunjangan profesi guru), dan tunjangan untuk belanja kesehatan.

5 untuk belanja-belanja operasional dan belanja barang.
Realisasi belanja yang berkualitas tetap menjadi perhatian antara lain melalui penyesuaian nomenklatur anggaran dan penyesuaian melalui self blocking “Jangan lepas dari program-program prioritas yang telah kita rencanakan dan kita buat selama ini, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas layanan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan sosial yang telah kita buat” Presiden meminta agar K/L mengutamakan pada belanja-belanja prioritas pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai dengan prinsip money follow program. Presiden juga menegaskan, bahwa pemerintah memang harus melakukan efisiensi pada program-program nonprioritas nasional, karena efisiensi disiagakan untuk belanja-belanja operasional dan belanja barang.

6 Pengawalan Realisasi APBN/D dalam Perspektif yang Lebih makro APIP menjadi pengawal kinerja K/L/P dengan sensitivitas yang lebih baik atas dinamika fiskal yang sedang dihadapi …misalnya rekomendasi atas perbaikan regulasi dan SPI yang yang terhubung antar K/L/P, agar dapat mendorong peningkatan penerimaan perpajakan dan kususnya PNBP untuk mendukung pembangunan… …mengawal instansi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara (Perpajakan & PNBP) dengan memberikan penjaminan yang memadai atas SPIP Penerimaan Negara… …dalam memberikan rekomendasi, APIP tidak hanya memiliki perspektif masa lalu, dari anggaran yang telah terealisir saja, namun demikian perspektif ke depan (feedforward) bagaimana pengelolaan keuangan negara yang lebih baik diantaranya ketersediaan fiskal, termasuk bagaimana mengelola penerimaan negara (Perpajakan & PNBP) dengan lebih optimal… …mengawal realisasi belanja negara, sesuai dengan koridor dan concern yang telah digariskan oleh Presiden… …misalnya dalam hal ketersediaan acuan biaya yang jelas dan terukur terkait pelaksanaan kegiatan yang menjadi referensi antar K/L/P…

7 ….reformulasi nomenklatur anggaran ….penyesuaian anggaran
Penyesuaian APBN-P 2016 momentum restrukturisasi anggaran belanja dan birokrasi yang lebih baik…. …..pola pikir atau mindset ASN yang baru, ASN yang efisien dan berdaya saing tinggi, revolusi mental harus menjadi upaya bersama dengan serius. ASN harus mencurahkan seluruh energinya untuk pelayanan publik yang lebih baik…. *) ….penyesuaian regulasi dan layanan publik sesuai amanah paket kebijakan ekonomi …postur KL saat ini… ..stigma lambat, tidak efisien, dan berbelit-belit… …postur KL ideal… ….reformulasi nomenklatur anggaran .. responsif, efisien, dan melayani… ….penyesuaian anggaran dengan self-blocking …APIP menjadi bagian dari perubahan sekaligus sebagai pengawal perubahan, dengan dukungan assurance & consulting.. *) Arahan Presiden kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Korpri di Istana Merdeka, Jakarta, 9 Juni 2016

8 Sinergi Pengawasan APIP untuk Memberikan Rekomendasi Solutif perbaikan pada ekosistem Pengelolaan Keuangan Negara, rekomendasi yang integratif dan saling terhubung, hulu s.d. hilir…. …berbekal pemahaman bisnis proses yang baik dan komunikasi yang terbangun antar APIP Korelasi & sinergi hasil pengawasan antar APIP & Institusi Pengawas lainnya & PNBP APIP ke depan seharusnya dapat mengambil peran lebih strategis, untuk memberikan solusi rekomendasi, bagi pembangunan yang lebih baik, sebagai pengawal pembangunan… Institusi APIP dapat berdiri sebagai contoh - benchmark, menginduksi kultur birokrasi baru yang mampu bekerja yang lebih efisien, efektif, dan ekonomis, serta menjadi bagian dari solusi, bukan beban bagi negeri….. Diadopsi dan dimodifikasi dari dari Paparan LKPP, dalam Raker TEPRA 2015

9 Terima kasih