ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

Presentasi berjudul: "ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH"— Transcript presentasi:

1 ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

2 Drs.H.M.LADZI SAFRONY,M.Ag
DISAMPAIKAN OLEH Drs.H.M.LADZI SAFRONY,M.Ag

3 SELAMAT MENGIKUTI

4 PENGERTIAN Etika : Nilai-nilai normatif/pola/perilaku seseorang/ badan / lembaga / organisasi sebagai kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. Moralitas : Nilai-nilai normatif yang jadi keyakinan dalam diri seseorang / badan / lembaga / organisasi yang jadi faktor pendorong untuk melakukan / tidak melakukan sesuatu.

5 Jadi faktor pendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan etika
KONSEPSI Etika Bagian ilmu filsafat Berfocus pada nilai yang diyakini / dianut Sistem nilai baik / buruk Implementasinya : norma yang atur / ukur profesionalisme.

6 2. Moralitas Berfocus pada karakter / sifat individu khusus Lebih abstrak daripada hukum Penentu dorongan bertindak sesuai dgn etika Tingkatnya dipengaruhi : latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman dan karakter individu.

7 PRINSIP ETIKA 1. Keindahan : - Nilai Estetika - Serasi, indah dan enak dipandang 2. Persamaan : - Manusia berhak dan berkewajiban sama - Kedudukan di hadapan Allah sama. - Pelayanan non diskriminatif. 3. Kebaikan : - Bersifat universal - Dalam pemerintahan : pembangunan dan pelayanan publik  untuk kebaikan masyarakat.

8 4. Keadilan :. - Kemauan yang tetap dan kenal untuk
4. Keadilan : - Kemauan yang tetap dan kenal untuk diberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. 5. Kebebasan : - Keleluasaan untuk bertindak / tidak, ber- dasar pilihan yang tersedia. - Selalu dengan tanggung jawab 6. Kebenaran : - Biasa dipakai dalam logika ilmiah - Harus dpt dibuktikan / ditunjukkan - Kebenaran mutlak : dibuktikan dengan keyakinan.

9 ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA
1. Dasar : Tap MPR No. VI / MPR / 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. 2. Latar Belakang : Muncul ancaman serius terhadap : - Persatuan Bangsa - Kemunduran pelaksanaan etika kehidupan berbangsa 3. Faktor Penyebab : Dalam Negeri * Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama. * Sistem sentralisasi pemerintahan.

10 * Ketidakadilan ekonomi * Kurangnya teladan pemimpin
* Pemahaman kemajemukan tidak berkem- bang. * Ketidakadilan ekonomi * Kurangnya teladan pemimpin * Penegakan hukum tidak jalan * Keterbatasan kemampuan budaya * Meningkatnya prostitusi,pornografi dan o- bat terlarang

11 B. Luar Negeri * Pengaruh globalisasi dan persaingan antar bangsa * Intervensi kekuatan global terhadap kebijakan nasional 4. Peranan : - Acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa dalam selamatkan dan tingkatkan mutu kehidupan berbangsa. 5. Pokok-pokok - Amanah - Kejujuran

12 - Jaga kehormatan dan martabat bangsa
- Keteladanan - Sportifitas - Rasa malu - Disiplin - Etos kerja - Kemandirian - Sikap toleransi - Tanggung jawab - Jaga kehormatan dan martabat bangsa

13 - Politik dan pemerintahan - Ekonomi dan bisnis
6. Cakupan - Sosial budaya - Politik dan pemerintahan - Ekonomi dan bisnis - Penegakan hukum yang berkeadilan - Keilmuan - Lingkungan

14 ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Etika dalam Organisasi - Pola perilaku yang diharapkan setiap individu / anggota organisasi. - Membentuk budaya organisasi  sejalan dengan tujuan / filosofi. 2. Norma Umum dalam Birokrasi (Max. Weber) - Bekerja dengan keahlian dan spesialisasi - Patuh dan taat terhadap perintah atasan - Bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur kerja

15 - Interaksi yang bersifat impersonal.
- Mendahulukan kepentingan organisasi dari pada pribadi - Interaksi yang bersifat impersonal. 3. Dimensi Perilaku Manusia dalam Organisasi - Hubungan antar anggota - Hubungan anggota dengan organisasi - Hubungan anggota organisasi dengan anggota organisasi lain. - Hubungan anggota dengan masyarakat

16 ETIKA PEMERINTAHAN Manfaat Etika : Bangkitkan kepekaan birokrat dalam layani masyarakat Negara Demokratis Harus ikut sertakan rakyat Berorientasi kepada aspirasi dan kepentingan rakyat B. Pemerintahan Otoriter - Terwujudnya keamanan dan kelangsungan kekuasaan pemerintah  kerahasiaan dan represi jadi norma aparatur.

17 penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN)
2. Norma pemerintah yang baik (UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN) A. Asas Umum Pemerintah - Kepastian hukum - Tertib penyelenggaraan negara - Kepentingan umum - Keterbukaan - Proporsional

18 ETIKA DALAM JABATAN Kewajiban penyelenggara negara (pasal 5 UU No. 28 / 1999) - Mengucapkan sampah / janji - Bersedia diperiksa kekayaannya - Laporkan kekayaan - Tidak KKN - Bertugas dengan adil dan demokratis - Bekerja dengan penuh tanggung jawab & tanpa pamrih - Bersedia jadi saksi dalam perkara KKN / lainnya.

19 - Terima gaji, tunjangan dan fasilitas
2. Hak Penyelenggaraan Negara (Pasal 4 UU No. 28/1999) - Terima gaji, tunjangan dan fasilitas - Gunakan hak jawab terhadap teguran tindakan - Berpendapat di muka umum

20 GOOD GOVERNANCE SEBAGAI TREND
Nilai-nilai Kepemerintahan yang Baik - Partisipasi - Aturan hukum (Rule of Law) - Transparansi - Daya tanggap (Responsivense) - Berorientasi kosensus - Berkeadilan - Efektivitas dan efisiensi - Akuntabilitas

21 - Bervisi strategis (strategic vision)
- Saling keterkaitan (interrelated) 2. Promosi Nilai Good Governance dilakukan semua negara  perangi korupsi 3. Resolusi PBB tentang Kode Etik Internasional dalam Memerangi Korupsi : “Para pejabat publik tidak boleh digunakan kewenang- annya untuk perbaiki kepentingan keuangan / kekayaan pribadi dan keluarganya”.

22 PENYAKIT PEJABAT Bermental Feodal Senang membijaksanakan “Kebijakan” menjadi “Kebijaksanan” Lupa akan Sumpah Jabatan dan Tanggung jawabnya Lebih senang “menerima” daripada “memberi” Kurang menghargai saran, usul, kritik dan inisiatif bawahan. Tidak mampu memberi contoh teladan, menjadi panutan. 7. Tertutup

23 SIKAP DALAM MELAKUKAN PELAYANAN
Ramah dan sopan Cepat dan tepat Taat aturan Tegas Adil Obyektif

24 CIRI-CIRI ORANG EGOIS Sombong Serakah / ambisius Merasa benar sendiri dan pintar sendiri Bila ada orang lain berlainan pendapat dengan dirinya dianggap musuh.