KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Presentasi berjudul: "KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM"— Transcript presentasi:

1 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN ANGGARAN 2016 Kami PASTI ! Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

2 I. KEPALA KANTOR WILAYAH
TARGET KINERJA TARGET KINERJA I. KEPALA KANTOR WILAYAH PENGUATAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA DALAM KERANGKA REVOLUSI MENTAL PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGUATAN PENGAWASAN

3 TARGET KINERJA II. KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
Tindaklanjut temuan BPK/ BPKP/ Inspektorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Transparansi dalam Promosi/ Mutasi Pegawai melalui Baperjakat III Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi e-office (siMAYA) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kemenkumham Pelaksanaan Kegiatan sesuai Disbursement Plan Rapat koordinasi mekanisme baru seiring dengan Restrukturisasi Program dan Kegiatan Penertiban BMN

4 TARGET KINERJA TARGET KINERJA III. KEPALA DIVISI IMIGRASI
Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Pengendalian pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian Optimalisasi Pengendalian Penanganan Imigran Ilegal, Pencari Suaka dan Pengungsi Pengelolaan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat Optimalisasi pengendalian pemeriksaan keimigrasian di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi)

5 TARGET KINERJA IV. KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan Imlpementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Peningkatan Pembinaan Pegawasan Dan Pengendalian Dalam Rangka Getting To Zero Handphone Pungli Dan Narkoba (HALINAR) Kegiatan Kerja Produktif Optimalisasi Pengelolaan Basan Dan Baran

6 TARGET KINERJA V. KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
Penguatan database Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Optimalisasi Fungsi Kanwil Sebagai Pusat Layanan Hukum di Daerah Pengelolaan Data Notaris wilayah berbasis Teknologi Informasi Digitalisasi database sertifikat fidusia yang telah didaftarkan secara manual Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Optimalisasi Pelaksanaan RANHAM dan Kab/Kota Peduli HAM