SOSIALISASI RPJMN DAN RANCANGAN AWAL RKP 2016

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI RPJMN DAN RANCANGAN AWAL RKP 2016"— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI RPJMN 2015-2019 DAN RANCANGAN AWAL RKP 2016
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SOSIALISASI RPJMN (PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015) DAN RANCANGAN AWAL RKP 2016 Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif BAPPENAS Disampaikan dalam Rapat Kerja Dirjen Agro - Kemenperin Jakarta, 11 Maret 2015

2 LANDASAN HUKUM UUD NRI 1945 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang UU Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Slide – 2

3 RPJPN 2005-2025 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN Slide - 3

4 RPJPN: Arah Pembangunan Ekonomi - 2025 Transformasi Perekonomian
Arah utamanya adalah mengembangkan perekonomian domestik yang kuat, berorientasi dan berdaya saing global Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian berkeunggulan kompetitif. Dengan prinsip dasar: Mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi dan penguasaan iptek. Mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktek terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan Slide – 4

5 RPJPN: Arah Pembangunan Ekonomi - 2025 Struktur Perekonomian
Sektor industri sebagai motor penggerak perekonomian. Didukung oleh pertanian, kelautan, pertambangan, serta jasa- jasa pelayanan. Menerapkan praktik-praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Pengembangan iptek diarahkan untuk mendukung daya saing nasional. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk terciptanya pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis, keselamatan kerja yang memadai, penyelesaian industrial yang memuaskan. Slide – 5

6 RPJPN: Arah Pembangunan Ekonomi - 2025 Pembangunan Industri Manufaktur
Diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu: Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar; Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan IKM sebagai basis industri nasional yaitu terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar; Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun industri yang sehat dan kuat. Slide – 6

7 TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
RPJPN Slide – 7

8 RPJMN 2015-2019 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN Slide - 8

9 VISI & MISI PEMBANGUNAN 2015-2019
VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG MISI : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Slide - 9

10 9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia Slide - 10

11 STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
TIGA (3) DIMENSI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB Pendidikan Kesehatan Perumahan Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata dan Industri Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan mene-ngah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem Mental / Karakter Slide - 11

12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
TERKAIT KEMENPERIN 8 Misi RPJPN 7 Misi Pembangunan RPJMN III Nawacita 31 Agenda Strategis C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara memperkuat jati diri sebagai negara maritim Memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama global dan regional; Meningkatkan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan M1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan Memperkuat daya saing ekonomi secara global Melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan Luar Jawa, antara wilayah Barat dengan Timur, antar kota dengan desa dan di daerah terpencil dan pulau terluar Melakukan reformasi pelayanan publik melalui: penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik, mengawal implementasi UU Desa 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan M5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing M6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruh Meningkatkan dayasaing untuk memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik, yakni industri manufaktur, industri pangan, sektor maritim dan pariwisata C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

13 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Quick Wins Bidang Ekonomi No. Program PIC 1. Pembangunan 14 Kawasan Industri di luar Jawa kerja sama Pemerintah dan Swasta PPI 2. Re-disain Road Map Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan Nawa Cita 3. Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri BIM, IKM 4. Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri Agro, IKM 5. Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk-produk industri BPKIMI 6. Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri BIM 7. Peningkatan pendidikan dan skill terutama berkaitan dengan operasionalisasi barang modal dan mesin-mesin Pusdiklat 8. Pembentukan tim yang bertugas mengatasi perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani. KII 9. Pengklasifikasian industri komersial (industri ringan) dan industri non-komersial (industri dasar) -- 10. Pengembalian industri strategis kepada negara (BUMN) 11. Pengurangan rezim impor Quick Wins Bidang Sarana dan Prasarana No. Program 1. Pemilihan 5 Pusat Industri berbasis TIK di Jawa, Bali, Sumatra, Sulawesi (Technopark) IUBTT

14 PEMBANGUNAN INDUSTRI TANTANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN INDUSTRI TANTANGAN Slide - 14

15 INDUSTRI DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
Share industri dalam PDB menurun 29,1 persen pada tahun 2001 menjadi 23,4 persen pada kuartal-3 Tahun 2014. Periode sektor industri pengolahan non-migas tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto, namun sejak tahun 2011 pertumbuhannya lebih tinggi dari PDB. Tahun 2014 hingga triwulan 3, pertumbuhan pengolahan non-migas kembali turun mendekat pertumbuhan PDB. Sumber: BPS 2014, diolah Menggunakan tahun dasar 2000 Slide - 15

16 POSTUR POPULASI INDUSTRI STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG 2012
Skala Usaha Jumlah Usaha (unit) Mikro (<5 orang) Kecil (5-20 orang) Sedang ( orang) 16.591 Besar (>100 orang) 7.001 Jumlah Kontribusi 2% Jumlah industri mikro dan kecil berkontribusi 99% dari total Namun, kontribusi kedalam total nilai tambah nasional hanya 8%. Industri mikro dan kecil sangat penting sebagai asal mula industri sedang dan besar. Profil pengusaha usaha mikro dan kecil dengan gelar pendidikan tinggi (Diploma – S1, S2, dan S3) hanya 2% dari total. Gambar di atas menunjukkan kapasitas dari usaha mikro dan kecil untuk menyerap pengetahuan dan mengimplementasikan, sangat terbatas. Sumber: BPS 2014, diolah Slide - 16

17 NILAI TAMBAH PER TENAGA KERJA Statistik Industri Besar dan Sedang 2011
579 Perusahaan: atau hanya 2,5 % 39,1 % 500 juta – 1 Milyar Perusahaan: atau 39,1 % 100 juta – 500 juta Perusahaan: atau 53,8 % di bawah 100 juta Sumber: BPS 2014, diolah Slide - 17

18 PEMBANGUNAN INDUSTRI SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN INDUSTRI SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Slide - 18

19 SEBARAN INDUSTRI TIDAK MERATA (JUMLAH USAHA INDUSTRI BESAR&SEDANG TIMPANG)
"Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional" ''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional'' Koridor Sulawesi Koridor Sumatera Koridor Kalimantan Koridor Maluku Papua Koridor Jawa Koridor Bali Nusa Tenggara "Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera" "Pendorong Industri dan Jasa Nasional" ''Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional'' Sumber: BPS 2014, diolah Slide - 19

20 No. Pembangunan Baseline 2014 Sasaran 2019
RPJMN: SASARAN POKOK Sasaran Pembangunan Ekonomi No. Pembangunan Baseline 2014 Sasaran 2019 1. Sasaran Ekonomi Makro a. Pertumbuhan ekonomi 5,1% (perkiraan) 8,0% b. PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2010 PDB per Kapita (Rp ribu) Tahun Dasar 2000 43.403 41.163 72.217 c. Inflasi 8,4% 3,5% d. Rasio Pajak Tahun Dasar 2010*) 11,5% 16,0% e. Tingkat Kemiskinan 10,96% 7,0-8,0% f. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4,0-5,0% *) Termasuk pajak daerah sebesar 1% dari PDB Slide - 20

21 Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2019
RPJMN: SASARAN POKOK Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Wilayah No. Wilayah Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013 Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2019 1 Sumatera 23,8 24,6 2 Jawa 58,0 55,1 3 Bali Nustra 2,5 2,6 4 Kalimantan 8,7 9,6 5 Sulawesi 4,8 5,2 6 Maluku Papua 2,2 2,9 Total 100 Keterangan Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 21

22 SASARAN pembangunan ekonomi dan industri adalah
RPJMN: SASARAN POKOK Akselerasi Industri Manufaktur SASARAN pembangunan ekonomi dan industri adalah INDIKATOR PERKIRAAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RATA-RATA Pertumbuhan PDB (%) 5,1 5,8 6,6 7,1 7,5 8,0 7,0 Industri Pengolahan (%) 4,7 6,1 6,9 8,1 8,6 7,4 Share (%)*) 20,7 20,8 21,0 21,1 21,3 21,6 Jumlah industri besar dan menengah (unit) **) 23.592 9.000 unit usaha baru Jumlah industri kecil (unit) ***) unit usaha baru Sumber: Buku I RPJMN *) Disesuaikan dengan tahun dasar 2010, menggunakan SNA 2008 **) Sesuai Statistik Industri Besar dan Sedang 2012 ***) Sesuai Statistik Industri Kecil dan Mikro 2013 Slide - 22

23 PDB Sub Sektor Industri Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008 (BPS)
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas 2. Industri Makanan dan Minuman 3. Industri Pengolahan Tembakau 4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 10. Industri Barang Galian bukan Logam 11. Industri Logam Dasar 12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik 13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 14. Industri Alat Angkutan 15. Industri Furnitur 16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan Slide - 23

24 RPJMN: SASARAN POKOK - 2019 Pertumbuhan Menurut Subsektor Industri
Uraian  2015 2016 2017 2018 2019 Industri Pengolahan 6.1 6.9 7.5 8.1 8.6 1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas -1.5 0.0 3.0 6.0 8.0 2 Industri Makanan dan Minuman 7.0 9.0 3 Industri Pengolahan Tembakau 4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 5 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 2.2 9.2 9.1 6.2 6 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 8.5 7 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 8.3 7.6 5.3 8 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik 10.0 9 Industri Alat Angkutan 11.0  10 Subsektor Industri Lain-Lain 7.2 7.4 6.3 7.7 Menggunakan klasifikasi sesuai SNA 2008 (BPS) Slide - 24

25 AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR (1)
ARAH KEBIJAKAN pembangunan industri adalah Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) Slide - 25

26 AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR (2)
STRATEGI pembangunan industri 1. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang terdiri dari 7 KI di Kawasan Timur Indonesia dan 7 KI di Kawasan Barat Indonesia Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja. Slide - 26

27 RENCANA PEMBANGUNAN 14 KAWASAN INDUSTRI DI LUAR PULAU JAWA
Pembangunan: 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia (khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia

28 AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR (3)
STRATEGI pembangunan industri 2. PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaitu industri pengolah: Hasil-hasil pertanian/perkebunan. Produk turunan Migas (petrokimia). Mineral hasil pertambangan. Mendorong investasi industri penghasil: Barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika. Penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur). Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun sebagai independent supplier (Integrasi ke Global Production Network). Pembinaan industri kecil dan menengah (Pembinaan IKM) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (Original Equipment Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang. Slide - 28

29 INTEGRASI KE JARINGAN PRODUKSI GLOBAL (GLOBAL PRODUCTION NETWORK, GPN)
TIPE 1 TIPE 2 TIPE 3 TIPE 4 TIPE 5 PEMILIK ASING DOMESTIK CAKUPAN PERAKITAN MANUFAKTUR DESIGN-MFG OUTPUT PRODUK INTERMEDIATE KEMANDIRIAN USAHA MENINGKAT KETERANGAN Tipe 1: MNC pemanfaat “Cheap Labour” (Contoh: Panasonic Indo) Tipe 2: Tukang Jahit Dalam Negeri (PT Nike Indonesia – domestik) Tipe 3: MNC Component Supplier (Chemco Indonesia, Honeywell Indonesia) Tipe 4: Global Workshop, design oleh pemesan OEM MNC (PT Dirgantara Indonesia) Tipe 5: Independent Component Supplier (Belum Ada) Pembinaan Supplier Domestik dalam hal Quality, Cost, Delivery Time; Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengukuran, Standardisasi, Pengujian, dan Kualitas (MSTQ); Memanfaatkan sebanyak mungkin Tipe 1, 2, dan 3. Mendorong tumbuhnya supplier Tipe 4 dan 5. PROGRAM Slide - 29

30 AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR (4)
STRATEGI pembangunan industri 3. PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS 1. Peningkatan Efisiensi Teknis Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja Optimalisasi keekonomian lingkup industri (economic of scope) melalui pembinaan klaster industri 2. Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi Infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality) Layanan perekayasaan dan teknologi Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur) 3. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (New Product Development) oleh industri domestik. 4. Pembangunan Faktor Input Peningkatan kualitas SDM Industri Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau Slide - 30

31 RANTAI PENCIPTAAN NILAI TAMBAH
RANTAI NILAI PRODUK MANUFAKTUR Perancangan dan Pengembangan Produk Baru Produksi / Manufaktur Marketing dan Penjualan Buang/Daur Ulang 70 % 20% 10% Tidak Signifikan TAHAPAN Pengaruh Terhadap Nilai Barang HAMPIR SEMUA INDUSTRI NASIONAL HANYA TAHAP INI Memaksimalkan penguasaan teknologi produksi, sehingga kesempatan 20% untuk menentukan nilai barang dapat secara optimal dimanfaatkan. Mendorong industri nasional melakukan pengembangan produk baru (New Product Development, NPD) Pembangunan pusat-pusat disain produk Inovasi / adopsi teknologi untuk mendukung pengembangan produk baru Slide - 31

32 FASILITASI DAN INSENTIF
Dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas fasilitasi dan insentif diprioritaskan pada: industri strategis menurut Kebijakan Industri Nasional; industri maritim; dan industri padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri. Slide - 32

33 RPJMN – DITJEN AGRO Slide - 33

34 APBN-P 2015 – DITJEN AGRO

35 RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RKP 2016 Slide - 35

36 NAWACITA / 9 AGENDA PRIORITAS
KERANGKA UMUM VISI, MISI, DAN PROGRAM AKSI JOKOWI-JK PERMASALAHAN BANGSA Ancaman terhadap Wibawa Negara Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa Intoleransi & Krisis Kepribadian Bangsa TRISAKTI Kepribadian dalam kebudayaan Berdikari dalam ekonomi Kedaulatan dalam politik TAHAPAN PEMBANGUNAN DI RPJP : “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.” Visi : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” Misi : M1-M7 NAWACITA / 9 AGENDA PRIORITAS Slide - 36

37 DISKRIPSI VISI, MISI, DAN PROGRAM AKSI JOKOWI-JK
MASALAH TRISAKTI VISI DAN MISI NAWACITA/ AGENDA PRIORITAS AGENDA STRATEGIS Visi: “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, 2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. 4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. 2. Menguatkan sistem pertahanan Negara. 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara. 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik. 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi. 7. Memperkuat politik desentra1isasi dan otonomi daerah. 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan Desa. 9. Berkomitmen melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat. 10. Berkomitmen untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan 11. Berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan 12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Misi: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wiIayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Ancaman terhadap Wibawa Negara Kedaulat-an dalam politik Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 1. Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia 2. Membangun kedaulatan Pangan berbasis pada Agnbisnis Kerakyatan 3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional 4. Berkomitmen untuk penguasaan sumber daya alam 5. Berkomitmen untuk membangun pemberdayaan Buruh 6. Berkomitmen untuk membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional. 7. Berkomitmen penguatan investasi sumber domestik. 8. berkomitmen untuk membangun penguatan kapasitas fiskal negara. 9. berkomitmen untuk penguatan infrastruktur. 10. berkomitmen pembangunan ekonomi maritim 11. berkomitmen melakukan penguatan sektor kehutanan 12. membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutan 13. berkomitmen untuk membangun perimbangan pembangunan kawasan 14. berkomitmen membangun karakter dan potensi pariwisata 15. berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan nasional 16. berkomitmen pengembangan industri manufaktur 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Intemasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Berdikari dalam ekonomi Intoleransi dan Krisis Kepribadi-an Bangsa Kepribadi-an dalam kebudaya-an 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam. kebudayaan. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi soslal Indonesia 1. berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa 2. Kami akan memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Kami akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga Slide - 37

38 Usulan Tema RKP 2016 (tentatif)
Mendorong Pemerataan Pembangunan dari Pinggiran Melalui Penguatan Kemaritiman Kata Kunci: 1. Pemerataan. Hal ini menjadi pokok permasalahan pembangunan Indonesia selama ini yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Ketimpangan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Indonesa Barat dan Timur, antara Kota dan Desa, antara 1 persen penduduk terkaya dengan 20 persen penduduk termiskin, dan beberapa ketimpangan lainnya. 2. Pembangunan dari pinggiran. Pemerintah akan memberi perhatian lebih untuk membangun dari wilayah yang marjinal, miskin, rendah kemajuannya, serta kurang intervensi pemerintah. Pinggiran juga berarti perhatian terhadap daerah-daerah terpencil, wilayah-wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar. 3. Kemaritiman adalah cara pandang membangun Indonesia yang wilayahnya sebagian besar adalah maritim. Pembangunan kemaritiman akan mengarahkan sektor-sektor pembangunan mengarah ke sana semua. Sektor-sektor fisik berupa pertanian dan pangan, energi, infrastruktur, akan dibangun berdasar kemaritiman. Berpadu dengan sektor mental berupa sosial dan budaya masyarakat. Slide - 38

39 Agenda Pembangunan (1) Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita dalam memenuhi janji kepada rakyat selama proses pemilihan presiden, yaitu: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Slide - 39

40 Agenda Pembangunan (2) Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional Salah satu agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yaitu dengan “Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional” Peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai melalui Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur Slide - 40

41 Inisiatif Baru Usulan Penyempurnaan 2016
Dilakukan hanya 1 kali kesempatan yaitu setelah Musrenbang Penyiapan dan pembahasan proposal dilakukan lebih matang Dibahas dan dinilai melalui trilateral meeting Sudah menampung hasil Musrenbang  legalisasi hasil musrenbang Proses penilaian proposal lebih mudah (tanpa bobot nilai – layak/tidak layak) Pendanaan : Pendanaan utama berasal dari hasil review efisiensi dan efektivitas dari pagu yang ada Pendanaan on top melalui Sidang Kabinet sebelum Perpres RKP Penetapan K/L yang mendapat IB melalui Perpres RKP Penyiapan rencana revisi Permen Inisiatif Baru Alt. 1: Merevisi secara keseluruhan Alt. 2: Addendum (hanya merevisi bagian tertentu) Slide - 41

42 JADWAL PENYUSUNAN RKP 2016 Tanggal Proses Output 9 Mar
Penyampaikan draft narasi dan matriks RKP Draft narasi dan matrik RKP Minggu I sd 9 Mar Exercise Pagu Indikatif Rancangan Awal RKP Exercise Pagu Indikatif 10 – 17 Mar Pemutakhiran Narasi dan Matrik Rancangan Awal RKP Koordinasi dengan Kementerian Keuangan Draft SB Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif dan lampirannya 18 Mar Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Draft Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif 19 Mar Pemutakhiran narasi dan matrik RKP Draft Rancangan Awal RKP 20 Mar SB Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif 2016 Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif 23 Mar Rakorbangpus 23 Mar – 1 Apr Trilateral Meeting (Tahap I) Kesepakatan kegiatan prioritas nasional per wilayah sebagai bahan Rancangan Renja KL (bahan Musrenbang) 1-3 Apr Penyampaian Rancangan Renja KL (bahan Musrenbang) Rancangan Renja KL 9 – 21 Apr Rangkaian Pramusrenbang dan Musrenbang 21 – 24 Apr Trilateral Meeting (Tahap II) Kesepakatan Trilateral Meeting Inisiatif Baru yang layak untuk diusulkan (sudah menampung hasil Musrenbangnas) Slide - 42

43 Lanjutan... Tanggal Proses Output 27 Apr– 5 Apr
Exercise Pagu Inisiatif Baru (IB) DUIB 6 Mei Sidang Kabinet Terbatas Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif (termasuk Penetapan IB) Inisiatif Baru dan bahan draft Rancangan Akhir RKP 7-12 Mei Pemutakhiran RKP dan Pagu indikatif Draft Rancangan Akhir RKP 13 Mei Sidang Paripurna Kabinet Rancangan Akhir RKP 15-17 Mei Pemutakhiran RKP dan Pagu Indikatif Rancangan Akhir RKP 18 Mei Perpres RKP 19 Mei Penyampaian ke DPR 20 – 29 Mei Pemutakhiran Renja KL (penyesuaian Rancangan Renja KL) Renja KL Slide - 43

44 Terima kasih