Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009

Presentasi berjudul: "Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009"— Transcript presentasi:

1 Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
PAPARAN KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN PADA ACARA KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGITAS (KISS) TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SKPD PROP DAN KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009

2 TAHAPAN PEMBANGUNAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
Siklus pembangunan nasional dan daerah sama; sequential; dan simultan Dalam satu tahun Jan – Des

3 Fungsi KISS dengan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Dasar Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi : PP 39/2006 PP 3/2007 PP 6/2008 PP 8/2008 -Permasalahan dlm mencapai sasaran -Identifikasi konsistensi pemb. Daerah dgn nasional Matrik Ringkas RPJMD berdasarkan Sasaran Pembangunan Data Primer F G D dll EKPD mengukur Capaian Pelaksanaan RPJMN/D Capaian Kinerja Pemb daerah Kab/Kota Rekomendasi Tindak lanjut RPJMD Hasil Akhir EKPD himpun Data Sekunder Lap. BPS Hasil Penelitian Upaya dlm mengintervensi Kebijakan/Program untuk mencapai sasaran prop/Nas 43 Indikator menjadi 140 Indikator KISS

4 KEWAJIBAN SKPD & KAB/KOTA UNTUK MELAPORKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DIANTARANYA DIATUR DI DALAM: PERATURAN PEMERINTAH NO 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

5 (Wkl Pemerintah/Kepwil) (Kepala Daerah Otonom)
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN DANA APBN YANG DIATUR DIDALAM PP NO 39 TAHUN 2006 Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Presiden (melalui Menkeu) Menteri KL Menteri KL LPJ Gubernur (Wkl Pemerintah/Kepwil) LPJ Gubernur (Kepala Daerah Otonom) SKPD Prov LPJ LPJ SKPD Prov Bupati SKPD Kab LPJ Keterangan : Alur Kewenangan/Penugasan Alur Pendanaan Alur Pertanggungjawaban Walikota SKPD Kota

6 Pengendalian terhadap: (Pasal 44)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIATUR DIDALAM PP NO 8 TAHUN 2008 (Pasal 46) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah antar provinsi Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah antar kabupaten/kota Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota Pengendalian terhadap: (Pasal 44) Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; Pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Evaluasi terhadap: (Pasal 47) Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan Hasil rencana pembangunan daerah.

7 Pasal 48 Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bappeda meliputi : penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

8 DAFTAR DINAS DI KAB/KOTA SEBAGAI PENGELOLA APBN TUGAS PEMBANTUAN YANG BELUM MELAPORKAN KEPADA GUBERNUR SESUAI PP 39/2006 DAN PP 7/2008 SD TRIWULAN III NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 1. KAB. BANGKALAN 20 SATKER 4 SATKER : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KANTOR URUSAN KETAHANAN PANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 2. KAB. BANYUWANGI 47 SATKER 3 SATKER : DINAS PETERNAKAN 3. KAB. BLITAR 40 SATKER 6 SATKER : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 4. KAB. BOJONEGORO 36 SATKER 7 SATKER : BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KANTOR BIMAS KETAHANAN PANGAN

9 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 5. KAB. BONDOWOSO 30 SATKER 11 SATKER : DINAS DIKNAS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS NAKERTRANS DINAS PENGAIRAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DINAS PETERNAKAN KANTOR KETAHANAN PANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 6. KAB. GRESIK 27 SATKER 5 SATKER : BAPPEDA DINAS TENAGA KERJA

10 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 7. KAB. JEMBER 49 SATKER 6 SATKER : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS NAKERTRANS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 8. KAB. JOMBANG 52 SATKER 7 SATKER : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 9. KAB. KEDIRI 30 SATKER DINAS KEHEWANAN DINAS PERTANIAN DINAS TENAGA KERJA

11 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 10. KAB. LAMONGAN 27 SATKER 5 SATKER : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DINAS PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 11. KAB. LUMAJANG 21 SATKER 6 SATKER : DINAS KIMPRASWIL DINAS PERTANIAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

12 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 12. KAB. MADIUN 42 SATKER 10 SATKER : DINAS PENDIDIKAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA DINAS PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DINAS PU PENGAIRAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 13. KAB. MAGETAN 47 SATKER 8 SATKER : BAWASDA/INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN DINAS PERINDAG SEKRETARIAT DPRD

13 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 14. KAB. MALANG 33 SATKER 8 SATKER : DINAS PENGAIRAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN DISNAKER DAN MOBILITAS PENDUDUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 15. KAB. MOJOKERTO 23 SATKER 6 SATKER : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 16. KAB. NGANJUK 44 SATKER BAPPEDA DINAS KEHEWANAN DINAS PENGAIRAN DAERAH DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

14 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 17. KAB. NGAWI 48 SATKER 9 SATKER : BAWASDA/INSPEKTORAT DINAS KEHEWANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PETERNAKAN DINAS TENAGA KERJA SEKRETARIAT DPRD PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 18. KAB. PACITAN 28 SATKER 8 SATKER : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

15 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 19. KAB. PAMEKASAN 43 SATKER 7 SATKER : DINAS PENGAIRAN DINAS PERTANIAN DINAS PETERNAKAN DINAS TENAGA KERJA KANTOR URUSAN KETAHANAN PANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 20. KAB. PASURUAN 30 SATKER 6 SATKER : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DINAS PETERNAKAN DAN KEHEWANAN 21. KAB. PONOROGO 34 SATKER DINAS SDA SEKRETARIAT PIDRA

16 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 22. KAB. PROBOLINGGO 28 SATKER 9 SATKER : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL DINAS PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KEHUTANAN & PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PU PENGAIRAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 23. KAB. SAMPANG 21 SATKER 7 SATKER : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PENGAIRAN DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DINAS PETERNAKAN

17 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 24. KAB. SIDOARJO 35 SATKER 4 SATKER : DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN DINAS PU PENGAIRAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 25. KAB. SITUBONDO 27 SATKER 6 SATKER : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN DINAS PERTANIAN DINAS PETERNAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 26. KAB. SUMENEP 29 SATKER DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KANTOR PETERNAKAN PENGEMBANGAN PELABUHAN

18 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 27. KAB. TRENGGALEK 30 SATKER 7 SATKER : DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERTANIAN DAN DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK DINAS TENAGA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SEKRETARIAT DAERAH 28. KAB. TUBAN 24 SATKER 5 SATKER : DINAS KIMPRASWIL DINAS PERTANIAN KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN 29. KAB. TULUNGAGUNG 42 SATKER 9 SATKER : DINAS PENGAIRAN DINAS PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KANTOR INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN SEKRETARIAT PIDRA

19 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 30. KOTA BATU 12 SATKER 3 SATKER : DINAS PERTANIAN DINAS TENAGA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 31. KOTA BLITAR 22 SATKER 32. KOTA KEDIRI 27 SATKER 1 SATKER : SEKRETARIAT DAERAH 33. KOTA MADIUN 24 SATKER 32SATKER :

20 NO. KAB/KOTA JUMLAH SATKER BELUM LAPOR 34. KOTA MALANG 53 SATKER 4S ATKER : BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS TENAGA KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 35. KOTA MOJOKERTO 17 SATKER 32SATKER : 36. KOTA PASURUAN 19 SATKER 3 SATKER : DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 37. KOTA PROBOLINGGO 22 SATKER 5 SATKER : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT TG TEMBAGA

21 Ada 15 Kabupaten/Kota yang Belum Mengirimkan Suplemen EKPPD
Kab. Lamongan Kab. Tuban Kab.pamekasan Kab. Sumenep Kab. Sampang Kab.Magetan Kab.Nganjuk Kab. Banyuwangi Kab. Situbondo Kab. Bondowoso Kab. Mojokerto Kab. Gresik Kota Kediri Kota Pasuruan Kota Batu