DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Presentasi berjudul: "DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA"— Transcript presentasi:

1 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2 0 1 5
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2 I. PENGANTAR TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM (PERMENKOP DAN UKM NO 37/PER/M.KUMKM/XI/2007) MELAKSANAKAN PENYIAPAN RUMUSAN DAN KOORDINASI KEBIJAKAN DIBIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI DAN UMKM MELAKSANAKAN FUNGSI TEKNIS PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA MELAKSANAKAN PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI SERTA PELAPORAN DI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI DAN UMKM MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM SESUAI DENGAN BIDANGNYA

3 Dasar Hukum PENGEMBANGAN SDM KOPERASI DAN UMKM DALAM PASAL 19 AYAT (1) HURUF C DILAKUKAN DENGAN CARA : PASAL 19 UU NO 20/2008 Tentang UMKM MEMASYARAKATKAN DAN MEMBUDAYAKAN KEWIRAUSAHAAN; MENINGKATKAN KETRAMPILAN TEKNIS DAN MANAJERIAL; MEMBENTUK DAN MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK MELAKUKAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENYULUHAN, MOTIVASI DAN KREATIVITAS BISNIS, DAN PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3

4 LANJUTAN ..... GNMMK: Gerakan nasional Memasyarakatan dan Membudayakan Kewirausahaan Menginstruksikan kepada 19 Menteri dan Gubernur INPRES GNMMK Menteri Koperasi Dan pembinaan Pengusaha Kecil Mengkoordinasikan Gerakan Ini Menumbuhkan Kesadaran Dan Orientasi Kewirausahaan Meningkatkan Jumlah Wirausaha yang berkualitas dan handal Mewujudkan Kemapuan dan Kemantapan para Pengusaha untuk dapat menghasilkan Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 4

5 SASARAN RPJM SASARAN DAN ASUMSI MAKRO
NO Uraian Target 2015 Target 2019 1 Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,7% 8,0% 2 Tingkat kemiskinan 10,3% 7 - 8% 3 Tingkat pengangguran 5,6% 4 - 5% 4 Tingkat gini rasio 0,41% 0,36% 5

6 II. STRUKTUR DAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM (Prakoso BS, SE, MM) Asdep Urusan Pengembangan Kewirausahaan Drs. Aprizal Kusai, MM Asdep Urusan Kebijakan Pendidikan Koperasi Rulli Nuryanto, SE. M.Si Asdep Urusan Peran Serta Masyarakat Budi Mustopo Kabid Lembaga Kewirausahaan Dra. Dwi Andriani Asdep Urusan Monitoring dan Evaluasi Diklat Talkah Badrus Asdep Urusan Advokasi Ir. Taty Aryati Kabid Penumbuhan Kewirausahaan Indiriana S. sos Kabid Sosialisasi Kewirausahaan Herlin, SH Kabid Diklat Formal & Informal Hartati S, SAP Kabid Diklat Non Formal Kasiyadi, S.Sos Kabid Kerjasama Lembaga Diklat Anita Arumdati, SE Kabid Peningkatan Duk Media Massa Thd KUMKM Darmiati, SE Kabid Peningkatan Dukn LSM Thd Kop & UKM Mas Ayu N, SH Kabid` Peningkatan Duk. OrgProfesi Santoso, S.Sos Kabid Monev Diklat Koperasi dan UKM Hery Santoso, S.sos Kabid Monev Diklat Formal & Inf Muarik Kabid Monev Lembaga Diklat Karto, SE. Kabid Advokasi Kemitraan & Tek Eko Heriyono, SE, MM Kabid Advokasi Manaj & Org Dra. Murtiningsih, MM Kabid Advokasi Peraturan UU Ir. Zahara Adnani, MM 6

7 7

8 RENCANA STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
UNIT DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM KABINET KERJA 8

9 POLA PIKIR PENGEMBANGAN SDM KUMKM
SASARAN PENGEMBANGAN SDM KUMKM Tumbuh dan Berkembanya Wirausaha SASARAN PENGEMBANGAN SDM STRATEGIS PENGEMBANGAN SDM KUMKM Pengembangan SDM Usaha Mikro Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi SDM KUMKM Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Koperasi dan UMKM Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Pengembangan Lembaga Diklat dan Kerjasama Diklat Koordinasi, Sinkronisasi , Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan SDM KUMKM OUTCOME Meningkatnya wirausaha baru yang tumbuh dan inovatif Meningkatnya kualitas SDM dalam mendukung KUMKM nail kelas MENDUKUNG PENCAPAIAN

10 TUMBUH DAN BERKEMBANG 50.000 WIRAUSAHA
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia koperasi dan UMKM TUMBUH DAN BERKEMBANG WIRAUSAHA Pengembangan SDM Usaha Mikro Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan SDM KUMKM - Pelatihan bagi SDM Usaha Mikro - Pengembangan TPKU - Pengembangan Kewirausahaan Sosial - Standarisasi sistem diklat, - Standarisasi kurikulum dan modul diklat, - Pengembangan SKKNI - Sertifikasi SDM KUMKM - Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian - Pelatihan Keterampilan Teknis - Pelatihan Manajerial - Pemasyarakatan Kewirausahaan - Pelatihan Kewirausahaan - Pengembangan Technopreneur - - Koordinasi dan Sinkronisasi - Pengembangan Program - Monitoring dan Evaluasi Training Need Assesment - Kajian Pengembangan SDM KUMKM - Kajian koperasi dan UMKM

11 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM TAHUN ANGGARAN 2016
RENCANA KERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM TAHUN ANGGARAN 2016 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET Peningkatan Penghidupan berkelanjutan dan Mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Pengembangan SDM Usaha Mikro Pendidikan dan Pelatihan bagi Usaha Mikro Pengembangan TPKU Pengembangan Kewirausahaan Sosial II. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Pengembangan SDM KUMKM B. Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuannya Lembaga Diklat yang difasilitasi TPKU Pelaku Wirausaha Sosial yang dikembangkan 1. Dokumen perencanaan dan program 2. Laporan monitoring evaluasi Pengembangan SDM KUMKM 3. Data base Pengembangan SDM KUMKMPeserta Peserta Pemasyarakatan Kewirausahaan Peserta Pelatihan Kewirausahaan Peserta Pelatihan Technopreneur Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi Orang 100 Unit 1 Forum 1.000 Orang 3 Dokumen 3 Laporan 1 Data base 4.000 Orang 5.000 Orang 400 Orang 20 Inkubator

12 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM TAHUN ANGGARAN 2016
RENCANA KERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM TAHUN ANGGARAN 2016 PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET C. Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi SDM KUMKM D. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UKM E. Pengembangan Lembaga Diklat dan Kerjasama Diklat Standar sistem pelathan, kurikulum, modul, Pengelola, penyelenggaraan, monev. Standarisai Fasilitator Diklat SDM KUMKM yang difasilitasi melalui SKKNI Peserta Pelatihan LKM berbasis kompetensi Peserta Pelatihan Manajemen berbasis kompetensi Peserta Pelatihan Perkoperasian Peserta Pelatihan SDM koperasi berbasis Syariah Peserta Pelatihan Ketrampilan Teknis Balatkop yang dibangun TOT Fasilitator SDM KUMKM Penerima Beasiswa Peserta Magang PKKL dan Pendamping yang dilatih Aparatur yang dilatih Standar, 20 kur/modul, lap. 600 orang 1.680 orang 2.100 Orang 420 Orang 1 Unit 600 Org 100 Orang 500 Orang PPKL 735 orang pendamping 300 Org 660 Orang

13 DEKONSENTRASI PENINGKATAN KAPASITAS SDM KUKM
DALAM RANGKA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Dasar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 02/Per/M.KUKM/II/2015, tanggal 11 Februari 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 Tujuan Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Kepala Dinas sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Pelaksanaan Anggaran Dekosentrasi Kementerian Koperasi Dan UKM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Seluruh Indonesia

14 Tujuan Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Kepala Dinas sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Pelaksanaan Anggaran Dekosentrasi Kementerian Koperasi Dan UKM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Seluruh Indonesia( IV. Alokasi Dana Dekosentrasi Fungsi Pendidikan sebesar Rp ,- seratus Miyar rupiah.

15 20 Januari 2010 15 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jl. MT. Haryono Kav Pancoran – Jakarta Selatan Telepon: (62-21) , , Faks: Homepage: 15