KOMPUTER DI PEMERINTAHAN

Presentasi berjudul: "KOMPUTER DI PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

1 KOMPUTER DI PEMERINTAHAN

2 KECENDERUNGAN TEKNOLOGI
Konvergensi berbagai media menjadi satu media  multimedia Komputer, Handphone, PDA, Pocket PC, Tape recorder, TV, Radio  bahkan alat rumah tangga Wireless Technologies Infrared, Wi-Fi, Bluetooth Tantangan bagi penyelenggara layanan publik dan bisnis Transformasi dari konvensional digital e-Government e-Learning e-Business m-Government m-Services

3 Traditional & Future model

4 Terminology: e-Government
Bring the public services to the web and mobile application Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk pertukaran informasi dengan stakeholder yang terkait.

5 KARAKTERISTIK E-GOVERNMENT
Merupakan suatu mekanisme baru (modern) antara pemerintah dg masyarakat dan kalangan lain yg berkepentingan (stakeholder) Melibatkan penggunaan TI (terutama Internet) Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yg selama ini berjalan.

6 PEMICU UTAMA E-GOVERNMENT
Era Globalisasi yg Datang Lebih Cepat Isu Hukum, HAM, pasar terbuka, Korupsi hrs direspon cepat agar tdk diasingkan -> reposisi gov dari local oriented service ke global oriented service. Kemajuan TI yg sgt cepat Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat

7 KEUNTUNGAN E-GOVERNMENT
Melayani masyarakat secara elektronik: 24 jam sehari 7 hari seminggu Kapan pun Dari manapun Online Melayani masyarakat lebih cepat, efisien, transparan, dan responsif

8 CONTOH PELAYANAN Pembayaran pajak Pelaporan pindah alamat
Pelaporan kelahiran Pendaftaran pernikahan Motor vehicle registration Informasi pelayanan kesehatan Pendaftaran perusahaan Informasi peluang investasi Perpanjang SIM Mencari dan melamar kerja

9 2 ASPEK UTAMA JENIS PELAYANAN E-GOVERNMENT
Aspek Kompleksitas -> seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi Egov yg ingin dibangun. Aspek Manfaat -> seberapa besar manfaat yg dirasakan penggunanya.

10 E-GOVERNMENT DI INDONESIA
E-Government di Indonesia sudah dicanangkan sejak tahun 2003, tetapi sampai hari ini hasilnya masih belum menggembirakan Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel semakin tinggi  bagaimana teknologi informasi (TI) bisa membantu ? Munculnya kendala-kendala implementasi e-government

11 MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (1)
e-government = situs web pemerintah Kenyataan: Membangun situs web pemerintah adalah usaha untuk membangun interaksi antara pemerintah dengan masyarakat & dunia usaha  sebagian (kecil) dari cakupan e-government

12 MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (2)
e-government = pengembangan sistem-sistem informasi Kenyataan: Sistem-sistem informasi penting untuk pengelolaan data dan informasi Pengembangan sistem-sistem informasi terkait dengan sistem dan proses birokrasi  keduanya perlu diselaraskan

13 MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (3)
pengembangan e-gov dapat dilakukan secara bertahap Kenyataan: Mitos tersebut benar, dengan catatan pengembangan e-gov perlu perencanaan dan desain yang matang Kesesuaian visi, misi, dan tujuan e-gov dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Penyelarasan dengan sistem dan proses birokrasi Strategi yang pas Kebutuhan sumber daya (SDM, finansial)

14 MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (4)
yang diperlukan adalah sistem-sistem informasi yang terdapat di berbagai dinas dan unit untuk mendukung pengambilan keputusan dan/atau pelayanan publik Kenyataan: Sistem-sistem informasi bekerja tergantung kualitas data Sistem dan proses birokrasi sering memerlukan data/ informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda  perlu integrasi data/informasi

15 MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (5)
pengembangan e-government hanya memerlukan SDM bidang TI saja Kenyataan: Banyak urusan pengembangan e-gov yang tidak bisa diselesaikan oleh SDM teknis TI (mis: menentukan strategi dan penahapan pengembangan e-gov) Pengembangan e-gov menyangkut berbagai bidang selain TI (interdisipliner)

16 MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (6)
e-government dapat dikembangkan secara bottom-up (dari bawah ke atas) Kenyataan: Jika dilakukan secara bottom-up, semakin ke atas akan semakin sulit untuk mengintegrasikan hasil-hasilnya Pengembangan e-government lebih baik dilakukan secara top-down Ide, konsep, dan inisiatif berasal dari pimpinan Perlu kepemimpinan yang tepat

17 MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (7)
e-government itu mahal, sehingga belum menjadi prioritas Kenyataan: Pengadaan sistem komputerisasi dan penyelarasan dengan proses birokrasi memang mahal, tetapi jika berhasil, ada banyak keuntungan dan multiplier effect yang bisa diperoleh Keputusan pengembangan e-gov memerlukan visi dan strategi yang tepat  kepemimpinan TI (IT leadership)

18 Temuan Level 1: Information
Semua website sudah melewatii level pertama yakni hanya mempublikasikan informasi seputar profil instansi tersebut, dan kebanyakan terdiri dari menu utama: (1) profil (2) visi dan misi, (3) prosedur pelayanan publik, dan (4) berita seputar instansi yang bersangkutan Sumber berita sebagian besar bukan dari instansi tersebut tapi hanya mengambil dari media lain. Berita yang ditampilkan juga tidak selamanya ter- update dengan baik karena ada website yang menyajikan berita yang sudah kadaluwarsa. Sekedar kliping

19 Hanya kliping

20 Temuan Level 2: Interaksi
Website yang dianalisis semuanya masih dalam level interaksi. Aplikasi fasilitas interaksi yang disediakan antara lain: Buku tamu, Forum, Chatting, Link kontak Polling

21 Buku tamu Hanya menampilkan keluhan masyarakat tanpa ada respon dari pejabat atau staf birokrasi terkait ataupun dari admin website. Bahkan ada buku tamu yang hanya ditujukan kepada admin hanya bersifat interaksi satu arah. Hampir semua website sangat lambat dalam menanggapi komenter pengunjung, bahkan banyak yang belum ada jawaban

22 Contoh buku tamu

23 Tidak tuntas

24 Forum Diskusi Forum diskusi juga masih banyak yang kosong tidak ada aktivitas. Beberapa website baru membuat topik diskusi namun sama sekali tidak ada aktivitas.

25 Chatting Sebagian besar hanya hanya untuk chat antar user, bukan chat dengan pejabat atau staf birokrasi terkait berkaitan dengan pelayanan publik. Tidak kelihatan mana yang online dan not online

26 Polling Belum dapat dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap isu daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Tindak lanjut dari polling juga tidak diinformasikan kepada publik. Banyak pula polling diadakan hanya untuk menggali aspirasi tentang tampilan website, yang tentunya ditujukan untuk admin website bukan untuk peningkatan pelayanan publik.

27 Contoh Polling

28 Temuan Level 3: Transaksi
Tidak ada satu pun yang termasuk level ketiga yakni level transaksi untuk pelayanan publik. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menyediakan menu Layanan Publik, tapi masih berifat informatif saja, sekedar menampilkan persyaratan dan prosedur layanan. E-Procurement lebih banyak untuk publish dan download form

29 Temuan Level 4: Integrasi
Belum ada Masih banyak tantangan dan hambatan

30 So…Peluang dan tantangannya?

31 Tantangan…. Setiap instansi sudah punya website Hambatan
Manusia Hardware dan infrastruktur Organisasi Perlu revitalisasi website diiringi perubahan budaya

32 Peluang… Disahkannya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pemerintah juga sudah mengeluarkan statemen yang akan menurunkan tarif Internet sampai 40% Semakin memberikan peluang yang lebih besar bagi penerapan e-government untuk masa yang akan datang.

33 TUGAS INDIVIDU Tuliskan berbagai hal tentang E-Gov di berbagai daerah (1 mahasiswa, 1 daerah/kotamadya, ). Latar belakang mengapa mrk implementasi egov Proyek egov gagal dan sukses TULISKAN DALAM BENTUK LAPORAN