KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013
Disampaikan oleh : DRS. HARDIYANTO. Plt. SEKRETARIS UTAMA BKKBN Pada Acara Rapat Kerja Nasional Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jakarta, 30 Januari 2013

2 PENDAHULUAN UU NO. 52 TAHUN 2009 INPRES NO. 3 TAHUN 2010
Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. INPRES NO. 3 TAHUN Program Pembangunan yang berkeadilan PERPRES NO. 5 TAHUN RPJMN PERPRES NO TAHUN Tupoksi BKKBN adalah melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana PERATURAN KEPALA BKKBN NO.72/PER/B5/ TAHUN 2011 Tentang Organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT UTAMA PERKA NO
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT UTAMA PERKA NO. 72/PER/B5/2011 TAHUN 2011 TUGAS POKOK : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN. FUNGSI : Koordinasi kegiatan dilingkungan BKKBN Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkuangan BKKBN Pembinaan dan pemberian dukungan adminstrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,keuangan,kerumahtanggaan,arsip,dan dokumentasi di lingkungan BKKBN Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat Koordinasi dan penyusunan peraturan perudang-undangan dan bantuan hukum Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKKBN

4 ISU STRATEGIS Belum optimalnya implementasi sistem perencanaan dan pengendalian program Belum adanya dasar pembentukan (PP) kelembagaan kabupaten dan kota (BKKBD); Belum optimalnya pelaksanaan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Belum optimalnya pelaksanaan Sistem pengelolaan keuangan dan BMN; Belum optimalnya pemanfaatan TI untuk manajemen (kearsipan, kepegawaian, persuratan, dst)

5 BELUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA
ISU UTAMA BELUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA

6 KONDISI YANG DIINGINKAN
KERANGKA PIKIR KONDISI SAAT INI INTERVENSI KONDISI YANG DIINGINKAN Belum semua pegawai memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya Adanya sistem manajemen dengan pendekatan BSC Belum optimal penerapan reformasi birokrasi Melakukan pembinaan, sosialisasi , dan bekerjasama melakukan peningkatan kompetensi teknis pegawai dengan Kedeputian Latbang Melaksanakan sistem manajemen dengan pendekatan BSC Menguatkan perubahan mindset pegawai terkait dengan RB TERWUJUDNYA PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA YANG OPTIMAL

7 VISI & MISI VISI : MISI: Tersedianya dukungan manajemen yang handal.
1. Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas 2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Citra Positif BKKBN 3. Terwujudnya Pegawai BKKBN yang kompeten dan berkinerja tinggi 4. Laporan Keuangan Wajar dan Pengelolaan BMN yang akuntabel 5. Terwujudnya Suasana Kerja yang Kondusif

8 TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS
Memberikan kontribusi yang maksimal melalui pengelolaan kesekretariatan yang handal dalam upaya peningkatan pelayanan untuk mencapai tujuan Program KKB Tujuan Khusus : Menyusun dan menetapkan sasaran program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional; Meningkatkan pengelolaan kepegawaian untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan mewujdkan administrasi kepegawaian yang tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku;

9 LANJUTAN Tujuan Khusus : Meningkatkan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efesien,trasparan dan akuntabel didukung oelh SDM yang profesional serta terlaksananya pengelolaan sarana program secara tepat waktu, jumlah,tempat, harga,mutu, dan jenis Mengharmonisasikan peraturan Perundang-undangan yang mendukung program KKB, membangun kelembagaan yang efektif, dan mengembangkan jumlah dan peran jejaring kehumasan; Meningkatkan kualitas pelayanaan ketatausahaan serta sarana dan prasarana perkantoran modern dalam mendukung pelaksanaan Program KKB nasional

10 KEBIJAKAN Pemaduan kebijakan program KKB di fokuskanpada upaya yang mendukung pelaksanaan kewenangan wajibdan pencapaiaan standar pelayaan minimal serta indikator pokok keberhasilan Program KKB Menyerenggarakan pengelolaan data pegawai dengan memfaatkan tekonologi informasi, penyelenggaraan sisitem manjemen kinerja dan penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu. Penyelenggarakan pengelolaankeuangan dan BMN yang cepat, tepat dan akurat. Terwujudnya reformasi birokrasi dan citra positif BKKBN Penyelenggaraan peningkatan kualiatas pelayanan perkantoran dan administrasi umum dalam rangka mendukung Program KKB Nasional

11 STRATEGI Peningkatan kualitas Perencanaan Program dan Anggaran (berbasis kinerja, KPJM dan anggaran terpadu) Peningkatan kompetensi dan kinerja SDM aparatur Pengelolaan keuangan dan BMN yang berkualitas dan akuntabel Pencitraan BKKBN dan peningkatan kualitas pengelolaan hukum, organisasi dan tata laksana Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan

12 STRATEGI AKSELERASI

13 PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
NO STRATEGI KEGIATAN POKOK TAHUN 2013 2014 1. Memanfatkan Permendagri No. 39/2013 untuk memperkuat perencanaan melalui BSC a Sinkronisasi Program dan kegiatan Pusat,Provinsi, Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangan/urusan masing-masing x b Pendampingan Perencanaan daerah oleh pembina wilayah c Sinkronisasi kegiatan antar bidang dan Instansi 2. Peningkatan kualitas pengendalian perencanaan Pelatihan SDM Perencanaan Pendampingan pasca pelatihan perencanaan dan pengelolaan anggaran c  Sinkronisasi kegiatan Antar Bidang dan instansi 3. Mensinergikan perencanaan pembangunan KKB melalui forum musrembang yang responsif terhadap kebutuhan wilayah Pertemuan lintas sektor Pra Misrenbangnas dan daerah dengan memanfaatkan Pra Koren provinsi konsolidasi Pra Musrenbangnas dan daerah 4. Peningkatan Kualitas perencanaan program dan anggaran Penyempurnaan indikator kinerja program dengan BSC sebagai bahan penyusunan anggaran Merumuskan penyusunan SBK KKB masing-masing provinsi sesuai prioritas wilayah (mll PERKA) Fasilitasi dan Monev DAK

14 PENGELOLAAN HUKUM ORGANISASI DAN HUMAS
NO STRATEGI KEGIATAN POKOK TAHUN 2013 2014 1. Mewujudkan amanat UU No. 52 /2009 sbg urusan wajib dan pelayanan dasar di Kab/kota a. Advokasi UU 52/2009 pada penentu kebijakan di tk. Kab/kota x 2. Memantapkan rancangan BKKBD dlm rangka mengemban amanah UU No. 52/2009 Pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah antar K/L terkait Kependudukan, KB, dan sistem informasi keluarga (SIDUGA) b. Mengusulkan pembagian urusan kewenangan berdasarkan UU 52/2009 kpd Kemendagri 3. Melakukan advokasi dalam rangka Mempercepat revisi UU No. 32/2004 ttg pemerintah daerah, PP. 38/41 .dalam rangka mengemban amanah UU No. 52/2009 Pertemuan pembahasan revisi UU No. 32/2004 ttg pemerintah daerah, PP. 38/41 .dalam rangka mengemban amanah UU No. 52/2009

15 PENGELOLAAN HUKUM ORGANISASI DAN HUMAS
NO STRATEGI KEGIATAN POKOK TAHUN 2013 2014 4. Pemanfaatan pengembangan perangkat tata laksana a. Manajemen perubahan x b. Finalisasi tiga produk hukum turunan dari UU No. 52 tahun 2009 c. Penyelarasan produk hukum instansi terkait terutama Kemendagri dan K/L lainnya dengan BKKBN dalam penguatan Program KKB di kabupaten dan kota d. Peningkatan kualitas pelayanan publik  e.  Monev dan pelaporan 5. Pemantapan Pencitraan BKKBN a Perubahan "Mind Set" pelembagaan dan pembudayaan NKKBS b Percepatan RB secara Konsisten

16 PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEGAWAI
NO STRATEGI KEGIATAN POKOK  2013 2014  1.  Pengembangan kemampuan SDM internal BKKBN dalam konteks kependudukan. (Pengelolaan SDM berbasis kompentensi) 1 Mengembang sistem informasi pegawai (SIMPEG) x  2 Mengembangkan kompetensi teknis pegawai  x 3 Mapping tentang semua kompetensi pegawai BKKBN berdasarkan hasil analisis jabatan yaitu : - Hard Competencies ( Kependudukan dan KB, dan teknis khusus sesuai dengan Tupoksi) - Soft Competencies - Manajerial 4 Pengembangan sistem pola karier berbasis kompetensi 5 Pengukuran indikator kinerja sebagai basis pemberian remunerasi ( 2014) x 6 Penerapan manajemen berbasis kinerja CUK /MRF/Sistem Kinerja Pegawai mulai 2013 7 Akselerasi administrasi kepegawaian dalam rangka pengisian jabatan 8 Masterplan diklat pegawai 9 Peningkatan kompetensi yang terintegrasi dengan pola karir

17 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN
NO STRATEGI KEGIATAN POKOK TAHUN 2013 2014 1. Penetapan peraturan sistem alokasi anggaran BKKBN ke kab/kota a Reformasi sistem alokasi penganggaran yang lebih sederhana x b Membenahi mekanisme realisasi anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi 2. Pemantapan pengelolaan Keuangan dan BMN Penelaahan mekanisme pengelolaan BMN Pengembangan sistem monitoring keuangan online c d Membangun sistem perencanaan dan anggaran yang berbasis kinerja 3. Pemantapan koordinasi pengawasan pengeloaan Keuangan dan BMN dg inspektorat daerah/Bawasda Kerjasama koordinasi pengawasan 4. Pembinaan pengeloaan keuangan dan BMN mll kemitraan dgn BPK dan BPKP perwakilan Kerjasama pembinaan pengelolaan keuangan dan BMN

18 PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM
NO STRATEGI KEGIATAN POKOK TAHUN 2013 2014 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan a Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kerumahtanggaan yang cepat dan tepat x b Meningkatkan pelayanan protokoler yang prima c Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang cepat dan tepat d Melaksanakan pembinaan program, monitoring dan evaluasi pengelolaan ketatausahaan

19 TERIMAKASIH