`KONSERVASI TANAH & AIR` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

Presentasi berjudul: "`KONSERVASI TANAH & AIR` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P."— Transcript presentasi:

1 `KONSERVASI TANAH & AIR` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
MATERI KULIAH `KONSERVASI TANAH & AIR` SEMESTER GASAL T. A. 2014/2015 (2 /0 SKS) Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

2 MATERI KONSERVASI TANAH & AIR KONSERVASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

3 LAHAN KRITIS  DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan intensitas curah hujan yang tinggi setiap tahun, sehingga potensial menimbulkan daya merusak lahan (lahan kritis). Keadaan geomorfologi (geologi, tanah, topografi) rawan terhadap daya merusak curah hujan, sehingga potensial menyebabkan banjir, erosi, sedimentasi, tanah longsor dan kekeringan.

4

5 PENUTUPAN LAHAN VS RUNOFF

6 BANJIR DAN MASALAH BANJIR
GS Garis Sempadan (GS) BANJIR BANJIR DEBIT > 50 TAHUNAN DATARAN BANJIR (“FLOOD PLAIN”) DATARAN BANJIR SUNGAI BANJIR DAN MASALAH BANJIR MASALAH BANJIR TRADISIONAL“OK” NO PROBLEM GS GS MODEREN DATARAN BANJIR PALUNG SUNGAI DATARAN BANJIR DEBIT/ALIRAN NORMAL KONDISI BANJIR

7 FAKTOR PENYEBAB BANJIR
Faktor hujan, Faktor rusaknya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), Faktor kesalahan perencanaan pembangunan sungai, Faktor kedangkalan sungai, Faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana, Faktor perilaku masyarakat.

8 SKETSA SUNGAI DAN DATARAN BANJIR
*) TERLARANG UNTUK: Membuang sampah, limbah padat & limbah cair Mendirikan bangunan untuk hunian dan tempat usaha ZONA BEBAS BANJIR ZONA YANG PERUNTUKANNYA DIATUR (REGULATED ZONE) REGULATED ZONE ZONA TERLARANG*) TANGGUL BANTARAN PALUNG SUNGAI DATARAN BANJIR (DAERAH PENGUASAAN SUNGAI) DATARAN BANJIR (DAERAH PENGUASAAN SUNGAI) DAERAH SEMPADAN *)/ DAERAH MANFAAT SUNGAI GS GS RUJUKAN: 1.PP NO.35/1991 TENTANG SUNGAI 2.PERMEN PU NO.63/1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI

9 MASALAH FAKTUAL Meningkatnya masalah banjir merupakan salah satu dampak negatif dari kebijakan pembangunan yang sampai saat ini lebih mementingkan aspek pertumbuhan ekonomi, dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan sangat kurang (pembangunan berpola business as usual). Terjadi ketidak-serasian (in-compatibility) dan ketidak selarasan (dis-harmony) yang menghasilkan ketidak seimbangan ekosistem dimana unsur air dan manusia ada di dalamnya. Rencana tata ruang masih kurang berperan.

10 MASALAH FAKTUAL (lanjutan)
Penataan ruang dalam rangka pembudidayaan dataran banjir belum memasukkan air sebagai faktor pembatas sehingga kurang mengantisipasi adanya resiko tergenang banjir. Masalah banjir semakin meningkat sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya lahan di dataran banjir menjadi kawasan budidaya antara lain berupa kota-kota besar. Pilot project penataan dataran banjir sungai citarum hulu (kawasan bandung selatan) belum dapat berjalan karena pihak pemda lebih mengutamakan pendapatan daerah (PAD)

11 MASALAH FAKTUAL (lanjutan)
Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan lebih mengutamakan pencapaian target fisik, termasuk dalam mengatasi masalah banjir berupa pembangunan prasarana dan sarana fisik pengendali banjir dan sistem drainase; aspek pembinaan dan pengaturan yang merupakan tugas umum pemerintahan sangat kurang mendapat perhatian. Pemerintah sangat kurang dalam menangani aspek pengaturan (regulasi) yang merupakan tugas pokoknya, dan lebih terfokus pada kegiatan pembangunan fisik

12 MASALAH FAKTUAL (lanjutan)
Konvensional/tradisional yang berupa rekayasa struktur di sungai (in-stream) yang mempunyai keterbatasan, bersifat represif dengan menerapkan pola “pemadaman kebakaran” yang kurang menyentuh akar permasalahan, serta tidak didasarkan atas konsep penanganan yang utuh dan menyeluruh. Terbatasnya iptek, litbang dan sumber daya manusia yang memahami masalah di bidang ini berpengaruh terhadap penetapan kebijakan tersebut

13 MASALAH FAKTUAL (lanjutan)
Sumber terjadinya masalah banjir yang dominan adalah pengaruh kegiatan manusia baik di dataran banjir maupun di das; namun masyarakat dan swasta belum banyak terlibat/dilibatkan. Terbatasnya pemahaman masyarakat a.L merupakan penghambat utama bagi tumbuhnya kesadaran untuk ikut berperan. Upaya mengatasinya masalah banjir sampai saat ini tidak seimbang dengan laju peningkatan masalah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan penyempurnaan atas kebijakan, strategi dan upaya mengatasi masalah banjir yang telah ada.

14 UPAYA REHABILITASI LAHAN DAS

15 BANJIR DAN MASALAH BANJIR
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI GS Garis Sempadan (GS) BANJIR BANJIR DEBIT > 50 TAHUNAN DATARAN BANJIR DATARAN BANJIR SUNGAI MASALAH BANJIR MASY. TRADISIONAL NO PROBLEM GS GS M.A.B M.A.N MASY. MODEREN DATARAN BANJIR PALUNG SUNGAI DATARAN BANJIR DEBIT/ALIRAN NORMAL KONDISI BANJIR

16 PENYEBAB BANJIR KONDISI ALAM (STATIS) Geografi Topografi Geometri alur
sungai: kemiringan dasar “bottle-neck” sedimentasi KEGIATAN MANUSIA (DINAMIS) * PEMBUDI DAYAAN DATARAN BANJIR * Tata ruang/peruntukan dataran banjir yg tdk sesuai * Tata ruang/peruntukan di DAS Permukiman di bantaran sungai * Pembangunan drainase * Bangunan sungai/silang * Sampah padat * Prasarana pengendali banjir yang terbatas * Amblesan permukaan tanah * Persepsi masyarakat yang keliru thd banjir * Kenaikan muka air laut akibat “global warming” MASALAH BANJIR PERISTIWA ALAM (DINAMIS) * Curah hujan tinggi * Pembendungan: dari laut/pasang dari sungai induk * Amblesan tanah * Pendangkalan

17 UPAYA PREVENTIF MENGATASI MASALAH BANJIR
Daya dukung lingkungan diupayakan seimbang dengan beban penduduk. Tata ruang dan pembudidayaan dataran banjir didisesuaikan dengan adanya kemungkinan/ resiko tergenang banjir (flood plain management). Untuk itu diperlukan peta resiko banjir (flood risk map) serta pembagian zona/klasifikasi lahan di dataran banjir (flood plain zoning) yg disesuaikan dg tingkat kerawanan thd genangan banjir.

18 UPAYA PREVENTIF MENGATASI MASALAH BANJIR (LANJUTAN)
Flood proofing yang dilaksanakan oleh masyarakat/ swasta secara mandiri untuk melindungi aset mereka baik secara individual maupun kolektif . Tata ruang dan seluruh kegiatan pembangunan dan pembudidayaan das yang menunjang konservasi air dan tanah a.L dengan penghijauan dan reboisasi, terasering, sumur resapan, waduk/situ/kolam penampung air hujan

19 UPAYA PREVENTIF MENGATASI MASALAH BANJIR (LANJUTAN)
Prakiraan banjir dan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di dataran banjir. Penetapan sempadan sungai yang diikuti dengan penegakan hukum dan pola hidup masyarakat yang mencintai lingkungan/ sungai

20 POLA PIKIR MENGATASI BANJIR
PARADIGMA (instrumental input) 1.Pancasila & UUD 45 2 GBHN 3.UU 11/1974 4.UU 22/1999 5.PP 25/2000,PP35/91 SUBYEK Masyarakat Swasta Pemerintah OBYEK Masalah Banjir METODA Menyeluruh Preventif Represif Terpadu Peran Masy dominan PENANGANAN BANJIR TERKINII (raw input) BANJIR YANG TIDAK BERMASALAH (output) MASYARAKAT SEJAHTERA (outcome) LINGKUNGAN STRATEGIS (environmental input) 1.Global 2.Nasional HAM, Desentralisasi Demokratisasi, Good Governance Ancaman disintegrasi

21 STRATEGI MENGATASI BANJIR
Terwujudnya pemanfaatan ruang untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat secara harmonis (terpadu, serasi, selaras, seimbang) sehingga terjadi hubungan yang serasi dan selaras antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Keseragaman pemahaman yang menyangkut banjir, masalah banjir dan berbagai upaya untuk mengatasinya baik di lingkungan pemerintah, swasta dan masyarakat Rencana tata ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di dataran banjir dengan resiko/kerugian akibat terjadinya genangan banjir sekecil mungkin; serta pemanfaatan ruang di DAS yang tidak menimbulkan perubahan watak banjir

22 STRATEGI MENGATASI BANJIR (LANJUTAN)
Pola penanganan masalah banjir yang spesifik dan menyeluruh berupa kombinasi upaya struktur dan upaya nonstruktur pada setiap sungai yang menimbulkan masalah banjir, yang dipadukan dengan pola pengembangan dan pengelolaan air dan sumber air secara menyeluruh dalam satu das/wilayah sungai. Pola tersebut merupakan hasil kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang layak baik teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan

23 STRATEGI MENGATASI BANJIR (LANJUTAN)
Penyempurnaan dan peningkatan menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia yang terkait dengan penanganan masalah banjir. Penyempurnaan penanganan masalah banjir yang telah ada yang menyangkut aspek teknis, kelembagaan/institusi pengelola, serta sumber dana untuk pembangunan dan O&P yang jelas; termasuk penyempurnaan struktur dan pola pengoperasian sistem pengendali banjir dalam rangka flood damage management yang disepakati oleh semua pihak yang terkait.

24 STRATEGI MENGATASI BANJIR (LANJUTAN)
Pembagian peran yang jelas untuk masing-masing stakeholders dalam rangka mengatasi masalah banjir baik berupa pengendalian banjir (flood control), penanggulangan banjir (flood fighting), maupun upaya nonstruktur lainnya. Meningkatnya kesiapan dan keswadayaan masyarakat dan swasta dalam mengatasi dan menghadapi bencana banjir dengan konsep management by the people dan bukan lagi management for the people ataupun management with the people.

25 STOP STOP STOP STOP Any Question??