ACARA REMBUG NASIONAL PENDIDIKAN

Presentasi berjudul: "ACARA REMBUG NASIONAL PENDIDIKAN"— Transcript presentasi:

1 ACARA REMBUG NASIONAL PENDIDIKAN
PELAKSANAAN OTONOMI PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN oleh Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH, GUBERNUR SULAWESI SELATAN DISAJIKAN PADA : ACARA REMBUG NASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009

2 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
GEOGRAFI DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN SULAWESI SELATAN IBU KOTA : MAKASSAR LETAK : 0012’ - 8 LS & ’ – ’ BT BERBATASAN : SEBELAH UTARA DENGAN PROPINSI SULAWESI BARAT, SEBELAH TIMUR SULAWESI TENGGARA DAN TELUK BONE DAN SEBELAH BARAT DENGAN SELAT MAKASSAR DAN LAUT FLORES LUAS WILAYAH : KM2 STRUKTUR PEMERINTAHAN : 21 KABUPATEN, 3 KOTA DAN 296 KECAMATAN DAN 1884 DESA / KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK : JIWA (SUSENAS 2006) ETNIS / SUKU : BUGIS, MAKASSAR, TORAJA DAN MANDAR KOMODITI : BERAS, CACAO, JAGUNG, RUMPUT LAUT, KOPI DAN HASIL LAUT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN

3 PENDAHULUAN UNDANG – UNDANG OTONOMI DAERAH MELETAKAN KEWENANGAN SEBAGIAN BESAR PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (KAB/KOTA). PERGESERAN STRUKTUR KEWENANGAN SISTEM ADMINISTRASI PENDIDIKAN INI MERUPAKAN MOMENTUM YANG TEPAT UNTUK MELAKUKAN REFORMASI SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUSNYA DI LEMBAGA PERSEKOLAHAN SEIRING DENGAN SEMANGAT REFORMASI NASIONAL DI BIDANG POLITIK, EKONOMI DAN HUKUM, OTONOMI DAERAH TELAH MENJADI KETETAPAN DAN KESEPAKATAN NASIONAL YANG HARUS DIIMPLENTASIKAN. OLEH KARENA ITU PEMBAHARUAN MANAJEMEN DAN PROSES PENDIDIKAN HARUS MAMPU MENEMUKAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERDASAR PADA SISTEM DESENTRALISASI DALAM ERA OTONOMI DAERAH SEPERTI SAAT INI, PEMBAHARUAN PENDIDIKAN SEGERA DILAKUKAN AGAR MASYARAKAT SECARA LUAS, KELUARGA, SEKTOR SWASTA, POLITISI DAN UNIT – UNIT PEMERITAHAN DI SEMUA TINGKATAN, MAMPU MENGETAHUI DAN MEMAHAMI BAHWA PENDIDIKAN MERUPAKAN HUMAN INVESTMENT YANG PENTING DAN HARUS DIRANCANG SERTA DIBIAYAI SECARA MEMADAI AGAR BANGSA INI MAMPU TUMBUH DAN BERSAING DENGAN BANGSA LAIN SEIRING DENGAN PERTUMBUHAN DAN PROSES DEMOKRATISASI DALAM BERBAGAI SISTEM KEHIDUPAN DI INDONESIA

4 PERMASALAHAN DI SULAWESI SELATAN
A. MASALAH INDIKATOR PENDIDIKAN PENGUASAAN PENGETAHUAN SAAT INI MASIH RENDAH YANG DIINDIKASIKAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK BUTA AKSARA ANGKA MELEK HURUF (AHM) TH.2007 SEBASAR % SEDANGKAN AHM NASIONAL MENCAPAI 90.9% 1 RENDAHNYA ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) TERCERMIN DALAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) YANG MASIH RENDAH 2 RLS TH MENCAPAI 7.23 BERADA DIBAWAH RATA – RATA NASIONAL 7.30 ANGKA MENGULANG (REPEATERS) MASIH TINGGI UTAMANYA DI SEKOLAH DASAR. BEGITUPULA ANGKA PUTUS SEKOLAH (DROP OUT) MASIH TINGGI ANGKA MENGULANG DI SD 4.51%, MI 2.06% DAN DI SMP 0.37% DAN MTs 0.61%. SELANJUTNYA DROP OUT (DO) SD MENCAPAI 0.50%, MI 0,84%, SEDANGKAN SMP 1.04% DAN MTs 0.80% 3 AKSEBELITAS MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MASIH RENDAH YANG DIPENGARUHI OLEH FAKTOR BIAYA DAN GEOGRAFI ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI TH.2007 MENCAPAI 96.06%, ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTs 88.51%, APK SMA/MA % KESEMUANYA DIBAWAH RATA – RATA NASIONAL 4

5 LANJUTAN 5 6 B. MASALAH UMUM
HAL INI TERCERMIN DIMASYARAKAT DENGAN MEMBUDAYA PRAKTIK PEMALSUAN DOKUMEN PENDIDIKAN, BERBAGAI BENTUK PENIPUAN, KEKERASAN, PEMERKOSAAN, PENGGUNAAN NAPZAH DAN SEBAGAINYA. SELAIN ITU KEMISKINAN BUKAN LAGI SEKEDAR MASALAH KESENJANGAN PENDAPATAN (INCOME DISCREPANCY), TETAPI LEBIH KOMPLEKS LAGI MENYANGKUT MASALAH KETIDKABERDAYAAN (INCABILITY), KETIADAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN (LACK OF KNOWLEDGE AND SKILLS) DAN KELANGKAAN AKSES PADA MODAL SUMBERDAYA (SCARCITY OF CAPITAL AND RESOURCES). MENINGKATNYA ORIENTASI MATERIALISTIK DALAM KEHIDUPAN, DIMANA MENDORONG SIKAP INGIN SERBA CEPAT MENDAPATKAN KEUNTUNGAN MATERIAL TANPA KERJA KERAS. BEGITUPULA TERHADAP MASALAH KEMISLINAN 5 TAHUN 2007 SEKTOR PENDIDIKAN MENDAPATKAN ALOKASI APBD SEBESAR Rp ,- MILYAR LEBIH, MENGALAMI KENAIKAN 41.67% DARI TAHUN 2006 YANG BERJUMLAH Rp ,- MILYAR LEBIH. HAL INI BELUM DAPAT MEMENUHI RATIO 20 % DARI TOTAL APBD. 6 RATIO ANGGARAN PENDIDIKAN DARI TOTAL APBD TAHUN 2006, BARU MENCAPAI 6,71% DAN TAHUN 2007 MENCAPAI 7.18% PERMASALAH TERSEBUT MEMBUTUHKAN SUATU KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG HARUS DIKEMBANGKAN SECARA TERPADU, HOLISTIK DAN BERKESINAMBUNGAN SEHINGGA TERWUJUD MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN YANG MENJADI BAIK

6 LANDASAN KAJIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROPINSI SUL.SEL TH. 2008 - 2013
PENINGKATAN LAYANAN, AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN (1) 1. LANDASAN FILOSOFIS APABILA PENINGKATAN LAYANAN, AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DIPACU DAN DIBIAYAI SECARA MAMADAI, MAKA : TERWUJUD SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS YANG SELANJUTNYA BERIMPLIKASI TERHADAP PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL SERTA PENGELOLAAN SDA YANG OPTIMAL, PENCIPTAAN DAYA KREATIVITAS YANG TINGGI SEHINGGA EKONOMI MASYARAKAT MENJADI KUAT KUALITAS SDM (2) PEMERINTAH TERPECAYA EFISIEN & EFEKTIF (3) PENGELOLAAN SDA & LINGK. YANG OPTIMAL (4) DAYA ADAPTIF & KREATIVITAS WILAYAH TINGGI (5) EKONOMI MASYARAKAT KUAT (6)