PENYIAPAN GURU UNTUK USBN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 MELALUI MGMP

Presentasi berjudul: "PENYIAPAN GURU UNTUK USBN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 MELALUI MGMP"— Transcript presentasi:

1 PENYIAPAN GURU UNTUK USBN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 MELALUI MGMP
Disampaikan pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 Jakarta, 8 Februari 2017 y Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2 USBN: SD SMP SMA SMK Balitbang Ditjen GTK Ditjen Dikdasmen Kisi-kisi
SINERGITAS ANTAR UNIT UTAMA USBN: SD SMP SMA SMK Balitbang Ditjen GTK Ditjen Dikdasmen Kisi-kisi Anchor Soal SD BlockgrantKKG/MGMP/KKS/MKKS POS Konten: : USBN PPK Kompetensi Perdirjen ttg Bapem Output: Kegiatan di KKG/MGMP/KKS/MKKS Soal USBN untuk 19 Mapel (SD = 1 ; SMP = 2 ; SMA/SMK = 16) Pilihan Ganda dan Essay

3 PELATIHAN PENULISAN BUTIR SOAL USBN
REPLIKASI PROGRAM DI KABUPATEN/KOTA/PROVINSI APBN PELATIHAN PENULISAN BUTIR SOAL USBN 19 MAPEL KKG/MGMP/MKKS KAB/KOTA/PROVINSI REPLIKASI MAPEL USBN APBD 19 Mapel (KKG/MGMP/MKK) MAPEL Non USBN Non APBN Selain 19 Mapel (KKG/MGMP/MKK) BOS BOS/BOSDA/IURAN STRUKTUR PROGRAM 70-80% = USBN 20-30% = PPK

4 Diberikan per Kabupaten/Kota
SASARAN FASILITASI KELOMPOK KERJA No Mata Pelajaran Jenjang Kab/Kota Total Sasaran Keterangan 1 Guru Kelas SD 514 Diberikan per Kabupaten/Kota IPS SMP 1.040 2 PKn Sejarah Umum SMA/K  3.176 Setiap Kabupaten/Kota akan mendapat bantuan pemerintah untuk minimal 1 jenis MGMP 3 Kimia SMA 4 Fisika 5 Biologi 6 Ekonomi 7 Sosialogi 8 Geografi 9 Antropologi 10 Bahasa dan Sastra Indonesia 11 Bahasa Arab 12 Bahasa Jerman 13 Bahasa Perancis 14 Bahasa Mandarin 15 Bahasa Jepang 16 Keterampilan Komputer SMK TOTAL 9,252 4.730 Keterangan : Besar bantuan pemerintah KKG dan MGMP Besar bantuan pemerintah MGMP

5 Pembinaan Guru utk membuat soal melalui KKG/MGMP
INFORMASI USBN AGAMA No Agama Kisi2 Bentuk Anchor 25% Soal Pembinaan Guru utk membuat soal melalui KKG/MGMP Waktu USBN 1 Islam Kemenag PG/Uraian KKG/MGMP sudah Nasional 2 Kristen Kemdikbud dengan review Kemenag Kanwil belum 3 Katolik Kemdikbud dgn review Kemenag 4 Hindu 5 Budha 6 Konghucu

6 Total Terfasilitasi Tahun 2016 :
PETA PELAKSANAAN FASILITASI USBN Provinsi yang Sudah dilakukan Falisilitasi Tahun 2016 Mekanisme Pelaksanaan Tahun 2017 JENJANG JUMLAH PENJAB KETERANGAN SD 169 GURU SD Dit. PG Dikdas Jumlah sasaran 1 orang setiap Kab/Kota di 12 Provinsi Dana dari Dit. PG Dikdas. SMP 169 GURU IPS dan PKn SMP SMA/K 169 GURU (SEBARAN 16 MAPEL) Dit. PG Dikmen Dana dari Dit. PG Dikmen. TENDIK (KS) 355 KS Dit. P Tendik Jumlah sasaran fasilitator sama dengan jumlah sasaran MKKS, tersebar di 355 Kab/Kota Dana sudah siap dari Dit. P Tendik Provinsi yang akan dilakukan tahun 2017 12 Provinsi: 507 orang : Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Papua Barat dilaksanakan Feb 2017 Total Terfasilitasi Tahun 2016 : Prov = 22 Fasilitator= Org

7 Februari Maret Januari JADWAL PELAKSANAAN USBN
Penggandaan naskah soal USBN berikut kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan (Satuan Pendidikan) Pelatihan Fasilitator di 12 Prov untuk Substansi USBN (PG Dikmen instruktur USBN Penyerahan 20%-25% soal USBN berikut kelengkapannya dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota kepada MGMP dan MKKS (Dindik Kab/Kota/Prov) Penetapan dan Publikasi Kisi2 USBN (BSNP) Penetapan POS USBN (Dikdasmen) Penyusunan 75%-80% soal USBN berikut kelengkapannya Perakitan soal USBN berikut kelengkapannya (MGMP dan MKKS) Penyusunan 20%-25% soal USBN (Balitbang) Pelaksanaan USBN (Satuan Pendidikan) 23 Jan – 15 Feb Feb 20 – 28 Feb 27 Feb – 11 Mar 26 Jan 13 Mar 14 – 18 Mar 20 – 23 Mar Januari 31 Jan – 10 Feb 13 – 17 Feb 20 Feb – 4 Mar Februari Maret Rakor dengan Dindik Kab/Kota/Prov dalam Penunjukan dan Penetapan calon penerima bantuan pemerintah KMK dari Disdik kab/Kota/Provinsi (Seleksi KMK) tentang USBN dan PPK (GTK) Penyerahan 20%-25% soal USBN berikut kelengkapannya ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota (Balitbang) Penyerahan naskah soal USBN berikut kelengkapannya ke Dinas Pendidikan (MGMP{ dan MKKS) Pendistribusian master naskah soal USBN berikut kelengkapannya ke Ketua MKKS diwilayah masing-masing (Dindik Kab/Kota/Prov) Pendistribusian master naskah soal USBN berikut kelengkapannya ke kepala sekolah masing-masing satuan pendidikan (Ketua MKKS) Penetapan MGMP yang akan menyusun soal USBN berikut kelengkapannya (Dindik Kab/Kota/Prov Pembekalan/ Penguatan bagi MGMP penerima bantuan pemerintah (GTK)

8 KELOMPOK KERJA – Prov. D.I. Yogyakarta
KKG (1 KK) MGMP IPS (1 KK) MGMP PPKn (1 KK) MGMP Sejarah Umum (1 KK) MKKS (1 KK) KKG (1 KK) MGMP IPS (1 KK) MGMP PPKn (1 KK) MGMP Kimia (1 KK) MKKS (1 KK) NO JENJANG MAPEL USBN KET. 1 SMP IPS √ 2 PPKn SMA/ SMK Sejarah Umum 3 SMA Kimia 4 Fisika 5 Biologi 6 Ekonomi 7 Sosiologi 8 Geografi 9 Antropologi 10 Bahasa dan Sastra Indonesia 11 Bahasa Arab 12 Bahasa Jerman 13 Bahasa Prancis 14 Bahasa Mandarin 15 Bahasa Jepang 16 SMK Keterampilan Komputer KKG (1 KK) MGMP IPS (1 KK) MGMP PPKn (1 KK) MGMP Biologi (1 KK) MKKS (1 KK) KKG (1 KK) MGMP IPS (1 KK) MGMP PPKn (1 KK) MGMP Bahasa Jepang (1 KK) MKKS (1 KK) KKG (1 KK) MGMP IPS (1 KK) MGMP PPKn (1 KK) MGMP Keterampilan Komputer (1 KK) MKKS (1 KK) Keterangan : : SD : SMP : SMA/SMK : Kepala Sekolah

9 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR /B/HK/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KEPADA KELOMPOK KERJA GURU ATAU MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN, DAN MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAHTAHUN 2017

10 Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

11 Tujuan Bantuan Pemerintah Guru
Untuk meningkatkan kemampuan guru dan kepala sekolah melalui kegiatan KKG/MGMP/MKKS dalam penyusunan soal, penguatan pendidikan karakter, dan tugas-tugas lain guru dan kepala sekolah dalam pengembangan karir.

12 Tujuan Program Tujuan Umum Tujuan Khusus
meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah baik kompetensi pedagogik maupun profesional melalui pemberdayaan KKG/MGMP/MKKS; meningkatkan performa guru sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya, menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme dan keceriaan bagi peserta didiknya, dan memiliki kemauan untuk terus belajar mengembangkan potensi dirinya. Tujuan Khusus Tujuan khusus bantuan pemerintah untuk KKG/MGMP/MKKS adalah agar guru: mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menulis soal dan perangkatnya untuk Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); dapat memperkuat pendidikan karakter yang akan diterapkan kepada peserta didik; mampu melaksanakan tugas-tugas lain guru dan kepala sekolah dalam rangka pengembangan karir; memberi kesempatan untuk berbagi pengalaman; memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar melalui Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

13 Jenis KKG/MGMP/MKKS dan Syarat Penerima Bantuan Pemerintah
Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Jenis Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang di US-SD/USBN-kan dan mempunyai Surat Keputusan (SK) Pendirian yang disahkan oleh pihak berwenang; Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK yang mempunyai Surat Keputusan (SK) Pendirian yang disahkan oleh pihak berwenang; Mempunyai struktur organisasi kepengurusan yang disahkan oleh pihak berwenang yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan kepengurusan lainnya; Masih aktif melaksanakan kegiatan setidaknya dalam 1 (satu) tahun terakhir, dengan ditunjukkan adanya bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan; Mempunyai rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif pada bank pemerintah atas nama Kelompok Kerja/Musyawarah Kerja yang sesuai dengan bidangnya; Memiliki daftar anggota Kelompok Kerja/Musyawarah Kerja yang sesuai dengan bidangnya sekurang-kurangnya mencakup: nama lengkap, NIP/NUPTK, asal dan alamat sekolah. No. KKG/MGMP/MKKS JENJANG 1 KKG SD 2 MGMP IPS SMP 3 MGMP PPKn 4 SMA dan SMK 5 MGMP Sejarah Umum SMA 6 MGMP Kimia 7 MGMP Fisika 8 MGMP Biologi 9 MGMP Geografi 10 MGMP Sosiologi 11 MGMP Ekonomi 12 MGMP Sastra Indonesia 13 MGMP Antropologi 14 MGMP Bahasa Jerman 15 MGMP Bahasa Perancis 16 MGMP Bahasa Jepang 17 MGMP Bahasa Arab 18 MGMP Bahasa Mandarin 19 MGMP KKPI SMK 20 MKKS SMA/SMK

14 Struktur Program Kegiatan KKG/MGMP/MKKS
Struktur Program Kegiatan Penyusunan Soal US-SD/USBN Struktur Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Materi Umum dan Penunjang Lain No MATERI DIKDAS DIKMEN/ TENDIK 1 Praktik Analisis Kompetensi Dasar 4 5 2 Praktik Penyusunan Indikator Soal 3 Praktik Penyusunan Kisi-Kisi Praktik Penyusunan Butir Soal Pilihan Ganda (HOTS = 10 % dan LOTS = 90 %) 14 18 Praktik Penyusunan Butir Soal Uraian 6 Praktik Telaah Butir Soal 7 Praktik Perbaikan Soal berdasarkan Hasil Telaah dan Finalisasi 8 Praktik Penyusunan Kunci Jawaban untuk Soal Pilihan Ganda 9 Praktik Penyusunan Pedoman Penskoran untuk Soal Uraian 10 Praktik Penyusunan Pedoman Penilaian 11 Praktik Penyusunan Format Lembar Jawaban JUMLAH 50 60 No MATERI DIKDAS DIKMEN TENDIK  1 Kebijakan dan Konsep Dasar PPK 2  2 PPK berbasis kelas 6 3  3 PPK berbasis budaya sekolah  4 PPK berbasis masyarakat  5 Penilaian dan Evaluasi PPK  6 Desain rencana tindak lanjut  7 Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah 5 JUMLAH 16 21 No MATERI DIKDAS DIKMEN Untuk Guru 1 Kebijakan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan 2 Perkembangan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru 6 8 3 Perkembangan Pelaksanaan Pengembangan Karir Guru 4 Rencana Tindak Lanjut JUMLAH 16 24 Untuk Kepala SMA/SMK  1  2 Pembekalan Teknik Penulisan Soal USBN 7 9

15 Kriteria Narasumber/Fasilitator
Narasumber/fasilitator pengembangan soal US-SD/USBN dan PPK dosen, widyaiswara PPPPTK, LPMP, LPPKS, LPPPTK-KPTK instruktur yang telah dilatih di tingkat nasional, guru SD, SMP, SMA/SMK, kepala sekolah SMA/SMK berprestasi/terbaik, pemenang lomba inovasi pembelajaran atau lomba-lomba lain, dan/atau guru yang memiliki nilai hasil UKG terbaik yang semuanya memenuhi persyaratan kemampuan penulisan soal. Untuk narasumber penguatan pendidikan karakter dan tugas-tugas lain guru dan kepala sekolah dalam pengembangan karir disesuaikan menurut kemampuannya

16 Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Pengurus KKG/MGMP/MKKS
Tugas dan Tanggungjawab Tingkat Pusat mengembangkan petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah; mensosialisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan bantuan dana; memverifikasi calon penerima bantuan pemerintah untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota; menetapkan penerima bantuan pemerintah untuk masing-masing KKG/MGMP/MKKS; menyalurkan dan penguatan pemberian bantuan pemerintah ke masing-masing KKG/MGMP/MKKS; melakukan pengendalian dan fasilitasi kepada KKG/MGMP/MKKS penerima bantuan pemerintah; melakukan refleksi, diseminasi dan tindaklanjut program bantuan pemerintah kepada KKG/MGMP/MKKS. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mensosialisasikan program bantuan pemerintah kepada KKG/MGMP/MKKS; mengusulkan KKG/MGMP/MKKS calon penerima bantuan pemerintah kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan u.p. Direktorat terkait; mengkoordinasikan proses dan hasil program yang telah ditentukan, di antaranya merakit paket soal US-SD/USBN dengan menggabungkan komposisi porsi soal pusat dan soal dari kelompok kerja guru; mereplikasi program yang sama yang dibiayai APBD untuk mata pelajaran yang diujikan dalam USBN sesuai ketersediaan anggaran; mereplikasi program untuk mata pelajaran di luar mata pelajaran yang diujikan dalam USBN dengan bobot 70 sampai dengan 80% untuk pengembangan soal dan 20 sampai dengan 30% untuk penguatan pendidikan karakter. Pengurus KKG/MGMP/MKKS menyusun profil lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah; melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan; menggunakan dana bantuan pemerintah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama; menyusun rencana aksi keberlanjutan program sebagaimana kegiatan rutin KKG/MGMP/MKKS; menjamin bahwa kegiatan yang dibiayai dari bantuan pemerintah akan dilaksanakan secara akuntabel; dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan, administrasi, dan keuangan pelaksanaan program; ketua KKG/MGMP/MKKS dapat mengajukan Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan bagi setiap anggota yang terlibat kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang berguna untuk mendapatkan angka kredit.

17 Prinsip-prinsip Pengelolaan
Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah KKG SD dan MGMP SMP serta MKKS adalah Rp ,- MGMP SMA/SMK adalah Rp ,- Honor narasumber dan honor panitia Transportasi: 1. narasumber; 2. peserta; dan 3. panitia; Konsumsi panitia, narasumber, dan peserta; Akomodasi narasumber, jika diperlukan; Alat Tulis Kantor (ATK) Bahan dan Biaya pelaporan Prinsip-prinsip Pengelolaan Swakelola Partisipatif Transparan Akuntabel Proporsional Efektif dan efisien Tertib administrasi dan pelaporan

18 Pertanggungjawaban Keuangan
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Jadwal, pelaksanaan kegiatan, peserta dan narasumber. Hasil pelaksanaan kegiatan sesuai topik kegiatan. Permasalahan pelaksanaan program yang dihadapi dan upaya pemecahannya. Pertanggungjawaban Keuangan Peruntukan dana sesuai dengan rencana bantuan pemerintah. Permasalahan keuangan yang dihadapi dan upaya pemecahannya

19 Terima Kasih