Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan

Presentasi berjudul: "Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan"— Transcript presentasi:

1 Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

2 UUD 1945 telah mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu ada pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

3 Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keaungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

4 Pembentukan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Pendanaan tersebut mengandung prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

5 Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

6 Sesuai dengan Pasal 4 UU No
Sesuai dengan Pasal 4 UU No.33/2004, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didnai APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

7 Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana yang disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan/atau tugas pembantuan yang diberikan. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

8 Landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah didasarkan pada tiga fungsi, yaitu: Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi Fungsi alokasi Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

9 Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada gubenrnur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

10 Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari: Pendapatan asli daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah darrah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana perimbnagan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Pendapatan lain-lain yang memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal PAD, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

11 Sumber PAD Pajak daerah Retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan PAD lain-lain yang syah Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

12 Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
Bagian laba Dividen Penjualan saham milik daerah Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

13 PAD lain-lain yang syah
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan Jasa giro Pendapatan bunga Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

14 Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil (DBH) Bersumber dari pendapatan APBN dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. Dana Alokasi Umum (DAU) Ditentukan atas`besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Dana Alokasi Khusus (DAK) Dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

15 Pokok-pokok Muatan UU No.33/2004
Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penambahan jenis dana bagi hasil dari sektor pertambangan panas bumi, pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 wajib pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21. Pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam komponen dana alokasi khusus menjadi dana bagi hasil.

16 Pokok-pokok Muatan UU No.33/2004
Penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum. Penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi khusus. Penambahan pengaturan hibah dan dana darurat. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme pinjaman daerah, termasuk obligasi daerah. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Penegasan pengaturan sistem informasi keuangan daerah. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam UU ini dipertegas dengan pemberian sanksi.