Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara

Presentasi berjudul: "Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara"— Transcript presentasi:

1 Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
PERAN APIP SEBAGAI EARLY WARNING PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH DAERAH Oleh : Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara Rapat Koordinasi Reviu Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyerapan Anggaran oleh APIP K/L/P Jakarta, 23 Maret 2016

2 Asistensi dan Konsultansi
PERAN APIP PERAN DAN LAYANAN YANG DIHARAPKAN DARI APIP : Compliance auditing Advisory service Overall Assurance Agent of Change Kegiatan APIP Reviu Audit Inven-tarisasi Asistensi dan Konsultansi Evaluasi

3 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan anggaran/kegiatan pelaksanaan anggaran/kegiatan pelaporan Pertanggungjawaban

4 Data Paket Lelang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara s/d 22 Maret 2016
Data Lelang 2016 Total Paket : 414 Total Anggaran Rp630,801,655,486.00 REALISASI PER 21 MARET 2016 URAIAN DES 2015 JAN 2016 FEB 2016 MAR 2016 TOTAL Jumlah Paket 128 64 31 2 225 Nilai (Rp) dalam ribuan % thd paket 30.92 15.46 7.49 0.48 54.35 % thd anggaran 64.28 8.52 4.13 1.56 78.48

5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara s/d 21 Maret 2016 URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % BELANJA TIDAK LANGSUNG 19,44 BELANJA LANGSUNG 6,95 Belanja Pegawai 7,75 Belanja Barang dan jasa 5,95 belanja Modal 7,84 TOTAL BELANJA 13,46

6 TAHAP PERENCANAAN YANG KURANG OPTIMAL
KONDISI YANG PERLU DIPERBAIKI TAHAP PERENCANAAN YANG KURANG OPTIMAL Penyusunan RUP Kesiapan lokasi/pembebasan tanah Detail rencana belum siap (gambar, RAB, TOR, EE, OE, dll) Musrenbang + RKPD lambat Aspirasi DPRD masalah E-Budgeting Reviu RKA dan pendampingan Upaya

7 KONDISI YANG PERLU DIPERBAIKI (lanjutan)
TAHAP PELAKSANAAN Proses lelang Proses sanggah Tandatangan kontrak Mulai pekerjaan Monitoring, pengawas lapangan Usulan ke ULP Pembentukan Pokja ULP Masalah Swakelola -> PL < 200 juta Keterlambatan pembuatan SPJ Belanja < 50 juta langsung ke penyedia tetap kena pajak

8 UPAYA – UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN
Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Lelang mendahului APBD / Pra - DPA Pertemuan rutin bulanan TEPRA untuk level pengelola, Eselon III (Pra RAPIM) dan Eselon II (RAPIM) Pertemuan rutin pengelola keuangan bersama Inspektorat dan BPKBMD Jumat pagi bersih SPJ

9 UPAYA – UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM PENYERAPAN ANGGARAN (lanjutan)
Pembentukan Posko konsultasi / Pengaduan Monitoring pengadaan barang/jasa Probity Audit yang dilaksanakan sendiri atau join audit dengan BPKP Join Audit dengan BPKP khusus APBD dan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian untuk APBN

10