Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Diterbitkan olehIvan Tanudjaja Telah diubah "7 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK"— Transcript presentasi:

1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
MEKANISME DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK TIPE PENGGUNA PARPOL Tim Helpdesk KPU RI

2 TIM HELPDESK APLIKASI SIPOL
Tim yang berfungsi sebagai penyampai/ distribusi informasi, melakukan koordinasi, serta memberikan pelayanan dan fasilitasi Pra Tahapan Verifikasi Partai Politik salah satunya yaitu tahapan penginputan data partai politik ke dalam Aplikasi SIPOL

3 MAKSUD DAN TUJUAN DISUSUNNYA SOP HELPDESK APLIKASI SIPOL
Merupakan standar kerja dalam pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik dalam melakukan persiapan input data ke dalam Aplikasi SIPOL untuk pemenuhan syarat pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu; Untuk memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap petugas helpdesk

4 SOP HELPDESK KPU RI Koordinaor Harian Helpdesk Pengawas Helpdesk
Form konsultasi Map Arsip Penanggung jawab helpdesk Partai Politik

5 SOP HELPDESK KPU RI Koordinaor Harian Helpdesk Pengawas Helpdesk
Form konsultasi Map Arsip Penanggung jawab helpdesk KPU Provinsi/Kab /Kota

6 KPU PROVINSI/KIP ACEH?

7 SOP HELPDESK KPU PROVINSI/KIP ACEH
Koordinaor Harian Helpdesk Pengawas Helpdesk Form konsultasi Map Arsip Penanggung jawab helpdesk Partai Politik KPU RI

8 SOP HELPDESK KPU PROVINSI/KIP ACEH
Koordinaor Harian Helpdesk Pengawas Helpdesk Form konsultasi Map Arsip Penanggung jawab helpdesk KPU/KIP Kab /Kota KPU RI

9 KPU PROVINSI/KIP ACEH KPU Provinsi, Membentuk TIM HELPDESK SIPOL PROVINSI/KIP ACEH untuk Memfasilitasi Partai Politik Tingkat Provinsi dalam persiapan input data ke dalam Aplikasi SIPOL. Tim helpdesk terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh.

10 KPU/KIP KABUPATEN/KOTA?

11 KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
KPU/KIP Kabupaten/Kota Membentuk TIM HELPDESK SIPOL KABUPATEN/KOTA untuk melayani dan memfasilitasi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam persiapan input data ke dalam Aplikasi SIPOL. Tim helpdesk terdiri dari Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

12 SOP HELPDESK KPU/KIP KAB/KOTA
Koordinaor Harian Helpdesk Pengawas Helpdesk Form konsultasi Map Arsip Penanggung jawab helpdesk Partai Politik KPU Provinsi/KIP ACEH

13 Terima Kasih

Download ppt "STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK"

Presentasi serupa

Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014

Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
KONSULTASI Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H.

KONSULTASI Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H.
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,

TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.

LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.

Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
MANAJEMEN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL.

MANAJEMEN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.

Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pemutakhiran Data Pemilih dalam

Pemutakhiran Data Pemilih dalam
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.

PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada

Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PELAPORAN DANA KAMPANYE

PELAPORAN DANA KAMPANYE
UJI PUBLIK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

UJI PUBLIK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.

KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google