Latar Belakang Munculnya isu-isu non-konvensional pasca Perang Dingin

Presentasi berjudul: "Latar Belakang Munculnya isu-isu non-konvensional pasca Perang Dingin"— Transcript presentasi:

1 Latar Belakang Munculnya isu-isu non-konvensional pasca Perang Dingin
Munculnya konsep human security (1994) sehingga isu-isu non-konvensional seperti kesehatan, kemiskinan, pendidikan, serta lingkungan mulai mendapat perhatian lebih dari komunitas internasional. Salah satunya adalah adalah isu kesehatan >> HIV/AIDS Terjadi ledakan epidemik AIDS di tahun an !!!

2 Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)
Disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus (HIV). Menyerang kekebalan tubuh. Menular melalui pertukaran cairan (sperma, transfusi darah, atau jarum suntik). Seseorang yang terinfeksi dengan virus HIV kemudian akan mengembangkan penyakit AIDS.

3 Statistik AIDS Penderitanya semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Menurut data UNAIDS, hingga Desember 2005, sudah ada 40,3 juta orang yang hidup dengan HIV. Sekitar 28,5 juta-nya hidup dengan penyakit ini di Sub-Sahara Afrika. Di tahun 2005, 3,2 orang terpapar virus HIV. Sejak dimulainya epidemi AIDS, sejumlah 18,8 juta orang meninggal karenanya, dan diperkirakan sekitar seperempat dari kematian ini masih anak-anak. Epidemi AIDS umumnya terjadi di negara-negara barat, sub-Sahara Afrika, Asia Selatan dan Asia Tenggara. WHO menilai TB, malaria, dan HIV/AIDS sebagai penyebab utama penderitaan di dunia, sementara negara berkembang menjadi lokasi bagi mayoritas penderitaan tersebut.

4 Statistik AIDS Indonesia

5 Statistik AIDS Indonesia
Kasus AIDS di Indonesia dilaporkan banyak ditemukan pada laki-laki yaitu 74,5%, sedangkan perempuan 25%. Penularan diwaspadai sudah berlangsung secara parental. Dilihat cara penularannya, proporsi penularan HIV melalui hubungan seksual mencapai 60%, melalui jarum suntik sebesar 30%. Jumlah penderita AIDS paling besar berada di provinsi Jawa Barat, dengan total 3598 jiwa, diikuti provinsi Jawa Timur dengan 3227 jiwa, dan DKI Jakarta sebesar 2828 jiwa. Sedangkan jumlah kematian terbesar dialami provinsi Jawa Timur dengan 691 jiwa, diikuti provinsi Jawa Barat dengan 634 jiwa, dan DKI Jakarta dengan 426 jiwa. Adapun total kasus AIDS di Indonesia, sejak tahun 1987 hingga 2009 berjumlah kasus, dengan total kematian berjumlah 3846 jiwa.[3]

6 Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga civil society dalam melakukan proyek-proyek pencegahan penyebaran HIV/AIDS, perawatan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA), serta survelains HIV/AIDS. Salah satu programnya adalah Aksi Stop AIDS (ASA). Program ASA ini dilaksanakan oleh Depkes dan Komisi AIDS Nasional. Pendanaan proyek ASA yang berjalan dari tahun ini diatur dalam suatu wadah bernama the Indonesian Partnership Fund for HIV/AIDS yang dikelola dengan UNDP. Lembaga donor yang membiayai program ini diantaranya DFID (Inggris), AUSAID, dan USAID. Program ini terbagi menjadi 2 tahap yakni tahun (tahap I) dan tahun (tahap II). Dalam makalah ini, penulis akan memfokuskan pada peranan lembaga donor USAID dalam proyek ASA tahun

7 Pertanyaan Permasalahan
“Bagaimana peran USAID dalam memerangi penyebaran HIV/AIDS di Indonesia melalui proyek Aksi Stop AIDS (ASA) ?

8 Kerangka Pemikiran: HIV/AIDS sebagai Isu Global
HIV/AIDS menjadi isu global karena: Angka kasus HIV/AIDS di dunia yang semakin meningkat, bahaya yang ditimbulkan, serta penyebarannya yang cepat. Menurut Daniel S Papp, penyelesaian permasalahan global health yang paling efektif adalah dengan melalui pendekatan transnasional, terutama melalui partisipasi komunitas internasional di samping willingness dari tiap-tiap negara untuk mengatasi isu terkait. Proses yang menjadikan isu HIV/AIDS sebagai isu global ini sejalan dengan definisi global governance menurut Leon Gordenker dan Thomas Weiss’s, sebagai berikut: “global governance adalah usaha untuk membuat respon terhadap isu-isu sosial dan politik semakin teratur dan terpercaya, yang bergerak melampaui kapasitas negara untuk menanganinya sendiri/secara individu. Seperti halnya dunia NGO, global governance berarti tidak adanya otoritas sentral, dan membutuhkan kolaborasi atau kerjasama antarpemerintah dan actor lain yang memiliki praktik dan tujuan sama dalam menangani isu global. Jika konsep global governance ini diterapkan dalam praktik penanganan HIV/AIDS, kita dapat melihat adanya kerjasama antara organisasi internasional (UNAIDS dan UNDP) dengan pemerintah, serta NGO dalam mengeksekusi suatu program pencegahan penyebaran HIV/AIDS secara testruktur. Pemerintah suatu negara juga dapat berpartisipasi dalam proyek HIV/AIDS negara lain dengan dukungan financial melalui lembaga donornya.