LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Presentasi berjudul: "LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH"— Transcript presentasi:

1 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DISUSUN OLEH : KHAIRUNNISA NUR AZMI (361971) ANNISA SULISTYOWATI (367720) NURLAELA WIDIASTUTI (367758) KAMALIA LUTHFIANI (367762)

2 Lingkungan AKUNTANSI pemda
PENDAHULUAN Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah – Pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

3 Lingkungan AKUNTANSI pemda
PENGGUNA EKSTERNAL BPK ANALISIS EKONOMI PEMERINTAHAN PUSAT RAKYAT Akuntansi Keuangan Daerah DPRD PEMDA LAIN INVESTOR KREDIT DONATUR Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

4 Lingkungan AKUNTANSI pemda
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SISTEM PENCATATAN Yang dimaksud dengan Pengidentifikasian adalah Pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Pada dasarnya , transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses : 1. Pengukuran transaksi ekonomi 2. Pencatatan transaksi ekonomi Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

5 Lingkungan AKUNTANSI pemda
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SISTEM PENCATATAN Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. LAPORAN KEUANGAN DI PEMDA a.      Laporan Realisasi Anggaran b.      Laporan Neraca c.       Laporan Arus Kas d.      Catatan atas Laporan Keuangan Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

6 Lingkungan AKUNTANSI pemda
SISTEM PENCATATAN 1. SINGLE ENTRY Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan di catat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berkaitan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

7 Lingkungan AKUNTANSI pemda
SISTEM PENCATATAN 2. DOUBLE ENTRY Disebut sebagai sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi Debit berada di sebelah kiri sedangkan sisi Kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar Akuntansi. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

8 Lingkungan AKUNTANSI pemda
SISTEM PENCATATAN 3. TRIPLE ENTRY Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan akan berefek pada sisa anggaran. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

9 Lingkungan AKUNTANSI pemda
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Setelah memahami sistem pencatatan masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan. Hal tersebut adalah masalah pengakuan ( recognition ). Menurut SAP, pengakuan adalah “proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.” Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

10 Lingkungan AKUNTANSI pemda
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Basis Kas Basis kas (cash basis) menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

11 Lingkungan AKUNTANSI pemda
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Basis Akrual Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

12 Lingkungan AKUNTANSI pemda
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Basis Kas Modifikasian Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa : (12) Basis/dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

13 Lingkungan AKUNTANSI pemda
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi (13) Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi Dan kejadian dimaksud belum terealisasi. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

14 Lingkungan AKUNTANSI pemda
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Dasar akuntansi Basis Akrual Modifikasian Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan, contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

15 Contoh single entry Melalui sistem pencatatan ini , transaksi ekonomi berupa diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah sebesar Rp ,00 sebagai contoh oleh bendahara penerimaan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dicatat pada sisi penerimaan sebesar jumlah tersebut. Hal ini tampak pada pencatatan tanggal 1 Oktober 2006. Pada transaksi kedua, bendahara pengeluaran membayar kuitansi untuk suatu Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) berupa belanja pakaian dinas dan atributnya sebesar Rp ,00. Transaksi ini dicatat dengan mencatat pada sisi pengeluaran sebesar jumlah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pencatatan pada tanggal 17 Oktober dari kedua transaksi tersebut didapat jumlah saldo bulan Oktober 2006 sebesar Rp ,00 berasal dari penerimaan Rp ,00 – dikurangi pengeluaran Rp ,00.

16 BUKU-BUKU PENGELUARAN PER PASAL
Tahun Anggaran : 2006 Pasal : 1016 Uraian Pasal : Belanja Pakaian Dinas dan atributnya Jumlah Kredit APBD : Rp ,00 No Urut Tanggal/Bulan No. Buku Kas Uraian Penerimaan Rp Pengeluaran Rp 1 01/10/2006 3 Diterima SKPD Tanggal 20/9/06 No /S Jumlah Jumlah pindahan 2 17/10/2006 28 Dibayar Kuitansi Jumlah bulan Oktober 2006 Jumlah s/d bulan September 2006 - Jumlah s/d bulan Oktober 2006 Sisa 31 Oktober 2006

17 Lingkungan AKUNTANSI pemda
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Kesimpulan kasus Jadi, dalam sistem diatas kita hanya melalukan satu kali pencatatan. Pencatatan semacam ini disebut dengan pembukuan. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari kegiatan akuntansi. Sistem Pencatatan Single Entry memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan antara lain kurang begitu bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

18 Lingkungan AKUNTANSI pemda
Kesimpulan umum Keuangan pemerintah dikelola sesuai dengan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan. Tujuan keuangan daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber – sumber yang digunakan untuk pelayanan dan darimana sumber – sumber tersebut diperoleh. Agar masyarakat mengetahui pendapatan daerah itu berasal dari mana dan digunakan untuk apa. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

19 Lingkungan AKUNTANSI pemda
Daftar pustaka Halim, Abdul  Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Lingkungan AKUNTANSI pemda AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

20 pertanyaan YASINTA : Laporan pemda menggunakan standar akuntansi apa? Psak dan lainnya. HARAKI : Pengguna external daerah lain, keuangan daerah di kabupaten menggunakan keuangan di provinsi tidak? Jawab : Yang digunakan menggunakan double entry, setiap transaksi ekonomi dengan cara menjurnal, dan sisi harus seimbang atau balance. Menggunakan SAP (Sistem Akuntansi Pemerintahan) yang telah ditetapkan dalam PP No 24 Tahun yang mana aturan tersebut diikuti oleh standart akuntansi keuangan daerah. Pemerintah daerah yang lain: Kabupaten kota dan provinsi Kabupaten mempunyai acara denggan menggunakan uang atau keuangan daerah, dengan mengatur keuangan. Seperti daerah pasti menggunakan keuangan di provinsi, karena dipusatnya akan membagi ke bagian yang lainnya.