KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Presentasi berjudul: "KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH"— Transcript presentasi:

1 KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Diponegoro No. 60. Telp FAX (0536) PALANGKA RAYA (73112) PAPARAN KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Rakordal Triwulan II TA. 2017 Palangka Raya, 12 Juli 2017

2 OUTLINE Gambaran Kinerja Tw II TA. 2017 Provinsi Kalimantan Tengah
Gambaran Kinerja Tw II TA Kab/Kota se-Kalimantan Tengah Gambaran Kinerja APBD Provinsi s/d 11 Juli 2017 Realisasi Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2016

3 1. Gambaran Kinerja Tw II TA. 2017 Provinsi Kalimantan Tengah

4 Resume Pelaksanaan Kegiatan s/d TW II TA. 2017
Pagu Anggaran Tahun 2017 JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) Pendapatan Daerah Belanja Daerah DAK Fisik DAK Non Fisik Dekon TP JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) REALISASI Keuangan Fisik (%) Rp % Pendapatan Daerah ,82 52,13 Belanja Daerah (BTL + BL) ,40 31,03 34.01 BTL ,32 36,49 39.64 BL ,08 22,56 25.28 DAK Fisik 8.31 21.06 DAK Non Fisik 19.29 43.55 Dekon 27.10 32.67 TP 25.25 35.65

5 2. Gambaran Kinerja Tw II TA. 2017 Kab/Kota se- Kalimantan Tengah

6 RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN S/D TW II TA. 2017
JENIS ANGGARAN PAGU TA. 2016 Pendapatan Belanja (BTL + BL) DAK Fisik DAK Non Fisik TP UB Dana Desa RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN S/D TW II TA. 2017 Pagu Anggaran Tahun 2017 JENIS ANGGARAN PAGU (Rp) REALISASI KEUANGAN FISIK (%) Rp % Pendapatan 48,72 Belanja (BTL + BL) 34,25 37,42 BTL 41,78 42,39 BL 26,60 32,37 DAK Fisik 16,88 15,51 DAK Non Fisik 22,79 30,99 TP 58,18 64,68 UB 34,02 40,83 Dana Desa 43.28

7 3. Gambaran Kinerja APBD Provinsi s/d 11 Juli 2017

8 Realisasi berdasarkan SIMP3D tanggal 11 Juli 2017
PENDAPATAN NO. URAIAN TARGET (Rp) REALISASI KEUANGAN (Rp) % I PENDAPATAN ,00 ,13 52,17 I.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 ,96 47,23 I.2 DANA PERIMBANGAN ,00 ,00 55,50 I.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ,00 ,17 37,24 BELANJA NO. URAIAN PAGU (Rp) REALISASI KEUANGAN FISIK (Rp) % 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 ,99 42,42 2 BELANJA LANGSUNG ,00 ,08 23,26 28,65 JUMLAH BELANJA ,00 ,07 34,86 37,02

9 REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi Tanggal 11 Juli 2017 NO SKPD PAGU (Rp) REAL KEUANGAN REAL FISIK Rp % 1 2 3 5 6 7 Dinas Pendidikan 218,851,600,000 37,473,438,812 17,12 21.95 Dinas Kesehatan 22,605,680,000 7,246,690,862 32,06 33.82 RSUD drDoris Sylvanus Palangka Raya (APBD) 97,788,352,000 27,525,679,410 28,15 72.55 4 RSUD drDoris Sylvanus Palangka Raya (BLUD) 110,000,000,000 64,315,854,557 58,47 74.89 Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya 16,837,788,000 4,079,384,797 24,23 40.46 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 533,317,266,000 87,404,064,750 16,39 12.33 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 58,237,690,000 13,510,762,038 23,00 32.69 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7,583,130,000 2,558,821,368 33,74 34.34 9 Satuan Polisi Pamong Praja 4,493,080,000 2,056,060,089 45,76 47.00 10 Dinas Sosial 9,450,490,000 3,386,538,869 35,83 50.00 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 5,490,640,000 1,838,937,280 32,89 33.49 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,567,770,000 3,194,768,905 42,22 52.89 13 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5,009,510,000 1,725,304,510 34,44 37.11

10 REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 11 Juli 2017 No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Fisik % Rp % 1 2 3 4 5 6 14 Dinas Ketahanan Pangan 29.42 33.83 15 Dinas Lingkungan Hidup 31.93 42.12 16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.98 20.54 17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28.59 30.78 18 Dinas Perhubungan 15.01 21.11 19 Dinas Komunikasi. Informatika. Persandian dan Statistik 36.92 39.54 20 Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah 40.7 42.73 21 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 32.94 34.00 22 Dinas Pemuda dan Olahraga 29.66 32.96 23 Dinas Perpustakaan dan Arsip 42.18 54.35 24 Dinas Kelautan dan Perikanan 14.73 16.45 25 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 34.86 49.51 26 Dinas Tanaman Pangan. Holtikultura dan Peternakan 24.59 40.88 27 Dinas Perkebunan 27.6 43.11 28 Dinas Kehutanan 26.25 27.46 29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 6.3 8.43

11 REALISASI PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2017 Posisi tanggal 11 Juli 2017 No SKPD Pagu APBD Realisasi Keuangan Realisasi Fisik % Rp % 1 2 3 4 5 6 31 Biro Pemerintahan 32.7 33.06 32 Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 29.63 36.71 33 Biro Hukum 35.23 39.22 34 Biro Administrasi Pembangunan 23.97 40.00 35 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 25.26 27.57 36 Biro Protokol dan Komunikasi Publik 10.37 16.57 37 Biro Organisasi 34.24 41.61 38 Biro Umum 20.68 23.65 39 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 16.67 43.99 40 Sekretariat DPRD 25.12 25.43 41 Badan Penghubung Prov Kalteng 33.86 30.66 42 Inspektorat Provinsi 27.51 27.16 43 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 37.31 43.29 44 Badan Keuangan Daerah 28.42 29.34 45 Badan Kepegawaian Daerah 31.03 33.75 46 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 16.65 26.72 JUMLAH ,08 23.15 28.65

12 PERMASALAHAN APBD Kegiatan yang bersifat kontraktual masih dalam tahap pengerjaan Adanya mutasi pejabat pengelola keuangan (PA/KPA) Pergeseran pagu kehgiatan/proses perubahan Adanya revisi anggaran kas Adanya kegiatan pada Triwulan II yang belum bias dilaksanakan Karena kendala teknis di lapangan Keterlambatan menerima juklak dan juknis APBN (TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI) Pemblokiran pagu anggaran akibat perbaikan nomenklatur

13 PERMASALAHAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Kegiatan masih dalam tahap kontrak dan lelang Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal seharusnya Proses kontrak yang baru berjalan pada bulan Juni dan Juli 2017 dan kondisi lapangan yang dipengaruhi cuaca tidak bias diprediksi sehingga mempengaruhi kualitas hasil yang kurang maksimal Keterlambatan penerimaan juknis Adanya revisi kegiatan Menunggu pencairan dana tahap selanjutnya DANA DESA DAN URUSAN BERSAMA Keterlambatan penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Dana Desa TA yang merupakan salah satu syarat penyaluran dana tahap I (60%) Keterlambatan desa dalam membuat dan menyampaikan penggunaan dana tahap II TA sehingga laporan konsolidasi penggunaan dana TA terlambat disampaikan ke Kementerian Keuangan/KPPN Masih dilakukan penyesuaian di tingkat desa Karena TA. 2017, APBDesa harus sudah menggunakan SISKEUDES Kondisi geografis yang cukup sulit sebagai salah satu penyebab keterlambatan desa dalam mengajukan permohonan transfer dana

14 TINDAK LANJUT Untuk pekerjaan kontraktual agar melakukan proses pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku SOPD yang menangani DAK harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat (Kementerian terkait) dalam pelaksanaan DAK dan harus berkomitmen untuk meningkatkan realisasi keuangan dan fisik Permasalahan dana desa, pihak Bappeda Kabupaten/Kota diminta untuk memberikan dorongan dan saran kepada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota untuk mempercepat realisasi penyerapan dana desa dan pengumpulan laporan sebagai syarat penyaluran dana tahap selanjutnya.

15 Terima kasih