Membangun Integritas Di Jawa Tengah

Presentasi berjudul: "Membangun Integritas Di Jawa Tengah"— Transcript presentasi:

1 Membangun Integritas Di Jawa Tengah
M. Najib Wahito Tim Korsupgah KPK Disampaikan pada acara Raker Kepegawaian Prov Jawa Tengah Semarang, 14 Februari 2017

2 TUGAS DAN FUNGSI networking  counterpartner
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasal 3 Koordinasi Supervisi Pasal 7 Pasal 8 networking  counterpartner tidak memonopoli tugas dan wewenang lid-dik-tut; trigger mechanism TUGAS KPK Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan Monitoring Pasal 14 Pasal 11 Pencegahan Pasal 13

3 Pengawasan, Penelitian, Penelaahan
Pasal 8 (1) UU 30 Tahun 2002 Dalam melaksanakan tugas S U P E R V I S I sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan : Pengawasan, Penelitian, Penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan P E L A Y A N A N P U B L I K

4 SIAPA YANG DITANGANI KPK?
Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang : Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh apgakum atau PN; Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 milyar.

5 MODUS PERKARA KORUPSI Data s.d. 30 November 2016

6 AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAHAN
Intervensi pihak luar Bansos/Hibah tidak tepat Alokasi yang tidak fokus pada kepentingan publik Taat asas pengelolaan keuangan (Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan ..) APBN/D-Proses Penyusunan dan Alokasi Proses yang tidak transparan Masih adanya Mark-up Harga Spesifikasi yang berbeda Pelaksana yang tidak independen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Masih banyak Gratifikasi Pelayanan tidak Prima- PTSP Perijinan yang tidak transparan Pelayanan Publik - Perijinan AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAHAN

7 Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK (KORSUPGAH)

8 Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK (KORSUPGAH)

9 Sistem berbasis IT di 3 bidang

10 6 1 2 3 4 5 6 PROGRAM KORSUPGAH E-Planning E-Budgeting ULP Mandiri
Perijinan Berbasis IT 4 Penguatan APIP 5 TPP 6 E- Samsat (provinsi)

11 Usulan Best Practices Proses Penerapan Best Practices
Verifikasi kunjungan pengamatan Dokumentasi Detail Kompilasi Best Practices (APBD, PBJ, PTSP, TPP) Diseminasi Bersama Mitra (BPKP, Kemendagri, LKPP, dll) Perencanaan APBD Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tambahan Penghasilan Pegawai 269 Pemda Sasaran Program Hasil Pikada Serentak 2015

12 Menemukan Best Practice
Mendorong Penerapan Best Practice Mengawal Penerapan Best Practice Program Korsupgah UU 30 Tahun 2002 : Kajian Sistem, Rekomendasi, dan Koordinasi & Supervisi Pencegahan

13 Sesungguhnya, pada ranah preventif, keberhasilan upaya pemberantasan korupsi sangat tergantung pada kemauan (komitmen) pimpinan pemerintahan (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) dan seluruh jajarannya.

14 Peran Pejabat Publik dan PNS
Menolak Segala Bentuk Korupsi dan TPPU serta Berani Melaporkan Dugaan Adanya Tindak Pidana Korupsi Menolak dan Melaporkan Segala Bentuk Gratifikasi yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Kewenangan Melaporkan Harta Kekayaan Secara Jujur Menjalankan TUGAS dan FUNGSI sesuai dengan peraturan yang berlaku

15 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta Telp: (021) Faks: (021) SMS: , Pelaporan Gratifikasi: Direktorat Gratifikasi Telp: (021) Pelayanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat: Telp: (021) Faks: (021) Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): Direktorat LHKPN Telp: (021) Terima Kasih