Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik

Presentasi berjudul: "Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik"— Transcript presentasi:

1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area (Fisip – UMA)
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik Bobot: 3 Sks Kelas: Pagi/Malam Program Studi: Ilmu Pemerintahan Dosen Pengampu: Armansyah Matondang S.Sos, M.Si Universitas Medan Area 2015

2 Policy (kebijakan) Berbicara kebijakan dan analisis kebijakan tidak terlepas dari berbicara bagaimana model dari suatu negara, Demokrasi (Republic, constitutional monarchy), Totaliter (otoritarian,komunisme, absolute monarchy), sosial demokrat, liberal. Kebijakan: Partai politik yang berkuasa (rezim/penguasa) Kebijakan terkait: idiologi adalah pangkal atau titik untuk mengidentifikasi dan menganalisa lahirnya suatu kebijakan publik dari pemerintah/penguasa

3 Definisi dan pengertian
Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak (public) yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target) Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi rewards (penghargaan) dan sanctions (sangsi).

4 lanjutan Secara instrinsik kebijakan (policy) adalah instrumen teknis, rasional, dan action - oriented (gerakan, tindakan konkrit) untuk menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan publik (Shore dan Wright dalam Marzali:1997:5) Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (blue print for action), yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut (Ervin dalam Marzali: 2000:43). Dalam kalimat antropologis, kebijakan dapat disebut sebagai “model for behavior atau model bagi perilaku”

5 Target Kebijakan Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang menyimpang dari aturan kebijakan akan dikenai sanksi atau hukuman Singkatnya kebijakan merupakan “model for behavior” dalam rangka untuk menciptakan “model for behavior”. Dilihat dengan cara seperti ini maka berarti kebijakan merupakan suatu produk kultural.

6 Lanjutan Sementara itu, perancangan dan implementasinya adalah suatu proses kultural, tepatnya lagi, proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari (planned sociocultural change). Seterusnya, secara substansial kebijakan merupakan suatu subjek kajian yang kompleks, dinamis, dan tidak pernah jumud (amorphous).

7 Lapangan Kajian Kajian kebijakan memiliki wilayah atau lapangan kajian yang sangat luas, seluas masalah-masalah yang perlu ditangani oleh masyarakat. Lapangan kajian kebijakan: pembangunan, ekonomi, politik, administrasi negara dsb. Bidang kehidupan sosial: masalah penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pemukiman liar, hak-hak masyarakat adat, pelanggaran hak azasi manusia, konflik etnik, keagamaan, perambahan hutan, dsb

8 Institusi pembuat kebijakan
Negara, organisasi formal itu didominasi oleh birokrasi pemerintahan. Pada sektor swasta, organisasi ini muncul dalam bentuk korporasi. Seterusnya pada masyarakat luas, organisasi ini dalam bentuk non government organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat.

9 Policy = Culture Penyusunan kebijakan baru, atau perubahan kebijakan, yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu, misalnya, berarti suatu dorongan bagi perubahan kebudayaan (cultural change). Perubahan kebijakan mendorong orang untuk mengubah perilaku sesuai dengan kebijakan baru. Apabila perubahan itu melibatkan seluruh masyarakat, maka terjadilah perubahan pada cultural behavior. Seterusnya, cultural behavior dalam jangka waktu yang panjang akan terus membawa pengaruh pada perubahan mentalitas, pikiran, nilai dan kepercayaan.

10 lanjutan Apabila dampak dari perubahan kebijakan sudah sampai pada mentalitas ini, maka kita dapat mengakui tentang adanya perubahan kebudayaan (cultural change). Memainkan dan menggunakan kebijakan publik dalam usaha mengubah pola perilaku masyarakat dapat dianggap sebagai sebuah cultural engineering atau rekayasa kultural.

11