PERKEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI DI INDONEESIA

Presentasi berjudul: "PERKEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI DI INDONEESIA"— Transcript presentasi:

1 PERKEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI DI INDONEESIA

2 Laporan Keuangan Relevan dan Reliable
Standar Akuntansi Berkualitas Pasar Modal yang efisien Keputusan yang tepat Kerangka Konseptual Laporan Keuangan yang Relevan dan Reliable Manajemen Corporate Governance Informasi yang berkualitas Independen Dampak informasi assimetri Adverse selection Moral hazard Kualitas Audit Standar Audit Kompeten

3 Standar Akuntansi Untuk keseragaman laporan keuangan, laporan keuangan yang relevan dan reliable (representational faitfullness) Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun Memudahkan auditor dalam mengaudit Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Program studi akuntansi menghasilkan lulusan yang akan menyusun; mengaudit atau menggunakan laporan keuangan. Salah satu kompetensi lulusan  dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar  menjadi kompetensi dasar 1. On the topic, “Challenges Facing Financial Accounting,” what did the AICPA Special Committee on Financial Reporting suggest should be included in future financial statements? Non-financial Measurements (customer satisfaction indexes, backlog information, and reject rates on goods purchases). Forward-looking Information Soft Assets (a company’s know-how, market dominance, marketing setup, well-trained employees, and brand image). Timeliness (no real time financial information)

4 Sejarah Akuntansi di Indonesia
Tahun 1747 ketika ditemukan praktik pembukuan yang dijalankan oleh Amphioen Societeit yang berpusat di Jakarta. Di era penjajahan Belanda menerapkan pembukuan dengan sistem pembukuan berpasangan, dan menganut sistem kontinental. Tahun 1957, konfrontasi Irian Barat berakibat seluruh pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda ditarik kembali dan dapat melanjutkan studinya kembali diberbagai negara, termasuk diantaranya Amerika Serikat, sehingga mulai digunakan sistem anglo saxon.

5 IAI berdiri 23 desember 1957, didirikan oleh 11 Akuntan Indonesia pertama.
3 tonggak perkembangan akuntansi di Indonesia : Pertama, (1973 – 1984) 1973 IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dalam satu buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Kedua, 1984, Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standards Committee).

6 Ketiga, 1994 IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan mengkodifikasikannya dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober Sejak tahun 1994, IAI juga memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan ( Komite SAK), (1998) diubah lagi menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

7 Standar Akuntansi PSAK  Indonesia SFAS dan SFAC dari US-GAAP USA
Disusun oleh Dewan Standar Akuntansi SFAS dan SFAC dari US-GAAP USA Disusun oleh FASB (Financial Accounting Standard Board) Sebelumnya APB (Accounting Principles Board)  APBOs Sebelumnya lagi Committe on Accounting Procedures  ARBs IFRS dan IAS  Internasional Disusun oleh IASB (International Accounting Standard Board Sebelumnya International Accounting Standard Committee dengan produk International Accounting Standard 1. On the topic, “Challenges Facing Financial Accounting,” what did the AICPA Special Committee on Financial Reporting suggest should be included in future financial statements? Non-financial Measurements (customer satisfaction indexes, backlog information, and reject rates on goods purchases). Forward-looking Information Soft Assets (a company’s know-how, market dominance, marketing setup, well-trained employees, and brand image). Timeliness (no real time financial information)

8 Empat Pilar Standar Akuntansi Indonesia
PernyataanStandar Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP Standar Akuntansi Syari’ah – SAK Syariah Standar Akuntansi Pemerintahan - SAP IFRS hanya diadopsi PSAK SAK ETAP diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2009 Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 tahun 2010 Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

9 PSAK SYARIAH Basis transaksi
Digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun non lembaga syariah Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI PSAK 100 – PSAK 106 Kerangka konseptual, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Musyarakah, Mudharabah , Salam, Istishna Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

10 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 24 tahun 2005  PP 71 tahun 2010 Standar disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan kemudian ditetapkan dengan PP Diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun LKPP dan LKPD: instansi pemerintah pusat Instansi pemerintah daerah BLU (digabung), BUMN (sbg investasi)  PSAK Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45. Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

11 SAK ETAP Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik ETAP adalah entitas yang: Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. Lebih sederhana antara lain: Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. Pajak menggunakan konsep pajak terutang bukan pajak tangguhan Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Tahun 2011 perusahaan harus memilih menjadi menggunakan PSAK-IFRS atau PSAK-ETAP Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

12 PSAK – IFRS BASED Wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Dapat diterapkan oleh entitas lainya. Basis transaksi, bukan basis industri. Tujuan: memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012 Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

13 IFRS - PSAK Pasca Konvergensi PSAK 2012 = IFRS (kecuali IFRS terbaru)
Perbedaan IFRS dengan PSAK dijelaskan dalam Standar bagian depan. Substansi / konseptual Redaksional Tanggal efektif Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti pemberlakuan PSAK yang bersangkutan. Setelah konvergensi IFRS  PSAK akan berkembang dinamis mengikuti IFRS Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

14 Mengapa IFRS ? Indonesia bagian dari IFAC, yang harus tunduk pada SMO (Statement Membership Obligation), salah satunya menggunakan IFRS sebagai accounting standard. Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum. Hasil dari pertemuan pemimpin negara G 20 forum di Washington DC, 15 November 2008 : “Strengthening Transparency and Accountability” Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan kesepakatan untuk Strengthening Financial Supervision and Regulation  “to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality global accounting standards.” ` Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

15 Manfaat IFRS Meningkatkan daya banding laporan keuangan.
Memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju “best practise”. Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

16 Karakteristik IFRS IFRS menggunakan “Principles Base “ :
Lebih menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Membutuhkan profesional judgment pada penerapan standar akuntansi. Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif maupun kualitatif Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

17 Lebih banyak Pengungkapan
Karakteristik IFRS ?? Principle Based : Judgment Dinamis 1. On the topic, “Challenges Facing Financial Accounting,” what did the AICPA Special Committee on Financial Reporting suggest should be included in future financial statements? Non-financial Measurements (customer satisfaction indexes, backlog information, and reject rates on goods purchases). Forward-looking Information Soft Assets (a company’s know-how, market dominance, marketing setup, well-trained employees, and brand image). Timeliness (no real time financial information) Fair Value Lebih banyak Pengungkapan Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

18 Proses konvergensi tersebut bisa digambarkan dalam road map konvergensi pada Gambar di bawah ini :
Tahap Adopsi Adopsi seluruh IFRS ke dalam SAK Tahap Persiapan Akhir (2011) Penyiapan akhir infrastruktur pendukung Tahap Implementasi (2012) Penerapan SAK yang sudah mengadopsi IFRS

19 Roadmap IFRS di Indonesia
Efektif < 2010 3 PSAK 1 ISAK 9 PPSAK 1 PISAK 2011 16 PSAK 6 ISAK 1 PPSAK 2012 11 PSAK 12 ISAK 3 PPSAK 2013 22 PSAK 2 PPSAK 2014&2015 8 PSAK (2015) 3 ISAK (2014) 1 PPSAK (2014) IAS / IFRS dalam proses adopsi: IAS 41 Agriculture IFRIC 21 Levies IAA 32/39 Financial Instrument IAS 36 Impairment Diskusi IFRS IFRS 4 Insruance Contract IFRS Revenue from Contract with Customers Leases IFRS 9 Instrumen Keuangan Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

20 Standar Akuntansi Keuangan
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BERLAKU EFEKTIF PER 1 JANUARI 2016  No. Standar Akuntansi Keuangan Tanggal Pengesahan 1 PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan 27 Agustus 2014 2 PSAK 2 Laporan Arus Kas 3 PSAK 3 Laporan Keuangan Interim 4 PSAK 4 Laporan Keuangan Tersendiri 18 November 2015 5 PSAK 5 Segmen Operasi 6 PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi 7 PSAK 8 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 8 PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

21 9 PSAK 13 Properti Investasi 18 November 2015 10 PSAK 14 Persediaan 27 Agustus 2014 11 PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 12 PSAK 16 Aset Tetap 13 PSAK 18 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya 14 PSAK 19 Aset Takberwujud 15 PSAK 22 Kombinasi Bisnis 16 PSAK 23 Pendapatan 17 PSAK 24 Imbalan Kerja 28 Oktober 2015 18 PSAK 25 Kebijakan Akuntansi,Perubahan Estimasi Akuntansi, dan  Kesalahan 19 PSAK 26 Biaya Pinjaman 20 PSAK 28 Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian 11 Desember 2012

22 21 PSAK 30 Sewa 27 Agustus 2014 22 PSAK 34 Kontrak Konstruksi 23 PSAK 36 Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa 11 Desember 2012 24 PSAK 38 Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali 11 September 2012 25 PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat 23 Desember 1997 26 PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba 8 April 2011 27 PSAK 46 Pajak Penghasilan

23 28 PSAK 48 Penurunan Nilai Aset 29 April 2014 29 PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian 30 PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham 18 November 2015 31 PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 32 PSAK 56 Laba Per Saham 27 Agustus 2014 33 PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi 34 PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan 35 PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan 36 PSAK 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

24 37 PSAK 62 Kontrak Asuransi 27 Agustus 2014 38 PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi 39 PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral 40 PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian 18 November 2015 41 PSAK 66 Pengaturan Bersama 42 PSAK 67 Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain 43 PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar 44 PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak 14 September 2016 45 ISAK 8 Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa 46 ISAK 9 Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa

25 47 ISAK 10 Program Loyalitas Pelanggan 27 Agustus 2014 48 ISAK 11 Distrubusi Aset Nonkas kepada Pemilik 49 ISAK 13 Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri 50 ISAK 14 Aset Tak berwujud – Biaya Situs Web 51 ISAK 15 PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya 1 Oktober 2014 52 ISAK 16 Perjanjian Konsesi Jasa 53 ISAK 17 Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai 54 ISAK 18 Bantuan Pemerintah –Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi

26 55 ISAK 19 Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi 27 Agustus 2014 56 ISAK 20 Pajak penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya 57 ISAK 21 Perjanjian Konstruksi Real Estat 18 Mei 2011 58 ISAK 22 Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan 59 ISAK 23 Sewa Operasi –Insentif 60 ISAK 24 Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa

27 61 ISAK 25 Hak atas Tanah 29 November 2011 62 ISAK 26 Penilaian Kembali Derivatif Melekat 27 Agustus 2014 63 ISAK 27 Pengalihan Aset dari Pelanggan 64 ISAK 28 Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

28 65 ISAK 29 Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka 27 Agustus 2014 66 ISAK 30 Pungutan 28 Oktober 2015 67 PPSAK 1 Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol 16 Juni 2009 68 PPSAK 2 Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan  PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang 5 Desember 2009 69 PPSAK 3 Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Rekstrukturisasi Utang Piutang Bermasalah 22 Desember 2009

29 70 PPSAK 4 Pencabutan PSAK 31: Akuntansi Perbankan, PSAK 42:Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Perusahaan Reksa Dana 15 Desember 2009 71 PPSAK 5 Pencabutan ISAK 6: Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak Dalam Mata Uang Asing 72 PPSAK 6 Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Penentuan Harga Pasar Dividen; ISAK 2: Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham, dan ISAK 3: Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan 1 Februari 2011 73 PPSAK 7 Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat 11 Agustus 2011

30 74 PPSAK 8 Pencabutan PSAK 27:Akuntansi Perkoperasian 8 April 2011 75 PPSAK 9 Pencabutan ISAK 5: Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) Tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual 20 Desember 2011 76 PPSAK 10 Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi Reorganisasi 77 PPSAK 11 Pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerja Sama Operasi 28 Juni 2011 78 PPSAK 12 Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum 12 Juli 2013