PERTANGGUNGJAWABAN APBD.

Presentasi berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN APBD."— Transcript presentasi:

1 PERTANGGUNGJAWABAN APBD

2 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH HUSAINI - FIA UNIBRAW

3 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT(SAPP)
SERANGKAIAN PROSEDUR MANUAL MAUPUN YANG TERKOMPUTERISASI MULAI DARI: PENGUMPULAN DATA, PENCATATAN, PENGIKHITISARAN SAMPAI DENGAN PELAPORAN POSISI KEUANGAN DAN OPERASI KEUANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP). HUSAINI - FIA UNIBRAW

4 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
SERANGKAIAN PROSEDUR MANUAL MAUPUN YANG TERKOMPUTERISASI MULAI DARI: PENGUMPULAN DATA, PENCATATAN, PENGIKHITISARAN SAMPAI DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD). HUSAINI - FIA UNIBRAW

5 SISTEM AKUNTANSI PADA SKPD SISTEM AKUNTANSI PADA KAB/KOTA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH SISTEM AKUNTANSI PADA SKPD SISTEM AKUNTANSI PADA KAB/KOTA PELAKSANA PPK - SKPD PELAKSANA PPKD - SKPKD HUSAINI - FIA UNIBRAW

6 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH:
DAFTAR KEUANGAN YANG DIBUAT AHIR TAHUN ANGGARAN BERASAL DARI AKTIVITAS TRANSAKSI KEUANGAN SELAMA TAHUN ANGGARAN TERDIRI NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) PELAKSANA PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH 1. TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) 2. TINGKAT KABUPATEN/KOTA DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH HUSAINI - FIA UNIBRAW

7 LAPORAN KEUANGAN PADA PEMDA/PEMKOT LAPORAN REALISASI ANGGARAN NERACA
LAPORAN ARUS KAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD HUSAINI - FIA UNIBRAW

8 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
MENGGAMBARKAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP. XXXX C.TRANSFER DANA RP. XXXX D.SURPLUS (DEFISIT) = (A – (B+C)) RP. XXXX E.PEMBIAYAAN (NETO) RP. XXXX F.SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGRAN(D-E) Rp. XXXX (SILPA / SIKPA) HUSAINI - FIA UNIBRAW

9 N E R A C A MENGGAMBARKAN POSISI KEUANGAN SUATU ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI MENGENAI ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA. ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA NERACA ASSET KEWAJIBAN ASET LANCAR RP XX KEWAJIBAN JANPEN RP XX INVESTASI JAPAN RP XX KEWAJIBAN JANPAN RP XX ASET TETA P RP XX EKUITAS DANA LANCAR RP XX DANA CADANGAN RP XX EKUITAS DANA INVEST RP XX ASET LAINNYA RP. XX EKUITAS DANA CADANG RP XX TOTAL ASET RP XX TOTAL KEWJ & EKUITAS RP XX HUSAINI - FIA UNIBRAW

10 LAPORAN ARUS KAS LAPORAN YG MENYAJIKAN INFORMASI MENGENAI : SUMBER,
PENGGUNAAN, PERUBAHAN KAS DAN SETARA KAS SELAMA SATU PERIODE AKUNTANSI, YANG DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN KAS DARI: AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI DAN PEMBIAYAAN HUSAINI - FIA UNIBRAW

11 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1. PENJELASAN TENTANG POS POS DALAM LAPORAN KEUANGAN 2. PENJELASAN YG PENTING ATAS LAPORAN KEUANGAN 3. INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI HUSAINI - FIA UNIBRAW

12 ASUMSI DASAR : ASUMSI DASAR ADALAH ANGGAPAN YANG DITERIMA SEBAGAI SUATU KEBENARAN TANPA PERLU DIBUKTIKAN AGAR STANDAR AKUNTANSI DPT DITERAPKAN. ASUMSI KEMANDIRIAN ENTITAS 2. ASUMSI KESINAMBUNGAN ENTITAS (GOING CONCERN) 3 ASUMSI KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG HUSAINI - FIA UNIBRAW

13 PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 1. BASIS AKUNTANSI BASIS AKUNTANSI MERUPAKAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENENTUKAN KAPAN PENGARUH ATAS TRANSAKSI ATAU KEJADIAN DIAKUI UTK TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN. a. BASIS KAS (CASH BASIS) b. BASIS AKRUAL (ACCRUAL BASIS) c. BASIS KAS MODIFIKASIAN (MODIFIED CASH BASIS) HUSAINI - FIA UB

14 NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)
ASET  DICATAT SEBESAR HARGA PEROLEHANNYA. KEWAJIBAN  DICATAT SEBESAR JUMLAH KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN DIMASA YANG AKAN DATANG. NILAI HISTORIS LEBIH ANDAL KARENA LEBIH OBYEKTIF DAN DAPAT DIVERIFIKASI REALISASI (REALIZATION) PENDAPATAN YANG TERSEDIA, DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR HUTANG DAN BELANJA PADA PERIODE TERSEBUT MATCHING-COST AGAINST REVENUE PRINCIPLE (PRINSIP LAYAK TEMU BIAYA-PENDAPATAN) TIDAK MENDAPAT PENEKANAN DALAM PRAKTEK AKUNTANSI PEMERINTAHAN, TIDAK SEPERTI AKUNTANSI KOMERSIAL HUSAINI - FIA UB

15 4. SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL
TRANSAKSI ATAU PERISTIWA LAIN HARUS DICATAT DAN DISAJIKAN SESUAI SUBSTANSI DAN REALITAS EKONOMI BUKAN ASPEK FORMALITASNYA. JIKA SUBSTANSI TRANSAKSI ATAU PERISTIWA LAIN BERBEDA ATAU TIDAK KONSISTEN DENGAN ASPEK FORMALITASNYA  DIUNGKAPKAN DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5. PERIODISITAS KEGIATAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIBAGI MENJADI PERIODE-PERIODE. PERIODE UTAMA ADALAH TAHUNAN. PERIODE BULANAN, TRIWULAN, DAN SEMESTERAN. MAKSUD PEMBENTUKAN PERIODESITAS INI AGAR KINERJA ENTITAS DAPAT DIUKUR DAN POSISI SUMBER DAYA YANG DIMILIKI DAPAT DIUKUR. HUSAINI - FIA UB

16 6. KONSISTENSI (CONSISTENCY)
METODE AKUNTANSI DITERAPKAN SECARA SAMA DARI PERIODE KE PERIODE. TAPI BOLEH ADA PERUBAHAN METODE AKUNTANSI. METODE AKUNTANSI DAPAT DIRUBAH DENGAN SYARAT METODE YANG BARU MAMPU MEMBERIKAN INFORMASI YANG LEBIH BAIK DIBANDINGKAN METODE YANG LAMA 7. PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE) LAPORAN KEUANGAN YANG DIBUAT HARUS MENYAJIKAN SECARA LENGKAP INFORMASI YANG DIBUTUHKAN OLEH PENGGUNA. INFORMASI DAPAT DITEMPATKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN ATAU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN. HUSAINI - FIA UB

17 8. PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION) LAPORAN KEUANGAN YANG TERDIRI : LAPORAN REALISASI ANGGARAN, NERACA, LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN, HARUS DISAJIKAN DENGAN WAJAR HUSAINI - FIA UB