Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN`

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN`"— Transcript presentasi:

1 `KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN`
MATERI KULIAH PASCA UTS `KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` SEMESTER GASAL T. A. 2013/2014 (2 /0 SKS) Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.

2 `KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN`
MATERI e-LEARNING BAHAN KULIAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN `KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN`

3 TRIPLE TRACK (Pro POOR, Pro GROWTH & Pro EMPLOYMENT) MENGIRING PROGRAM PEMBANGUNAN
KONDISI IDEAL : Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan REALITAS : Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sisi konsumsi yang keberlangsungannya sulit dijaga. Pertumbuhan ekonomi belum didukung sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian dan industri pengolahan yang semestinya menyerap banyak tenaga kerja, FAKTUALNYA : pertumbuhannya di bawah sektor lainnya KARTASASMITA (2006)

4 KEMISKINAN & PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
KONDISI FAKTUAL : Dijumpai kesenjangan ekonomi (pendapatan) antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah Dijumpai kesenjangan ekonomi (pendapatan) antara satu wilayah dengan wilayah lain Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dan berbeda-beda dari satu wilayah dengan wilayah lain

5 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA (dalam juta jiwa)
BPS (2008)

6 TINGKAT KEMISKINAN: Perbandingan Antar Provinsi 2008 (%)
BPS (2008)

7 DEFINISI KEMISKINAN KEMISKINAN adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang (laki-laki dan/atau perem- puan), tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermatabat. NOTA : HAK DASAR yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kese-hatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, hak berpar-tisipasi dalam kehidupan sosial-politik. SNPK (2005)

8 BENTUK KEMISKINAN DIJUMPAI 5 BENTUK KEMISKINAN : KEMISKINAN ALAMI
KEMISKINAN ABSOLUT KEMISKINAN RELATIF KEMISKINAN STRUKTURAL KEMISKINAN KULTURAL KEMISKINAN ALAMI NOTA : KEMISKINAN ABSOLUT & RELATIF : TIPOLOGI KEMISKINAN BERDASAR PADA SEGI PENDAPATAN 2) KEMISKINAN STRUKTURAL, KULTURAL & ALAMI : TIPOLOGI KEMISKINAN BERDASAR PADA SEGI PENYEBABNYA

9 BEBERAPA PENGERTIAN KEMISKINAN
KEMISKINAN ABSOLUT Kemiskinan terjadi apabila tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum. KEMISKINAN RELATIF Adalah kondisi miskin dimana pendapatannya berada pada po-sisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah diban-ding pendapatan masyarakat sekitarnya KEMISKINAN STRUKTURAL Adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangun-an yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga me-nyebabkan ketimpangan pada pendapatan

10 LANJUTAN BEBERAPA PENGERTIAN KEMISKINAN
KEMISKINAN KULTURAL Kemiskinan yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya KEMISKINAN ALAMI Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber-daya alam

11 KEMISKINAN SEIRING POLA WAKTU PERJALANAN PEMBANGUNAN
PERSISTENT POVERTY Kemiskinan telah kronis (lilitan kemiskinan terjadi turun temurun) CYCLICAL POVERTY Kemiskinan mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan SEASONAL POVERTY Kemiskinan terjadi secara musiman yang sering dijumpai seperti pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan ACCIDENT POVERTY Kemiskinan tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat

12 TOLOK UKUR KEMISKINAN VERSI BANK DUNIA
- Rumah tangga dianggap miskin jika tidak mampu me- nyediakan kalori sebesar perhari untuk setiap anggota rumah tangga. - Rumah tangga dianggap miskin jika kurang dari US$ 2 -PPP (purchasing power parity )/kapita/hari VERSI SAYOGYO - Rumah tangga dianggap miskin jika konsumsi beras peranggota rumah tangga di bawah 420 kg per tahun untuk daerah perkotaan, dan kg untuk daerah perdesaan

13 UKURAN KEMISKINAN DALAM STUDI EMPIRIS
THE INCIDENCE OF POVERTY Menggambarkan persentase populasi yang hidup dg pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan THE POVERTY GAP INDEX Menggambarkan kedalaman kemiskinan di suatu wilayah, yakni ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing pendu- duk miskin terhadap garis kemiskinan THE POVERTY SEVERITY INDEX Menggambarkan tingkat keparahan kemiskinan di suatu wilayah yakni ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

14 UKURAN KEMISKINAN (VERSI BPS)
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan terbatasnya SDA Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkisanambungan Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

15 PERAN PEMDA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
Penegasan pemahaman bahwa kemiskinan mrpk masalah yang harus diatasi setiap daerah Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat KOMPLEKS dan MULTIDIMENSIONAL. Persoalan kemiskinan tidak hanya berdimensi EKONOMI tetapi juga SOSIAL, BUDAYA, bahkan POLITIK.

16 PEMERINTAH SEPAKATI MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
Menghapus kemiskinan ekstrim atau kronis Memberikan pendidikan dasar bagi semua anak Menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan Mengurangi tingkat kematian bayi Mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan Menghambat penyebaran penyakit menular HIV/AIDS Menjamin pelestarian lingkungan Membangun kerjasama pembangunan secara global KOMITMEN MDGs : Program MDGs ini sudah terlihat hasilnya pada tahun 2015 Masalah kemiskinan ekstrim sdh harus berakhir pd tahun 2025

17 PEMBANGUNAN PERDESAAN
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Fokus pada pembangunan perdesaan yang terintegrasi dengan baik, seperti infrastruktur fisik, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, akses pasar, dan irigasi Penataan kembali kepemilikan tanah jika memang dibutuhkan, terutama untuk tanah tanah yang belum memiliki hak milik Pengembangan lapangan kerja di perdesaan agar tidak terjadi perpindahan orang ke kota Menyiapkan ahli dan teknisi di sektor pertanian untuk menolong penduduk desa Membantu mengembangkan sistem pemasaran untuk usaha kecil perdesaan Mengembangkan teknologi tepat guna yang sederhana Membiayai proyek penelitian tentang teknik pertanian dan penelitian air

18 PENENTU PRONANGKIS DI BEBERAPA NEGARA BERKEMBANG
BEBERAPA CATATAN PENENTU PRONANGKIS DI BEBERAPA NEGARA BERKEMBANG (Garuba, 2006) 1. MASALAH KONSEP Pemahaman konsep kemiskinan oleh PEMDA berpengaruh pada strategi pengentasan kemiskinan. 2. MASALAH KONTEN Kelemahan pengentasan kemiskinan dpt disebabkan oleh konten yang kurang (oleh sebab kurangnya pelibatan masyarakat). 3. MASALAH KOORDINASI Masalah yang sering muncul di lapangan adalah terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan (dijumpai tumpang tindih program kerja antar lembaga). 4. MASALAH KORUPSI Pengalaman menunjukkan program pengentasan kemiskinan tdk berja-lan dengan baik karena ada bagian dana yang hilang. 5. MASALAH KONTINUITAS Pergantian pimpinan daerah seringkali menjadi penyebab diskontinuitas program

19 STOP STOP STOP STOP Any Question??


Download ppt "`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN`"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google