KEBIJAKAN FISKAL dosen: HJ. I.g.a aju nitya dharmani, se., mm. NAMA KELOMPOK: ADELIA NURWAHIDAH 01215107 INDRIANI SETIYOSARI 01215141.

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN FISKAL dosen: HJ. I.g.a aju nitya dharmani, se., mm. NAMA KELOMPOK: ADELIA NURWAHIDAH 01215107 INDRIANI SETIYOSARI 01215141."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN FISKAL dosen: HJ. I.g.a aju nitya dharmani, se., mm. NAMA KELOMPOK: ADELIA NURWAHIDAH INDRIANI SETIYOSARI

2 1. ARTI DAN FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Kebijakan fiskal berfungsi yaitu untuk mengendalikan perekonomian dan bersama-sama dengan kebijakan moneter bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan nasional.

3 2. macam-macam kebijakan fiskal
a. Kebijakan Fiskal Stabilisator Otomatis Di negara-negara maju, kebijakan fiskalnya memiliki peralatan stabilisator otomatis. Peralatan stabilisator tersebut adalah pajak dan pengeluaran yang di kategorikan dalam transfer payment. b. Kebijakan Fiskal Diskresioner adalah kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi.

4 3. Tujuan kebijakan fiskal
a. Mencegah pengangguran b. Menjaga stabilitas harga c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi d. Mengatasi inflasi

5 4. jenis-jenis kebijakan fiskal
a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (function finance) b. Kebijakan pengelolaan anggaran (the managed budget approach) c. Kebijakan stabilitas anggaran otomatis (the stabilizing budget) d. Kebijakan anggaran belanja berimbang (balanced budget approach).

6 5. Kebijakan fiskal dan pembangunan
Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan hati-hati dapat mempercepat proses pembangunan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut: a. Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hati-hati. b. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sumber daya ekonomi. c. Kebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan.

7 6. Hubungan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Pada kenyataannya, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih ditandai oleh tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah atau terjadi ketergantungan fiskal. Hal ini tercermin dari: a. Rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. b. Dominannya subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

8 Scan buku ekonomi sma

9

10

11 scan koran jawa pos

12 SEKIAN DAN TERIMA KASIH