DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Presentasi berjudul: "DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN"— Transcript presentasi:

1 DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SELAMAT DATANG DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA (SIMEKA) MATARAM, 06 APRIL 2017

2 PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK Disampaikan oleh: Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Mataram, 06 April 2017

3 Outline Peta Strategi Ditjen Cipta Karya PERATURAN SAKIP
BISNIS PROCESS SIMEKA FITUR SIMEKA 1 3 5 7 Grand Design Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen. Cipta Karya SIMEKA (Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja) INTEGRASI SIMEKA 6 4 2

4 Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya

5 2 Grand Design Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJCK

6 PERATURAN TENTANG SAKIP PERPRES No 29 2014 Tentang SAKIP
Permen PAN-RB no ttg PK dan SKP Permen PAN-RB no Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP EVALUASI KINERJA PERENCANAAN KINERJA PELAPORAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA

7 LANDASAN HUKUM 1 2 Perpres. 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP
Setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan: - Entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja - Entitas akuntabilitas kinerja Unit Organisasi - Entitas akuntabilitas K/L Perpres. 29 Tahun Tentang SAKIP 1 Setiap entitas akan dinilai melalui seperangkat indikator dan parameter. - indikator dan parameter tersebut baru berlaku untuk entitas K/L dan Es I - perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen penilaian Permen. PAN dan RB No. 12/2015 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP 2

8 Komitmen atau kesepakatan antara yang memberi dan menerima amanah
PERJANJIAN KINERJA Komitmen atau kesepakatan antara yang memberi dan menerima amanah Perjanjian Kinerja kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya PK harus dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan organisasi

9 Tujuan Penyusunan PK Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur 01 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 02 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 03

10 Tujuan Penyusunan PK Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; 04 05 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

11 Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja
03 Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. 01 Terjadi pergantian atau mutasi pejabat 02 Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

12 Hubungan PK dan SKP Individu Hak dan Kewajiban SKP Organisasi
Pihak yang menyusun PK adalah: Kementerian, Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Unit Kerja (Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014) Organisasi Tugas dan Fungsi PK Individu Hak dan Kewajiban SKP Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi (PP Nomor 46 Tahun 2011)

13 SIMEKA (Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja)
SIMEKA sebagai alat untuk: ‘menginput’ data kinerja keterpaduan infrastruktur permukiman dengan sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya Menyamakan indikator kinerja organisasi maupun individu yang akan diukur 1 2 mengolah data yang digunakan untuk analisis dan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari organisasi pelaksana di daerah hingga unit organisasi DJCK mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan SAKIP Unit Organisasi DJCK 4 3

14 BISNIS PROCESS SIMEKA

15 INTEGRASI SIMEKA Terintegrasi dengan SIM terkait melalui Datawarehouse
14

16 FITUR UTAMA SIMEKA 2016 FITUR SIMEKA
1. Renstra 2. Perjanjian Kinerja 3. Pengukuran Data Kinerja 4. Pengolahan Data Kinerja 5. Pelaporan Kinerja 6. Review dan Evaluasi Kinerja Renstra RKT PK RA (Rencana Aksi) Load dr Emon Entri IKU non Emon Load DWH/Entry Cttn Kaki  IKU Pengukuran Khusus Olah Cascading IKU Olah Summary Data Kaki IKU Hitung Realisasi v.s PK Klasifikasi Capaian Kinerja Template LAKIP Dwnload PK formal Kapasitas SDM, SARPRA Pengisian/View KKE Pembuatan LKE

17 FITUR UTAMA SIMEKA 2016 01 02 MENYAJIKAN INFORMASI
DUKUNGAN OPERASIONAL Membuat PK Membuat Rencana Aksi Membuat Laporan Monev Tri Wulanan Tabel dan Matrik pada LAKIP View Renstra DJCK dalam perspektif CUSTOMER – INTERNAL PROSES - LEARNING ORGANIZATION & GROWTH Pencapaian oleh Multistakeholder ( APBN, Non APBN) Cascading IKU dari UNOR  Unit Kerja eselon II, III, IV, JFU  Satker  PPK dan JFU Sanding Renstra PK Pelaksanaan

18 TERIMA KASIH… BURUK BAIK SEDANG EVALUASI