METODA DAN TEKNIK ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Presentasi berjudul: "METODA DAN TEKNIK ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 METODA DAN TEKNIK ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
DEDDY S. BRATAKUSUMAH MOBILE/SMS: FAX: (021) 2006

2 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK
THOMAS R. DYE: WHAT GOVERNMENTS DO WHY THEY DO IT, AND WHAT DIFFERENCE IT MAKES JAMES ANDERSEN: A PURPOSIVE COURSE OF ACTION FOLLOWED BY AN ACTOR OR SET OF ACTORS IN DEALING WITH A PROBLEM OR MATTER OF CONCERN

3 KEBIJAKAN PUBLIK DIDASARKAN ATAS KONSTITUSI
DIPUTUSKAN DENGAN PROSES DEMOKRASI DITUANGKAN DIDALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4 PENGELOMPOKAN SECARA UMUM
KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN MANAJERIAL KEBIJAKAN TEKNIS OPERASIONAL

5 STRATIFIKASI PERUNDANGAN (UU N0 10 TAHUN 2004, PASAL 7)
UUD 1945 UU / PERPU PP PERPRES PERDA

6 KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK
1. DIFORMULASIKAN 2. DIIMPLEMENTASIKAN 3. DIEVALUASI OLEH INSTANSI/BADAN/ORGANISASI DALAM SUATU SISTEM POLITIK (LEGISLATIF, EKSEKUTIF, DAN YUDIKATIF) DAN MASYARAKAT

7 SIKLUS KEBIJAKAN (lester and stewart, 2000)
6. PENCABUTAN 1.AGENDA SETTING 5. PERUBAHAN 2.FORMULASI 4.EVALUASI 3.IMPLEMENTASI

8 DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN
SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIS TEKNIS ANALISIS

9 1 DINAMIKA SOSIO-EKONOMI DAN POLITIK KEBIJAKAN
MENYANGKUT: 1. APA YANG AKAN DIKERJAKAN OLEH PEMERINTAH, DAN MASYARAKAT, 2. APA KONSEKWENSI TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN, 3. APA YANG SENYATANYA DILAKSANAKAN, 4. APA DAMPAKNYA TERHADAP SELURUH MASYARAKAT BANGSA.

10 PEMILIHAN ISYU / AGENDA (AGENDA SETTING)
ISYU ITU SUDAH SANGAT KRITIS, DAMPAKNYA SUDAH DIRASAKAN, SUDAH MENJADI BUAH BIBIR, BERDAMPAK SANGAT LUAS, MENYANGKUT MASALAH KEWENANGAN, TERASAKAN DIMANA-MANA (ADAPTASI DARI HOGWOOD AND GUNN, 1984)

11 HARAPAN MASYARAKAT PENEGAKAN HUKUM PENDIDIKAN
PELAYANAN DAN BARANG UMUM (PUBLIC SERVICES AND GOODS) DIBIAYAI DENGAN PAJAK

12 KEBIJAKAN PUBLIK DARI SUDUT EKONOMI POLITIK: BENTUK INTERVENSI PEMERINTAH UNTUK MEMPENGARUHI MEKANISME PASAR AGAR PEREKONOMIAN DAPAT BERLANGSUNG SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN

13 FUNGSI PEMERINTAH FUNGSI PENYELENGGARAAN JASA PUBLIK MINIMIAL
MELAKSANAKAN KEGIATAN NON MEKANISME PASAR MEMPERBAIKI PEMERATAAN FUNGSI MINIMIAL PENYELENGGARAAN JASA PUBLIK PERLINDUNGAN SI MISKIN * PERTAHANAN DAN KEAMANAN * HUKUM DAN PERADILAN * HAK KEPEMILIKAN * PENGELOLAAN EKONOMI MAKRO * KESEHATAN MASYARAKAT * PROGRAM PENGENTASAN SI MISKIN * BANTUAN AKIBAT BENCANA FUNGSI SEDANG MENANGGULANGI EKSTERNALITIS MENCEGAH MONOPOLI MEMPERBAIKI KETAK- SEMPURNAAN INFORMASI PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL * PENDIDIKAN DASAR * PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP * PENGATURAN PENYEDIAAN UTILITAS * KEBIJAKAN ANTITRUST * DANA PENSIUN * BANTUAN UNTUK KELUARGA * SANTUNAN PENGANGGUR * ASURANSI SOSIAL * ASURANSI * PENGATURAN PENDANAAN * PERLIN- DUNGAN KONSUMEN FUNGSI AKTIF KOORDINASI KEGIATAN SWASTA PEMERATAAN * PENGEMBANGAN PASAR * MENGGALANG PRAKARSA * PEMERATAAN KEPEMILIKAN

14 KEBIJAKAN PUBLIK DAN SWASTA
KEBIJAKAN PUBLIK: - PENGANGGURAN - TARIF DAN BEA - SUKU BUNGA - INFLASI - PENGATURAN BISNIS SIKAP SWASTA: KEPUTUSAN DAN STRATEGI BISNIS

15 2 TEKNIS ANALISA KEBIJAKAN
MENURUT MUSTOPADIDJAJA PENGKAJIAN PERSOALAN PENENTUAN TUJUAN PERUMUSAN ALTERNATIF PENYUSUNAN MODEL PENENTUAN KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF PERUMUSAN REKOMENDASI

16 PENGKAJIAN PERSOALAN UNTUK:
MENEMUKAN DAN MEMAHAMI HAKEKAT PERSOALAN DARI SUATU MASALAH MERUMUSKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT TEORI, METODOLOGI DAN TEKNIK YANG TERPAKAI: METODA PENELITIAN, METODA KUANTITATIF, TEORI-TEORI LAIN YANG SELARAS DENGAN SUBSTANSI PERSOALAN

17 PENENTUAN TUJUAN ADALAH:
AKIBAT YANG SECARA SADAR INGIN DICAPAI ATAU DIHINDARI HARUS: SPESIFIK TERUKUR TERJANGKAU REALISTIS DALAM KURUN WAKTU TERTENTU

18 PERUMUSAN ALTERNATIF ADALAH:
CARA-CARA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAU TAK LANGSUNG, SEJUMLAH TUJUAN DILUAR CARA-CARA YANG TELAH DIPAKAI METODA YANG TERPAKAI: METODA PENELITIAN METODA KUANTITATIF TEORI YANG RELEVAN DENGAN SUBSTANSI

19 PENDEKATAN ANALISA PENDEKATAN DASAR TEKNIK PRODUK
EKSTRAPOLATIF EKSTRAPOLASI TIME SERIES PROYEKSI TREND ESTIMASI TREND LINIER EXPONENTIAL DATA TRANSFORMATION METODA KATASTROFI TEORITIK TEORI PEMETAAN TEORI PREDIKSI MODEL KAUSAL ANALISA REGRESI ESTIMASI TITIK DAN INTERVAL ANALISA KORELASI PENILAIAN PENILAIAN INFOR- DELPHI PERKIRAAN MATIF ANALISA DAMPAK SILANG PENILAIAN FISIBILITAS W.N.DUNN 1994

20 ANALISA SEBAB AKIBAT DIGUNAKAN MANAKALA MASALAH MEMILIKI BANYAK ELEMEN, UNTUK MENGGAPAI AKAR MASALAH, BUKAN GEJALANYA PENYEBAB UTAMA PENYEBAB UTAMA MASALAH PENYEBAB UTAMA PENYEBAB UTAMA ADAPTASI: TURNER (2002)

21 CONTOH ANALISA SEBAB AKIBAT
MANUSIANYA TELAT TIDUR PERALATAN TERLALU CAPE TIDAK PUNYA JAM MOBIL RUSAK NYASAR TERLAMBAT TIBA DI KANTOR LALU LINTAS MACET TERNAK TERI JALAN BANJIR BANGUN TIDUR MALAS-MALASAN PENUNJANG LANGKAH

22 CURAH PENDAPAT (BRAINSTORMING)
DIGUNAKAN MANAKALA MASALAH AKAN LEBIH MUDAH DIPECAHKAN DENGAN FORUM CURAH PENDAPAT ATURAN MAINNYA: KETIKA MENGUMPULKAN PENDAPAT: 1. TIDAK SALING MENGKRITIK ATAS PENDAPAT YANG DILONTARKAN 2. JANGAN RAGU MENYAMPAIKAN PENDAPAT 3. MENGGABUNG ATAU MEMEPERBAIKI PENDAPAT ORANG LAIN 4. SEGERA SAMPAIKAN APA YANG MUNCUL DIBENAK 5. SEMUA ORANG BOLEH MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA

23 CURAH PENDAPAT (BRAINSTORMING)
KETIKA MEMILAH DAN MEMILIH PENDAPAT: HANYA MENDISKUSIKAN PENDAPAT-PENDAPAT YANG TERKUMPUL, BUKAN SIAPA YANG MENYAMPAIKANNYA

24 DISKUSI SEBAIKNYA DILAKUKAN DALAM JUMLAH PESERTA YANG SEDIKIT, BILA TERLALU BANYAK MAKA AKAN ADA YANG MEMONOPOLI PEMBICARAAN DAN YANG LAIN DIAM SAJA BILA PESERTA BANYAK, MAKA HARUS DIBAGI MENJADI BEBERAPA KELOMPOK TIAP KELOMPOK DIFASILITASI OLEH PENDAMPING

25 PENDAMPING HARUS SENANTIASA MENJAGA FOKUS DISKUSI, AGAR PRODUKTIF
PENDAMPING MEMBUAT PERTANYAAN DAN DIJAWAB PESERTA BERGILIRAN PEMBICARA HARUS DIBATASI WAKTUNYA TULISKAN KESEPAKATAN-KESEPAKATAN ATAU HASIL-HASIL DISKUSI

26 ATURAN DISKUSI: DISKUSI - MENDENGARKAN PESERTA YANG SEDANG BICARA
- HANYA SATU ORANG BICARA PADA SATU SAAT - BILA INGIN BERTANYA ATAU BERPENDAPAT HARUS MENGACUNGKAN TANGAN - JANGAN MEMOTONG PEMBICARAAN ORANG LAIN - JIKA TIDAK SEPENDAPAT, SAMPAIKAN KRITIK, DALAM HAL INI MENGKRITIK SUBSTANSINYA BUKAN ORANGNYA - JANGAN MENTERTAWAKAN ORANG YANG SEDANG BICARA, KECUALI DIA MELUCU

27 PRESENTASI PENDAPAT DARI LUAR PESERTA SANGAT BERGUNA UNTUK MENAMBAH WAWASAN. TETAPI JANGAN SAMPAI PESERTA MENJADI RENDAH DIRI DENGAN PENDAPAT ORANG LUAR INI. PENYAJIAN DALAM BENTUK PRESENTASI. CERAMAH ATAU PIDATO PANEL DISKUSI PANEL INFORMAL / LESEHAN PRESENTASI DARI PESERTA YANG MEMILIKI PENGALAMAN TENTANG SUBSTANSI PRESENTASI DARI KELOMPOK DISKUSI

28 SIMULASI DALAM SIMULASI, PESERTA MEMERANKAN SESEORANG SEBAGAIMANA DALAM KEHIDUPAN NYATA SEMUA ORANG MEMERANKAN SATU PERAN KEMUDIAN MELAKUKAN KEGIATAN SEOLAH-OLAH DALAM ALAM NYATA YANG DILAKUKAN SETIAP HARI YANG MENYANGKUT SUBSTANSI TERTENTU. DALAM SIMULASI INI BIASANYA DIPILIH SUBSTANSI YANG TERKAIT DENGAN PROSES PERENCANAAN DAN DIAKHIR SIMULASI MENGHASILKAN KEPUTUSAN ATAU SARAN

29 WORKSHOP ATAU LOKAKARYA
LOKAKARYA MERUPAKAN FORUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF. BIASANYA BERBENTUK KUMPULAN ATAU PELATIHAN DALAM BEBERAPA HARI TERTENTU UNTUK MENGHASILKAN ATAU MEMECAHKAN SUATU MASALAH LOKAKARYA UMUMNYA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN PRESENTASI ATAU PANEL DENGAN DISKUSI DARI PARA PESERTA YANG DIFASILTASI OLEH PENDAMPING JADI DI DALAM LOKAKARYA, PARA PESERTA HARUS AKTIF BERPERAN SERTA, TIDAK HANYA SEBAGAI PENDENGAR.

30 PENYUSUNAN MODEL ADALAH
PENYEDERHANAAN DARI KENYATAAN PERSOALAN YANG DIHADAPI, DIWUJUDKAN DALAM HUBUNGAN KAUSAL DAN FUNGSIONAL BENTUK BENTUK MODEL: MODEL SKEMATIK (FLOWCHART, PANAH) MODEL FISIK (MINIATUR, MAKET) MODEL GAME ATAU SIMULASI (PEPERANGAN) MODEL SIMBOLIK (EKONOMETRIK, MATEMATIK)

31 PENENTUAN KRITERIA UNTUK
MENILAI ALTERNATIF-ALTERNATIF. KRITERIA HARUS JELAS DAN KONSISTEN MENYANGKUT: EKONOMI POLITIK ADMINISTRASI HUKUM ETIKA DAN FALSAFAH

32 PENILAIAN ALTERNATIF TUJUAN:
MENDAPATKAN GAMBARAN TINGKAT EFEKTIVITAS DAN FISIBILITAS TIAP ALTERNATIF DALAM PENCAPAIAN TUJUAN MISALNYA: SEGI EKONOMI, PALING EFISIEN SEGI POLITIS, PALING BISA DITERIMA SEGI ADMINISTRASI, PALING BISA DILAKSANAKAN SEGI ETIS FILOSOFIS, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA

33 PERUMUSAN REKOMENDASI
UNTUK MERUMUSKAN SARAN MENGENAI ALTERNATIF YANG DIPERHITUNGKAN DAPAT MENCAPAI TUJUAN SECARA OPTIMUM TERMASUK DIDALAMNYA STRATEGI PELAKSANAAN DARI SETIAP ALTERNATIF.

34 PRODUK ANALISA KEBIJAKAN (MENURUT MUSTOPADIDJAJA)
BERUPA LAPORAN BERISI: 1. RINGKASAN EKSEKUTIF 2. BATASAN PERMASALAHAN 3. KRITERIA PENILAIAN 4. ALTERNATIF KEBIJAKAN 5. ANALISA ALTERNATIF 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

35 PUBLIC POLICY MAKING ACTORS (ADAPTED FROM KINGDON 1995)
PRESIDENT ADMINISTRATION PRESIDENT STAFFS POLITICAL APPOINTEES GOVERNMENT BUREAUCRATS CONGRESS ACTORS INTEREST GROUP ACADEMICS/RESEARCHERS/CONSULTANTS OUTSIDE GOVERNMENT THE MEDIA ELECTIONS RELATED PARTICIPANTS (CAMPAIGNERS/POLITICAL PARTIES) PUBLIC OPINION

36 KESEPAKATAN UNTUK KEPUTUSAN
KEBIJAKAN DARI SISI TEKNOKRATIS KEBIJAKAN DARI SISI POLITIS * SEGI EKONOMI, PALING EFISIEN * SEGI POLITIS, PALING BISA DITERIMA * SEGI ADMINISTRASI, PALING BISA DILAKSANAKAN * SEGI ETIS FILOSOFIS, TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA KESEPAKATAN DISTORSI KEBIJAKAN

37 6 PRINSIP ETIKA PEMBUATAN KEBIJAKAN (B. SOBANDI 2003)
PRINSIP KETUHANAN BERORIENTASI PADA KETUHANAN YANG MAHA KUASA, KEWENANGAN PEMBUATAN KEBIJAKAN ADALAH AMANAH PRINSIP KEMANUSIAAN UNTUK KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA, KINI DAN DIMASA DATANG PRINSIP KESEIMBANGAN KESEIMBANGAN ANTARA NILAI KETUHANAN DAN MANUSIAWI PRINSIP KEADILAN BERORIENTASI PADA KEADILAN DAN TEPAT SASARAN PRINSIP PELAYANAN BEORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT PRINSIP KETELADANAN DIMULAI DENGAN CONTOH DAN TELADAN YANG BAIK DARI PEMBUAT KEBIJAKAN

38 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DILAKUKAN OLEH 1. DEPARTEMEN 2. LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN 3. DAERAH 4. MASYARAKAT

39 EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN
MELIPUTI ASPEK 1. MASUKAN (INPUTS) 2. KELUARAN (OUTPUTS) 3. HASIL (OUTCOMES) 4. MANFAAT (BENEFITS) 5. DAMPAK (IMPACTS)

40 PERUBAHAN DAN PENCABUTAN KEBIJAKAN
EVALUASI KEBIJAKAN MERUPAKAN AKHIR DARI SUATU SIKLUS KEBIJAKAN, SETELAH ITU, 1. KEBIJAKAN DILANJUTKAN (POLICY CONTINUATION) 2. PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN KEBIJAKAN (POLICY CHANGE/ALTERATION) 3. PENCABUTAN KEBIJAKAN (POLICY TERMINATION)