Pola Kerja dan Komunikasi Politik dengan Konstituen

Presentasi berjudul: "Pola Kerja dan Komunikasi Politik dengan Konstituen"— Transcript presentasi:

1 Pola Kerja dan Komunikasi Politik dengan Konstituen
Elnino From DPD Pola Kerja dan Komunikasi Politik dengan Konstituen

2 Elnino dilatari oleh citra :
Terpilih dengan murni, sama sekali tanpa money politics. Dikenal sebagai caleg yang mendapat sumbangan dari para pemilihnya. Sewaktu kampanye, tercitrakan bukan sebagai orang kaya. Sewaktu kampanye, tercitrakan cerdas, muda dan berani. Sehingga harus bekerja untuk buktikan bahwa citra itu adalah fakta, bukan hanya sekedar citra.

3 Bagaimana Bekerja ? Dibantu oleh “Tim-9 Jaringan Sahabat Elnino”, yaitu tim “Ring-1” di masa kampanye. 100 % dari seluruh pendapatan di DPD (gaji + tunjangan) diserahkan ke Tim-9, Elnino setiap bulan propose untuk kebutuhan hidup dan operasional di Jakarta. Sisanya dipakai oleh Tim-9 untuk program-program kerakyatan dan program pencerahan. Tim-9 tidak digaji, sukarelawan murni. Dapat ‘uang rokok’ kalau jadi ketua panitia kegiatan. Program utama : “Pencerahan” dan “Kerakyatan”. Publikasi adalah tanggungjawab Tim-9  bukan untuk ria, tapi sebagai ‘laporan pertanggungjawaban’.

4 Tim-9

5 Program Pencerahan Tim-9
Tour dari desa ke desa, KAJIAN tentang Peradaban Islam, Indonesia dan Nilai Lokal Gorontalo. Tour ke organisasi-organisasi mahasiswa. Kegiatan rutin tahunan “Islamic Leadership Training”. Karya tulis / artikel di koran-koran lokal seputar budaya, politik dan Islam. Tour ke radio-radio untuk bicara tentang budaya, politik dan Islam. Di masa Reses DPD-RI, tim-9 mengikutkan Elnino untuk presentasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

6 Program Kerakyatan Tim-9
Pemberian penghargaan dan insentif tambahan kepada 30 (tiga puluh) “guru pejuang” dan “tokoh desa” se- Provinsi Gorontalo. ( + sponsor)

7 Program Kerakyatan Tim-9
BMT  Pembiayaan (kredit) tanpa bunga. (skrg sdh 81 nasabah) BMT  “Bisnis Silaturahim” (50 anak)

8 Program Kerakyatan Tim-9
Usaha pengumpulan buku dari Jakarta untuk dibagikan di Gorontalo. (buku pelajaran sekolah, buku petani, nelayan, dll).

9 Bekerja Sebagai Anggota DPD (1) Jabatan di DPD
Wakil Sekretaris Kelompok DPD di MPR (“fraksi DPD”). Wakil Koordinator Timja Opini Publik DPD RI. Anggota Komite 1 DPD RI : menangani Otoda, Pemda, Pilkada, Kepengawaian, dll. Inisiator dan Koordinator Parliamentary’s Group on MDGs DPD RI. Ketua Panja RUU Pemilukada DPD-RI.

10 Bekerja Sebagai Anggota DPD (2) Konsep yang diperjuangkan
Amandemen UUD NRI 1945 secara komprehensif. Perubahan sistem otonomi daerah  titik berat di level provinsi untuk daerah- daerah tertentu.

11 Aksi penuntasan Century Gate
Inisiator, deklarator dan terpilih sebagai Koordinator Parliamentary’s Group on MDGs DPD RI Menyerahkan aspirasi Gorontalo di Sidang Paripurna DPD-RI Membacakan Pandangan Umum dalam Sidang Paripurna DPD-RI

12 Pelatihan Staf Ahli DPR-DPD RI
Dialog “Kepentingan Daerah vs. Kepentingan Nasional” Dialog Nasional tentang Otoda menurut Para Anggota DPD-RI Menyerahkan aspirasi Gorontalo Kepada Menhut RI usai RDPU

13 Komunikasi Politik Nomor Hape diketahui oleh semua konstituen.
Laporan rutin via Harian “Radar Gorontalo”, setiap 3 bulan. Semua yang telah dilakukan sejak awal tetap dimasukkan dalam laporan. Khusus untuk “Laporan 1 Tahun di DPD”, dicetak dalam bentuk koran sebanyak 20 ribu eksemplar, untuk diedarkan oleh “Jaringan Sahabat Elnino” yang dimanage oleh Tim-9.

14 Terimakasih…