Sistem ekonomi internasional Pasca PD II  liberalisme dan sosialisme- komunis Indonesia  melakukan upaya perbaikan ekonomi Kondisi ekonomi Indonesia.

Presentasi berjudul: "Sistem ekonomi internasional Pasca PD II  liberalisme dan sosialisme- komunis Indonesia  melakukan upaya perbaikan ekonomi Kondisi ekonomi Indonesia."— Transcript presentasi:

1 PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP PERUBAHAN DAN EKONOMI INDONESIA

2 Sistem ekonomi internasional Pasca PD II  liberalisme dan sosialisme- komunis Indonesia  melakukan upaya perbaikan ekonomi Kondisi ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan  sangat buruk a. Inflasi sangat tinggi b. Beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali c. Menurunnya volume perdagangan internasional

3 Upaya pemerintah dalam menangani masalah ekonomi Indonesia setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Pemerintah RIS melakukan pinjaman luar negeri  Exim Bank of Wahsington Mengubah struktur ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional  Program kabinet Syahrir ( Program Benteng ) untuk melindungi usaha-usaha pribumi. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)  menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan anggota organisasi dan memperkokoh ekonomi bangsa Indonesia Melaksanakan industrialisasi

4 1. Perkembangan Ekonomi Indonesia
Masa Pemerintahan Presiden Soekarno Indonesia menjalin hubungan dengan dunia luar dengan tujuan meningkatkan kegiatan ekspor Masa Pemerintahan Presiden Soeharto - Ekonomi Indonesia berhasil di pulihkan - Hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain terus membaik - Mengadakan Pembangunan jangkan pendek dan jangka panjang

5 2. Demokrasi Ekonomi Dampak Ekonomi Indonesia mengalami kemajuan
Indonesia melaksanakan Demokrasi Ekonomi  UUD 1945 pasal 33 dengan asas kekeluargaan Dampak Ekonomi Indonesia mengalami kemajuan Terjadi perubahan ekonomi di Indonesia : Agraris  industri Pedesaan  perkotaan Tradisional  modern

6 Bergantung pada SDA  dimotori SDM
DI dominasi negara  peran masyarakat yang besar Pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata 7% pertahun Indonesia berani mengajak negara-negara di sekitarnya untuk membentuk perdagangan bebas di Asia Tenggara dan Asia Pasifik

7 Politik Luar Negeri Indonesia
Politik LN Indonesia  Politik Bebas Aktif Landasan: a. Ideal  Pancasila b. Konstitusionilnya  Pembukaan UUD’ alinea 4

8 Rumusan politik LN Indonesia :
Moh. Hatta a. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. b. memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat c. meningkatkan perdamaian internasional d. meningkatkan persaudaraan antar bangsa

9 2. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1978
Indonesia turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtra Sapta Krida Kabinet Pembangunan III Mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan nasional

10 Tujuan politik luar negeri Indonesia
Menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Ikut serta menciptakan perdamaian dunia Menggalang persaudaraan antara bangsa sebagi realisasi dari semangat Pancasila

11 Politik LN sebelum peristiwa G-30-S /PKI
Masa Demokrasi Liberal  Bebas Aktif - Tantangan Nasional - Tantangan Internasional b. Masa Demokrasi Terpimpin Penentu Kebijakan  Presiden Lebih cenderung mendekati negara-negara Blok Timur 1. Faktor Dalam Negeri Pollitik di Indonesia lebih di dominasi oleh PKI ( Poros Jakarta – Hanoi – Phnom Penh – Peking – Pyongyang )

12 2. Faktor Luar Negeri - Sikap negara-negara Barat yang kurang mendukung perjuangan bangsa Indonesia - Blok Barat secara sepihak membatalkan penjualan persenjataan kepada bangsa Indonesia.

13 Konfrontasi dengan Malaysia
Pembentukan Negara Federasi Malaysia Dwikora : 1. Perhebat pertahanan Revolusi Indonesia Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolin Malaysia Tangga 7 Januari 1965 Indonesia keluar Dari PBB

14 2. Politik LN setelah peristiwa G-30-S /PKI
Tanggal 28 September Indonesia kembali aktif menjadi anggota PPB Dalam persidangan DK PBB tahun 1974 Adam Malik terpilih menjadi Ketua Majelis Umum Indonesia kembali menjalin hubungan dengan Malaysia

15 Landasan politik luar negeri Indonesia
Tap MPRS No XII/MPRS/1966, Penegasan Kembali Politik Luar Negeri Indonesia Tap MPRS No XXIII/MPRS Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Tap MPRS No XI/MPRS/1968 Tugas Pokok Kabinet Pembangunan Tap MPR No IV / MPR / 1973 tentang GBHN