PERAN IPI DALAM PEMBINAAN PUSTAKAWAN SEKOLAH DI KOTA BOGOR

Presentasi berjudul: "PERAN IPI DALAM PEMBINAAN PUSTAKAWAN SEKOLAH DI KOTA BOGOR"— Transcript presentasi:

1 PERAN IPI DALAM PEMBINAAN PUSTAKAWAN SEKOLAH DI KOTA BOGOR
Eka Kusmayadi

2 KERANGKA PAPARAN 1. Pustakawan dalam Perpektif UU ASN
2. Perubahan Paradigma Pustakawan 3. Peran IPI Bogor-Depok

3 JF PUSTAKAWAN DALAM PERSPEKTIF UU ASN
1 JF PUSTAKAWAN DALAM PERSPEKTIF UU ASN

4 UU No 43/2007 Pustakawan PNS Pustakawan di Lembaga Swasta “Pustakawan adalah PermenPAN&RB No.9/2014 Pustakawan PNS/ASN

5 ROADMAP ASN 2015-2019 SASARAN 2015 2016 2017 2018 2019 SASARAN 1
Perencanaan ASN sesuai arah pembangunan nasional & potensi daerah Peren. Peg. ASN & Formasi Khusus Redistribusi Pegawai SMART ASN Berbasis Sistem Merit SASARAN 1 Moratorium CPNS Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN Pengadaan ASN Bebas KKN Standar Kompetensi JPT & JA Rekruitmen CPNS & PPPK Penyelarasan Kompetensi dgn JPT & JA Gen Y Management SASARAN 2 Pengembangan Assessment Centre Sertifikasi Jabatan ASN Talent Management JPT & JA ASN Profesionalisme ASN Inpassing nasional JF Gaji & Tunjangan berbasis kinerja Internship ASN-Swasta SASARAN 3 Capacity Building ASN Penguatan JF

6 JABATAN ASN DALAM UU ASN
UTAMA PPPK JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA PRATAMA PNS ADMINISTRATOR KEAHLIAN JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PPPK PENGAWAS KETRAMPILAN PELAKSANA

7 PERMENPAN RB NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA SDM Pustakawan yang memiliki kompetensi Sertifikasi kompetensi Pengembangan karier & profesionalisme Pustakawan IMPLIKASI SOLUSI Pengelolaan, pelayanan, pengembangan perpustakaan tidak optimal Pengaturan kembali Jabatan Fungsional Pustakawan (PERMENPAN 9/2014) SDM pustakawan harus berbasis kompetensi (UU 43/2007 ttg Perpustakaan) PERMASALAHAN KEBUTUHAN

8 JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN IV/d-IV/e BUP 65 UTAMA IVa-IV/b-IV/c BUP 60 MADYA III/c-III/d BUP 58 MUDA III/a-III/b BUP 58 PERTAMA III/c-III/d BUP 58 PENYELIA III/a-III/b BUP 58 PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA II/b-II/c-II/d BUP 58 TERAMPIL: 1.617 AHLI: 1.403

9 1. UJI KOMPETENSI PUSTAKAWAN
POKOK-POKOK PENGATURAN KEMBALI JF PUSTAKAWAN 1. UJI KOMPETENSI PUSTAKAWAN Pustakawan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, HARUS MENGIKUTI DAN LULUS UJI KOMPETENSI Dikecualikan bagi Pustakawan yang telah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI Ketentuan uji kompetensi diatur dengan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI selaku pimpinan Instansi Pembina Berlaku untuk ASN dan Swasta

10 Pustakawan PNS dan Swasta
Keharusan meningkatkan KOMPETENSI Kewajiban mengikuti Sertifikasi  SKKNI PEMBINAAN Lembaga tempat bekerja (sekolah) Dinas Pendidikan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Organisasi Profesi  IPI Forum / Komunitas

11 ANALISIS JABATAN dan PERHITUNGAN BEBAN KERJA
POKOK-POKOK PENGATURAN KEMBALI JF PUSTAKAWAN 2. FORMASI JF PUSTAKAWAN INDIKATOR Koleksi Perpustakaan; jumlah Pemustaka; jumlah jenis layanan; dan luas wilayah layanan FORMASI jenis pekerjaan; sifat pekerjaan; analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu; prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan peralatan yang tersedia Dasar: ANALISIS JABATAN dan PERHITUNGAN BEBAN KERJA FORMASI PNS PUSAT FORMASI PNS DAERAH

12 3. PENURUNAN JABATAN POKOK-POKOK PENGATURAN KEMBALI JF PUSTAKAWAN
Pustakawan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat *) berupa PEMINDAHAN dalam rangka PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru *) Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (sebelum dikeluarkannya PP Kinerja dan Disiplin PNS yang baru) Etika Pustakawan ????

13 (tidak termasuk pendidikan formal)
ANGKA KREDIT: UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN UNSUR SUB UNSUR NILAI UTAMA a. Pendidikan; b. Pengelolaan Perpustakaan; c. pelayanan Perpustakaan; d. Pengembangan Sistem Kepustakawanan; dan e. pengembangan profesi. Min ≥ 80% (tidak termasuk pendidikan formal) kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pustakawan pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Kepustakawanan; peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan; keanggotaan dalam Organisasi Profesi; keanggotaan dalam Tim Penilai; perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya. Maks ≤ 20% PENUNJANG

14 PERUBAHAN PARADIGMA PUSTAKAWAN
2 PERUBAHAN PARADIGMA PUSTAKAWAN

15 Statistik Kota Bogor SD SMP/MTs  > 61 buah
SMA/SMK/MA  > 94 buah

16 Persepsi Pustakawan terhadap Fungsi Sistem Informasi Perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Manajemen Pelayanan Literasi Komunikasi SMAN 1 Parongpong 30% 20% 10% SMAN 3 Cimahi SMAN 2 Bandung 25% 15% SMAN 3 Bandung SMAN 6 Bandung 35% SMPN 9 Bandung SMPN 12 Bandung Rataan 26% 28% 16%

17 Persepsi Pengguna terhadap SI Perpustakaan
Kepala Sekolah Guru Kepala Perpustakaan Staf Perpustakaan Siswa SMAN 1 Parongpong 30% 15% 20% 25% 10% SMAN 3 Cimahi 35% SMAN 2 Bandung SMAN 3 Bandung SMAN 6 Bandung SMPN 9 Bandung SMPN 12 Bandung Rataan 24% 28% 14%

18 Alasan Dukungan pimpinan rendah Belum menerapkan SI Kurang sosialisasi
Tidak ada konten perpustakaan Kerjasama perpustakaan-guru kurang

19 PUSTAKAWAN HARUS DINAMIS PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
PARADIGMA BARU DAN TANTANGAN PUSTAKAWAN MEDIA INFORMASI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PARADIGMA BARU LAYANAN PEMUSTAKA

20 MEDIA INFORMASI 1 Perpustakaan sebagai Pusat Informasi yang memanfaatkan berbagai Media Informasi Penguasaan teknologi informasi merupakan suatu keniscayaan bagi pustakawan; Pustakawan bukan lagi hanya “penjaga buku” atau mengolah fisik berbagai media informasi, tetapi mengelola isi yang terkandung di dalamnya; Perpaduan antara perpustakaan tradisional dan perpustakaan digital Berbagai universitas di dunia mengalokasikan dana pengembangan perpustakaan yang 90% nya digunakan untuk penambahan koleksi digital

21 2 LAYANAN Perpustakaan sebagai pusat informasi yg memberikan pelayanan publik secara efektif, cepat, murah serta berorientasi global Pustakawan sebagai Gate keeper yang bertugas menseleksi, mengatur dan menyalurkan arus informasi Pustakawan memiliki berbagai sarana akses dan mengetahui berbagai sumber informasi serta strategi untuk mengetahui dan mendapatkannya Penguasaan bahasa, terutama Bahasa Inggris diperlukan untuk mengakses informasi dari luar negeri

22 CONTOH LAYANAN PERPUSTAKAAN YG TERINTEGRASI
ASAL PERPUSTAKAAN JUDUL BUKU YANG DICARI PERPUSTAKAAN YANG MEMILIKI KOLEKSI BUKU DIMAKSUD ALTERNATIF LAYANAN

23 3 PEMUSTAKA Perpustakaan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan pemustakanya Gen Y: hidup dalam dunia teknologi informasi dan selalu terhubung scr online Perlunya perubahan layanan, program, desain penataan ruangan, serta perilaku pustakawan pengembangan perpustakaan digital peningkatan hard skills dan soft skills pustakawan peningkatan fasilitas (sambungan listrik, internet kecepatan tinggi, wifi/hotspot, dsb)

24 National Project of Digital Library Network-China
Zhan Furui National Library of China National Project of Digital Library Network-China

25 3 PERAN IPI BOGOR-DEPOK

26 REKRUITMEN (TES CPNS & PPPK DG CAT)
AD/ART

27 Keanggotaan IPI

28

29

30 STRUKTUR ORGANISASI Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Komisi 2
Organisasi dan Keanggotaan Komisi 2 Penerbitan dan Pulikasi Komisi 3 Pengabdian pada masyarakat dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Komisi 4 Usaha Dana Komisi 5 Pengembangan Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Komisi 6 Pengembangan Citra Profesi

31 KESIMPULAN SDM Pustakawan yang Profesional Pustakawan sebagai suatu PROFESI Manajemen Pembinaan Pustakawan secara tepat Perlu adanya forum/komunitas

32 Harapan Kinerja perpustakaan meningkat
Berkembangnya sarana perpustakaan Meningkatnya kerjasama perpustakaan SI Perpustakaan terintegrasi

33 TERIMA KASIH

34 Forum Perpustakaan Sekolah Kota Bogor
SMP/MTs SMA/SMK/MA Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris :

35 DAFTAR PUSTAKA Setiawan Wangsaatmaja Roadmap ASN Dalam Perspektif UU ASN. Antisipasi Terhadap Pengembangan Jf Pustakawan. Padang, 7 Oktober Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi