Implikasi Sosial dan Politik Birokratisasi

Presentasi berjudul: "Implikasi Sosial dan Politik Birokratisasi"— Transcript presentasi:

1 Implikasi Sosial dan Politik Birokratisasi
Nama Kelompok 6 IVI ARINI WULANDARI RAHMADINTA RANGGA MUHAMMAD FACHRI DANAN KUSUMA SUTRI WIDODO

2 Filosofi dari Birokratisme
Antagonisme politik menyebabkan perpecahan dua kubu, para tiran ( dan pendukungnya ) serta para pendukung pemerintahan populer. Konflik politik ini sebagai bentuk perjuangan berbagai kelompok untuk meraih supremasi. Dalam antagonisme ini Negara selalu benar dan orang tersebut selalu salah. Negara adalah wakil dari kesejahteraan bersama dengan keadilan, peradaban, dan kebijaksanaan yang unggul. Kediktatoran inilah yang membuat munculnya istilah “Akulah Negara” oleh para birokrat tirani.

3 Lanjutan . . . Inti dari filsafat birokratisme : para birokrat adalah hamba hukum. Jika mereka melanggar hukum, tidak ada kekebalan yang menaunginya. Bagi negara, Anda diangkat, dilantik, dan dibayar untuk menegakkan hukum. Negara adalah satu-satunya lembaga yang berhak untuk menerapkan paksaan dan membatasi sikap birokrat yang menimbulkan bahaya pada individu dan menegakkan penerapan hukum.

4 Kepuasan Birokrasi Para pejabat bertugas untuk melayani masyarakat. Kantornya telah didirikan secara langsung atau tidak langsung berdasarkan tindakan legislatif dan oleh alokasi dari sarana yang diperlukan untuk mendukung dalam anggaran tersebut. Para birokrat mengeksekusi hukum di negaranya. Dalam menjalankan tugasnya ia menganggap bahwa dirinya berguna bagi masyarakat, bahkan ketika hukum harus menempatkannya dalam praktek yang merugikan kesejahteraan bersama tersebut.

5 Pemikiran Birokratisasi
Tren modern dari birokrasi totalitarianisme akan terjadi jika para pendukung tidak berhasil menanamkan doktrinisasi ajaran mereka. Di sebagian besar negara dari benua Eropa universitas yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Abad 19, Liberalisme mencoba membatasi Departemen Pendidikan dengan cara mengganggu kebebasan Profesor untuk mengajar apa yang mereka anggap benar dan tepat. Profesor dipilh oleh pemerintah untu memasukkan doktrin pandangan kemahakuasaan pemerintah dan mengecilkan pengaruh ekonomi.

6 Lanjutan. Hukum ekonomi dianggap semacam pemberontakan
Lanjutan Hukum ekonomi dianggap semacam pemberontakan. Karena jika ada hukum ekonomi, maka pemerintah tidak dapat dianggap sebagai mahakuasa, sebagai keharusan kebijakan mereka hanya bisa berhasil ketika disesuaikan dengan pengoperasian hukum-hukum dari ekonomi itu sendiri. Para profesor ilmu ilmu sosial dari universitas mencela konsep bahwa ada keteraturan dalam fenomena ekonomi. Tidak semua dalam kekuasaan pemerintah untuk membuat semua orang lebih makmur. Negara memberikan subsidi, Subsidi tidak pernah dibayar oleh pemerintah dari dana sendiri tapi berasal dari mengorbankan pembayar pajak . pemerintah tidak dapat memberikan jika tidak mengambil dari seseorang.

7 Siapa yang harus menjadi Tuan?
Di bawah setiap sistem pembagian kerja prinsip untuk kegiatan koordinasi dari berbagai spesialisasi sangat dibutuhkan. Upaya Spesialis akan tanpa tujuan dan bertentangan dengan tujuan jika ia tidak menemukan panduan dalam supremasi masyarakat. Tentu saja, Tujuan dari spesialis kerja ini akhir produksinya adalah untuk melayani konsumen. Salah satu ketidaksenangan terhadap sistem liberal dan sistem demokrasi kapitalisme adalah bahwa ia menekankan hak individu namun mengabaikan tugas-tugasnya. Orang berdiri di atas hak-hak mereka dan lupa kewajiban mereka. Karena dari sudut pandang sosial, tugas warga lebih penting daripada hak-hak mereka.

8 Lanjutan Di bawah masyarakat pasar motif keuntunganya adalah mencari laba mengarahkan prinsip. Di bawah pengendalian pemerintahan adalah cara hidup yang teratur. vs

9 Lanjutan…. Semua spesialis, apakah pengusaha atau orang-orang profesional, sepenuhnya menyadari ketergantungan mereka pada arahan konsumen. pengalaman sehari-hari mengajarkan mereka bahwa, di bawah kapitalisme, tugas utama mereka adalah untuk melayani konsumen. di bawah birokrasi Model seperti Kediktatoran dan totalitarianisme menimbulkan ketidakbebasan untuk membangun sesuai dengan ide-idenya sendiri. Para spesialis atau ahli harus mematuhi dengan selera atasan birokrasi, dan mereka sendiri akan tunduk pada keinginan diktator tertinggi.

10 Lanjutan lagi. Pertanyaan adalah: Siapa yang harus menjalankan negara
Lanjutan lagi Pertanyaan adalah: Siapa yang harus menjalankan negara? Para pemilih atau birokrat? Birokratisasi adalah tempat berlindung. Para ahli menyadari supremasi birokrasi selalu tidak effisien namun fakta bahwa ia tidak dapat berhasil dalam sistem kompetitif jika tidak ada campur tangan birokrat serta kesadaran penuh birokrat untuk melayani seluruh warga yang ingin memerintah mereka.

11 TERIMA KASIH

12 PERTANYAAN Aringga Diaz (1): Apakah bisa penerapan antagonisme Birokrasi? Agus Suryaman (1): Apakah kebiasaan budaya korupsi telah berasal dr abad 19, mencari pencegahan thd hukum ekonomi Aditya Afif P. (1): Apa yang bisa membatasi prilaku patologi birokrasi para birokrat?