Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Presentasi berjudul: "Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016"— Transcript presentasi:

1 Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
”Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah” Hasil Diskusi Komisi VII

2 TIM KOMISI VII TEMA Efektivitas Birokrasi, Pelibatan Publik, dan Hubungan Pusat dan Daerah
Ketua Komisi : DARYANTO Sekretaris : ANDIKA CAHYADI Koordinator Perumus : ALI SUHRI Tim Perumus : NOVI RAHARDJO SYAMSUL RIZAL FEBRI HENDRI GUNAS MAHDIANTO HUSEIN HENAULU H. ANWAR SAAD ADI SUHERMANTO Anggota Komisi : 74 Anggota Komisi yang Hadir : 54 Anggota Komisi yang Tidak Hadir : 20 Tim Substansi : 8

3 TEMA BAHASAN Penataan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Perencanaan dan Penganggaran Pengawasan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev

4 HASIL DISKUSI KOMISI VII

5 Unit Kerja/ Stakeholder Terkait
SUB-TEMA 1 : Penataan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Ketidakharmonisan Peraturan Inventarisasi peraturan perundang-undangan Koordinasi antar Kementerian Advokasi terhadap UU Sisdiknas Kemendikbud, Pemda Prop/Kab/Kota, Kemenkeu, Kemenag, LSM, dan Sekolah 2 Penataan Kelembagaan Dikbud Identifikasi Evaluasi Penyusunan konsep Fasilitasi konsolidasi pusat dan daerah Kemendikbud, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemenkumham, Pemda Prop/Kab/Kota 3 Regulasi partisipasi publik di semua jenjang pendidikan Penyusunan Perda/Perbub/Perwali Dinas pendidikan, DPRD Kab/Kota, Asosiasi (Organisasi Guru, Dewan Pendidikan , Aparat Penegak Hukum)

6 SUB-TEMA 2 : Perencanaan dan Penganggaran
No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Politik Anggaran yang didukung oleh Regulasi Sinkronisasi peraturan jelas dan implementatif Reward & punishment Kepatuhan pada peraturan Perbaikan sistem menjadi E-Goverment Penyusunan program kegiatan sesuai kebutuhan (skala prioritas) Keseimbangan pengambilan kebijakan yang dianalisis dgn sistem Bottom up - Top down Kemendikbud, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, LSM, Legislatif 2 Akurasi Data Koordinasi dan sinkronisasi Uji Publik Kemendikbud, Dinas Pendidikan, BPS, PDSP, SKPD, Sekolah, Perguruan Tinggi, TNP2K, Kemenkominfo, LSM dan masyarakat 3 Transparansi dan Akuntabilitas SDM perencanaan yang profesional Pelibatan publik Pemenuhan kebutuhan riil pendidikan Kemendikbud, Bappenas, Bappeda, Itjen Kemendikbud, Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Sekolah/Lembaga

7 Unit Kerja/ Stakeholder Terkait
SUB-TEMA 3 : Pengawasan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaaan di Pusat dan Daerah No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Pelibatan Publik Sosialisasi Perda untuk transparansi (keterbukaan informasi) Mengadvokasi terkait program dan anggaran pendidikan dan kebudayaan Penguatan peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah DPRD, Kepala daerah, Dinas Pendidikan, LSM, Kemendikbud, Penggiat Pendidikan 2 Koordinasi pusat dan daerah serta koordinasi antar K/L Sinkronisasi data pendidikan ditingkatkan Mempercepat proses penyusunan juknis/juklak. Juklak.nis turun sebelum proses APBD tahun berikutnya Harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan perundang-undangan Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkumham, DPR, Dinas Pendidikan, Sekolah 3 Peningkatan kualitas SDM Pengawasan Pengetahuan teknis dan proyek-proyek yang diawasi (hard skill) Pengelola keuangan yang bersertifikat pada sekolah/Lembaga Kemdikbud, Kepala Daerah

8 TERIMA KASIH