RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH

Presentasi berjudul: "RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH
JAWA TENGAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN: Kemajuan Pembangunan Kesehatan Masalah yg dihadapi Kebijakan Pembangunan Keseheatan KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMB. KES. HIRARKHI PERENCANAAN ISU STRATEGIS GRAND STRATEGY KEBIJAKAN PERENCAAN DAN ANGGARAN

2 PEMBANGUNAN KESEHATAN
I. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Sebelum saya menyampaikan kebijakan pembangunan kesehatan, khususnya untuk tahun 2008, ada baiknya bila kita meninjau terlebih dahulu sejauh mana hasil pembangunan kesehatan sampai dewasa ini, dan masalah dan hambatan yang masih dihadapi saat ini dan ke depan KEMAJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN MASALAH YANG DIHADAPI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

3 Perbandingan peringkat HDI dg beberapa negara
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari IPM adalah Umur Harapan Hidup yang merupakan indikator dampak dari pembangunan kesehatan. Pada tahun 1995, IPM Indonesia(peringkat 108) jauh lebih baik di banding China (pada peringkat 111), tapi setelah tahun 2000 IPM China terus membaik secara signifikan, sehingga pada tahun 2006 berada pada peringkat 81. Sedangkan IPM Indonesia relatif stanant, di mana pada tahun 2006 jauh lebih buruk dari China yaitu pada peringkat 108 (dibanding China pada peringkat 81).

4 PROGRAM ASKESKIN Th. 2005 : 36,1 juta jiwa (semester 1)
Program Askeskin telah dilaksanakan sejak tahun 2005, sebagai penyempurnaan dari program-program terdahulu yang berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara gratis. Sebagaimana diketahui akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi karena faktor geografi dan ekonomi. Oleh karena itu Program Askeskin ini diselenggarakan untuk mengatasi akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, utamanya karena kemampuan membayarnya sangat lemah (ekonomi). Melalui Program Askeskin ini, masyarakat miskin yang sakit dapat memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit secara gratis, karena biayanya atau preminya dibayar/ditanggung oleh Pemerintah. Sasaran masyarakat miskin yang dicakup tahun demi tahun terus meningkat, dimana pada tahun 2007 mencakup 76,4 juta penduduk miskin dan hampir miskin.

5 PEMANFAATAN PROGRAM ASKESKIN TAHUN 2005 DAN 2006 (dalam ribuan)
Pemanfaatan Program Askeskin oleh penduduk miskin juga terus meningkat. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan rawat jalan di Puskesmas meningkat secara bermakna, yaitu bila pada tahun 2005 berjumlah sekitar 33 juta kunjungan, maka pada tahun 2006 meningkat menjadi sekitar 110 juta kunjungan. Demikian pula kunjungan rawat jalan tingkat lanjut di RS meningkat dari sekitar 1,4 juta kunjungan pada tahun 2005 menjadi 6,9 juta kunjungan pada tahun 2006. Rawat inap di rumah sakit juga meningkat dari sekitar 500 ribu kasus pada tahun 2005 menjadi 1,6 juta kasus pada tahun Rujukan Askeskin meningkat dari 2,7 juta kasus pada tahun 2005 menjadi 10,3 juta kasus pada tahun 2006. 2006 2006 2005 2005

6 PENURUNAN HARGA OBAT Harga 157 item/jenis obat generik telah dapat diturunkan sampai dengan 70% Harga item / jenis obat esensial generik bermerk dapat diturunkan antara 10 – 80 % Telah dilakukan labelisasi obat generik pada kemasan dan pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Nilai penggunaan obat generik terus meningkat dari Rp 604,5 Miliar pada tahun 2004 menjadi Rp 2,6 Triliun pada tahun 2006. Obat murah/Obat paket seribu & Apotek Rakyat. Kebijakan tentang obat pada dasarnya sudah sedemikian berpihak pada rakyat, sehingga diharapkan harga obat akan lebih terjangkau oleh masyarakat banyak. Yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannya di lapangan. Pembinaan dan pengawasannya perlu lebih ditingkatkan.

7 HASIL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
Tidak ada lagi kasus baru polio sejak Februari 2006. Angka kematian (CFR) penyakit DBD dapat diturunkan dari 1,2% pada tahun 2004 menjadi 1,04% pada tahun 2006. Angka kematian Flu Burung pada manusia dapat diturunkan dari 65% pada tahun 2005 menjadi 60% pada tahun 2007. Dengan peningkatan active case finding, kasus AIDS yang diobati meningkat dari pada tahun 2004 menjadi pada tahun 2006, melalui pelayanan komprehensif HIV/AIDS dari 25 RS pada tahun 2004 menjadi 153 RS pada tahun 2006. Menurunnya incidence rate penyakit TB dari 110/ penduduk pada tahun 2004 menjadi 107/ penduduk pada tahun 2005. Malaria di Jawa-Bali sejak tahun 2005 sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat. Hasil/perkembangan dalam program penanggulangan penyakit menular cukup jelas.

8 HASIL PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA
Prevalensi gizi kurang pada balita telah dapat diturunkan dari 25,8% pada tahun 2004 menjadi 23,6% pada tahun 2006. Krisis kesehatan akibat bencana telah dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dengan pembangunan 9 Pusat Regional Penanggulangan Krisis Kesehatan. Cukup jelas

9 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jenis UKBM Pencapaian Sasaran 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Posyandu Polindes 26.975 27.538 18.238 **) 0***) Poskesdes *) 12.942 42.000 58.000 70.000 Poskestren 200 600 1.000 1.400 Mushola Sehat 229 629 1.029 1.429 Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa dalam rangka pengembangan desa siaga, maka pada tahun 2008 akan dibangun/dikembangkan desa siaga dan Poskesdes baru. *) Baru dibentuk pada tahun 2006 **) Polindes di Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi Poskesdes ***) Semua Polindes telah menjadi Poskesdes

10 MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
Sumberdaya kesehatan (SDM, Anggaran, Sarana/prasarana) yang terbatas, belum merata, dan belum efisien. Disparitas status sosial-ekonomi, pendidikan, lingkungan pemukiman dan PHBS Sistem Pelayanan Kesehatan (UKM dan UKP) belum terpadu Meningkatnya beban penyakit: Emerging epidemics and Persistent Problems. Berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, TBC, dan HIV/AIDS masih belum dapat diatasi, sementara angka kesakitan penyakit tidak menular dan degeneratif seperti penyakit pembuluh darah dan jantung, kanker, dan diabetes mellitus telah meningkat, serta munculnya permasalahan mendesak serta akut dan mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan masyarakat, seperti: bencana alam dan masalah kesehatan akibat konflik sosial dan kecelakaan transportasi dan timbulnya penyakit2 baru. Status kesehatan masyarakat Indonesia masih rendah yang ditunjukkan oleh masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu maternal (AKI). Disamping berbagai keberhasilan dalam pembangunan kesehatan, kita dapat mengidentifikasikan bahwa masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan dewasa ini dan ke depan adalah : 1. Sumber daya kesehatan yang terbatas, belum merata dan belum efisien. Hal ini terlihat dari : Sumberdaya manusia kesehatan masih terbatas jumlahnya, belum terdistribusi secara merata, dan jenis serta kapasitas atau kemampuannya belum memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan. Sarana pelayanan kesehatan juga belum memenuhi kebutuhan. Mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya belum memadai. Pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, di samping mutunya yang belum memenuhi harapan, juga untuk sebagian besar masyarakat masih dirasakan mahal. Rumah sakit sebagai BLU guna meningkatkan manajemen rumah sakit yang efektif dan efisien juga belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pembiayaan kesehatan, di samping masih kurang tidak memenuhi kebutuhan, juga belum fokus untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan kesehatan. APBN Departemen Kesehatan, hanya sekitar 2,6 % dari APBN Nasional. Di banyak daerah, dijumpai pendapatan dari hasil pelayanan kesehatan masih dijadikan pendapatan daerah (PAD). Manajemen kesehatan, yang meliputi perencanaan, penggerakan pelaksanaan, dan pemantauan, pengawasan serta penilaian, juga masih perlu ditingkatkan. Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengenali dan mendeteksi serta mengatasi masalah kesehatan pada tingkat paling bawah (“grass-root”). 2. Status kesehatan masyarakat Indonesia masih rendah yang ditunjukkan oleh masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu maternal (AKI). Dalam laporan UNDP tahun 2006, AKB di Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar 32.4 per kelahiran hidup, yang masih jauh lebih tinggi dari AKB di Philipina 22.12, Thailand 18.85, Malaysia 16.62, dan Singapura 2,30 per kelahiran hidup. Pada tahun 2004, AKI di Indonesia sebesar 307 per kelahiran hidup, yang masih sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan AKI beberapa negara ASEAN, yaitu Philipina 170, Thailand 24, Malaysia 30, dan Singapura 6 per kelahiran hidup. 3. Berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, tuberkulosis dan HIV/AIDS masih belum dapat diatasi, sementara angka kesakitan penyakit tidak menular dan degeneratif seperti penyakit pembuluh darah dan jantung, kanker, dan diabetes mellitus telah meningkat. 4. Di samping masalah-masalah pokok tadi, dalam tiga tahun terakhir ini bangsa Indonesia juga dilanda oleh permasalahan yang mendesak atau akut dan mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Masalah tersebut adalah bencana alam : gempa bumi dan gelombang tsunami , tanah longsor, banjir, dan bahaya gunung berapi aktif. Ditambah lagi kita menghadapi pula masalah kesehatan yang diakibatkan oleh bencana karena konflik sosial dan kecelakaan transportasi.

11 kebijakan nasional pembangunan KESEHATAN
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009, telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun Sesuai dengan Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004, setiap kementerian dan lembaga harus menyusun rencana strategisnya masing-masing. Dengan mengacu pada RPJMN termaksud, Depkes telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Depkes Tahun 2005–2009, yang ditetapkan dengan Kepmenkes nomor: 1274/MENKES/SK/VIII/2005 yang kemudian diperbaharui dengan Kepmenkes nomor: 331/Menkes/SK/V/2006. Renstra dimaksud merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Depkes maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2005–2009. Dalam berbagai pertemuan yang melibatkan daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi diharapkan adanya suatu Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2004–2009. Oleh karena itu disusun Rencana Pembangunan Kesehatan (Renbangkes) Tahun 2005–2009, sebagai acuan bagi semua para pihak (stakeholders) pembangunan kesehatan. Dalam penyelenggaraan kedua dokumen perencanaan dimaksud (Renstra Depkes dan Renbangkes ), diperlukan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraannya. Kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2008 ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan pada berbagai dokumen perencanaan tersebut. SKN RENBANGKES RENSTRA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

12 TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAUAN, DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG AGAR TERWUJUD DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA Pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mencapai tujuan : Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan pembangunan kesehatan ini jelas tercantum dalam UU nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Keputusan Menkes nomor: 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 – 2009.

13 PRIORITAS MASALAH DAN UPAYA KESEHATAN
Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana Penanggulangan penyakit menular dan masalah gizi Pemerataan sarana pelayanan kesehatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sampai tahun 2009 Departemen Kesehatan akan memberikan pengutamaan pada beberapa upaya kesehatan. Pengutamaan upaya kesehatan tersebut adalah : Pelayanan gakin Promosi kesehatan berskala nasional Penanggulangan penyakit menular, dan gizi buruk Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana Pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan

14 JANGKA MENENGAH NASIONAL
PERPRES NO.7 TAHUN 2005 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

15 SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN 2004-2009
NO INDIKATOR Pencapaian Sasaran 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 2 3 4 IMR (PER LH) MMR (PER LH) GIZI KURANG BALITA (%) UHH (TAHUN) 35 307 25,8 66,2 32 262 24,7 67,8 30,8 253 23,6 69,4 29,2 244 22,5 69,8 27,6 235 21,4 70,2 26 226 20 70,6 Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN (Perpres 7/2005) telah ditetapkan sasaran pembangunan kesehatan sampai tahun 2009, yaitu : Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 35 per kelahiran hidup pada tahun 2004, menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009 Menurunkan Angka Kematian Ibu dari 307 per kelahiran hidup pada tahun 2004, menjadi 226 per kelahiran hidup pada tahun 2009. Menurunkan prevalensi gizi kurang pada bawah lima tahun dari 25,8% pada tahun 2004 menjadi 20% pada tahun 2009. Meningkatkan Umur Harapan Hidup dari 66,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,6 tahun pada tahun 2009.

16 KEBIJAKAN PENINGKATAN JUMLAH JARINGAN DAN KUALITAS PUSKESMAS
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA MEDIS PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN PENINGKATAN SOSIALISASI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN POLA HIDUP SEHAT PENINGKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT SEJAK USIA DINI PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DASAR Guna mencapai sasaran tadi, dalam RPJMN telah ditetapkan pula 6 kebijakan pembangunan kesehatan sampai tahun 2009 mendatang, yaitu : Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas puskesmas Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini Pemerataan dan peningkatan kualitas kesehatan dasar

17 RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERPRES No. 18 TAHUN 2007 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008

18 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2008
Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja; Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan; Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi; Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan; Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri; Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular. Untuk Tahun 2008 terdapat 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional. Tiga dari delapan prioritas tersebut berkaitan dengan pembangunan kesehatan, yaitu: Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan; Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

19 SASARAN PENINGKATAN AKSES & KUALITAS KESEHATAN
Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas III rumah sakit mencakup 100 persen; Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di desa; Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95 persen; Meningkatnya case detection rate tuberkulosis (TBC) mencakup lebih dari 70 persen; Meningkatnya persentase penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditemukan dan ditangani mencakup 100 persen; Meningkatnya persentase penderita malaria yang ditemukan dan diobati mencakup 100 persen; Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ditemukan dan mendapat pertolongan anti retroviral treatment (ART) mencakup 100 persen; Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet zat besi (Fe) mencakup 80 persen; Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 65 persen; Meningkatnya persentase balita yang mendapat Vitamin A mencapai 80 persen; Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat keamanan mencakup 70 persen; Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45 persen; Menurunnya TFR menjadi sekitar 2,17 per wanita; Terdapat 13 (tiga belas) sasaran untuk prioritas pembangunan nasional dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan (cukup jelas).

20 SASARAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar Terdapat 1 (satu) sasaran untuk prioritas pembangunan nasional dalam peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan yaitu meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar.

21 SASARAN PENANGANAN BENCANA, PENGURANGAN RISIKO BENCANA, DAN PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR Meningkatnya kinerja penanganan pasca bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah; Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana, di antaranya dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antardaerah, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan risiko bencana; Meningkatnya pemberantasan penyakit menular, khususnya flu burung. Terdapat 3 (tiga) sasaran untuk prioritas pembangunan nasional dalam penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan (cukup jelas).

22 PEMBANGUNAN KESEHATAN
II. KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Sebelum saya menyampaikan kebijakan pembangunan kesehatan, khususnya untuk tahun 2008, ada baiknya bila kita meninjau terlebih dahulu sejauh mana hasil pembangunan kesehatan sampai dewasa ini, dan masalah dan hambatan yang masih dihadapi saat ini dan ke depan HIRARKHI PERENCANAAN ISU STRATEGIS GRAND STRATEGY KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

23 A. HIRARKI PERENCANAAN Nasional Kementerian Daerah 20 Thn 5 Thn 1 Thn
RPJP NASIONAL RPJPK RPJPD Menurut UU No 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat tiga macam rencana ditinjau dari kurun waktunya. Rencana jangka panjang dengan kurun waktu 20 tahun, Jangka Menengah 5 tahun dan Rencana tahunan Di tingkat nasional RPJP Nasional sampai tahun 2025 sudah dalam bentuk RUU; RPJM sampai 2009 sudah ditetapkan dengan Perpres No.7/2005, dan sebagaimana diketahui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) telah disusun setiap tahunnya, dan RKP 2006 juga sudah ditetapkan dengan Perpres. Di tingkat kementerian, Renstra Depkes sedang dalam tahap finalisasi (Agustus 2005 ini akan ditetapkan dengan Permenkes); meskipun tidak ada kewajiban untuk kementerian untuk menyusun RPJPO, namun Depkes juga akan segera menyusun RPJPK sampai 2025, sedangkan RK-KL dan RKA-KL Depkes untuk tahun 2006 baru saja disetujui oleh DPR. Sedangkan di daerah, harus disusun RPJPD sampai 2025 , Renstra SKPD sampai 2009, dan setiap tahunnya disusun RKPD dan RKSKPD. RPJM NASIONAL RENSTRA KL (Depkes) RENSTRA SKPD RKP RK-KL (Depkes) RKPD & RKSKPD

24 TENTATIVE AGENDA PAGU INDIKATIF PAGU SEMENTARA PAGU DEFINITIF
Pagu Indikatif (Maret - April) Pagu untuk RKP dan Renja-KL Exercise di tingkat pemerintah. SEB Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu. Pagu Sementara (Juli-Agustus) Pagu untuk penyusunan RAPBN (Nota Keuangan) dan RKA-KL. Hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dengan DPR. Disusun berpedoman pada RKP berikut Pagu Indikatif-nya. Ditetapkan dengan SE Menkeu. Pagu Definitif (Oktober) Pagu APBN dan RKA-KL untuk penyusunan DIPA. Hasil pembahasan RAPBN dengan DPR. PAGU SEMENTARA PAGU DEFINITIF

25 ISU STRATEGIS NASIONAL
B. ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS NASIONAL ISU STRATEGIS KES Banyak masalah kesehatan seharusnya dapat dideteksi dan diatasi secara dini pada tingkat paling bawah (“GRASS ROOT”) Jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan Aksessibilitas dan mutu sarana pelayanan kesehatan Pembiayaan kesehatan belum fokus dan belum sinkron. ASKESKIN : TT kelas 3 RS kurang; sistem pengelolaan (Planning & Governance) belum optimal Kesadaran masarakat thd phbs masih sangat rendah KEMISKINAN KEADAAN DAN KEMAMPUAN ANTAR DAERAH YG SANGAT BERBEDA DESENTRALISASI KESEHATAN YG BELUM OPTIMAL PROSES PEMBELAJARAN DEMOKRATISASI BENCANA ALAM DAN KLB PENYAKIT

26 C. GRAND STRATEGY DEPKES
3 1 MENINGKATKAN SISTEM SURVEILANS, MONITORING & INFORMASI KES MENGGERAKKAN & MEMBERDAYAKAN MASY UTK HIDUP SEHAT MASYARAKAT 4 2 MENINGKATKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN MENINGKATKAN AKSES MASY THD YANKES YANG BERKUALITAS BAMBANG H

27 GRAND STRATEGI DAN SASARAN DEPKES
Seluruh Desa Menjadi Desa Siaga Seluruh Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat Seluruh Keluarga Sadar Gizi Menggerakkan Dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat Setiap Orang Miskin Mendapat Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Setiap Bayi, Anak, Ibu Hamil Dan Kelompok Masyarakat Risiko Tinggi Terlindungi Dari Penyakit. Di Setiap Desa Tersedia Sdm Kesehatan Yang Kompeten Di Setiap Desa Tersedia Cukup Obat Esensial Dan Alat Kesehatan Dasar Setiap Puskesmas Dan Jaringannya Dapat Menjangkau Dan Dijangkau Seluruh Masyarakat Di Wilayah Kerjanya Pelayanan Kesehatan Di Setiap Rumah Sakit, Puskesmas Dan Jaringannya Memenuhi Standar Mutu Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Setiap Kejadian Penyakit Terlaporkan Secara Cepat Kepada Kepala Desa/Lurah Untuk Kemudian Diteruskan Ke Instansi Kesehatan Terdekat Setiap Kejadian Luar Biasa (Klb) Dan Wabah Penyakit Tertanggulangi Secara Cepat Dan Tepat Sehingga Tidak Menimbulkan Dampak Kesehatan Masyarakat Semua Sediaan Farmasi, Makanan Dan Perbekalan Kesehatan Memenuhi Syarat Terkendalinya Pencemaran Lingkungan Sesuai Dengan Standar Kesehatan Berfungsinya Sistem Informasi Kesehatan Yang Evidence Based Di Seluruh Indonesia Meningkatkan Sistem Surveillance, Monitoring & Inf. Kesehatan Meningkatkan Pembiayaan Kesehatan Pembangunan Kesehatan Memperoleh Prioritas Penganggaran Pemerintah Pusat Dan Daerah Anggaran Kesehatan Pemerintah Diutamakan Untuk Upaya Pencegahan Dan Promosi Kesehatan. Terciptanya Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan Terutama Bagi Rakyat Miskin.

28 V. SASARAN RPK 2008 (1) Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 50%; persentase keluarga menggunakan air bersih mencakup 61%; dan persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 66,5%. Meningkanya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 80%. Meningkatnya cakupan rawat jalan mencakup 15%. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencakup 85%. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) mencakup 87%; cakupan kunjungan neonatus (KN2) 87%. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit mencakup 100%.

29 SASARAN RPK 2008 (2) Meningkatnya persentase rumah sakit yang memiliki pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar mutu mencakup 50%; persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif mencakup 70%; meningkatnya persentase rumah sakit yang terakreditasi mencakup 70%. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di desa. Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95%. Meningkatnya Case Detection Rate TB mencakup > 70%. Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis menjadi ≤ 1 per 100 ribu anak usia kurang dari 15 tahun. Meningkatnya persentase penderita demam berdarah (DBD) yang ditangani mencakup 100%. Meningkatnya persentase penderita malaria yang diobati mencakup 100%.

30 SASARAN RPK 2008 (3) Menurunnya Case Fatality Rate diare saat KLB mencakup < 1,2%. Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat pertolongan Anti Retroviral Treatment (ART) mencakup 100%. Meningkatnya persentase penderita flu burung yang ditangani mencakup 100%. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe mencakup 80%. Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 65%. Meningkatnya persentase balita yang mendapatkan Vitamin A mencapai 80%.

31 SASARAN RPK 2008 (4) Meningkatnya persentase guru, dosen dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya mencakup 12%. Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat mencakup 70%. Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45%.

32 Prioritas 2008 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Arahan Presiden (dlm sidang kabinet): Bidang kesehatan : murah/gratis dan berkualitas (World Class)

33 PERENCANAAN DAN ANGGARAN
D. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN A. PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN KESEHATAN B. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS C. PENATAAN ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH: a) Pemanfaatan SPM b) Pro-equity Basis Formula D. PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERPADU E. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN F. PELAKSANAAN KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

34 INPUT PENGUATAN SIST. PERENCANAAN DALAM SISTEM KESEHATAN PROSES OUTPUT
OUTCOME PEMBIAYAAN KES PEMBERDAYAAN MASY DINKES R.S UPT PEMBANGUNAN KES YG BERMUTU & BERKEADILAN DERAJAD KES MASY YG SETINGGI-TINGGINYA SEDIAAN FARMASI & PERBEKALAN KES UPAYA KESEHATAN SDM KES MANAJEMEN KES

35 PENGUKURAN KINERJA SKP
Status Keseh DALE Indikator Pencapaian 106/ 191 Upaya kesehatan P’biayaan kesehatan Sumber daya manusia kesehatan Obat dan perbekalan kesehatan P’berdayaan masyarakat Manajemen kesehatan Tkt Ketanggpn (Respsvness) SKP Distribusi Tgkt Keseh Indikator Kinerja 92/ 191 Distrbs Tgkt Ketanggapan Distrbs Tgkt Pembiayaan

36 EFISIENSI & EFEKTIVITAS PROGRAM
PERENCANAAN “How to allocate the Scarcity of resources” “Priority Setting KEJELASAN ARAH DAN TUJUAN SISTEM BERJALAN DG BAIK MOBIISASI SUMBER DAYA RESULT BASED LEADERSHIP EFISIENSI & EFEKTIVITAS PROGRAM PELAKSANAAN Integratif Systemic PENINGKATAN PENGENDALIAN Pengembangan SIK Pengembangan Sistem Perencanaan & Evaluasi Anggaran Terpadu RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASIONAL PROGRAM (Rakor POP) berdasar PP 39/2006

37 v V PENATAAN ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH IMUNISASI PEMAN-
KOMPONEN APBN PHLN APBD PROP KAB/ KOTA Vaksin v Cold chain Pelatihan Operasional V Sos-mob PEMAN- FAATAN SPM MENJALIN KESEPAKATAN ANTARA MENKES DG GUBERNU DAN BUPATI/WALIKOTA TTG “COSTING” PEMBIAYAAN KESEHATAN

38 PENATAAN ALOKASI DAN UTILISASI DANA PEMERINTAH
UMUM: Fiscal Capacity daerah Alokasi APBD untu Kes Manajemen Kes Daerah KHUSUS: Eppidemiological Burden of Disease Pro-equity Basis Formula MEMENUHI PRINSIP “HOW TO ALLOCATE THE SCARCITY OF RESOURCES”

39 FISCAL CAPACITY KAYA MISKIN BESAR I. III. KECIL II. ADVOKASI IV.
Building Pengendalian III. Peningkatan Alokasi APBN Cap. Build KECIL II. ADVOKASI IV. Pendampingan ALOKASI APBD UNT KES

40 KEMBANGKAN SISTEM PERENCANAAN & EVALUASI TERPADU PROPINSI KAB/KOTA PI
ROREN GAR PI

41 PAGU APBN (DEFINITIF) TAHUN 2008
Program Pengelolaan SDM Aparatur Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Program Pendidikan Kedinasan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik JUMLAH

42 MEKANISME RUJUKAN DESA SIAGA
DASA WISMA POSYANDU KASUS PEMANTAUAN KESGA FORM DS 1 LAPOR PKD FORM DS 1 PELACAKAN KASUS FORM DS 2 FORUM DESA SIAGA P K D LAPOR HASIL PELACAKAN BAHAS HSL PELACAKAN FORM DS 3 SUSUN RTL PUSKESMAS FORUM KEC LAPOR HASIL PELACAKAN & TINDAKAN YG SDH DILAKSANAKAN BAHAS LAP & PENINJAUAN LAPANGAN FORUM KAB/ KOTA SEHAT D K K

43 TERIMA KASIH