HUKUM PERDATA.

Presentasi berjudul: "HUKUM PERDATA."— Transcript presentasi:

1 HUKUM PERDATA

2 Hukum Perdata Buku I perihal orang: Menurut BW, subjek hukum dpt dibagi menjadi: orang (natuurlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon). Orang disebut sebagai pemegang hak dan kewajiban, ia menjadi subjek hukum sejak dalam kandungan ibunya, dengan syarat ia dilahirkan dalam keadaan hidup.

3 Hukum Perdata Jika ia dilahirkan mati, maka ia tidak dapat dinyatakan sebagai subjek hukum. Hal ini berkaitan dengan masalah waris. Badan hukum disebut sebagai subjek hukum, krn pada hakikatnya ia dapat melakukan berbagai perbuatan hukum layaknya orang: jual-beli, sewa-menyewa, dll

4 Hukum Perdata Badan hukum dalam perbuatannya diwakili oleh orang dalam hal ini adalah pengurus badan hukum: Direktur PT, Manager Koperasi, Ketua yayasan.

5 Hukum Perdata Buku II tentang Benda Yang dimaksud benda adalah setiap tiap barang yang dapat dikuasai dengan hak milik. Benda dpt dikategorikan: Benda berwujud & benda tak berwujud (Ps.503 BW) Benda bergerak & benda tak bergerak (Ps.504 BW)

6 Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, dimana pihak yang satu dpt menuntut hak kpd pihak yang lainyang berkewajiban memenuhi tuntutan tsb. Pihak yg berhak menuntut disebut kreditur (penghutang) & pihak yang memiliki kewajiban pemenuhan tuntutan disebut debitur

7 Hukum Perdata Ps.1313 & 1314 BW: Persetujuan adalah suatu tindakan atau dimana seseorang/lebih mengikatkan diri dengan seseorang lain beberapa orang lain. Wanprestasi: Ketidakmampuan atas pemenuhan kewajiban

8 Hukum Perdata Perikatan dpt muncul karena perjanjian & karena Undang-undang. Perikatan muncul krn perjanjian: Syarat sah perjanjian (Ps.1320 BW): Kehendak bebas dari masing-masing pihak Kecakapan bertindak Adanya hal tertentu yang diperjanjikan Adanya sebab yg halal

9 Hukum Perdata Perikatan yg timbul krn undang-undang: Dibagi: 1. Perikatan yang lahir krn UU saja: perikatan yg ditimbulkan oleh hubungan kekeluargaan, ex: seorang anak yg wajib memberikan nafkah bagi orangtuanya yg miskin 2. Perikatan yg lahir dr UU krn perbuatan manusia (zaakwaarneming), ex: seseorang secara sukarela mengurus kebun tetanggakrn rumahnya ditinggal pergi

10 Hukum Perdata Perikatan yg lahir dari UU karena manusia melanggar hukum (onrechmatige daad) Ps.1365 BW: Setiap perbuatan melanggar hukum, mewajibkan orang yg melakukan perbuatan karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian, untuk membayar kerugian.

11 Hukum Perdata Ganti rugi dpt berupa:
Pemenuhan segala biaya & ongkos yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan oleh korban Kerugian yg diderita korban sbg akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum Penjatuhan denda bunga atau keuntungan yg tidak jadi diterima sbg akibat perbuatan melanggar hukum

12 Hukum Perdata Buku IV tentang Pembuktian & Daluwarsa
Pembuktian dlm hukum perdata dpt berbentuk: Alat bukti tertulis, surat, akte. Berupa akta resmi oleh notaris & akte di bawah tangan Kesaksian Persangkaan Pengakuan sumpah

13 Hukum Perdata Daluwarsa Ps BW: suatu alat utk memperoleh sesuatu atau utk dibebaskan dr suatu perikatan dg lewatnya suatu waktu tertentu & atas syarat2 yang ditentukan oleh UU Ex: seseorang yg menempati rumah selama 30 thn dg tidak ada pihak lain yg menuntutnya, maka rumah tsb menjadi miliknya

14 Azas-Azas hukum Perdata:
Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPdt yang sangat penting dalam Hukum Perdata adalah: Asas kebebasan berkontrak, Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt). Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: ü  Membuat atau tidak membuat perjanjian; ü  Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; ü  Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; ü  Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

15 Asas Konsesualisme, Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas Kepercayaan, Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari

16 Asas Kekuatan Mengikat,
Asas kekuatan mengi kat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para fihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam Pasal 1340 KUHPdt berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPdt yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPdt, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPdt untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPdt memiliki ruang lingkup yang luas.

17 Asas Persamaan hukum, Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras. Asas Keseimbangan, Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik Asas Kepastian Hukum, Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

18 Asas Moral Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Asas Perlindungan Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas diatas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak Asas Kepatutan. Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPdt. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya

19 Asas Kepribadian (Personality)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt. Asas Itikad Baik (Good Faith) Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi (relative) dan itikad baik mutlak.